KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Survey: Politik Uang itu Lumrah


 BATAM INDEPENDENT – Kamis, 20 Maret 2014

Seorang aktivis Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) membawa poster, saat berlangsung aksi "Tolak Politik Uang" yang digelar oleh gabungan sejumlah elemen mahasiswa dan LSM.BATAMINDEPENDENT, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan survei persepsi masyarakat terkait pemilu pada 2014, salah satunya mengenai politik uang. Hasil survei menunjukkan sebagian besar masih menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah.

“Hasil survei KPK menunjukkan 71,72 persen publik menganggap politik uang itu lazim,” ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja baru-baru ini.

Dari hasil survei terlihat persepsi masyarakat di 10 kota besar di Indonesia terkait politik uang. Misalnya di Medan, 88 persen publik menilai politik uang sebagai hal lazim. Persentase lebih dari 80 persen juga ada di beberapa kota besar lain.

Seperti di Jakarta (84,89 persen) dan Ambon (86,67). Kemudian di Palembang (70,10), Bandung (66,87), Surabaya (77,02), Denpasar (55,25), Mataram (44,29), Makassar (64) dan Samarinda (29,23).

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan pernah melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap politik uang. Saat mengunjungi suatu daerah saat pemilukada, ia melihat dua poster besar.

Pertama bertuliskan ‘Siap Menerima Serangan Fajar’. Kemudian ‘Terima Uangnya Jangan Pilih Orangnya’.

“Ini sudah mulai orang meledek-ledek bangsa ini dengan cara-cara seperti itu,” kata dia.

Menurut Gamawan adanya persepsi politik uang sebagai hal lumrah memang menjadi masalah. Namun semua pihak tidak boleh pesimis. Karena masih ada proses yang dapat ditempuh untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu.

“Ini proses yang harus terus berjalan. Harus kita sempurnakan dari waktu ke waktu,” ujar dia.

Pandu mengatakan, masyarakat sudah lebih pintar terkait politik yang tersebut. Karenanya, ada potensi para caleg untuk menggunakan jalan lain. Yaitu, menggunakan penyelenggara negara. Untuk mencegahnya, KPK sudah mengingatkan mengenai potensi gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, hasil penelitian juga menunjukkan fenomena terkait pemilu. yaitu, ada indikasi penggunaan dana hibah yang jauh lebih meningkat ketimbang bantuan sosial.
Setelah diselidiki, katanya, ternyata dana itu mengalir antara lain ke lembaga yang berafiliasi dengan kepala daerah.

“Ini juga harus diperhatikan,” kata dia.

Bambang juga mengatakan, sejak pertengahan tahun lalu terjadi peningkatan pemberian izin terkait sumber daya alam. Namun, ada ketidakjelasan indikator dalam memberikan izin tersebut.

“Begitu dicek apa indikatornya memberikan satu dari lima itu, tidak ada. Artinya terjadi eksploitasi sumber daya alam dalam konteks pemberian izin,” kata dia. (Redaksi/RL)

Sumber : http://batamindependent.com/survey-politik-uang-itu-lumrah/

26 Maret 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: