KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi Proyek Stadion Kridanggo: 2 Tersangka Dibui, Salah Satunya Caleg

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 28 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Dua tersangka korupsi pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kridanggo Salatiga ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kamis (27/3). Keduanya adalah Agus Yuniarto dari PT Tegar Arta Kencana dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Salatiga, Joni Setiadi.

“Keduanya dijemput dari Salatiga dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Eko Suwarni.

Agus Yuniarto diketahui sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan I nomor urut 9. Sementara saat kasus itu terjadi, Joni merupakan anggota tim pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga. Dikatakan Eko Suwarni, keduanya akan ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

“Penahanan sudah melalui pertimbangan obyektif dan subyektif, untuk keperluan penyidikan,” lanjut Eko.

Kasus ini disidik sejak Januari 2014. Agus dan Joni ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2014. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Masyhudi mengatakan pihaknya sedang menelusuri adanya kemungkinan keterlibatan tersangka lain.

“Sementara masih dua tersangka. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain,” kata Masyhudi.

Pihaknya telah memeriksa para saksi dan bukti. Diantaranya panitia pelaksana pekerjaan, pengawas pekerjaan dan ahli teknik sipil dari Universitas Diponegoro.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaksanaan proyek itu tidak sesuai dengan perjanjian dan acuan teknis, serta ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak digarap rekanan. Diduga, pembangunan GOR Kridanggo tidak melibatkan pengawas dari dinas teknis. Penyidik memperkirakan, kerugian negara yang timbul setidaknya Rp 700 juta.

Penanganan hukum kasus ini bermula dari laporan masyarakat kepada Kejati Jawa Tengah. GOR Kridanggo dibangun dengan anggaran Rp 3,94 miliar.

Penanganan hukum kasus ini bermula dari laporan masyarakat kepada Kejati Jawa Tengah. GOR Kridanggo dibangun dengan anggaran Rp 3,94 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saat itu pembangunan diurus oleh komite yang terdiri atas pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Salatiga dan pengurus KONI Salatiga.

Yang ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen yakni dari unsur KONI, Joni Setiadi. Proyek dikerjakan oleh PT Tegar Arta Kencana Suruh Kabupaten Semarang selaku pemenang lelang.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/28/196254/2-Tersangka-Dibui-Salah-Satunya-Caleg

27 Maret 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Pegawai PD BKK Kendal Kota Ditahan

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 26 Maret 2014
image

GELAR PERKARA: Kapolres AKBP Harryo Sugihhartono mendengarkan pengakuan tersangka penggelapan dalam gelar perkara di Mapolres Kendal. (suaramerdeka.com/Rosyid Ridho)

KENDAL, suaramerdeka.com – Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Kendal menahan mantan Plt Kabag Pemasaran Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kendal Kota, Pulanggeni Maherbudi (44). Dia ditahan karena diduga menyalahgunakan uang perusahaan tempatnya bekerja. Jumlah uang yang diselewengkan mencapai Rp 1,2 miliar.

Dugaan penggelapan uang tersebut dilakukan tersangka sewaktu masih menjabat sebagai Plt Kabag Pemasaran di PD BKK Kendal Kota. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti tumpukan berbagai jenis dokumen.

Kapolres Kendal AKBP Harryo Sugihhartono mengatakan, penyelewengan dana tersebut dilakukan tersangka pada tahun 2009-2010. Tersangka yang menjabat sebagai Plt Kabag Pemasaran menangani kredit PNS. Warga Perum Griya Praja Mukti, Langenharjo, Kendal menyelewengkan uang pembayaran kredit nasabahnya sebanyak 32 orang dengan kerugian sekitar Rp 549 juta.

Tersangka juga mengajukan pinjaman fiktif ke perusahaan dengan menggunakan nama sembilan orang yang berbeda. Dari pengajuan kredit fiktif tersebut, perusahaan mengalami kerugian Rp 370 juta. “Tersangka juga menggunakan uang angsuran delapan orang nasabah untuk kepentingan pribadi senilai Rp 21,7 juta,” kata Kapolres didampingi Kasatreskrim AKP Priyo Utomo dan Kasubag Humas AKP Sri Utami dalam gelar perkara di Polres Kendal, Rabu (26/3).

Penyelewengan lain yang dilakukan Pulanggeni yakni melakukan kredit mark up satu orang nasabah, mengajukan pinjaman atas nama kelyarga sebanyak tiga orang dan menggunakan pelunasan angsurah dua orang nasabah. Uang sebesar Rp 30 juta yang seharusnya disetorkan ke perusahaan, justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Kasus penggelapan ini terbongkar setelah adanya audit dari BPK yang menemukan pelanggaran. Pihak PD BKK Kendal Kota melaporkan ke kantor polisi dan kami mengamankan tersangka selepas melakukan penyelidikan,” terangnya.

Pulanggeni Maherbudi mengaku, ia terpaksa melakukan penyelewengan itu karena membutuhkan uang dalam jumlah besar. Uang tersebut ia gunakan untuk keperluan pengobatan kakaknya yang mengalami gagal ginjal. Selain itu juga perawatan adiknya yang menderita sakit jiwa.

“Saya butuh uang untuk biaya pengobatan kakak yang gagal ginjal dan adik yang dirawat di rumah sakit jiwa,” katanya.

Tersangka bakal di jerat UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 10 tahun penjara.

( Rosyid Ridho / CN38 / SMNetwork )

27 Maret 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Kejagung Tangkap Buronan Kejari Banjarnegara

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 26 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Tim Satuan Tugas Kejaksaan Agung dan Tim Kejaksaan Negeri Banjarnegara berhasil menangkap buronan, Rabu (26/3) pukul 02.55.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, buronan asal Banjarnegara,  mantan sekretaris desa Pucung Beduk, Arif Nurdin bin Kuswandi ditangkap di RT 3 RW 5,  Desa Pucung Beduk, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara.

Untung mengatakan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 94/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 15 Januari 2014, terpidana Arif harus menjalani pidana penjara selama lima tahun dan enam bulan penjara serta pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidair enam bulan kurungan.

Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan alat peraga dan pembelajaran pendidikan SD se-Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2011 sehingga menimbulkan kerugian Rp 2.059.949.100.

( Nurokhman / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/26/196016/Kejagung-Tangkap-Buronan-Kejari-Banjarnegara

27 Maret 2014 Posted by | BANJARNEGARA | Tinggalkan komentar

Korupsi Hibah Sam Poo Kong: Bibit Waluyo Diperiksa

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 26 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Selasa (25/3). Bibit diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Yayasan Sam Poo Kong.

“Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak pemerintah provinsi yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Masyhudi kemarin.

Bibit diperiksa penyidik di lantai 1 Gedung Kejati Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang mulai sekitar pukul 10.00 hingga 12.00. “Terkait materi pemeriksaannya, itu teknis penyidikan. Penyidik yang tahu,” lanjut Masyhudi.

Menurut Masyhudi, pihaknya juga sudah memeriksa mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Hadi Prabowo sebagai saksi. Namun Bibit membantah bahwa dirinya diperiksa penyidik kemarin. “Tidak ada agenda ke Kejati. Itu kan kan yang soal hibah Tutuk (Tutuk Kurniawan ),” kata Bibit saat dikonfirmasi melalui telefon pribadinya kemarin. Tutuk Kurniawan adalah Ketua Yayasan Sam Poo Kong yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dana hibah itu diterima Yayasan Sam Poo Kong tahun 2011 dan 2012, totalnya mencapai Rp 14,5 miliar. Penyaluran dana hibah itu diduga menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Tepatnya Permendagri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Dalam Pasal 4 ayat 4 huruf (b) peraturan tersebut, tertera bahwa pemberian dana hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran. Sementara Tahun 2011, Yayasan Sam Poo Kong menerima hibah Rp 4,5 miliar. Tahun 2012 kembali menerima hibah dalam jumlah yag lebih besar, Rp 10 miliar.

Ditanya apakah Bibit diminta keterangan ihwal dana hibah yang cair dua tahun berturut-turut itu, Aspidsus Masyhudi membenarkannya. “Ya soal itu juga ditanya. Ada soal lain pula. yang jelas saksi (Bibit – red) adalah pihak pemerintah yang menandatangani NPHD,” terang Masyhudi.

Menurut Permendagri tersebut, model penganggaran dana hibah diawali dengan usulan pemohon hibah kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah lalu menunjuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi usulan. Satuan Kerja merekomendasikan hasil evaluasi kepada Tim Anggaran.

Kemudian masuk ke anggaran disertai NPHD. Kepala Daerah menunjuk pejabat berwenang yang menandatangani NPHD. Penyerahan hibah kepada pemohon itu sendiri dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan berpedoman pada NPHD. Kasus ini bermula dari temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Tengah menemukan adanya tiga jenis pekerjaan yang tak selesai.

Mei 2013 cek fisik dilakukan, pekerjaan yang belum selesai adalah gedung gapura, pengecatan gedung, dan pembangunan pendopo. Harusnya tiga pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan dana Rp 8,75 miliar, namun kenyataannya baru senilai Rp 1,6 miliar.

Berdasar temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik menelusuri aliran dana Rp 3,5 miliar dari Yayasan Sam Poo Kong ke rekening pribadi Tutuk dan perusahaannya. Penyidik sendiri masih menunggu penghitungan kerugian negara hingga menemukan nilai pasti.

( Eka Handriana / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/26/196005/Bibit-Waluyo-Diperiksa

27 Maret 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Berkas Korupsi SUTET Dinyatakan P-21

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Maret 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Berkas acara pemeriksaan (BAP) kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tahun 2004 di Sewon, Bantul telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Berkas itu diserahkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda DIY ke bagian penuntutan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY pada 10 Maret lalu. Pelimpahan itu merupakan kali kedua. Akhir tahun lalu, penyidik pernah melimpahkan berkas tapi dikembalikan karena belum lengkap.

“Sekarang berkas sudah dinyatakan lengkap. Setelah ini jaksa akan mengirimkan surat pernyataan ke penyidik Polda,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY, Purwanta Sudarmadji, Senin (24/3).

Dalam perkara korupsi ini, penyidik menetapkan 8 tersangka. Tiga orang di antaranya merupakan pegawai PLN masing-masing Misman Nurcahono, Samin Hadi Susanto, dan Surono.

Sedangkan lima tersangka lain dari kalangan warga yakni Subakir (Kepala Dusun Ngentak, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon), Sriwanto (Kepala Dusun Kowen II), Suharto, Djumakir Suhud, dan Setiyawan. Pemeriksaan para tersangka dilakukan secara terpisah menjadi empat berkas.

Berdasar hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DIY ditemukan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,9 miliar dalam proyek ini. Setelah ditetapkan P-21, pemeriksaan akan dilanjutkan ke tahapan penuntutan. Nantinya akan ditunjuk 4 atau 5 orang jaksa penuntut.

“Para tersangka dan barang bukti akan diserahkan ke penuntut setelah ada komunikasi resmi dengan penyidik. Soal ditahan atau tidak, itu tergantung jaksa,” terang Purwanta.

Ketika dihubungi wartawan, Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Direskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Kompol Aap S Yasin mengatakan, sampai saat ini para tersangka tidak ditahan. Pertimbangannya karena mereka diyakini tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

“Jika sudah P-21, kami siap melimpahkan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan,” tandasnya.

( Amelia Hapsari / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/24/195800/Berkas-Korupsi-SUTET-Dinyatakan-P-21

27 Maret 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Korupsi Bank Jateng: Kasasi, Vonis Mantan Bankir Kian Berat

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Hukuman terhadap mantan analis pembiayaan Bank Jateng Unit Syariah (BJS) Semarang, Muhammad Wahyu Wibowo bertambah berat. Melalui putusan kasasi nomor 2313 K/Pid.Sus/2012, majelis hakim agung yang diketuai Artidjo Alkostrar menghukum mantan bankir itu dengan pidana enam tahun penjara. Wahyu Wibowo juga didenda Rp 200 juta setara dengan empat bulan kurungan.

Wahyu juga mendapat pidana tambahan. Yakni wajib mengembalikan uang negara sebesar Rp 250 juta. “Kami sudah menerima salinan putusannya. Akan disampaikan kepada para pihak,” demikian Juru Bicara Pengadilan Tipikor Semarang, Endang Sri Widayati. Wahyu Wibowo sendiri saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang sejak penyidikan kasus ini pada 2012 lalu.

Sama seperti hakim Pengadilan Tipikor Semarang dan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, hakim kasasi juga menilai Wahyu mlanggar Pasal 3 j juncto Pasal 18 Undang-Undang 31/1999 syang diperbarui dengan Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun besaran pidananya berbeda. Semula Wahyu Wibawa dipidana lima tahun penjara dengan denda Rp 100 jutasubsider enam bulan kurungan. Hukuman semula juga tak membebani Wahyu dengan pidana tambahan pengembalian uang negara. Selaku analis pembiayaan, Wahyu dianggap bertanggungjawab atas lolosnya permohonan kredit yang diajukan Yanuelva Etliana pada tahun 2010-2011.

Kredit itu diajukan dengan agunan Surat Perintah Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) keluaran beberapa instansi pemerintah. Diantaranya BPBD Jateng, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jateng (Kimtaru), Otonomi Daerah (OTDA) Kota Semarang, serta Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang.

Dengan jaminan itu, Yanuelva meminjam 19 bendera perusahaan lain untuk dijadikan pemohon kredit. Tercatat 117 kali perjanjian kredit di Bank Jateng Unit Syariah yang nilainya mencapai Rp 29,5 miliar. Pinjaman tahun 2010 ditutup dengan pinjaman tahun 2011. Sementara pinjaman tahun 2011 tidak dikembalikan utuh, tersisa Rp 2,5 miliar.

Hingga jatuh tempo, kredit itu tak terbayar. Parahnya, jaminan tak dapat dicairkan, lantaran SPP dan SPMK tersebut fiktif dan tidak ada anggarannya. Dalam kasus ini, Yanuelva sudah divonis 15 tahun penjara dan berstatus buron.

( Eka Handriana / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/24/195741/Kasasi-Vonis-Mantan-Bankir-Kian-Berat

27 Maret 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Mantan Wakil Ketua DPRD Jateng Dibui

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 22 Maret 2014

Korupsi APBD 2003

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri Semarang melakukan eksekusi putusan Mahkamah Agung atas kasus korupsi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2003. Eksekusi dilakukan atas berkas perkara yang memuat nama mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ircham Abdurrochim.

“Ini adalah eksekusi atas putusan peninjauan kembali (PK) yang diterbitkan Mahkamah Agung, nomor 196PK/Pid.Sus/2011 tanggal 26 November 2012. Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan terpidana (Ircham Abdurrochim, red),” kata Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Abdul Azis, Jumat (21/3).

Putusan peninjauan kembali itu menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 786K/Pid.Sus/2009 tanggal 26 Mei 2010. Serta putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor 101/Pid.Sus/2008 tanggal 3 Juli 2008.

Berdasarkan putusan tersebut, Ircham harus menjalani pidana setahun penjara dengan denda Rp 50 juta setara tiga bulan kurungan. Sebagai pidana tambahan, ia wajib mengganti uang Negara sebesar Rp 208,073 juta. Eksekusi dilaksanakan pada Kamis (20/3) petang. “Setelah menerima salinan putusan peninjauan kembali, kami langsung eksekusi,” tambah Abdul Azis.

Ircham dijemput di rumahnya di Jalan Taman Aster Perumahan Bumi Semarang Baru (BSB). Setelah menyelesaikan administrasi, Irham dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Semarang.

Korupsi APBD 2003 itu dilakukan dengan modus penambahan penghasilan anggota DPRD jateng periode 1999-2004. Terjadi kelebihan penganggaran dan realisasi anggaran diluar ketentuan. Belanja DPRD Jateng dinilai cukup tinggi, berdasar Surat Mendagri No 903/1137/SJ tanggal 22 Mei 2003 tentang Perda APBD Jateng TA 2003 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 3 Tahun 2003.

Berdasar audit BPKP, terdapat penggunaan biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Diantaranya, biaya perjalanan dinas fiktif, bukti-bukti kas yang tak dapat dipertanggungjawabkan, biaya rumah tangga dewan, tambahan honorarium hingga bantuan kunjungan tamu DPRD yang tidak benar. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 14,8 miliar.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/22/195509/Mantan-Wakil-Ketua-DPRD-Jateng-Dibui

27 Maret 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kejati Jateng Tahan Dua Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 27 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Dua tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Gedung Olahraga Indoor Salatiga ditahan oleh jaksa penyidik pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kamis (27/3).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, dua tersangka yakni pemilik PT Tegar Arta Kencana, Agus Yuniarto dan Bendahara KONI Salatiga, Joni Setiadi telah dijebloskan ke Rutan Kedungpane.

Untung mengatakan, dua tersangka tersebut dijerat Pasal 2 ayat 1 juncto (jo) Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31/2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Nurokhman / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/27/196226/Kejati-Jateng-Tahan-Dua-Tersangka

27 Maret 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Jaksa Usut Kasus Dana Hibah Rp 118 Miliar

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Maret 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Paguyuban atau kelompok masyarakat yang menerima dana hibah melalui APBD Kota Surakarta tahun 2013, diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta. Lima dar tujuh lembaga yang dipanggil, mendatangi Kantor Kejari, Senin (24/3). Kelima saksi yang dimintai keterangan diantaranya, Sugeng Sarwono selaku Sekretaris RW 28 Mojosongo, Hani Nugroho, Tegas, keduanya warga RW 28, Baskoro dan Sugianto yang bertindak sebagai anggota Paguyuban Keroncong Pelangi RW 28, Mojosongo.

Usai diperiksa, Sugeng menjelaskan pemeriksaan terhadap dirinya terkait dana hibah yang dikucurkan melalui paguyuban Studi Klub Pelangi. “Namun saya tidak tahu soal pengajuan proposal dana hibah karena semua diurus Pak RW. Sedang yang lainnya silahkan tanya ke penyidik,” jelas Sugeng.

Adapun Hani mengaku mengetahui jika Paguyuban Keroncong Pelangi dan Pelangi Studi Klub di RW 28, Mojosongo mendapatkan dana hibah masing-masing sebanyak Rp 25 juta dan 20 juta. “Dana diterima sekitar pertengahan 2013, tetapi saya baru tahu pada awal 2014. Saya tidak tahu berapa proposal yang diajukan, semua diurus Pak RW,” kata Hani dalam pengakuannya.

Hal senada dikemukakan Baskoro. Selaku anggota paguyuban keroncong dia mengaku tidak pernah diajak rembugan pengajuan dana hibah tersebut. “Saya tidak tahu Keroncong Pelangi dapat dana hibah, baru tahu awal 2014,” paparnya.

Terkait kasus dugaan penyimpangan dana hibah, Kasi Pidana Khusus Kejari Surakarta, Erfan Suprapto membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Dia menjelaskan dana hibah melalui APBD 2013 sebesar Rp 118 miliar diberikan ratusan penerima melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Kami menyelidiki kasus ini, karena ada laporan bahwa beberapa penerima hibah itu fiktif. Selain itu, juga ada informasi lain kalau dana hibah ada yang dipotong,” tegasnya.

Erfan menambahkan, pemeriksaan terhadap penerima dana hibah akan berlangsung selama sepekan dengan mendatangkan ratusan penerima dana hibah. “Saat ini kami memeriksa penerima dana hibah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), langkah selanjutnya akan sampai pada dinas lain yang menyalurkan dana hibah kepada masyarakat,” ungkapnya.

( Sri Hartanto / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/24/195829/Jaksa-Usut-Kasus-Dana-Hibah-Rp-118-Miliar

27 Maret 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Kasus Pencucian Uang Rina Iriani Tetap Berlanjut

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 28 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyidikan dugaan pencucian yang disangkakan kepada mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani tetap berlanjut. Pencucian uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang juga menjerat Rina. Yakni korupsi dana subsidi dari Kementerian Negara (Kemenpera) Perumahan Rakyat ke Kabupaten Karanganyar tahun 2007-2008. Rina diduga menggunakan uang dari subsidi itu untuk kepentingan pribadi dengan cara mengaburkan jejak penggunaannya.

Sementara, Wakil Jaksa Agung RI, Andi Nirwanto, Rabu (26/3) lalu menginstruksikan kepada jajaran kejaksaan dibawahnya untuk tidak mengusut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebelum tahun 2010. Menurutnya, kejaksaan bisa mengusut pencucian uang setelah Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang TPPU berlaku.

“Saya perintahkan agar mengusut kasus setelah adanya Undang-Undang TPPU pada 22 Oktober 2010. Jadi sebelum itu jangan sekali menyidik TPPU,” kata Andi dalam seminar hukum di Kampus Universitas Negeri Semarang, Rabu (26/3).

Menanggapi hal itu, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Masyhudi menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan penyidikan dugaan pencucian uang Rina. Meski uang yang digunakan berasal dari korupsi yang terjadi tahun 2007 dan 2008.

“Karena perbuatan pencucian uangnya berlanjut hingga setelah 2010. Tidak masalah bagi kami. Soal instruksi Wakil Kejaksaan Agung, kami jadikan pedoman,” kata Masyhudi, Kamis (27/3).

Tahun 2007 dan 2008, emenpera menggelontor dana Rp 35 miliar untuk pembangunan rumah sederhana di Griya Lawu Asri Dukuh Jeruksawit Gondanglegi, Karanganyar. Serta untuk rehabilitasi rumah sederhana yang tersebar di wilayah Karanganyar. Dana itu disalurkan melalui Koperasi Serba Usaha Sejahtera.

Rina diduga merekomendasikan koperasi itu dalam permohonan subsidi ke Kemenpera. Diketahui, suaminya saat itu Tony Iwan Haryono duduk di kursi dewan pengawas koperasi tersebut.

Dari koperasi tersebut, sebagian dana diduga mengalir ke dompet pribadi Rina. Sekurangnya Rp 11,4 miliar digunakan untuk keperluan rumah tangga, pendanaan kampanye pemenangan kepala daerah tahun 2008, hingga untuk membayar cicilan mobil.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/28/196258/Kasus-Pencucian-Uang-Rina-Iriani-Tetap-Berlanju

27 Maret 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: