KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bibit Waluyo: Hibah Sam Poo Kong Sudah Diteliti Sekda

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 04 April 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menyatakan, pertanyaan tentang dana hibah Yayasan Sam Poo Kong seharusnya diajukan pada tim pengelola dana hibah. Sebagai gubernur ia hanya berperan dalam tataran kebijakan dan tidak ikut campur dalam soal teknis.

“Saya itu kan kebijakan umum, tanya dong pada yang teknis,” katanya, kepada wartawan di sela-sela peresmian Jalan Tol Ungaran-Bawen, Jumat (4/4).

Ketika ditanya, siapa tim teknis dimaksud, Bibit mengatakan bahwa pengelolaan dana hibah merupakan tanggung jawab Sekretaris Daerah, Biro Keuangan, Biro Hukum, dan Asisten Kesejahteraan Rakyat. “Ada Pak sekda yang tanda tangan sebelum saya, sebelumnya lagi ada asisten kesra, kabiro keuangan, kabiro hukum, banyak. Semua mengkaji, supaya jadi ya (disetujui). Pak Sekda yo neliti betul, kalau nggak, (proposalnya) balikke meneh,” katanya.

Dijelaskannya, setiap jabatan di Pemprov Jateng memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri. Masing-masing berperan dalam pengucuran dana hibah, sesuai urutan tanggung jawabnya. Setiap proposal dikaji oleh tim verifikasi. Jika memnuhi syarat baru ditentukan besaran dana yang sesuai kemampuan pemerintah.

Menurut Bibit, jika setiap persoalan di tingkatan bawah ditanggung gubernur, maka bisa saja gubernur menunjuk presiden sebagai penanggung jawab tertinggi. “Ada tim, jangan semua dibruk’ke pak gubernur. Nanti saya juga bisa ke presiden,” ucapnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jateng periode 2011-2012 senilai Rp14,5 miliar kepada Yayasan Sam Poo Kong berpotensi menyeret Bibit Waluyo dan Mantan Sekda Hadi Prabowo. Keduanya telah diperiksa sebagai saksi atas tersangka Tutuk Kurniawan, Ketua Yayasan Sam Poo Kong.

Hibah dikucurkan dua tahap, tahun 2011sebesar Rp4,5 miliar dan tahun 2012 Rp10 miliar. Berdasar alat bukti, Tutuk diduga menyalahgunakan bantuan hibah tidak sesuai NPHD, dengan membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah fiktif. Tersangka menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi sebesar Rp3,5 M dengan ditransfer ke rekening perusahaan dan pribadi.

( Anton Sudibyo / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/04/04/197209/Bibit-Waluyo-Hibah-Sam-Poo-Kong-Sudah-Diteliti-Sekda

4 April 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Alkes RSUD Sinar Husni Rp4,4 M Bakal Diusut

HARIAN ORBIT.COM – Jum’at, 04 April 2014

Medan-ORBIT: Dugaan korupsi Alat-alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sinar Husni Rp4,4 miliar bakal berbuntut panjang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta elemen masyarakat melaporkan indikasi korupsi itu ke Jalan Rasuna Said.

Hal itu dikatakan juru bicara KPK, Johan Budi, meminta elemen masyarakat yang memiliki temuan dan data permainan pengadaan dan
perbekalan alkes di RSUD Sinar Husni yang bersumber dari bantuan dana APBD 2013 segera melapor agar kasusnya segera diproses.

“Laporkan lengkap dengan data-datanya sehingga KPK dapat segera menindaklanjuti kasus itu,” ucap Johan Budi kepada Harian Orbit, Kamis (3/4).

Dia mengimbau masyarakat Deliserdang agar berkoordinasi dengan KPK terkait temuan dugaan penyelewengan bantuan Alkes senilai Rp4,4 miliar tersebut.

“Kalau memang ditemukan anggaran yang menyalah, kita akan memeriksa orang yang terlibat, tak terlepas Kadinkes ataupun pihak RSUD Sinar Husni. Laporkan saja ke kita, akan kita telaah laporan itu,” tegas Johan Budi.

Kadinkes Pemprov Sumut, Raden Roro Siti Hartati Surjantini yang dikonfirmasi Harian Orbit, Kamis (3/4) di Kantor Dinkes Sumut, Jalan MH Yamin tidak berhasil ditemui.

Menurut informasi dari salah seorang pegawai Dinkes Sumut, Kasmin, Kadis sedang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Hotel Grand Aston, Medan.

“Ibu Kadis tidak ada di tempat bang, lagi Musrenbang di Hotel Grand Aston. Sudah tiga hari bang, besok aja datang lagi,” ucap pegawai itu tanpa mau menyebut identitasnya.

Senada dengan Kadinkes Provsu, Pembina Yayasan RSUD Sinar Husni, dr H Syoufi Rizal Husni, MARS sejak bergulirnya pemberitaan dugaan tindak pidana korupsi, samasekali tidak bisa ditemui dan terkesan menghindar. Demikian saat dihubungi melalui ponselnya ke nomor 082163251XXX tidak pernah aktif lagi. Om-08

Sumber : http://www.harianorbit.com/dugaan-korupsi-alkes-rsud-sinar-husni-rp44-m-bakal-diusut/

4 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Segera Telusuri Dugaan Korupsi Proyek VTS SROP Rp5,5 M

HARIAN ORBIT.COM – Jum’at, 04 April 2014

Medan-ORBIT: Indikasi persekongkolan Proyek VTS SROP Rp5,5 M Distrik Navigasi I Belawan memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon desakan masyarakat agar kasus tersebut diusut lembaga superbody tersebut.

Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan menunggu laporan soal kasus itu dari bagian pengaduan.  ”Kami akan proses sesuai mekanisme yang belaku. Jika ada indikasi korupsi, tentu KPK segera melakukan penyelidikan,” kata Johan Budi ke pada Harian Orbit Kamis, (3/4).

Pengamat hukum Julheri Sinaga SH menilai sudah seharusnya KPK berinisiatif menindaklanjuti dugaan persekongkolan dalam tender proyek itu.

“Sebenarnya apa yang menjadi informasi dari media sudah bisa jadi bukti permulaan KPK untuk menindaklanjutinya,” ucap Julheri.

Apalagi menurutnya, permintaan Kepala ULP Navigasi I Belawan agar pemberitaan tidak lagi diekspos merupakan indikasi ada yang menyalah. “Sehingga indikasi permainan itu makin jelas. Nah kita minta KPK menyikapi hal itu,” kata Julheri lagi.

Melawan Hukum

Sebelumnya pengamat Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Maria Kaban SH MHum, sudah menyatakan dugaan persekongkolan itu jelas melawan hukum.

Menurutnya, ada aturan secara jelas dipaparkan dalam Peratuaran Presiden (Perpres) 70 tahun 2012 dalam pasal 1 ayat 13 dalam Perpres yang menyatakan pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.

Bukan itu saja, salahsatu perusahaan peserta tender, PT Warga Kusuma Jaya yang diwakili stafnya, Diah Tamy, juga resmi melaporkan
kongkalikong proyek tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan atas tindakan panitia tender yang membuat persyaratan yang diduga dibuat-buat oleh Panitia, untuk kepentingan tertentu.

Sementara itu, Kepala ULP Navigasi I Belawan Sudarwedi yang coba dikonfirmasi ke nomor 085865187XXX tidak menjawab. Demikian dengan pesan singkat yang berisi konfirmasi soal dugaan korupsi itu, hingga berita ini diturunkan juga tidak dibalas. Om-07

Sumber : http://www.harianorbit.com/kpk-segera-telusuri-dugaan-korupsi-proyek-vts-srop-rp55-m/

4 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kaset KPID Jateng Palsukan Tanda Tangan Untuk Cairkan Rp 1,4 M

MERDEKA.COM – Rabu, 02 April 2014

MERDEKA.COM. Kepala Sekretariat (Kaset) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng, Agus Heri Ariyanto diduga melakukan pemalsuan terhadap sejumlah tanda tangan keuangan anggaran lembaga itu sejak tahun 2012 hingga 2014.

Dugaan permainan di tubuh Sekretariat KPID Jateng itu terbongkar dari laporan Kepala Sub Bag Umum Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng, Askuri kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo tertanggal 23 Maret 2014.

Dalam suratnya, Askuri melaporkan bendahara pengeluaran dan Kepala Kesekretariatan (Kasek) KPID Jateng karena merasa tanda tangannya saat menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD telah dicatut dan dipalsukan.

Sementara Askuri, yang seharusnya melakukan sejumlah verifikasi terhadap pencairan dana di KPID Jateng, justru dihalang-halangi oleh Agus yang merupakan atasannya di jajaran Kesekretariatan KPID Jateng.

Berdasarkan peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 76 tahun 2013 tentang pedoman penatausahaan APBD 2014 bagian ke delapan pasal 13 (6), PPK SKPD bertugas antara lain meneliti kelengkapan SPJ-LS dan kesiapan oleh PPTK, dan meneliti kelengkapan SPP-UP, SPJ-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

Namun dalam kenyataannya, Askuri yang menjabat sebagai Kepala Sub Bag Umum mengaku tidak bisa melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersebut, karena ada dugaan bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran (Kasek KPID Jateng) dokumen keuangan di KPID di verifikasi dengan baik sesuai ketentuan.

Akibat pemalsuan tanda tangan tersebut anggaran yang nilainya Rp 1,43 miliar akhirnya dicairkan. Rinciannya, selama tahun 2014, pengeluaran KPID yang tanda tangannya dipalsukan yakni bulan Januari 2014 sebesar Rp 500 juta, Februari Rp 495 juta, Maret Rp 340 juta dan pada bulan Maret juga senilai Rp 97 juta. Belum lagi dugaan penyimpangan yang dilakukan pada tahun 2012 hingga tahun 2013 lalu.

“Sedangkan yang anggaran tahun 2012 dan 2013 saya selaku PPK SKPD tidak pernah diberi SPJ (surat pertanggungjawaban) oleh Bendahara. Saat saya tanya kepada Bendahara (Bambang Winarno) tapi tidak digubris,” bebernya Rabu(2/4).

Salah satu bukti pemalsuan itu adalah adanya surat pernyataan verifikasi nomor 00007/SPM/GU/1.25.01/B02/1/2014 tertanggal 4 Februari 2014 dan surat pernyataan verifikasi nomor 00015/SPM/GU/1.25.01/B02/1/2014 yang seharusnya ditandatangani oleh Askuri selaku PPK SKPD, namun ternyata tanda tangannya justru dipalsukan.

Dalam suratnya yang dikirimkan ke Gubernur tersebut, Askuri juga melampirkan dua dokumen surat pernyataan verifikasi yang tanda tangan dirinya dipalsukan. Surat pernyataan verifikasi tertanggal 4 Februari 2014 untuk pencairan anggaran senilai Rp 340,576 juta dan surat pernyataan verifikasi tertanggal 18 Maret 2014 untuk pencairan anggaran sebesar Rp 440 juta.

Pasca-pelaporan ke Gubernur, Askuri berharap bahwa Gubernur segera menindaklanjuti laporannya. Mengingat, proses penyimpangan tersebut telah jelas dan disertai bukti yang riil. “Moga Pak Gub segera menindaklanjuti, “imbuhnya.

Kasek KPID Jateng Agus Hery Ariyanto saat dicoba dikonfirmasi di ruang kerjanya sedang tidak ada di tempat. Menurut salah satu staf KPID, Kasek sedang mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan (Diklatpim) III di kantor Diklat Srondol Semarang.

Terpisah, Ketua KPID Jateng Budi Setyo Purnomo saat dikonfirmasi mengakui telah menerima tembusan surat pengaduan dari Aksuri ke Gubernur Jateng. Menurutnya, untuk pendanaan urusan kegiatan Komisioner, semuanya difasilitasi oleh Sekretariat KPID Jateng.

“Untuk dugaan pemalsuan itu ranah birokrasi. Dan saya kira Gubernur pasti adil memberikan tindakan sepantasnya,” jelasnya.

Meski begitu, dugaan pemalsuan tanda tangan untuk mencairkan anggaran di KPID Jateng selama bertahun-tahun tersebut belum mengganggu kinerja KPID, karena tidak terkait langsung dengan Tupoksi komisioner.

“Namun jika nanti jika nanti mengganggu kinerja komisioner, kita akan tegas sikapi ini dalam rapat pleno, ” pungkasnya.

Sumber: Merdeka.com; https://id.berita.yahoo.com/kaset-kpid-jateng-palsukan-tanda-tangan-untuk-cairkan-044138383.html

4 April 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Mantan Direktur Politeknik Negeri Kupang Serahkan Mobil Hasil Kejahatan

TRIBUN NEWS.CO – Selasa, 25 Maret 2014

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG – Mantan Direktur Politeknik Negeri Kupang (PNK), Bekak Kolimon, menyerahkan satu unit mobil Toyota Innova DH 1679 AM kepada penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Senin (24/3/2014) malam. Mobil yang diserahkan dibeli Buyung untuk Direktur PNK, Bekak Kolimon, dari hasil keuntungan proyek yang dikerjakan Buyung di PNK.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Mangihut Sinaga, S.H, yang dikonfirmasi melalui Kasi Penkum dan Humas, Ridwan Angsar, S.H, Senin (24/3/2014) malam mengatakan mobil Toyota Innova itu diserahkan Kolimon melalui sopir pribadinya. Mobil diterima dua penyidik Kejati NTT, Ridwan Angsar, S.H dan Robert Jimy Lambila, S.H.

Ridwan mengatakan, penyerahan mobil itu dilakukan setelah tim Kejati NTT mewawancarai Bekak Kolimon di PNK selama hampir tiga jam, Senin (24/3/2014) siang. Mobil yang diserahkan, dibeli Buyung akhir Oktober 2013 seharga Rp 284 juta kemudian diserahkan kepada mantan direktur. Tak hanya menyerahkan mobil tersebut, penyidik juga mendapat ‘segudang’ informasi seputar mafia proyek di PNK selama Bekak Kolimon menjabat sebagai direktur.

Ridwan menjelaskan, saat diwawancara tim Kejati NTT, Bekak Kolimon menyatakan siap bertanggung jawab terhadap mafia proyek di PNK. Ia berdalih keuntungan proyek yang dikerjakan Buyung diberikan untuk kesejahteraan pegawai di PNK.

Untuk transfer uang, jelas Ridwan, rekanan yang dipinjam bendera dan Buyung mentransfer uang itu ke beberapa nama rekening. Selain rekening keponakannya, Leonard Kolimon, uang proyek itu ditransfer ke rekening dua sekretarisnya.

“Jadi mantan direktur menyuruh dua sekretarisnya, Rosa dan Hayer serta keponakanya untuk membuka rekening tabungan di bank. Setelah uang masuk ke rekening, dua sekretaris dan keponakan menyerahkan kepada mantan direktur,” jelas Ridwan.

Ridwan mengatakan, kasus mafia proyek di PNK terkuak setelah kontraktor yang dipinjami bendera ‘bernyanyi’ di Kejati NTT. Para kontraktor sakit hati lantaran dijanjikan diberikan pekerjaan sebagai penghargaan meminjamkan bendera, tetapi tidak pernah terealisasi. Tak hanya itu, jaksa juga sementara menelusuri data proyek apa saja yang dikerjakan Buyung.

Ditanya apakah mantan direktur dan Buyung satu komplotan, Ridwan menyatakan, belum sampai pada kesimpulan itu. Namun penyidik Kejati NTT terus menelusuri adanya jaringan mantan direktur dan Buyung.

Sumber : TRIBUN NEWS ; https://id.berita.yahoo.com/mantan-direktur-politeknik-negeri-kupang-serahkan-mobil-hasil-065830393.html

4 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana Siluman Rp 1 Triliun Menyelinap di APBN

TEMPO.CO – Jum’at, 21 Maret 2014

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan sebesar Rp 4,4 triliun dari Rp 26,9 triliun dana optimaliasi APBN 2014 harus ditinjau ulang pencairannya. Sorotan terhadap anggaran optimalisasi itu mengacu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).”Ada anggaran Rp 2,1 triliun yang dipastikan tidak bisa cair,” katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 21 Maret 2014.

Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan audit terhadap dana optimalisasi untuk 32 kementerian dan lembaga tersebut sudah mencakup beberapa kriteria, yaitu sudah dibahas dengan komisi terkait di DPR, sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah (renstra) dan output-outcome dari dana tersebut. (Baca: Dana Optimalisasi 6 Kementerian Ini Titipan Pemilu)

Menurut Askolani, BPKP menemukan Rp 1 triliun yang tidak diajukan oleh kementerian atau lembaga namun masuk dalam alokasi dana optimalisasi. Ada juga Rp 1,1 triliun dana optimalisasi dinilai tak sesuai rencana strategis pemerintah, tidak jelas output serta outcame penggunaannya. Namun Askolani enggan merinci kementerian mana saja yang tak bisa mencairkan. “Sebaiknya ditanyakan ke BPKP,” ujarnya.

Adapun anggaran sebesar Rp 2 triliun, Askolani mengkonfirmasi sudah mengantongi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Rinciannya: untuk anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 1,6 triliun, Kementerian Perdagangan sekitar Rp 460 miliar dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Rp 32 miliar. (Lihat: Koruptor Incar Dana Optimalisasi Triliunan Rupiah)

Askolani menegaskan instansinya akan menjaga governance pencairan anggaran optimalisasi. Menurut dia, audit dana optimalisasi oleh BPKP baru kali ini dilakukan. “Sebelumnya tidak ada audit itu. Ini dilakukan karena memang peningkatannya cukup signifikan,” katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Sumber : TEMPO.CO ; https://id.berita.yahoo.com/dana-siluman-rp-1-triliun-menyelinap-di-apbn-133222098–finance.html

4 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana Rp 32 Miliar Hanya Bangun 11 Rumah MBR

TRIBUN NEWS.COM – Senin, 17 Maret 2014

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG–Proyek perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 sebesar 99,2 persen atau 1.301 unit rumah MBR tidak  dibangun. Untuk pembangunan rumah MBR di Kabupaten Kupang, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat, mengalokasikan dana Rp 32 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Mangihut Sinaga, S.H, dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati NTT, Ridwan Angsar, S.H, Sabtu (15/3/2014), menjelaskan, dari 1.312 unit rumah yang sudah dikontrakkan kepada kontraktor, yang  selesai dibangun hanya 11 rumah.

Ridwan mengatakan, fakta itu terungkap dari  hasil pemeriksaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MBR Kabupaten Kupang, Carlos Nisnoni. Carlos diperiksa selama tujuh jam pada  Jumat (14/3/2014).

Kepada Pos Kupang Ridwan mengatakan, ada empat titik pembangunan MBR selama tahun anggaran 2012 di Kabupaten Kupang. Titik pertama, lanjut Ridwan, 312 unit rumah, titik kedua 350 rumah, titik ketiga 350 rumah dan titik keempat 300 rumah. “Total rumah yang rencana dibangun 1.312 unit rumah dengan nilai kontrak Rp 32 miliar,” ujarnya.

Empat rekanan yang mengerjakan proyek di empat titik itu sudah menerima uang muka masing-masing 20 persen. Total uang muka untuk empat rekanan sebesar Rp 6,4 miliar.  Namun hasilnya titik pertama dan titik keempat, dua kontraktor tidak melakukan pembangunan atau realisasinya nol persen.

Sedangkan titik ketiga kontraktor menyelesaikan lima rumah dan titik keempat enam rumah. “Sisa uang muka yang kontraktor terima semestinya dikembalikan ke kas negara. Namun empat rekanan itu belum mengembalikan kepada negara,” kata Ridwan.

Ridwan mengaku menemukan keanehan dalam program pembangunan rumah MBR di Kabupaten Kupang tersebut. Pasalnya, lanjut Ridwan, empat rekanan yang semuanya berasal dari luar NTT itu tidak menyelesaikan pekerjaan dengan menerima uang muka itu malah mendapatkan proyek MBR lagi pada tahun anggaran 2013.

Dapat Perhatian Kejagung

Penanganan kasus dugaan korupsi proyek perumahan MBR senilai Rp 1 triliun lebih dari Kementerian Perumahan Rakyat  di NTT  mendapat perhatian khusus dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Bentuk perhatian itu di mana Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung), Basrief Arief, meminta Kajati NTT, Mangihut Sinaga, S.H untuk memaparkan perkembanganan penanganan kasus penyimpangan dan ketidakberesan pembangunan rumah MBR di sejumlah kabupaten/kota di NTT  di Kejagung.

“Pak Kajati akan mengekspos kasus ini (MBR) di Kejagung dalam waktu dekat. Kasus ini mendapat perhatian khusus dari Kejagung karena dana yang dialokasikan ke NTT sangat besar. Namun pelaksanannya tidak dinikmati masyarakat NTT,” kata Ridwan.

Ia mengatakan, perhatian dari Kejagung dalam kasus MBR ini mendorong tim penyidik makin bersemangat dalam mengungkap dugaan korupsi proyek tahun anggaran  2011, 2012 dan 2013. Saat ini tim Kejati NTT terus memeriksa berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Target pemeriksaan, kata Ridwan,  kepala satuan kerja (satker), bendahara satker, delapan pejabat pembuat komitmen, panitia tender, panitia PHO dan PPK di tingkat propinsi. *

Sumber : TRIBUN NEWS ; https://id.berita.yahoo.com/dana-rp-32-miliar-hanya-bangun-11-rumah-081902903.html

4 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana Rp 2 Miliar Masuk ke Rekening Keponakan Mantan Direktur PNK

TRIBUN NEWS.COM – Jum’at, 28 Maret 2014

TRIBUNNEWS, KUPANG – Keterlibatan mantan Direktur Politeknik Negeri Kupang (PNK), Bekak Kolimon, dalam kasus dugaan korupsi mafia proyek di perguruan tinggi itu semakin menguat. Fakta keterlibatan Kolimon terkuak dari modus transfer uang jatah proyek melalui dua rekening Bank Mandiri milik keponakannya bernama Leonard alias Leo Kolimon sebesar Rp 2 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Mangihut Sinaga, S.H menyampaikan itu saat dikonfirmasi melalui Kasi Penkum dan Humas, Ridwan Angsar, SH, Kamis (27/3/2014) sore.

Ridwan menyatakan, fakta itu terungkap setelah tim penyidik Kejati NTT memeriksa Leonard Kolimon sebagai saksi.
Ridwan menjelaskan, modusnya Bekak Kolimon menyuruh Leo membuka dua rekening di Bank Mandiri guna menerima transfer uang proyek dari Buyung atau kontraktor lain. Namun buku tabungan dan anjungan tunai mandiri (ATM)-nya dipegang Bekak Kolimon.

“Modusnya setelah uang ditransfer ke rekening, Leo mencairkan uang kemudian diserahkan kepada Bekak Kolimon. Temuan sementara Rp 2 miliar. Kami akan menelusuri terus untuk mendapatkan angka pastinya,” jelas Ridwan.

Ia mengatakan, status Leo selain sebagai keponakan, juga pegawai di PNK. Golongan Leo di perguruan tinggi itu hanya golongan IIA setara lulus SMA.

“Awalnya Leo bekerja sebagai cleaning servis. Tetapi lambat laun dia menjadi pegawai tetap di Politeknik Negeri Kupang,” ujar Ridwan.

Ia mengatakan, penelusuran tim penyidik Kejati NTT menunjukkan uang masuk keluar di dua rekening milik Leo mencapai Rp 2 miliar lebih. Uang yang masuk keluar merupakan dana yang dikirim Buyung dan kontraktor yang dipinjam benderanya oleh Bekak Kolimon.

“Nanti kami akan telusuri ada dan tidaknya keterlibatan pihak Bank Mandiri dalam kasus ini,” kata Ridwan.

Ditanya ada rekening lain yang digunakan Bekak Kolimon untuk mentransfer uang dari Buyung atau rekanan, Ridwan mengatakan, tim penyidik masih menelusurinya. Sejauh ini baru terdeteksi empat rekening masing-masing dua milik Leo dan dua sisanya milik sekretaris Bekak.

Ditanya dari 479 paket proyek Bekak Kolimon mendapat jatah berapa paket, Ridwan menjelaskan, Buyung masih menghitung jumlah uang dan paket yang diterima mantan direktur PNK itu.

Pihak-pihak lain seperti pejabat dan mantan pejabat di PNK, juga disebut-sebut pernah menerima jatah proyek atau uang proyek dari Buyung.

“Keterangan versi Buyung menyatakan proyek-proyek dengan nilai besar dikuasai Kolimon. Sementara proyek kecil jatah untuk Buyung,” kata Ridwan.

Terhadap fakta itu, bukti-bukti keterlibatan Bekak dalam kasus dugaan korupsi mafia proyek di PNK makin terang. Kendati demikian, penyidik tidak gegabah menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Penyidik terlebih dahulu akan mengekspos hasil pemeriksaan para saksi, tersangka dan berbagai dokumen yang sudah dikumpulkan di depan Kajati NTT.

“Fakta-fakta yang sudah semakin jelas menunjukkan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kasus dugaan korupsi mafia proyek di Poltek Kupang,” katanya.

Mengenai informasi keterlibatan para pembantu direktur yang diduga turut menikmati dana proyek, Ridwan menuturkan, tim masih menyelidikinya. Pasalnya dugaan keterlibatan para pembantu direktur itu baru sebatas dari keterangan Buyung saja. Padahal untuk menjerat seseorang dalam sebuah kasus tindak pidana dibutuhkan minimal dua alat bukti seperti saksi, keterangan ahli dan dokumen.

“Kami masih terus mendalami keterangan saksi untuk mengungkap adakah keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini selain Buyung dan Bekak,” kata Ridwan.

Ditanya jumlah kontraktor yang dipinjamkan benderanya oleh Buyung untuk kerja proyek, Ridwan mengatakan, hasil pendataan tim mencapai belasan perusahaan. Namun untuk kepentingan pengembangan penyidikan ia belum bisa menyebutkan nama-nama perusahaan yang digunakan Buyung.

“Mereka (kontraktor) nanti juga akan kami periksa dalam kasus ini,” tandas Ridwan.

Ridwan belum bisa menyampaikan nama-nama pejabat atau mantan pejabat yang disebut Buyung mendapatkan jatah proyek. Pasalnya, jaksa membutuhkan alat bukti lain selain keterangan dari Buyung untuk menjerat nama-nama pejabat yang disebut menerima jatah proyek selama empat tahun anggaran 2010 hingga 2013.

Pantauan Pos Kupang selain memeriksa Buyung, tim penyidik juga memeriksa lima panitia pemeriksa barang pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2013. Kelima panitia itu diperiksa sebagai saksi terkait pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2013.

Sumber : TRIBUN NEWS ; https://id.berita.yahoo.com/dana-rp-2-miliar-masuk-ke-rekening-keponakan-074648565.html

4 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Diduga Korupsi, PNS Miliarder Ditahan Kejaksaan

TEMPO.CO – Jum’at, 21 Maret 2014

TEMPO.CO, Kupang – Tim Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menangkap Buyung Abdul Munaf Rusna, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Kepala Humas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Ridwan Angsar mengatakan Buyung ditangkap karena diduga terlibat korupsi dan pencucian uang. ”Dia (Buyung) diamankan di salah satu rumah warga yang memberikan laporan kepada kami,” kata Ridwan seusai penggerebekan tersangka, Jumat, 21 Maret 2014, dinihari tadi.

Saat penangkapan, tersangka bersama sejumlah barang bukti diamankan di salah satu rumah warga di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang. Dari tangan tersangka, tim Kejaksaan yang dibantu polisi mengamankan satu unit mobil Isuzu, dua unit motor kawasaki Jupiter Z, serta uang Rp 300 juta.

Buyung merupakan pegawai golongan III-B yang menjabat kepala unit pengadaan barang dan jasa serta pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Politeknik Negeri Kupang. Ridwan menjelaskan, Buyung diamankan karena diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang. Soalnya, seluruh proyek di Politeknik Negeri Kupang dikerjakan oleh dia. ”Modus yang diduga dilakukan pelaku, dia sebagai PPK dan juga kontraktor meminjam sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek di sekolah tersebut,” katanya. (Baca: Korupsi, Narkoba, Trafiking Kasus Tertingi di NTT)

Sejak menjadi PNS pada 2007, kata Ridwan, pelaku telah melakukan modus seperti itu sejak 2010 sehingga dilaporkan tersangka memiliki sekitar 12 unit kendaraan dan belasan rumah mewah. Total kekayaan diperkirakan bisa mencapai Rp 30 miliar lebih. ”Hari ini kami tangkap dan langsung ditahan,” katanya. Tim Kejaksaan juga akan mengiventarisasi kekayaan tersangka, seperti rumah dan mobil, untuk dijadikan barang bukti.

YOHANES SEO

Sumber : TEMPO.CO ; https://id.berita.yahoo.com/diduga-korupsi-pns-miliarder-ditahan-kejaksaan-014816126.html

4 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Buron, TPPU Pencucian Uang Mantan Bupati Lampung Timur Diusut Mabes Polri

TRIBUN NEWS.COM – Kamis, 27 Maret 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) membuka kasus korupsi mantan Bupati Lampung Timur Satono dan menjeratnya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Satono yang divonis bersalah pada 2012 dengan hukuman 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung saat ini masih buron. Tetapi kepolisian tidak mau berhenti dengan menjerat Satono hanya dengan tindak pidana korupsi saja.

Untuk mengembalikan keuangan negara kepolisian baru-baru ini mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang kasus penempatan dan APBD dan PAD Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2008 sebesar Rp 172,5 miliar secara melawan hukum dengan menempatkan dana Pemerintah Daerah di dua bank berbeda atas nama BPR Tripanca Setiadana.

Pada saat penyidikan yang dilakukan Polda Lampung saat itu, penyidik tidak menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Sartono dan Sugiarto Wiharjo alias Alay Mantan Komisaris BPR Tripanca Setiadana.

“Pada saat itu uang yang kembali hanya Rp 83 miliar. Masih ada kurang lebih 89,5 miliar lagi yang belum kembali,” ungkap Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2014).

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi tersebut terlihat jelas. Selaku Bupati Lampung Timur saat itu, Satono menggelontorkan uang APBD sebesar Rp 46,5 miliar dan PAD sebesar Rp 126 miliar. Masing-masing kedua dana pemerintah tersebut disimpan dalam bentuk giro di Bank Mandiri dan Bank BCA atas nama BPR Tripanca Setiadana.

Dengan hal tersebut jelas sudah ada penyamaran dimana uang negara di atas namakan uang sebuah perusahaan perbankan. Kemudian uang Rp 46,5 miliar dan Rp 126 miliar tersebut dimasukan ke BPR Tripanca yang diatas namakan Pemda Lampung Timur.

Kemudian uang tersebut dikembalikan Rp 83 miliar sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp 89,5 miliar. Bunga saat itu ada 8,5 persen pertahun, sehingga bila ditambahkan dengan bunga kekurangannya mencapai Rp 108 861 624 800 ditambah dengan fee yang dijanjikan kepada bupati 0,45 persen yang mencapai Rp 10 586 675 000. Total seluruhnya dana yang masih belum diterima negara seluruhnya mencapai Rp 119 448 119 800.

“Pada waktu penyidikan tindak pidana korupsinya waktu itu. penyidik Polda Lampung tidak diterapkan TPPU karena masih ada dana daerah yang kurang lebih dari Rp 119 miliar dari Rp 83 miliar yang sudah kembali. Ini harus ditelusuri diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa kembali,” ungkapnya.

Penyidikan TPPU terhadap Satono dan Alay tersebut dalam rangka recovery asset dana sebesar Rp 119 miliar yang belum kembali ke kas daerah tersebut akan ditelusuri, digunakan untuk apa sehingga penyitaan bisa dilakukan secara maksimal dalam rangka mengembalikan keuangan negara. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut bila terbukti ada pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan atau menyamarkan uang dari kejahatan yang dilakukan Satono dan Alay.

“Apabila pihak-pihak lain menerima aliran dana, menyamarkan penempatan atau turut menyembunyikan dan sebagainya, ini memiliki potensi menjadi tersangka baru,” ungkapnya.

Dalam kasus TPPU Mantan Bupati Lampung Timur ini, kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Para saksi terdiri dari pegawai bank BPR Tripanca, PNS yang bertugas saat itu, serta keluarga mantan bupati.

“18 orang saksi diperiksa dari Pemda Lampung Timur berkaitan dengan proses ini, maupun karyawan BPR Tripanca. Kemudian ada pihak keluarga, baik yang masuk dalam lingkaran keluarga Satono maupun Alay untuk pemeriksaan,” ungkapnya.

Sumber TRIBUN NEWS ; https://id.berita.yahoo.com/buron-tppu-pencucian-uang-mantan-bupati-lampung-timur-101801317.html

4 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: