KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Heru Sulastyono Segera Disidang

SUARA MERDEKA.com – Senin, 31 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan RI telah melimpahkan berkas perkara dan tersangka pejabat Bea dan Cukai Heru Sulastyono dan Yusran Arif ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) DKI Jakarta. Selanjutnya, Pengadilan Tipikor DKI Jakarta menetapkan jadwal persidangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo mengungkapkan, pihaknya telah menyerahkan berkas perkara dan tersangka Heru dan Yusron ke Pengadilan Tipikor DKI Jakarta. Namun, pihaknya belum mendapatkan penetapan jadwal persidangan perkara tersebut.

“Belum ada jadwal sidangnya, mungkin minggu ini,” ujar Waluyo kepada wartawan, Senin (31/3).

Dia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan dakwaan dalam persidangan. Tim JPU tersebut telah menyusun dakwaan dengan cermat agar para terdakwa tidak lepas dari dakwaan.

Seperti diketahui, suami Wakil Bupati Wonosobo, Maya Rosida tersebut dan Yusran Arif yang ditangkap pada 29 Oktober 2013. Yusron diduga menyuap Heru agar terhindar dari kewajiban membayar pajak ekspor impor yang digelutinya.

Untuk menyamarkan perbuatannya, Yusron membuat 10 perusahaan yang hanya beroperasi kurang dari setahun. Penyuapan yang dilakukan Yusron disamarkan melalui pemberian 9 polis asuransi senilai Rp 11,4 Miliar pada Heru dan Widyawati. Penyidik menyimpulkan praktik ini sebagai tindak pencucian uang.

( Nurokhman / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/31/196682/Heru-Sulastyono-Segera-Disidang

2 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Garut Jadi Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Garut, Entik Karyana sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana proyek pengadaan buku.

Kepala Subdirektorat IV/Dana Kredit Usaha Direktorat III/Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Yudhiawan mengungkapkan, Entik selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen diduga telah melakukan penggelembungan harga barang dalam proyek senilai Rp 7,725 miliar. Namun, penyidik belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. “Dia (Entik) kami tetapkan sebagai tersangka. Tapi belum dilakukan penahanan,” ujar Yudhiawan di Mabes Polri, Senin (24/3).

Yudhiawan mengatakan, kerugian negara dalam proyek itu diperkirakan Rp 2 miliar merupakan dari anggaran proyek pengadaan buku referensi, dan buku panduan pendidik SMP di Garut yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP tahun ajaran 2010. DAK ini merupakan anggaran Pemerintah Pusat yang dilimpahkan langsung kepada daerah untuk, salah satunya, bidang pendidikan.

Dia menjelaskan, terungkapnya kasus ini bermula dari kecurigaan atas ketidakjelasan realisasi proyek tersebut dan spesifikasi buku tidak sesuai peruntukan. Selain itu, tersangka juga melakukan mark up harga buku dan jumlah buku yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah yang dijanjikan dalam kontrak.

Yudhiawan mengatakan, buku tersebut baru dibagikan setelah penyidik terjun ke lapangan. “Sudah dua tahun di gudang saja. Ketar-ketirlah mereka. Dan ternyata juga, bukunya buat anak SD. Bukan buat SMP,” ujarnya.

Menurutnya, pemenang proyek pengadaan buku ini adalah PT Mangle Panglipur dan CV Tenjolaya Cipta Pratama. PT Mangle Panglipur mendapat proyek senilai kontrak Rp 3.824.548.000. Namun dalam pagu anggaran, nilai proyeknya mencapai Rp 4.322.500.000, untuk pengerjaan satu paket buku pada 95 sekolah di wilayah utara. Sementara CV Tenjolaya Cipta Pratama, menggarap buku-buku perpustakaan untuk 75 sekolah di wilayah utara, dengan nilai kontrak mencapai Rp 3.140.000.000 dengan nilai pagu anggaran awalnya senilai Rp 3.412.500.000.

“Dalam pagu anggaran, nilai proyek keseluruhan mencapai Rp 7.735.000.000. Sementara, realisasinya Rp 6.964.548.000, dan sisa anggaran Rp 770.452.000,” ujarnya.

Dia mengatakan, penyidik telah memeriksa 48 saksi, dari pihak panitia lelang maupun dinas pendidikan Garut. Keterangan yang menguatkan penetapan tersangka datang dari saksi Komar (Kepala Dinas Pendidikan Garut sekaligus Pengguna Anggaran), Heri Suherman (Ketua Panitia Pengadaan), Jajang Siaful Rohman, Ema Rusmayanti, dan Ida Nurfarida (anggota panitia).

Tindakan Entik ini, dianggap sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan telah merugikan keuangan negara. Entik dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana sudah diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

( Nurokhman / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/24/195835/Kepala-Bidang-Pendidikan-Menengah-Dinas-Pendidikan-Garut-Jadi-Tersangka

2 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terkait Korupsi, Pegawai KY Ditahan

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 02 April 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa penyidik pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan salah satu pegawai Komisi Yudisial (KY) sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang, Rabu (2/4). Tersangka tersebut adalah staf pada Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Akutansi Bagian Keuangan Biro Umum KY, Al Jona AL Kautsar.

Jona keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung seusai diperiksa dan dijebloskan ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung pukul 14.00 WIB, Rabu (2/4). Dia tidak memberikan komentar sedikitpun kepada wartawan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, Jona ditahan untuk masa penyidikan selama 20 hari. Jona telah diperiksa sebagai tersangka Selasa dan Rabu (1, 2/4).

Adapun sejumlah saksi yang telah diperiksa di antaranya Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011-2012, Christy Michiko, Kepala Bagian Keuangan Tri Punomo, Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Umum KY Roejito, anggota Tim Pemeriksa Khusus KY Andy Rumawan, dan Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Veteran yang diwakili oleh Asisten Manager Operasional Rhanie Pujiastuti.

Untung mengatakan, materi pemeriksaan para saksi itu di antaranya seputar proses dan mekanisme penerimaan distribusi ULP dan Uang Layanan Penanganan atau Penyelesaian Laporan Masyarakat.

Seperti diberitakan, tersangka diduga memanipulasi data rekapitulasi dengan ca­ra menaikkan anggaran total pembayaran dari angka yang sebenarnya. Dengan demikian, terjadi selisih lebih bayar yang disimpan dalam rekening pribadi sebesar Rp 4.165.261.341.

( Nurokhman / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/04/02/196937/Terkait-Korupsi-Pegawai-KY-Ditahan

2 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Salim Tak Libatkan Dewan

SUARA MERDEKA – Rabu, 02 April 2014

  • Korupsi APBD Rembang

SEMARANG- Bupati Rembang nonaktif Mochamad Salim tidak melibatkan DPRD dalam penggunaan APBD untuk PT Rembang Bangkit Sejahera Jaya (RBSJ).

Mantan anggota DPRD Rembang, Sugeng Ibrahim mengungkapkannya ketika menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (1/4). “Penggunaan modal di PT RBSJ tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tanpa melibatkan Dewan,” kata Ibrahim di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto.

Menurut Sugeng, Salim sengaja menempatkan orang-orang pilihannya di bagian kepala urusan pemerintahan untuk duduk di kursi pejabat RBSJ. Dalam sidang lalu terungkap PT Rembang Sejahtera Mandiri, cikal bakal PT RBSJ memiliki jajaran direksi dari orang-orang Pemda Rembang. Namun jabatan itu hanya sebentar atau rta-rata dijabat selama empat hari.

Selebihnya digantikan oleh orang-orang pilihan Salim, termasuk Siswadi. Siswadi adalah, orang yang melakukan pembelian tanah dari Rosidah Said. Tahun 2006, tanah seluas 49 ribu meter persegi itu dijual Rosida seharga Rp 1,425 miliar.

Tanah itu berada dalam empat sertifikat. Mulanya, menurut Rosidah, Salim yang akan membeli tanah itu untuk keluarganya. “Tapi dalam akta jual beli, ditandatangani Siswadi atas nama pribadi. Dalam perjanjian bawah tangan, awalnya Pak salim membeli untuk keluarganya,” terang Rosidah Said. Tanah itu lalu menjadi aset RBSJ, walaupun nama pribadi Siswadi berada dalam dokumen tanah termasuk dokumen jual beli.

Dinilai Janggal

Pencairan modal RBSJ juga dinilai janggal. Karena modal cair dari APBD yang belum disahkan. DPRD Rembang lalu meminta hak angket untuk mempertanyakan.

“Tapi mereka (Bupati, Sekda Rembang, Kabag Keuangan, dan Siswadi) tidak datang,” kata Ibrahim dalam sidang. Namun Salim membantah. Ia justru menilai ada kejanggalan dari munculnya hak angket yang diikuti laporan dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ini permainan politik.

Kriminalisasi,” kata Salim. Menurutnya, kebijakan penyertaan modal disetujui pengalokasian anggaran Rp 25 miliar oleh DPRD melalui pengesahan APBD Perubahan 2006, yang masih dalam proses evaluasi gubernur. Sementara di akhir tahun anggaran, pemenuhan persyaratan izin pendirian PT RBSJ harus tercukupi adanya modal awal.

Salim mengaku terpaksa mengambil kebijakan meminjam kas daerah. “Itu lazim. Bahkan DPRD juga melakukannya, meminjam kas daerah,” kata Salim dalam sidang.

Menurutnya, pinjaman itu bukan dari pos dana tak tersangka seperti dakwaan jaksa. DPRD pernah melakukan pinjaman serupa ke kas daerah untuk pengembangan sumber daya, konsultasi, reses, kunjungan kerja dan pengadaan pakaian dinas. (H89-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/02/257409

2 April 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

PPATK: Wawan Akui Jennifer Dunn Sebagai Neneknya

TEMPO.CO – Rabu, 02 April 2014

PPATK: Wawan Akui Jennifer Dunn Sebagai Neneknya  

Artis Jennifer Dunn didampingi Pengacaranya Hotman Paris Hutapea saat bersiap untuk menjalani proses pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta (14/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Chaeri Wardana alias Wawan mengakui Jennifer Dunn, salah seorang wanita penerima mobil darinya, sebagai neneknya. Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan ini dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa, 1 Maret 2014. Wawan membeli mobil “atas nama neneknya, Jennifer Dunn. Saya baru tahu nama neneknya seperti itu,” kata Agus.

Wawan, yang merupakan tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, diketahui sering membeli mobl dalam jumlah banyak. Namun, adik Gubernur Banten Atut Chosiyah ini mencatatkan kepemilikan mobil-mobil itu atas nama sejumlah perempuan yang diakuinya sebagai kerabat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, jika ada bukti yang cukup, Jennifer dan para wanita penerima mobil Wawan bisa saja dijadikan tersangka. “Kasusnya masih didalami terus,” katanya.

Selain atas nama Jennifer, yang disebut Wawan sebagai neneknya, mobil Wawan juga tercatat atas nama Catherine Wilson. Jennifer dan Catherine merupakan model majalah dewasa.  Dalam kasus pencucian uang yang disangkakan kepada Wawan, KPK juga telah memeriksa model dan artis Cynthiara Alona serta penyanyi Rebecca Soejati Reijman.

Ketika diperiksa KPK, Jennifer mengaku mendapatkan mobil Toyota Alphard Velfire bernomor polisi B-510-JDC–yang telah disita KPK–dari Wawan. Mobil itu diklaimnya sebagai uang muka agar ia bergabung dengan rumah produksi film R1 milik Wawan.

Saat hendak dimintai konfirmasi melalui pengacaranya, Hotman Paris Hutapea, baik melalui telepon maupun pesan pendek, pihak Jennifer tak membalas.

Adapun pengacara Wawan, Maqdir Ismail, membantah pernyataan Agus Santoso. Menurut dia, pemberian mobil untuk Jennifer itu tidak dimaksudkan untuk mengaburkan aset Wawan. “Setahu saya, tidak ada aset yang coba disembunyikan,” katanya.

BUNGA MANGGIASIH

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/02/063567214/PPATKi-Wawan-Akui-Jennifer-Dunn-Sebagai-Neneknya

2 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Andi Mallarangeng Ngotot Tak Bersalah di Hambalang

TEMPO.CO – Selasa, 01 April 2014

TEMPO.CO, Jakarta – Bekas Menteri Pemuda dan Olahrahga Andi Alifian Mallarangeng ngotot bahwa dirinya tidak bersalah dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. “Saya yakin tidak melanggar hukum dan tidak pula menyalahgunakan kekuasaan untuk diri sendiri, orang lain, maupun korporasi,” katanya seusai sidang di Pengadilan Tipikor, Selasa, 1 April 2014.

Karena itu, dia siap memasuki babak selanjutnya, yakni tahap materi perkara dengan menghadirkan saksi-saksi. “Saya ingin kasus Hambalang ini tuntas. Yang tidak salah, ya, tidak salah. Yang salah, ya, dinyatakan salah,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

Andi sudah menduga eksepsinya tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Sebab, kata dia, majelis hakim mempunyai pertimbangan legal-formal. “Walaupun substansi eksepsi kami, baik dari saya sebagai terdakwa maupun penasihat hukum, jelas sekali dakwaan jaksa berisi asumsi-asumsi, spekulasi. Bahwa spekulasi-spekulasi ini melahirkan spekulasi lainnya,” ujarnya.

Andi ngotot tidak bersalah dan tidak melakukan korupsi dalam proyek Rp 2,5 triliun ini. Menurut dia, yang menerima sejumlah duit adalah adiknya, Andi Zulkarnain Anwar alias Choel, bukan dia. Jadi, tak seharusnya dia yang bertanggung jawab di depan hukum. (Baca juga: Andi Mallarangeng Persilakan KPK Usut Adiknya).

Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga ini didakwa menyalahgunakan wewenang, sehingga negara mengalami kerugian Rp 463,6 miliar. Dia disebut menerima uang Rp 4 miliar dan US$ 550 ribu. Uang dolar itu diserahkan oleh Choel. Selain itu, dia juga didakwa memperkaya pihak lain, baik perorangan maupun korporasi.

LINDA TRIANITA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/01/078567014/Andi-Mallarangeng-Ngotot-Tak-Bersalah-di-Hambalang

 

2 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ngaku Salah, Deviardi Menangis di Pengadilan

TEMPO.CO – Selasa, 01 April 2014

Ngaku Salah, Deviardi Menangis di Pengadilan   

Rudi Rubiandini dan Pelatih Golf, Deviardi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Deviardi, terdakwa yang menjadi kurir suap untuk bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini, mengakui kesalahannya di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pelatih golf Rudi itu menangis sesenggukan ketika mengakui kesalahannya dan meminta hukuman seringan-ringannya. (Baca: Ini Sosok Devi Ardi, Kurir Suap Rudi Rubiandini)

“Saya mengaku bersalah. Ternyata apa yang diperintahkan Pak Rudi kepada saya, salah. Dan saya mau dihukum yang seringan-ringannya. Saya sangat menyesal dan mengakui kesalahan,” kata Deviardi sebelum dimulai pemeriksaan dia sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor, Selasa, 1 April 2014.

Deviardi mengaku sebagai tulang punggung utama keluarga. Sedangkan istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga. “Anak saya masih kecil-kecil yang mulia,” ujarnya.

Ketua majelis hakim Matheus Samiaji menanyakan berapa usia anak Deviardi. “Anak saya yang pertama umur 10 tahun, paling kecil 5 tahun–masih TK yang mulia,” ujar Deviardi.

Deviardi juga memohon kepada majelis hakim untuk tidak didenda dalam vonisnya nanti. Ia mengaku tidak mempunyai duit sepeserpun jika dikenai denda. “Untuk mengembalikan uang ke KPK saja kemarin saya menjual semua harta benda saya yang mulia,” katanya. Deviardi pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Deviardi bersama Rudi didakwa menerima suap dari bos Kernel Oil Widodo Ratanachaitong sebesar US$ 900 ribu dan Sin$ 200 ribu. Keduanya juga didakwa menerima suap dari Direktur PT Pana Raya Group Artha Meris Simbolon sebesar US$ 522 ribu dan dari beberapa pegawai SKK Migas, seperti Wakil Kepala SKK Migas saat itu Johanes Widjonarko US$ 600 ribu, Deputi Pengendalian Bisnis SKK Migas Gerhard Marteen Rumeser US$ 150 ribu, dan Kepala Divisi Penunjang Operasi Iwan Ratman US$ 50 ribu. (Baca juga: Devi Ardi Sering Mengaku Sekretaris Rudi)

LINDA TRIANITA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/01/063567043/Ngaku-Salahi-Deviardi-Menangis-di-Pengadilan

2 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dada Rosada Pimpin Rapat Suap Kasus Bansos

TEMPO.CO – Jum’at, 28 Maret 2014

Dada Rosada Pimpin Rapat Suap Kasus Bansos  

Mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Edi Siswadi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Bandung – Saat menjabat Wali Kota Bandung, terdakwa Dada Rosada pernah memimpin sebuah rapat pengurusan banding kasus para terdakwa korupsi dana bantuan sosial di Pengadilan Tinggi Bandung. “Pak Wali Kota menulis di papan tulis tentang kemungkinan vonis untuk para terdakwa (bansos di tingkat banding),” kata bekas Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis, 27 Maret 2014.

Menurut Edi, dirinya diundang ke rapat yang digelar di Pendopo Kota Bandung setelah vonis 1 tahun penjara dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung pimpinan Setyabudi Tejo Cahyono. Rapat tersebut juga para pejabat Kota Bandung lainnya.

“Pak Wali Kota saat itu juga menulis kemungkinan terdakwa dibebaskan di tingkat banding karena kerugian negara sudah dikembalikan, vonis minimal hingga maksimal,” kata Edi.

Edi mengaku saat itu dirinya tak sepakat dengan bosnya. “Saya katakan lebih baik vonis para terdakwa antara minimal dan maksimal. Kalau bebas nanti malah KPK turun tangan mengusut,” ujarnya.

Demi pengurusan kasus bansos di pengadilan tingkat pertama dan banding, Edi urunan duit untuk menyuap hakim. Dada juga menyuruh Herry Nurhayat–kini terpidana–untuk meminjam duit kepada Jefri Sinaga Rp 3,5 miliar. “Saya tahu bahwa mempengaruhi dan menyuap hakim adalah melanggar hukum,” kata Edi.

Adapun dalam sidang yang digelar sebelum sidang terdakwa Edi, majelis pimpinan Hakim Nurhakim maupun jaksa penuntut KPK tak mengungkit ihwal rapat di rumah dinas atau Pendopo Kota kepada terdakwa Dada.

Jaksa penuntut antara lain hanya mengkonfirmasi Dada terkait dengan perintah menyetor duit kepada Toto Hutagalung–kini terpidana kasus suap hakim–dan tujuannya.

Sidang kasus suap hakim dengan terdakwa Dada dan Edi segera memasuki babak baru. Majelis hakim menjadwalkan agar jaksa penuntut membacakan berkas tuntutan atas kedua terdakwa pada sidang pekan depan.

ERICK P. HARDI 

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/28/063566105/Dada-Rosada-Pimpin-Rapat-Suap-Kasus-Bansos

2 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

SBY Dukung KPK Tertibkan Dana Bansos

TEMPO.CO – Selasa, 01 April 2014

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan telah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi ihwal dana bantuan sosial yang rawan diselewengkan karena dikelola banyak kementerian. Menurut SBY, surat dari komisi antirasuah ini ia terima Jumat pekan lalu.

“Inti dari surat KPK itu berkaitan dengan dana atau anggaran bantuan sosial pusat dan daerah yang perlu ditertibkan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat membuka rapat kabinet paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 1 April 2014. (Baca: Usai Rapat Bansos, SBY Kampanye di Palembang).

Dia mengatakan apa yang disampaikan dan direkomendasikan KPK dalam surat itu adalah benar. “Saya setuju dan mendukungnya,” ujar SBY. “Intinya, rekomendasinya bagus dan mari kita laksanakan,” ujarnya. (Baca: Surat Bansos Tak Dibaca SBY, Ini Respons KPK).

Menurut SBY, pemerintah akan merespons rekomendasi KPK itu dengan terlebih dulu membahasnya dalam rapat kabinet hari ini. “Tentu saya akan keluarkan kebijakan dan arah lebih lanjut yang berlaku bagi seluruh jajaran pemerintah dan menyangkut keuangan bagi pejabat negara hingga tingkat bupati dan wali kota,” katanya.

PRIHANDOKO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/01/078566911/SBY-Dukung-KPK-Tertibkan-Dana-Bansos

2 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Girang Istana Beri Sinyal Positif Awasi Bansos

TEMPO.CO – Selasa, 01 April 2014

KPK Girang Istana Beri Sinyal Positif Awasi Bansos  

Busyro Muqoddas. TEMPO/Nita Dian

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut sinyal positif yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal pengelolaan dana bantuan sosial. “Sejak semula, KPK tinggi harapannya kepada beliau, dengan otoritas kearifannya bisa melakukan langkah yang paling tepat,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas melalui sambungan telepon, Selasa, 1 April 2014.

Menurut dia, dana bantuan sosial yang sejatinya milik rakyat miskin itu tak boleh disalahgunakan oleh para pemain politik dalam pemilihan umum mendatang. KPK bakal terus mengawasi dana tersebut. “Itu jalan terus, sebagai bagian sinergi dengan pemerintah agar dana tidak di-abuse (disalahgunakan),” kata Busyro.

SBY dalam rapat kabinet di Istana hari ini menyatakan telah menerima dan membaca surat KPK ihwal dana bantuan sosial yang rawan diselewengkan karena dikelola banyak kementerian. “Saya setuju dan mendukungnya. Rekomendasinya bagus dan mari kita laksanakan,” ujarnya.

Seusai rapat, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan kementeriannya beserta Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera menyambangi KPK untuk membahas soal duit bernilai triliunan rupiah itu.

BUNGA MANGGIASI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/01/063567051/KPK-Girang-Istana-Beri-Sinyal-Positif-Awasi-Bansos

2 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: