KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Ultimatum Menteri


SUARA MERDEKA – Rabu, 02 April 2014

  • Dana Bansos untuk Politik Uang

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan ultimatum terkait penggunaan dana bantuan sosial (bansos). KPK tidak ragu menindak menteri, anggota DPR maupun pejabat daerah yang terbukti menyalahgunakan dana bansos.

”Kalau ada laporan dari masyarakat kepada kami, incumbent yang menteri maupun level di bawahnya, DPR pusat maupun daerah yang menggunakan dana bansos atau dana lain termasuk kategori gratifikasi akan kami proses,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Selasa (1/4).

Sebab, mendekati pileg, KPK menengarai perubahan bentuk dalam politik uang. Salah satu bentuknya adalah dana bantuan sosial. Menurut dia, pemberian bansos merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang baik. Tetapi jika ada motif korupsi di baliknya tentu harus diperangi.

Dia menegaskan, pihaknya memiliki jejaring di daerah yang ikut memantau penggunaan dana bansos. KPK akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan bansos.

”Tidak bisa ditoleransi lagi dalam situasi sekarang ini. Kalau Pemilu 2009 sudah menghasilkan rezim korup. Jika ini diperparah lagi, rakyat makin terkapar. Kita harus menolong rakyat,” tegasnya. Terkait penggunaan dana bansos, KPK telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta pengelolaan dana bansos dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Selama ini, KPK menemukan alokasi dana bansos yang menyebar di sejumlah kementerian sehingga rawan diselewengkan. KPK juga mengirimkan surat kepada kepala-kepala daerah tingkat I yang isinya mengimbau agar pengelolaan dana bansos mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menganut prinsip akuntabilitas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Surat kepada kepala daerah ini dilandasi kajian KPK terhadap penggunaan dana bansos dan hibah dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada).

KPK menemukan adanya peningkatan penggunaan dana bansos menjelang pilkada. Selain itu, didapati juga fakta, banyaknya tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan kedua anggaran tersebut.

Sama Persepsi

Sementara itu, pemerintah menyambut baik surat KPK terkait dana hibah dan bantuan sosial. Presiden SBY, kemarin, meminta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPKP untuk berkoordinasi dengan KPK dalam menyamakan persepsi dana hibah dan bantuan sosial.

Sebab, prisip dari surat tersebut adalah mencegah disalahgunakannya itu, baik dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Hal ini disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkeu Chatib Basri dalam keterangan pers usai Sidang Paripurna Kabinet di Kantor Presiden, kemarin.

SBY menginstruksikan kepada jajarannya agar berhati-hati dan memedomani peraturan dalam pencairan dana tersebut. ”Presiden juga meminta instansi pengawasan pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan ketat dalam pencairan dana bansos,” tambahnya.

Menyangkut APBD, dana hibah dan bansos sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Mendagri, Permendagri No 32 Tahun 2011 dan Permendagri No 39 Tahun 2012.

Kemendagri juga mengirimkan surat kepada para kepala daerah untuk mengingatkan agar berhati-hati dalam pencairan dana hibah dan bansos sehingga tidak berakibat terjerat kasus kasus hukum. (J13,A20,F4,dtc-25,71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/02/257393

3 April 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: