KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mundjirin Dilaporkan Polisi – Gakkumdu Nilai Bagi-bagi Beras saat Kampanye Melanggar Aturan

KORAN SINDO – Sabtu, 29 Maret 2014

UNGARAN– Bupati Semarang terancam hukuman penjara dua tahun terkait aksi bagi-bagi beras saat kampanye terbuka PDIP di Pasar Bandarjo, Ungaran, Sabtu (22/3) lalu. Tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), yang terdiri unsur Panwaslu, kepolisian dan kejaksaan, sepakat menyatakan unsur pelanggaran bupati layak diproses lebih lanjut ke pidana pemilu.

“Hasil pembahasan tim Gakkumdu telah disepakati, kesimpulannya bahwa dugaan pelanggaran terpenuhi unsur dan kami hari ini (kemarin) sudah meneruskan ke Polres Semarang,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto kemarin. Menurut Agus, proses lanjut dugaan pidana pemilu Mundjirin ini tertuang dalam surat penerimaan laporan dari Polres Semarang nomor STPL/73/III/2014/ Jateng/Res. Semarang. Bupati dilaporkan melanggarPasal 86 ayat 1 huruf j joPasal 301 ayat 1 UU No 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

“Sesuai aturan tersebut, ancamannya penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal Rp24 juta,” ujar dia. Menanggapi proses hukum tersebut Bupati Mundjirin menyatakan tidak masalah dan siap menghadapi keputusan tim Gakkumdu. “Saya menghormati keputusan suatu lembaga dan menyerahkan proses (hukum) pada yang berwenang. Ini bagus karena memperlihatkan Panwaslu bekerja profesional,” ujarnya. Yang pasti, kata bupati, jika memang ada indikasi pelanggaran tentu harus dibuktikan sesuai mekanisme yang berlaku. “Kalau saya dianggap melanggar, ya dibuktikan.

Itu kan perlu suatu pembuktian. Kan tidak bisa sekedar bukti foto. Bukti foto harus dikuatkan,” ucapnya. Mundjirin menilai apa yang dilakukan Panwaslu bisa menjadi contoh penanganan pelanggaran pemilu lain. Seusai masa kampanye lembaga tersebut akan dihadapkan pada potensi pelanggaran yang lebih berat, di antaranya money politics di masa tenang kampanye dan jelang pencoblosan. “Jangan sampai pelanggaran kampanye ini diproses secara serius namun money politics tidak terkontrol,” tandasnya.

Di satu sisi, Panwaslu diminta bekerja dengan semangat mencegah pelanggaran pemilu. “Jangan sampai seolah-olah menjebak. Kalau dibiarkan saja, bisa saja orang kan tidak tahu pelanggarannya. Jadi saya imbau ke Panwaslu kalau menemukan pelanggaran, seperti saat kampanye, jangan dibiarkan, cuma difotofoto, kemudian diproses. Ini kan tidak mendidik,” tandas dia. agus joko

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/378427

30 Maret 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pungli Diduga Kuat Masih Terjadi di Pos Polantas

KORAN SINDO – Sabtu, 29 Maret 2014

SEMARANG– Spanduk-spanduk larangan memberikan atau menerima pungutan liar ( pungli) yang dipasang di Pos Polisi Lalu Lintas (Polantas) Kota Semarang ternyata belum mampu mencegah terjadinya perilaku koruptif tersebut.

Pungli diduga kuat masih terus terjadi. Dugaan pungli tersebut didasarkan temuan KORAN SINDO kemarin. Di Pos Polantas Jatingaleh yang berada di Jalan Teuku Umar, tepatnya di depan kantor PLN sekitar pukul 10.00 WIB, sebuah truk bak terbuka berhenti dan kernetnya turun-masuk ke dalam pos. Sejurus kemudian, kernet buru-buru kembali ke truk dan melanjutkan perjalanan masuk ke Kota Semarang. Hal seperti ini kerap terjadi di Pos Polantas Jatingaleh, baik siang hari maupun malam hari.

Pungli dilakukan saat kondisi lalu lintas ramai atau pun banyak pejalan kaki melintas di trotoar di sana. Dikonfirmasi mengenai temuan tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Istu Hari Winarto mengaku akan memanggil Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polrestabes Semarang. “Tentang pungli di pos, nanti Kasat Lantasnya saya panggil untuk menertibkan, terima kasih informasinya,” kata Istu kepada KORAN SINDO melalui telepon seluler, kemarin.

Pengamat transportasi Unika Soegjiapranata Semarang Djoko Setijowarno membenarkan bahwa pungli di Pos Polantas memang kerap terjadi. “Seharusnya dapat ditindak tegas, itu terjadi di muka umum. Polisi juga harus berani bertindak tegas, yang utama adalah penegakan hukum dengan benar,” ujarnya. Kondisi ini menunjukkan langkah Kasat Lantas Polrestabes SemarangWindro AkbarPanggabean memasang spanduk terkait ancaman pungli di pos polantas pada 13 Desember 2013 belum efektif mencegah terjadinya pungli.

Padahal di dalam spanduk jelas diperingatkan bahwa ancaman pidana bagi pemberi dan penerima pungli. Selain itu, Windro juga mencantumkan PIN BlackBerry-nya 282471AC dan nomor ponsel 08156681996 agar masyarakat bisa langsung lapor jika mengetahui ada pungli. eka setiawan

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/378429

30 Maret 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kejati: Bibit Waluyo Bisa Jadi Tersangka

KORAN SINDO – Sabtu, 29 Maret 2014

SEMARANG– Kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jateng periode 2011-2012 senilai Rp14,5 miliar kepada Yayasan Sam Poo Kong terus bergulir. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menyatakan dugaan keterlibatan mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo dalam kasus ini dan berpeluang menjadi tersangka.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi saat ditemui wartawan, kemarin menyebutkan dugaan keterlibatan Bibit atas pemberian dana hibah itu cukup kuat. “Dalam kasus itu, mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo selaku perwakilan pemerintah Provinsi Jateng sudah diperiksa. Mengenai keterlibatannya, bisa jadi dia ikut terlibat. Tergantung, dan sangat mungkin (menjadi tersangka). Tergantung dari hasil penyidikan,” ungkapnya. Masyhudi menambahkan, kapasitas Bibit Waluyo atas kasus tersebut adalah selaku perekomendasi pemberian bantuan hibah.

Saat itu, Bibit Waluyo menandatangani perjanjian pemberian dan pencairan dana hibah dua tahun berturut-turut sebesar total Rp14,5 miliar kepada Yayasan Sam Poo Kong. “Saat itu yang tanda tangan kan gubernur (Bibit Waluyo), jadi dia dipastikan tahu mengenai hal itu. Tergantung perannya nanti seperti apa, yang jelas ini masih diproses,” imbuhnya. Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto mengatakan bahwa sesuai ketentuan, satu lembaga tak bisa menerima dana bantuan hibah dua kali berturut-turut.

Menurutnya, hal itu membuktikan jika secara prosedur saja penyaluran dana hibah itu sudah menyalahi aturan. “Dalam Permendagri, satu lembaga tidak boleh terus menerus atau berturut turut menerima dana hibah.” “Secara prosedur saja itu sudah salah, sudah korupsi. Kami meminta Kejati juga memeriksa pihak-pihak terkait di lingkungan Pemprov Jateng, yang diduga terlibat,” pinta Eko. Terpisah, saat berusaha dikonfirmasi Bibit Waluyo hingga tadi malam belum bisa dihubungi. Bibit Waluyo telah diperiksa oleh penyidik Kejati Jateng pada Selasa (25/3).

Selain itu, penyidik juga memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Hadi Prabowo. Keduanya diperiksa sebagai saksi atas tersangka Tutuk Kurniawan, Ketua YayasanSamPooKong. Pemeriksaan dilakukan terkait pemberian bantuan pemerintah yang diduga tidak sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Keduanya, diketahui bertindak mewakili pemerintah yang menandatangi NPHD tersebut. Kejati menetapakan Tutuk Kurniawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana hibah kepada Kelenteng Sam Poo Kong.

Hibah PemprovJatengterjadiduatahap pada tahun 2011sebesar Rp4,5 miliar dan /2012 Rp10 miliar. Berdasar alat bukti, Tutuk diduga menyalahgunakan bantuan hibah tidak sesuai NPHD, dengan membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah fiktif. Tersangka menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi sebesar Rp3,5 M dengan ditransfer ke rekening perusahaan dan pribadi. andika prabowo

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/378490

30 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: