KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Siti Hanya Menjabat Empat Hari


SUARA MERDEKA – Rabu, 26 Maret 2014

  • Kasus RBSJ

SEMARANG- Sebelum bernama PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), perusahaan milik Pemerintah Daerah Rembang itu disebut PT Rembang Sejahtera Mandiri (RSM).

PT RSM dibentuk tanggal 24 November 2006. Perusahaan itu diusulkan oleh Bupati Rembang Mochamad Salim untuk mendapat suntikan modal dari APBD Rembang.

Modal itu dikeluarkan dari APBD dan ditransfer ke rekening Mochamad Salim tanggal 28 November 2006. Menurut mantan direktur PT RSM, Siti Handaruningsih, saat itulah jabatan direktur yang baru di sandangnya 4 hari dilepas. Setelah 28 November itu, Siti mengaku digantikan oleh Siswadi.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (25/3), Siti mengaku kurang mengetahui soal permodalan. Bahkan ia tak tahu di mana PTRSM berkantor. ’’Kantornya ya tidak ada. Kalau untuk modal, itu setahu saya dari penyertaan Pemda Rembang Rp 24.997.500.000.

Dari Koperasi Pamekar Rp 2,5 juta.’’kata Siti di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto. Mantan komisaris PT RSM, FX Tri Joko Margono juga mengatakan hal yang sama. Hanya menjabat dalam empat hari. ’’Ada rapat umum pemegang saham dan menghendaki pergantian pengurus.

Setelah itu ada pergantian dari unsur di luar pemerintahan,’’kata Joko. Saat itu disamping menjadi komisaris, ia juga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Rembang. Sementara Siti Handaruningsih, saat itu adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Rembang. Siswadi yang menggantikan Siti, bukan dari unsur Pemerintah Daerah Rembang. Dalam sidang kemarin didatangkan pula saksi Waluyo.

Kepala Bagian Perekonomian Rembang saat itu. Ia mengaku dipaksa Bupati Mochamad Salim mencairkan dana Rp 25 miliar untuk RSM sebagai penyertaan modal. Keputusan sebelum pengesahan APBD Perubahan 2006 oleh gubernur atas penyertaan modal.

’’Bupati memerintahkan mencairkan dana dari kas daerah Rp 25 miliar untuk penyertaan modal PT RSM. Kami minta agar diundur dua atau tiga minggu sampai disahkannya. Karena lazimnya, anggaran tidak serta merta dilakukan, sehingga nunggu evaluasi gubernur, meski sudah ada persetujuan DPRD. Bupati menolak dan memaksa dibuatkan pencairan,’’ kata Waluyo. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/26/256801/Siti-Hanya-Menjabat-Empat-Hari

26 Maret 2014 - Posted by | REMBANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: