KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Semua Parpol Lakukan Politik Uang

SUARA MERDEKA – Senin, 07 April 2014

image
SM/dok Donal Fariz

 

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama berbagai jaringan di daerah memantau aktivitas politik uang oleh partai politik selama kampanye pemilu 16 Maret-5 April 2014. Hasilnya, seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 masih melakukan politik uang. Terbanyak dilakukan Partai Golkar.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz me­­nga­takan, dari pe­man­tau­an di Aceh, Su­ma­tera Uta­ra, Su­ma­tera Ba­­rat, Riau, Beng­­ku­lu, Banten, DKI Jakarta, Ja­wa Ba­­rat, Jawa Te­ngah, Jawa Ti­mur, Ka­limantan Barat, Su­la­wesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, ditemukan 135 pelanggaran, 113 di antaranya pelanggaran politik uang.

”Jenis politik uang tersebut adalah pemberian uang 33 kasus, pemberian barang 66, dan pemberian jasa 14,” kata Donal, Minggu (6/4).

Terbanyak

Dia menjelaskan, pelanggaran paling banyak dilakukan Partai Go­longan Karya (23), disusul Par­tai Amanat Nasio­nal 19 pelanggaran.

Berturut-turut kemudian Par­tai Demokrat 17, Partai De­mokrasi Indonesia Perju­ang­an 13, Partai Persatuan Pem­ba­ngunan 12, Partai Ke­adilan Se­jahtera 10, dan Partai Hati Nu­rani Rakyat 9.

”Selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya 8, Partai Bulan Bintang 7, Partai Nasdem 6, Partai Kebangkitan Bangsa 2, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1 pelanggaran,” imbuhnya.

Donal menambahkan, ditemukan pula pelanggaran fasilitas dan jabatan negara, yakni 16 kasus penyediaan alat peraga, keterlibatan aparat pemerintah (11), bantuan infrastruktur (2), pemberian buku (2), kampanye tan­pa cuti (3), penggunaan ge­dung pemerintah (3), memanfaatkan kunjungan kerja (1), pemakaian mobil dinas (6), penggunaan program pemerintah (6), pemberian bantuan untuk rumah ibadah (5), dan penggunaan sarana pendidikan (5). Namun, Donal tidak memerinci pelaku pelanggaran fasilitas dan jabatan negara tersebut.

Menurut Donal, pemantauan ini bekerja sama dengan LBH Su­matera Barat, Sahdar Suma­tera Utara, Fitra Riau, Kabahil Bengkulu, Mata Banten, G2W Jawa Barat, KP2KKN Jawa Te­ngah, MCW Jawa Timur, Fitra NTB, Bengkel Appek NTT, Gemawan Kalimantan Barat, Yasmib Sulawesi Selatan, Pus­paham Sulawesi Tenggara, dan UPC  Jakarta.

Pengobatan Gratis

Peneliti bidang korupsi politik ICW Abdullah Dahlan me­nambahkan, nilai transaksi politik uang yang dilakukan partai dan calon anggota legislatif beragam.

Dalam 11 kasus, nilai pemberian uang Rp 26.000 hingga Rp 50.000. Ada pula enam kasus dengan nilai pemberian Rp 5.000 hingga Rp 25.000 per orang.

”Temuan kami, ada dua kasus nilai politik uang di atas Rp 200.000,” ujarnya.

Ia menjelaskan, praktik politik uang juga dilakukan melalui pemberian barang dan peng­obat­an gratis. ICW dan jaringannya menemukan 27 kasus pemberian pakaian, 15 kasus pemberian bahan pokok, enam kasus pemberian alat rumah tangga, dan lima kasus pemberian hadiah kejutan.

Adapun politik uang melalui penyediaan jasa, kata dia, meli­puti delapan kasus pemberian layanan kesehatan.

”Dalam acara pengobatan gratis selalu ada ajakan memilih kan­didat. Sesuai undang-un­dang, itu dilarang karena mempengaruhi pemilih,” katanya.

Selain itu, lanjut Dahlan, ditmukan lima kasus janji pemberian uang, dua kasus pemberian hiburan atau pertunjukan, dan satu kasus pemberian layanan pendidikan.

Menurut dia, politik uang terbanyak ditemukan dalam penca­lon­an anggota DPRD kabupaten/kota, yakni 60 kasus. Se­banyak 37 kasus dalam pencalonan anggota DPR, 31 kasus dalam pencalonan anggota DPRD provinsi, dan tujuh kasus pencalonan anggota DPD.

”Pelanggaran dalam pencalonan anggota DPRD kabu­pa­ten/kota dominan. Ini menandakan wilayah pertarungan yang ketat dan marak terjadi transaksi politik ada di wilayah tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, daerah dengan kasus terbanyak yakni Provinsi Riau (32), Sumatera Utara (18), Banten (16), Sula­wesi Utara (14), dan Jawa Barat (12).

Dahlan menegaskan, politik uang serta penggunaan fasilitas ne­gara dan daerah sebagai ins­trumen untuk melakukan kampanye pemilihan umum me­nunjukkan rendahnya integritas para calon anggota legislatif. (J13,ant-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/07/257984

8 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Rina Iriani Diperiksa Kejari Solo

SINDO NEWS.com – Kamis, 03 April 2014

Sindonews.com – Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani kembali menjalani pemeriksaaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo, Jawa Tengah.

Pengacara Rina Iriani, Muhammad Taufik membenarkan bila kliennya kembali menjalani pemeriksaan di Kejari Solo. Hanya saja kliennya diperiksa tidak terkait pemeriksaan sebelumnya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Rina diperiksa untuk mengklarifikasi laporan yang dilayangkan pihaknya kepada Kejaksaan Agung terkait jalannya penggeledahaan yang dilakukan oleh tim Kejaksaan Tinggi di kediaman pribadi Rina Iriani beberapa waktu lalu.

“Iya klarifikasi tentang laporan kita saat penggeledahan,” jelas Taufik melalui pesan singkatnya, Kamis (3/4/2014).

Menurut Taufik, kliennya diperiksa langsung oleh Tim Intel Jampidsus Kejaksaan Agung. Selain kliennya, Tim Intel Kejagung juga memeriksa mantan Kejati Jawa Tengah.

Rina sendiri saat ini tengah diperiksa. Taufik mengatakan ada 16 pertanyaan yang diajukan oleh tim Kejaksaan Agung.
Namun, Taufik menolak memberikan keterangan lebih lanjut menyangkut materi pertanyaan yang diajukan tim Kejagung kepada kliennya.

Pasalnya, ungkap Taufik, berdasarkan kesepakatan yang berhak memberikan keterangan adalah pihak Kejari Solo, Jawa Tengah.

“Tadi sudah sepakat mohon hubungi Ketua Tim Pak Arnod, Mantan Kajati Jateng atau Bu Kejari,” pungkasnya. (rsa)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/04/03/22/850215/rina-iriani-diperiksa-kejari-solo

8 April 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

2 Mobil Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Disita Kejari

SINDO NEWS.com – Selasa, 08 April 2014


2 mobil Wakil Ketua DPRD Bojonegoro disita Kejari

Salah satu mobil milik Wakil Ketua DPRD Bojonegoro yang disita. (Foto: Muhammad Roqib/SINDO)

Sindonews.com – Dua mobil milik Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Abdul Wakhid Syamsuri (AWS), disita penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.

Dua mobil itu disita lantaran diduga terkait dengan kasus korupsi bimbingan teknis (bimtek) Tahun 2012 senilai Rp6 miliar dan sosialisasi undang-undang Tahun 2012 senilai Rp2,7 miliar. Dua mobil yang disita yakni Fiesta Ford dengan nomor polisi L 1190 FT warna putih dan Honda CRV nomor polisi S 999 AZ warna hitam.

Dua mobil milik politikus PKB itu disita dari rumahnya di Jalan Panglima Polim, Kota Bojonegoro. “Iya penyidik menyita dua mobil milik tersangka Abdul Wakhid Syamsuri,” ujar Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bojonegoro, Nusirwan Sahrul, Selasa (8/4/2014).

Penyitaan dua mobil milik tersangka ini, kata Nusirwan, untuk pengembangan penyidikan. Dua mobil ini dikatakannya akan dijadikan barang bukti.

“Tetapi kami belum bisa memastikan apakah dua mobil ini dibeli dari uang hasil dugaan korupsi bimtek dan sosialisasi undang-undang. Itu masih kami kembangkan,” terang Nusirwan.

Penyidik juga masih terus menelusuri aset kekayaan tersangka Abdul Wakhid Syamsuri. Penyidik Kejaksaan menggeledah gudang dan pabrik gafalum di Desa Suciharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Setelah digeledah terbukti bahwa gudang dan pabrik itu milik tersangka Abdul Wakhid Syamsuri.

“Penggeledahan gudang ini untuk tambahan barang bukti. Diduga masih ada barang-barang hasil korupsi yang disembunyikan,” ungkap Nusirwan. (rsa)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/04/08/23/851866/2-mobil-wakil-ketua-dprd-bojonegoro-disita-kejari

8 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pungli Sertifikat Prona, Kades Jadi Tersangka

SINDO NEWS.com – Senin, 07 April 2014

Sindonews.com – Purnomo, Kades Suryakarta, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) sertifikat tanah gratis di desanya.

Kasi Pidsus Kejari Kayuagung Edowan mengatakan, kasus dugaan pungutan liar terhadap program sertifikat gratis lahan transmigrasi di Desa Suryakarta tahun anggaran 2011 yang diduga ditarik per persil sertifikat sebanyak Rp3 – 4 juta

“Kades Suryakarta sebelumnya sudah kita mintai klarifikasi dalam kasus pungli program pembuatan sertifikat gratis dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun anggaran 2011, tetapi untuk diperiksa sebagai tersangka belum, mungkin dalam waktu dekat, ” kata Edowan, Senin (7/4/2014).

Untuk program sertifikat gratis dari Kemenakertrans OKI khusus untuk Desa Suryakarta ada sebanyak 216 persil, seharusnya tidak dipungut biaya sedikitpun, tetapi oleh oknum kades dipungut Rp3.200.000 – 4.000.000.

Untuk di OKI sendiri tahun 2011 ada bantuan sebanyak 1.500 lembar sertifikat gratis kepada masyarakat trasmigrasi di enam kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). (sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/04/07/24/851506/pungli-sertifikat-prona-kades-jadi-tersangka

8 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Biaya Pendirian TPS Diduga Disunat

SINDO NEWS.com -Selasa, 08 April 2014

Sindonews.com – Sejumlah Ketua KPPS di setiap desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengeluhkan biaya pendirian tempat pemungutan suara (TPS) yang diduga disunat oknum yang tidak bertanggungjawab.

Seperti yang dikatakan A Rasyid, Ketua KPPS di TPS 1 Desa Terusan Laut, Kecamatan Sirah Pulau Padang, OKI.

Menurutnya, awalnya mereka mengetahui jika dana pendirian TPS sebesar Rp750 ribu yang disalurkan oleh KPU OKI melalui PPK di setiap kecamatan.

Namun kenyataannya, dana yang mereka terima Rp500 ribu. “Iya Rp500 ribu yang kami terima dari PPK Sirah Pulau Padang. Tapi kami tahu jika dananya Rp750 ribu,” ujarnya, Selasa (8/4/2014).

Dikatakannya, beberapa waktu yang lalu pihaknya menerima dana Rp30 juta, yang dipotong pajak sehingga total dana bersih yang diterima menjadi Rp28,5 juta.

“Dari dana itu ada biaya pendirian TPS yang awalnya Rp750 ribu, tapi yang kami terima hanya Rp500 ribu. Namun kekurangan dana Rp250 ribu belum kami terima, informasinya Rp250 ribu akan dimasukkan biaya makan dan minum petugas PPS,” timpalnya.

Pihaknya meminta kepada KPU OKI untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, jangan sampai ada dugaan-dugaan buruk yang datang dari berbagai pihak.

“Kalau memang kekurangan dana Rp250 ribu untuk biaya makan dan minum, kapan dananya akan dicairkan, begitu juga jika untuk pendirian TPS, soalnya besok (hari ini) sudah pencoblosan,” tukasnya.

Hal senada dikatakan KPPS di TPS 3 Desa Pedamaran 1, Asnadi Ades. Menurutnya, biaya pendirian TPS yang awalnya Rp750 ribu, namun hanya diterima Rp500 ribu.

“Belum tahu dana Rp250 ribu itu kemana, jika memang terjadi pemotongan oleh oknum, begitu besar dana yang diperoleh oknum itu, sedangkan di OKI ada 1.875 TPS,” ungkap Asnadi.

Menanggapi adanya permasalahan tersebut, Anggota Divisi Logistik dan Keuangan KPU OKI Idham Khalik mengakui jika dana Rp250 ribu merupakan biaya tambahan untuk pendirian TPS, namun memang belum bisa dicairkan.

“Memang benar, tapi belum bisa dicairkan, masih dalam proses,” timpalnya.
Menurutnya, dana tambahan Rp250 ribu itu dianggarkan melalui APBN dan pihaknya masih menunggu petunjuk dari pusat.

“Belum ada petunjuk dari pusat, jadi belum bisa dicairkan. Jika nanti ada petunjuk, maka akan segera kita cairkan. Kita tidak ingin hal ini menjadi permasalahan di setiap TPS,” tandasnya. (sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/04/08/24/851907/biaya-pendirian-tps-diduga-disunat

8 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Suap Hakim, Mantan Ketua PN Batang Divonis 5 Tahun

SINDO NEWS.com – Selasa, 08 April 2014

Sindonews.com – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang memvonis mantan Ketua Pengadilan Negeri Batang, terdakwa kasus penyuapan hakim Tipikor Semarang, Pragsono dengan hukuman lima tahun penjara.

Selain itu, mantan hakim karir di Pengadilan Tipikor Semarang itu juga dikenakan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa Pragsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama. Untuk itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara,” kata ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Mariyana saat membacakan amar putusan, Selasa (8/4/2014).

Vonis terhadap Pragsono tersebut lebih ringan enam tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Pragsono dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider empat bulan penjara.

Dalam pembacaan putusan, majelis hakim juga mengatakan hal yang memberatkan terhadap perbuatan terdakwa adalah, bahwa apa yang dilakukannya telah merusak visi dan misi Mahkamah Agung.

Selain itu, sebagai seorang hakim dan penegak keadilan, apa yang dilakukannya itu jelas menciderai dirinya sendiri dan institusi kejaksaan.

“Sementara hal yang meringankan menurut kami adalah, kepribadian terdakwa selama ini sopan, juga telah bertugas sebagai hakim selama bertahun-tahun dan tidak memiliki pelanggaran kode etik hakim sebelumnya. Juga, terdakwa masih memiliki tanggungan istri dan anak,” papar Mariyana.

Majelis hakim menambahkan jika hukuman yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi dari masa tahanan.

Majelis juga menetapkan jika Pragsono tetap berada di dalam tahanan seperti yang dijalani sebelumnya.

“Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan untuk menjalani hukumannya,” pungkas hakim.

Atas vonis tersebut, Pragsono mengaku akan mendiskusikannya dengan kuasa hukumnya. Ia meminta waktu kepada majelis hakim untuk pikir-pikir.

“Saya minta waktu untuk pikir-pikir yang mulia,” ujar Pragsono disambut dengan keputusan JPU yang juga akan pikir-pikir mengenai putusan hakim tersebut. (sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/04/08/22/851970/suap-hakim-mantan-ketua-pn-batang-divonis-5-tahun

8 April 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Ada Serangan Fajar, Segera Lapor ke Polisi

TRIBUN NEWS – Selasa, 08 April 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepada masyarakat yang mengetahui adanya politik uang atau serangan fajar menjelang hari pemungutan suara pada pemilu legislatif 9 April 2014,Mabes Polri mengimbau masyarakat untuk melaporkannya ke polisi terdekat.

Dari laporan itu, polisi akan menyampaikannya ke Panwaslu dan Bawaslu untuk dianalisis, apakah termasuk pelanggaran pemilu atau tidak. Hal itu dikatakan Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Agus Rianto di Mabes Polri, Selasa (8/4/2014).

“Bagi masyarakat yang tahu, silahkan lapor ke polisi, tidak masalah. Nanti Bawaslu yang menganalisis. Karena mereka memiliki kompetensi untuk menganalisa,” kata Agus.

Agus menjelaskan terkait pelanggaran pemilu itu ada dua kategori besar yakni pelanggaran dan kejahatan. Jika bentuknya pelanggaran administrasi maka kasus akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan pelanggaran kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

“Sementara sengketa pemilu ditangani Badan Pengawas Pemilu dan pidananya ke Polri,” katanya. Karenanya, kata Agus ada mekanisme tertentu, sesuai tingkat pelanggaran. “Ini tugas Bawaslu, mereka punya waktu lima hari untuk menganalisa, termasuk di kategori mana” katanya.

Sementara itu ditempat terpisah Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menegaskan sampai satu hari menjelang hari pemungutan suara, Selasa (8/4/2014) ini, menurutnya ada informasi dan laporan adanya ancaman teror, maupun kegiatan yang dianggap apat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Sampai saat ini belum ada, baik berupa ancaman teror maupun kegiatan lainnya. Semuanya kondusif dan diharapkan ini berjalan terus,” katanya di Mapolda Metro Jaya.

Menurutnya dengan situasi kamtibmas kondusif, pihaknya tetap melaksanakan status siaga satu, seperti yang sudah ditetapkan Kapolri sejak 6 April 2014 lalu. Dalam status siaga satu ini, semua personel kepolisian siaga penuh dan siap digerakkan serta dilarang mengambil cuti.(Budi Sam Law Malau)

Sumber : http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/08/ada-serangan-fajar-segera-lapor-ke-polisi

8 April 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

KPU Persilakan Kepolisian Usut Ketua KIP Aceh Timur

TRIBUN NEWS – Selasa, 08 April 2014

TRIBUN, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum mengaku mempersilakan pihak kepolisian yang telah mengamankan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur, Ismail, sekitar pukul 05.30 WIB, Selasa (08/04/2014) karena membawa surat suara untuk DPR, DPD dan DPRA.

“Dia membawa itu kemungkinan karena ada kebutuhan. Biarlah polisi mendalami apa motifnya,” ungkap Ketua KPU, Husni Kamil Manik menanggapi ditangkapnya Ketua KIP Aceh Timur, kepada wartawan di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2014).

Aparat kepolisian dari intel Polres Aceh Timur menghentikan mobil double kabin yang dikendarai Ismail karena kedapatan membawa surat suara untuk DPR, DPD, dan DPRA. Ismail kini diamankan di Mapolres Aceh Timur.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir kepada Serambinews.com (Group Tribun Network) mengatakan, anggotanya terpaksa menyetop mobil double kabin tersebut karena Ketua KIP Aceh Timur membawa surat suara tanpa melalui pengawasan petugas polisi dan Panwaslu setempat.

“Kita hanya menghentikan karena membawa surat suara seorang diri, sekarang kita sedang memeriksa,” kata AKBP Muhajir.
Kapolres membantah informasi bahwa Ismail ditangkap. Namun menurut AKPB Muhajir, Ismail hanya dimintai keterangan terkait aksinya dilakukan seorang diri.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/04/08/kpu-persilakan-kepolisian-usut-ketua-kip-aceh-timur

8 April 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

KPK Bentangkan Spanduk Raksasa, Serukan ‘Pilih Yang Jujur’

TRIBUN NEWS.COM – Selasa, 08 April 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sehari jelang pemilu legislatif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelimuti gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta dengan spanduk raksasa bertuliskan “Pilih yang Jujur”.

Bekerja sama dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia, spanduk berukuran 30×30 meter itu dibentangkan menutupi sisi utara gedung KPK, sehingga jelas terlihat oleh pelintas jalan.

Dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com. Selasa (9/4/2014), rencananya, spanduk raksasa tersebut akan dipasang hingga akhir penyelenggaraan pemilihan presiden, sebagai simbol visual untuk mengingatkan masyarakat luas agar menggunakan hak pilih mereka dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang jujur demi kebaikan bangsa.

Dalam pesta demokrasi ini, KPK menaruh perhatian besar, agar terselenggara pemilu yang jujur dan adil, serta berintegritas dan antikorupsi. Karena itu, KPK meyakini, partisipasi masyarakat akan turut menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan, kea rah yang lebih baik.

Menurut pimpinan KPK Adnan Pandu Praja, dalam kampanye “Pilih yang Jujur”, KPK mengambil peran sebagai trigger mechanism untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menggunakan hak pilihnya secara jujur. “Sebagai pemilih yang berintegritas, masyarakat harus menolak segala bentuk politik uang, berani untuk menolak jual-beli suara, serangan fajar, dan sejenisnya,” katanya.

Karenanya, perjuangan untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan berintegritas, mestilah lahir dari pribadi dan masyarakat yang jujur. Begitulah KPK memandang penting arti kejujuran dalam sendi kehidupan, termasuk dalam demokrasi dan kehidupan berbangsa.

Kegiatan kampanye “Pilih yang Jujur” merupakan salah satu rangkaian kegiatan kampanye Pemilu Berintegritas 2014 yang memfokuskan pada tingkat pemilih. Kampanye ini menjangkau seluruh medium, baik media sosial, media massa dan media luar ruang.

Tagline “Jujur” dipilih karena merupakah salah satu nilai antikorupsi. Istilah “jujur” juga merupakan padanan yang paling dikenal masyarakat untuk menggambarkan kata “integritas”, sehingga diharapkan, pesan kampanye lebih mudah dipahami masyarakat.

Sumber : http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/08/kpk-bentangkan-spanduk-raksasa-serukan-pilih-yang-jujur

8 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Imbau Masyarakat Tolak Politik Uang

TRIBUN NEWS – Selasa, 08 April 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Adnan Pandu Praja mengajak masyarakat sebagai pemilih dapat menolak segala bentuk politik uang pada Pileg 2014 ini. Sebab politik uang, kata Adnan merupakan wujud dari cara-cara yang tidak jujur dalam memilih.

“Sebagai pemilih yang berintegritas, kita harus menolak segala bentuk politik uang, berani untuk menolak jual-beli‎ suara, serangan fajar dan sejenisnya,” kata Adnan di KPK, Jakarta, Selasa (8/4/2014).

‎Adnan menjelaskan, masyarakat harus bersikap independen dalam menentukan pilihan tanpa adanya tekanan apapun. Selain itu, menurutnya, masyarakat tidak boleh tergiur dengan janji-janji dan iming-iming dari calon anggota legislatif.

Menurut Adnan, politik uang sungguh memprihatinkan. Pasalnya masyarakat menganggap lazim terjadinya politik uang dalam pemilu.

“Berdasarkan survei KPK tentang Pemilu Berintegritas tahun 2013 di 12 kabupaten/kota yang melibatkan 1.200 responden, sebanyak 71,7 masyarakat menganggap lazim terjadinya politik uang,” kata Adnan.

Selain itu, Adnan mengungkapkan, KPK berharap pelaksanaan pemilu akan menghasilkan ‎wakil rakyat dan presiden yang pro pemberantasan korupsi.  Untuk mewujudkan hal itu, harus ada kepastian rangkaian proses dan tahapan yang berintegritas dan tentunya dalam koridor yang tidak koruptif.

“Dengan demikian, tujuan kemerdekaan kita untuk menyejahterakan rakyat akan segera terwujud,” kata Adnan.

Tak hanya itu, Adnan juga berhara masyarakat ‎dalam memilih wakilnya juga menelusuri rekam jejak dan latar belakangnya. Hal itu guna membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.

“Mari kita buktikan kepedulian kita terhadap masa depan bangsa! Satu suara yang kita berikan sangat berarti untuk masa depan Indonesia. Selamat mencoblos dan jangan salah pilih wakil rakyat. Pilih yang jujur,” kata Adnan.

Sumber : http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/08/kpk-imbau-masyarakat-tolak-politik-uang

8 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: