KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bibit Jadi Saksi Kasus Hibah Sam Poo Kong


SUARA MERDEKA – Rabu, 26 Maret 2014

SEMARANG- Mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Selasa (25/3). Dia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Yayasan Sam Poo Kong.

’’Yang bersangkutan di-periksa sebagai pihak pemprov Jateng yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),’’ kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Masyhudi kemarin. Bibit diperiksa penyidik di lantai 1 Gedung Kejati Jalan Pahlawan mulai sekitar pukul 10.00 hingga 12.00.

’’Terkait materi pemeriksaannya, itu teknis penyidikan. Penyidik yang tahu,’’ lanjut Masyhudi. Menurutnya, pihaknya juga sudah memeriksa mantan sekretaris daerah Pemprov Jawa Tengah, Hadi Prabowo sebagai saksi. Namun Bibit membantah dirinya diperiksa penyidik. ’’Tidak ada agenda ke Kejati.

Itu kan yang soal hibah Tutuk (Tutuk Kurniawan – red),’’ kata Bibit saat dikonfirmasi kemarin. Tutuk Kurniawan adalah Ketua Yayasan Sam Poo Kong yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dana hibah itu diterima Yayasan Sam Poo Kong tahun 2011 dan 2012, totalnya mencapai Rp 14,5 miliar. Penyaluran dana hibah itu diduga menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Tepatnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Aturan Hibah

Dalam Pasal 4 ayat 4 huruf (b) peraturan tersebut tertera bahwa pemberian dana hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran.

Sementara Tahun 2011, Yayasan Sam Poo Kong menerima hibah Rp 4,5 miliar. Tahun 2012 kembali menerima hibah dalam jumlah yag lebih besar, Rp 10 miliar. Ditanya apakah Bibit Waluyo diminta keterangan ihwal dana hibah yang cair dua tahun berturutturut itu, Aspidsus Masyhudi membenarkannya.

’’Ya soal itu juga ditanya. Ada soal lain pula. yang jelas saksi (Bibit – red) adalah pihak pemerintah yang menandatangani NPHD,’’terang Masyhudi. Menurut Permendagri tersebut, model penganggaran dana hibah diawali dengan usulan pemohon hibah kepada kepala daerah. Kepala daerah lalu menunjuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi usulan.

Satuan Kerja merekomendasikan hasil evaluasi kepada Tim Anggaran. Kemudian masuk ke anggaran disertai NPHD. Kepala Daerah menunjuk pejabat berwenang yang menandatangani NPHD. Penyerahan hibah kepada pemohon itu sendiri dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan berpedoman pada NPHD.

Kasus ini bermula dari temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Tengah menemukan adanya tiga jenis pekerjaan yang tak selesai. Mei 2013 cek fisik dilakukan, pekerjaan yang belum selesai adalah gedung gapura, pengecatan gedung, dan pembangunan pendopo. Harusnya tiga pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan dana Rp 8,75 miliar, namun kenyataannya baru senilai Rp 1,6 miliar.

Berdasar temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik menelusuri aliran dana Rp 3,5 miliar dari Yayasan Sam Poo Kong ke rekening pribadi Tutuk dan perusahaannya. Penyidik masih menunggu penghitungan kerugian negara. (H89-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/26/256800

26 Maret 2014 - Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: