KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bibit Jadi Saksi Kasus Hibah Sam Poo Kong

SUARA MERDEKA – Rabu, 26 Maret 2014

SEMARANG- Mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Selasa (25/3). Dia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Yayasan Sam Poo Kong.

’’Yang bersangkutan di-periksa sebagai pihak pemprov Jateng yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),’’ kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Masyhudi kemarin. Bibit diperiksa penyidik di lantai 1 Gedung Kejati Jalan Pahlawan mulai sekitar pukul 10.00 hingga 12.00.

’’Terkait materi pemeriksaannya, itu teknis penyidikan. Penyidik yang tahu,’’ lanjut Masyhudi. Menurutnya, pihaknya juga sudah memeriksa mantan sekretaris daerah Pemprov Jawa Tengah, Hadi Prabowo sebagai saksi. Namun Bibit membantah dirinya diperiksa penyidik. ’’Tidak ada agenda ke Kejati.

Itu kan yang soal hibah Tutuk (Tutuk Kurniawan – red),’’ kata Bibit saat dikonfirmasi kemarin. Tutuk Kurniawan adalah Ketua Yayasan Sam Poo Kong yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dana hibah itu diterima Yayasan Sam Poo Kong tahun 2011 dan 2012, totalnya mencapai Rp 14,5 miliar. Penyaluran dana hibah itu diduga menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Tepatnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Aturan Hibah

Dalam Pasal 4 ayat 4 huruf (b) peraturan tersebut tertera bahwa pemberian dana hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran.

Sementara Tahun 2011, Yayasan Sam Poo Kong menerima hibah Rp 4,5 miliar. Tahun 2012 kembali menerima hibah dalam jumlah yag lebih besar, Rp 10 miliar. Ditanya apakah Bibit Waluyo diminta keterangan ihwal dana hibah yang cair dua tahun berturutturut itu, Aspidsus Masyhudi membenarkannya.

’’Ya soal itu juga ditanya. Ada soal lain pula. yang jelas saksi (Bibit – red) adalah pihak pemerintah yang menandatangani NPHD,’’terang Masyhudi. Menurut Permendagri tersebut, model penganggaran dana hibah diawali dengan usulan pemohon hibah kepada kepala daerah. Kepala daerah lalu menunjuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi usulan.

Satuan Kerja merekomendasikan hasil evaluasi kepada Tim Anggaran. Kemudian masuk ke anggaran disertai NPHD. Kepala Daerah menunjuk pejabat berwenang yang menandatangani NPHD. Penyerahan hibah kepada pemohon itu sendiri dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan berpedoman pada NPHD.

Kasus ini bermula dari temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Tengah menemukan adanya tiga jenis pekerjaan yang tak selesai. Mei 2013 cek fisik dilakukan, pekerjaan yang belum selesai adalah gedung gapura, pengecatan gedung, dan pembangunan pendopo. Harusnya tiga pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan dana Rp 8,75 miliar, namun kenyataannya baru senilai Rp 1,6 miliar.

Berdasar temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik menelusuri aliran dana Rp 3,5 miliar dari Yayasan Sam Poo Kong ke rekening pribadi Tutuk dan perusahaannya. Penyidik masih menunggu penghitungan kerugian negara. (H89-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/26/256800

26 Maret 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kades Diharapkan Bisa Mengembangkan Potensi Wilayahnya

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 23 Maret 2014

KUDUS, suaramerdeka.com – Kualitas sumber daya manusia kepala desa (kades) diharapkan bisa diatas rata-rata, artinya seorang kades tidak hanya sekedar bisa memimpin saja melainkan juga bisa mengembangkan potensi yang dimiliki desa.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kudus, Joko Triyono disela-sela kegiatan diklat kades angkatan I, II, dan III saat segmen observasi lapangan yang berlangsung di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Minggu (23/3).

Dalam kegiatan yang diikuti oleh 123 orang kades se-Kabupaten Kudus tersebut ia juga menyampaikan bahwa tujuan diklat kades ini sendiri selain memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing desa adalah untuk menigkatkan kapasitas kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

“Disamping itu juga tidak lepas dari tujuan utama pemerintah daerah, yakni terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa secara optimal yang tetap mengutamakan koordinasi dan singkronisasi antar pemerintahan,” katanya.

Mengenai materi diklat yang sudah diberikan di antaranya adalah kebijakan pengaturan desa dalam perspektif RUU desa, kemudian teori perencanaan pembangunan desa, praktik penyusunan perencanaan pembangunan desa, teori sekaligus praktek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

“Serta materi dari Kemendagri dengan menghadirkan narasumber dari narasumber dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah,” paparnya.

Ini bertujuan jika di pemerintahan desa bersih dalam arti tidak menyalahi aturan, maka hal itu juga akan mencerminkan kemajuan desa itu sendiri dan akan berdampak pada kemajuan daerah. “Utamanya dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa,” imbuhnya.

Joko menambahkan, selanjutnya materi yang tak kalah pentingnya dalam observasi lapangan yang berlangsung di Desa Sumbermulyo dan Desa Tirtonirmolo Kabupaten Bantul adalah kades dituntut juga harus bisa memperluas wawasan dan pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar maupun luar. “Serta memiliki ketajaman serta kemampuan identifikasi, analisis, dan kemampuan menemukan pokok permasalahan  sekaligus solusi pemecahannya,” paparnya.

( Ruli Aditio / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/03/23/195668

26 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, KUDUS | Tinggalkan komentar

Siti Hanya Menjabat Empat Hari

SUARA MERDEKA – Rabu, 26 Maret 2014

  • Kasus RBSJ

SEMARANG- Sebelum bernama PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), perusahaan milik Pemerintah Daerah Rembang itu disebut PT Rembang Sejahtera Mandiri (RSM).

PT RSM dibentuk tanggal 24 November 2006. Perusahaan itu diusulkan oleh Bupati Rembang Mochamad Salim untuk mendapat suntikan modal dari APBD Rembang.

Modal itu dikeluarkan dari APBD dan ditransfer ke rekening Mochamad Salim tanggal 28 November 2006. Menurut mantan direktur PT RSM, Siti Handaruningsih, saat itulah jabatan direktur yang baru di sandangnya 4 hari dilepas. Setelah 28 November itu, Siti mengaku digantikan oleh Siswadi.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (25/3), Siti mengaku kurang mengetahui soal permodalan. Bahkan ia tak tahu di mana PTRSM berkantor. ’’Kantornya ya tidak ada. Kalau untuk modal, itu setahu saya dari penyertaan Pemda Rembang Rp 24.997.500.000.

Dari Koperasi Pamekar Rp 2,5 juta.’’kata Siti di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto. Mantan komisaris PT RSM, FX Tri Joko Margono juga mengatakan hal yang sama. Hanya menjabat dalam empat hari. ’’Ada rapat umum pemegang saham dan menghendaki pergantian pengurus.

Setelah itu ada pergantian dari unsur di luar pemerintahan,’’kata Joko. Saat itu disamping menjadi komisaris, ia juga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Rembang. Sementara Siti Handaruningsih, saat itu adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Rembang. Siswadi yang menggantikan Siti, bukan dari unsur Pemerintah Daerah Rembang. Dalam sidang kemarin didatangkan pula saksi Waluyo.

Kepala Bagian Perekonomian Rembang saat itu. Ia mengaku dipaksa Bupati Mochamad Salim mencairkan dana Rp 25 miliar untuk RSM sebagai penyertaan modal. Keputusan sebelum pengesahan APBD Perubahan 2006 oleh gubernur atas penyertaan modal.

’’Bupati memerintahkan mencairkan dana dari kas daerah Rp 25 miliar untuk penyertaan modal PT RSM. Kami minta agar diundur dua atau tiga minggu sampai disahkannya. Karena lazimnya, anggaran tidak serta merta dilakukan, sehingga nunggu evaluasi gubernur, meski sudah ada persetujuan DPRD. Bupati menolak dan memaksa dibuatkan pencairan,’’ kata Waluyo. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/26/256801/Siti-Hanya-Menjabat-Empat-Hari

26 Maret 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Cuma Laporkan Karangan Bunga

SUARA MERDEKA – Rabu, 26 Maret 2014
image

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menerima laporan dari Sekretaris MA Nurhadi terkait pesta pernikahan anaknya yang digelar dua pekan lalu.

Namun, Nurhadi baru melaporkan penerimaan karangan bunga dari para tamu undangan. ‘’Sekretaris MA Nurhadi telah melaporkan penerimaan hadiah terkait pesta pernikahan anaknya sebanyak 140 buah karangan bunga,’’ kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, Selasa (25/3).

Johan menegaskan, pihaknya belum menerima laporan berupa penerimaan uang atau barang terkait pesta pernikahan tersebut. ‘’Konteksnya kan harus lapor.

Nanti diklarifikasi, bisa diterima atau tidak,’’ ujarnya. Terkait pembagian suvenir 2500 iPod dalam resepsi pernikahan tersebut, hingga Selasa (25/2) sudah ada 11 orang yang melapor gadget keluaran Apple tersebut.

‘’Hingga hari ini ada dua orang lagi yang melaporkan iPod,’’kata Johan. Dua orang lagi yang sudah melapor adalah dari Kementerian Sosial dan seorang hakim. Namun, Johan belum mau menyebut nama-nama orang yang telah melaporkan. Ditanya soal ada tidaknya laporan dari Ketua MAHatta Ali, Johan memastikan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan terkait suvenir iPod dari Hatta Ali.

‘’Belum ada laporan atas nama Ketua MA,’’kata Johan. Sebelumnya, sudah ada sembilan orang yang telah melaporkan soal suvenir iPod. Penerima iPod yang sebelumnya sudah melaporkan antara lain Kadispora DKI (1), hakim Pengadilan Tinggi (1), Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (1), pejabat Mahkamah Agung (2), PPATK (1), Komisi Yudisial (1) dan Ombdusman 2. Suvenir iPod ini dibagikan sebagai cenderamata dalam resepsi di Hotel Mulia Senayan.

Sedikitnya 2.500 alat pemutar musik itu dibagikan kepada ribuan tamu undangan. Jika satu iPod Shuffle 2GB itu dibanderol Rp 700 ribu di pasaran, maka sedikitnya keluarga mempelai merogoh miliaran rupiah hanya untuk suvenir ini.(J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/26/256806/Cuma-Laporkan-Karangan-Bunga

26 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Politik Uang Rawan Terjadi di Pemilu 2014

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 25 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Politik uang (money politics) sangat rawan terjadi dalam Pemilu 2014. Mayoritas publik mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para caleg atau partai politik menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 nanti.

Demikian salah satu kesimpulan dari hasil survei terbaru Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilaksanakan 5 s/d 15 Maret 2014 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Populasi dari survei ini adalah seluruh penduduk Indonesia yang telah memiliki hak pilih dan sudah tercantum dalam DPT.

Jumlah sampel sebesar 1230 responden yang diperoleh menggunakan teknik rambang berjenjang (multistage random sampling) Ambang batas kesalahan (margin of error) survei ini adalah 2,8% dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%.

Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry mengatakan, keika LSN menanyakan kepada responden, bagaimana sikap mereka jika menjelang pelaksanaan Pileg 9 April nanti ada caleg atau partai yang memberinya uang dengan harapan mau memilihnya, hasilnya sangat fantastis.

Hanya 30,9% responden yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau partai manapun. Dengan demikian sebanyak 69,1% mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg/partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda.

Besarnya persentase responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai tersebut merupakan indikator nyata bahwa potensi money politics dalam Pemilu 2014 sangat tinggi.

Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrument untuk mendulang suara.

Sebanyak 41,5% responden memang menyatakan bahwa meskipun bersedia menerima uang tapi tidak akan mempengaruhi pilihannya. Namun dengan sikap seperti ini sama saja mereka sudah membuka pintu lebar-lebar berkembangnya money politics.

Menurut analisis Umar S Bakry di Jakarta, Selasa (25/3), sikap permisivisme masyarakat terhadap money politics adalah produk dari politik transaksional yang marak dilakukan oleh para caleg dan calon kepala daerah sejak berlakunya era pemilihan langsung.

Mengingat dengan meraih 5 atau 10 ribu suara saja pada umumnya sudah bisa mendapat kursi DPRD, membuat para caleg memilih jalan pintas melalui politik transaksional dalam mencari dukungan.

Karena uang terbukti efektif untuk mendapatkan kursi DPRD, mayoritas caleg menjadi malas melakukan pendidikan politik yang mencerdaskan kepada publik selama masa kampanye.

Bahkan tidak jarang para caleg sama sekali tidak memanfaatkan masa kampanye untuk merebut hati masyarakat. Mereka baru bergerak pada detik-detik terakhir menjelang pencoblosan sambil membagi-bagikan uang kepada calon pemilih.

Berdasarkan temuan LSN, sebanyak 16,4% responden mengaku akan menerima jika ada caleg atau partai yang memberinya uang jelang Pileg 9 April nanti, tetapi mereka akan memilih caleg atau partai yang memberi uang paling besar.

Kemudian sebanyak 11,2% lainnya mengaku akan memilih caleg atau partai yang telah memberinya uang berapapun besarnya. Sedangkan 41,5% mengaku akan menerima tapi katanya tidak mempengaruhi pilihannya.

Meskipun berbeda-beda alasan namun sikap 69,1% responden tersebut menunjukkan indikasi menguatnya permisivisme terhadap money politics jelang pelaksanaan Pemilu 2014 ini.

Sebelum Pemilu 2009 LSN juga pernah melakukan survei mengenai sikap terhadap money politics. Saat itu persentase publik yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai masih kurang dari 40%.

( A Adib / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/25/195981/-Politik-Uang-Rawan-Terjadi-di-Pemilu-2014

26 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Golkar Punya Modal 15 Kepala Daerah di Jateng

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 26 Maret 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Partai Golkar percaya diri, bisa merebut suara dengan baik pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang di Jateng. Keberadaan 15 kepala daerah di Jateng dari partai pohon beringin menjadi modal, bahwa Golkar mempunyai dukungan yang kuat dari masyarakat Jateng.

“Kepala daerah di Jateng dari Golkar berapa? 15 kan? Ya sudah. Berarti rakyat senang sama Golkar,” katanya, usai menghadiri kampanye akbar Dapil V Jateng (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten) yang dipusatkan di GOR Sritex Arena Solo, Selasa (25/3).

Meski ada stigma bahwa Jateng adalah kandang banteng, namun Golkar percaya bahwa dukungan masyarakat terhadap Golkar masih kuat dalam pemilu mendatang.

Dukungan pada masyarakat juga tidak terpengaruh dengan adanya kampanye negatif. Menurut ARB, sebutan untuk capres dari Partai Golkar tersebut, black campaign hanya berpengaruh pada orang yang lemah. “Untuk orang yang kuat biasa saja,” tuturnya.

Disinggung soal munculnya nama Jokowi sebagai capres dari PDIP dan menimbulkan Jokowi Effect, Ical – panggilan akrab Aburizal – mengatakan, hal itu juga tidak berpengaruh pada dukungan masyarakat.

“Tidak ada problem sama sekali. Sama saja. Siapa saja calonnya, ya baik. Ada saya, Pak Jokowi, Pak Prabowo (Prabowo Subianto, capres dari Partai Gerindra), siapa saja baik. Bersaing, tapi tetap bersahabat. Yang penting satu, bahwa pemilu ini untuk kepentingan rakyat Indonesia,” katanya.

Kampanye Golkar, dihadiri sejumlah tokoh pusat. Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tanjung, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Menteri Perindustrian MS Hidayat dan anggota Dewan Pertimbangan Subiakto Tjakrawerdaya adalah beberapa tokoh pusat yang hadir.

Artis ibukota, Denada, serta sejumlah artis lokal, tampil sebagai bintang tamu untuk menghibur ribuan kader dan simpatisan partai.

Dalam orasi politiknya, ARB antara lain menjanjikan kesejahteraan bagi petani dan nelayan.

“Dulu Indonesia bisa swasembada pangan. Ke depan, kita bikin lagi. Petani diperhatikan, karena petani itu pahlawan. Bagaimana kita mau makan, kalau petani tidak tanam padi? Karena dia pahlawan, maka kesejahteraannya harus diperhatikan,” katanya, disambut yel-yel dukungan.

Pun demikian dengan nelayan, yang selama ini kesejahteraannya kurang. “Mau melaut, harus ngutang untuk beli solar. Ke depan, akan diupayakan kredit mudah dan murah, agar mereka bisa melaut dengan tidak dibiayai tengkulak,” tuturnya.

( Irfan Salafudin , Agustinus Ariawan / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/26/195992/Golkar-Punya-Modal-15-Kepala-Daerah-di-Jateng

26 Maret 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

KP2KKN: Pemeriksaan Bupati Semarang Harus Independen

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 23 Maret 2014

UNGARAN, suaramerdeka.com – Koordinator Pengawas Pemilu Independen Komite Penyelidikan dan Pengawasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN), Ronny Maryanto meminta Panwaslu Kabupaten Semarang independen dan profesional dalam memeriksa Bupati Semarang, Mundjirin.

Menurut dia, dalam melakukan klarifikasi, Panwaslu mempunyai waktu tujuh hari terhitung sejak ada temuan dugaan pelanggaran.

“Panwas hanya memiliki waktu kurang dari tujuh hari untuk melakukan pengumpulan data dan klarifikasi sebelum melaporkan temuan ke Kepolisian,” katanya, Minggu (23/3).

Meskipun hanya membagikan sembako, lanjutnya, tindakan tersebut merupakan bagian dari materi yang mengarah ke money politic.

Jika terbukti bersalah, maka orang nomor satu di Kabupaten Semarang tersebut melanggar Pasal 89 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Kepada partai pengusung, Ronny menjelaskan, bisa dikenakan sanksi administrasi. Sanksi tersebut diberikan oleh KPU setempat.

“Larangan pembagian uang atau sembako telah diatur, artinya bila terbukti bersalah ya harus dihukum sesuai undang-undang,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Panwaslu Kabupaten Semarang telah memeriksa tujuh orang saksi terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan PDI Perjuangan.

“Kami langsung menindaklanjuti dengan memeriksa tujuh orang saksi, adapun surat undangan klarifikasi kepada Bupati akan kita kirim, Senin (23/3),” ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto.

( Ranin Agung / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/23/195702/KP2KKN-Pemeriksaan-Bupati-Semarang-Harus-Independen

26 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Survey: Politik Uang itu Lumrah

 BATAM INDEPENDENT – Kamis, 20 Maret 2014

Seorang aktivis Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) membawa poster, saat berlangsung aksi "Tolak Politik Uang" yang digelar oleh gabungan sejumlah elemen mahasiswa dan LSM.BATAMINDEPENDENT, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan survei persepsi masyarakat terkait pemilu pada 2014, salah satunya mengenai politik uang. Hasil survei menunjukkan sebagian besar masih menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah.

“Hasil survei KPK menunjukkan 71,72 persen publik menganggap politik uang itu lazim,” ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja baru-baru ini.

Dari hasil survei terlihat persepsi masyarakat di 10 kota besar di Indonesia terkait politik uang. Misalnya di Medan, 88 persen publik menilai politik uang sebagai hal lazim. Persentase lebih dari 80 persen juga ada di beberapa kota besar lain.

Seperti di Jakarta (84,89 persen) dan Ambon (86,67). Kemudian di Palembang (70,10), Bandung (66,87), Surabaya (77,02), Denpasar (55,25), Mataram (44,29), Makassar (64) dan Samarinda (29,23).

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan pernah melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap politik uang. Saat mengunjungi suatu daerah saat pemilukada, ia melihat dua poster besar.

Pertama bertuliskan ‘Siap Menerima Serangan Fajar’. Kemudian ‘Terima Uangnya Jangan Pilih Orangnya’.

“Ini sudah mulai orang meledek-ledek bangsa ini dengan cara-cara seperti itu,” kata dia.

Menurut Gamawan adanya persepsi politik uang sebagai hal lumrah memang menjadi masalah. Namun semua pihak tidak boleh pesimis. Karena masih ada proses yang dapat ditempuh untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu.

“Ini proses yang harus terus berjalan. Harus kita sempurnakan dari waktu ke waktu,” ujar dia.

Pandu mengatakan, masyarakat sudah lebih pintar terkait politik yang tersebut. Karenanya, ada potensi para caleg untuk menggunakan jalan lain. Yaitu, menggunakan penyelenggara negara. Untuk mencegahnya, KPK sudah mengingatkan mengenai potensi gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, hasil penelitian juga menunjukkan fenomena terkait pemilu. yaitu, ada indikasi penggunaan dana hibah yang jauh lebih meningkat ketimbang bantuan sosial.
Setelah diselidiki, katanya, ternyata dana itu mengalir antara lain ke lembaga yang berafiliasi dengan kepala daerah.

“Ini juga harus diperhatikan,” kata dia.

Bambang juga mengatakan, sejak pertengahan tahun lalu terjadi peningkatan pemberian izin terkait sumber daya alam. Namun, ada ketidakjelasan indikator dalam memberikan izin tersebut.

“Begitu dicek apa indikatornya memberikan satu dari lima itu, tidak ada. Artinya terjadi eksploitasi sumber daya alam dalam konteks pemberian izin,” kata dia. (Redaksi/RL)

Sumber : http://batamindependent.com/survey-politik-uang-itu-lumrah/

26 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tiba Saatnya Menghukum Partai Politik

detikNews – Senin, 24 Maret 2014

Oleh : Mustafa B Nahrawardaya

Jakarta – Ada tiga kejahatan luar biasa yang oleh Indonesia, dikategorikan sebagai Extra Ordinary Crime (EOC) yakni terorisme, penyalahgunaan narkoba dan korupsi. Karena ketiga kejahatan tersebut selalu mengorbankan HAM, nyawa manusia dan merusak generasi bangsa, maka Pemerintahan Indonesia memerangi siapapun yang mencoba melakukan tiga macam kejahatan itu. Tidak pandang bulu, tidak pandang tempat, dan tidak pandang apa agamanya, apapun etnisnya, dan apapun golongannya.

Masyarakat pun kini sudah mulai gotong royong untuk membantu pemerintah dalam memerangi semua bentuk kejahatan tersebut. Nah, pada Pemilu 2014, masyarakat sebenarnya juga bisa berkontribusi memerangi kejahatan-kejahatan tersebut saat pencoblosan. Bagaimana caranya?

Kejahatan Pertama: Terorisme

Sudah pasti semua orang paham betapa banyaknya korban dari kejahatan jenis ini. Sejak Amerika memerangi teroris melalui slogan War on Terror akibat runtuhnya Menara Kembar WTC tahun 2001, seakan teroris ada di mana-mana. Teroris bagaikan jamur di musim hujan, tumbuh dan ditumbuhkan di banyak negara khususnya di negara yang mayoritas penduduknya Islam.

Korban dari pelaku terorisme, sudah pasti ribuan. Korban dari efek pemberantasan terorisme juga ribuan di dunia ini. Begitu pula di Indonesia, korban dari perbuatan kejahatan bernama terorisme, ada ratusan. Korban dari efek pemberantasan terorisme juga ratusan.

Dengan adanya Densus 88 dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), didukung blow up media massa yang cukup gencar, masyarakat pun sekarang nyaris sudah menyatakan diri sebagai kelompok terdepan yang memusuhi terorisme. Bisa dibilang, terorisme kini sudah menjadi musuh nomor satu bagi masyarakat. Terorisme berhasil menjadi public enemy sejak Indonesia dibombardir banyak kasus terorisme. Kondisi masyarakat yang memerangi terorisme saat ini, mirip dengan kondisi ketika PKI (Partai Komunis Indonesia) menjadi musuh nomor wahid di negeri tahun tahun 1965.

Dari catatan seorang peneliti terorisme Harits Abu Ulya dari CIIA, didapat data sebagai berikut: hingga 2013 telah ditangkap lebih dari 900 orang terkait aksi teror. Dari jumlah itu, 600-an di antaranya telah di vonis bersalah, dipenjara, dan sebagian dari mereka ada yang sudah tewas di depan regu tembak. Harits juga merilis data yang didapat dari kepolisian yang dicatat sejak tahun 2000 sampai dengan 30 April 2013. Dipaparkan Harits, ada 845 orang ditangkap, dan 83 di antaranya meninggal dunia. Selain ditangkap, ditembak mati, bunuh diri, ada pula 65 orang yang akhirnya dikembalikan ke keluarganya karena tidak terbukti dalam tindak pidana terorisme.

Tahun 2014, pergantian tahun juga diwarnai penggerebekan dan penembakan mati terhadap 6 terduga teroris di Ciputat. Disusul belum lama ini di Poso juga terjadi tindak pidana terorisme. Jumlah orang yang menjadi korban terorisme, maupun korban dari efek penindakan terorisme akan terus bertambah. Pantas saja, negara ini memerangi terorisme.

Beruntungnya, meski terorisme sudah menjalar ke berbagai sudut kehidupan, hingga saat ini sama sekali belum ada yang terindikasi terlibat Partai Politik (Parpol) atau oknum-oknumnya dalam tindak pidana terorisme. Setidaknya, baik Densus, BNPT maupun Kepolisian, belum pernah merilis adanya kaitan antara Parpol tertentu dengan para pelaku terorisme. Meski demikian, rilis yang dilakukan BNPT maupun Kepolisian cukup positif karena berhasil memberikan informasi dan edukasi publik sehingga masyarakat hati-hati. Kalau ada Parpol yang terkait dengan terorisme, dijamin tidak laku.

Kejahatan Kedua: Penyalahgunaan Narkotika

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan sekitar 149 sampai dengan 272 juta orang atau sekitar 3,3% sampai dengan 6,1% dari penduduk usia 16-64 tahun di dunia pernah menggunakan narkoba sekali selama hidupnya. Sekitar separuh dari jumlah pengguna tersebut, saat ini masih menggunakan narkoba minimal satu kali dalam sebulan terakhir sebelum survei dilakukan. Tingkat prevalensi sebagian besar tetap stabil dari tahun-tahun sebelumnya, dimana jumlah pengguna narkoba bermasalah diperkirakan antara 15 sampai 39 juta. Demikian kutipan dari Ringkasan Eksekutif Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2011 (Kerugian Sosial dan Ekonomi) yang dirilis BNN.

Bagaimana di Indonesia? Awal 2014 silam, Kasie Media Elektronik Deputi Bidang Pencegahan BNN, Diah Hariani memaparkan kepada peserta FGD (Focus Group Discussion) di Cinere, Depok bahwa hasil penelitian tahun 2008 didapat data yang mencengangkan. Dari penelitian itu, didapat informasi bahwa ada jumlah kenaikan yang luar biasa besarnya setiap tahun terhadap penyalahgunaan narkoba.

Jumlah penyalahgunaan narkoba sendiri dilaporkan mencapai 3,3 juta orang pada tahun itu. Namun pada tahun 2011 mengalami kenaikan sehingga menjadi 3,8 juta orang dan di tahun 2013 tercatat lebih dari 4 juta orang menyalahgunakan narkoba. BNN menyebut, dari bisnis narkoba ini, para pelaku bisnisnya berhasil memutar dana higga Rp 50 triliun setiap bulan, yang mana itu bagian dari kisah perputaran uang senilai US$ 328 miliar di dunia per tahun dari hasil jual beli barang haram ini. Di Indonesia jika di rata-rata, maka diperkirakan ada 50 orang tewas setiap bulan akibat mengkonsumsi narkoba. Mengerikan.

Tidak ada yang bisa memprediksi, siapa yang akan menjadi korban-korban berikutnya dari kejahatan besar ini. Yang pasti, keputusan negara ini untuk memusuhi penyalahgunaan narkoba harus didukung. Siapapun yang terlibat dalam kasus ini, harus ditindak sekeras-kerasnya. Tidak pandang agama, ras, maupun golongan. Sudah sepantasnya negara ini memerangi penyalahgunaan narkotika.

Apakah di Indonesia ada pejabat pemerintah atau politisi yang terlibat penyalahgunaan narkoba? Ternyata banyak. Setidaknya jika kita buka media massa berbasis internet, maka akan diketemukan ratusan judul dan belasan nama politisi, pejabat, yang berurusan dengan pihak berwajib gara-gara penyalahgunaan narkotika.

Meskipun banyak dirilis media massa dari kantor polisi, namun Pemerintah Indonesia jarang terdengar merilis daftar nama pejabat dan politisi lengkap dengan Parpolnya yang terlibat narkoba secara lengkap, apalagi mengumumkan kepada publik. Padahal data itu penting untuk bahan edukasi bagi masyarakat pemilih menjelang Pemilu. Artinya, masyarakat berhak menghindari Parpol yang di dalamnya banyak kader bermaslah dengan narkoba.

Dari catatan saya, hingga kini belum ada otoritas yang berani mengeluarkan data resmi dan lengkap apalagi secara nasional tentang keterlibatan para politisi maupun calon politisi terhadap penyalahgunaan narkoba. Padahal menjelang Pemilu 2009 silam, ada namanya Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) yang berani melaporkan kepada publik dan KPU nama-nama para caleg maupun politisi bahkan lengkap nama parpolnya yang bermasalah, dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengatahui jerohan partai politik dan calon penghuninya.

KP2KKN waktu itu tidak hanya melaporkan unsur parpol yang terlibat korupsi, namun juga yang terlibat narkoba. Dengan demikian masyarakat akan paham semua parpol, dan semua parpol akan hati-hati dalam menjalankan roda organisasinya. Jika terus menerus banyak kader bermasalah, secara logika jelas masyarakat akan memusuhinya.

Kondisi itu jelas jauh berbeda dengan negara tetangga kita, Filipina. Dua tahun silam, Filipina pernah merilis daftar pejabat-pejabat politiknya yang terlibat bisnis narkotika. Dalam daftar yang dirilis Philipine Drug Enforcement Agency (PDEA), ada 53 nama pejabat Pemerintahan Filipina yang dinyatakan sebagai terlibat penyalahgunaan narkoba. Rilis nama-nama ini sangat menguntungkan publik karena mereka jadi mengetahui kondisi pejabat yang mereka miliki. Mereka jadi tahu kondisi para politisi serta partai politinya. Mendekati pemilu, masyarakat pun bisa mengetahui mana parpol yang berisiko untuk dipilih.

Kejahatan Ketiga: Korupsi

Setelah KPK terbentuk, maka tidak bisa dipungkiri banyak pejabat, politikus maupun orang-orang swasta yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi. Koruptor berjibun, tidak pandang laki perempuan, tidak pandang Parpol lama atau Parpol baru. Berita-berita keseriusan KPK pun menjadi lahapan setiap hari di media massa. Saking banyaknya korupsi di lembaga-lembaga negara, maka berita korupsi pejabat maupun politikus kini menjadi tren selain terorisme.

Berbeda dengan kasus narkoba, berbagai rilis justru sudah dikeluarkan oleh beberapa pihak terkait daftar nama-nama pejabat, politikus, maupun nama Partai Politik yang diduga terlibat maupun oknum yang sudah divonis maupun yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor maupun Pengadilan lainnya. Diantara daftar-daftar itu, meski bukan dikeluarkan oleh otoritas resmi semacam KPK, namun memiliki data yang mirip-mirip dan susah untuk dibantah. Isinya pun, ternyata memang sesuai dengan apa yang sering kita dapat dari media massa selama ini.

Misalnya apa yang disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Andi Arief kepada Rakyat Merdeka, pada 10 Maret 2014. Data yang didapat Andi dari KPK ini, sampai saat ini sudah beredar luas berbentuk grafis. Hingga tulisan ini dibuat, tidak satu pun partai politik yang protes maupun membantah data tersebut. Asumsinya, karena tidak ada yang membantah, apa yang disampaikan oleh Andi Arief tersebut benar adanya.

Republika tampaknya juga mendapatkan data yang sama dari KPK, persis yang didapat Andi. Sehingga, portal berita nasional ini merilis data korupsi periode 2005-2013 juga mirip isinya dengan yang disampaikan Andi. Republika menyebut, ada 40 kader Golkar terlibat korupsi, diikuti PDIP 27, Demokrat 17, PAN 8, PPP 8, PKB 2, GERINDRA 2, PKS 1, PBR 2, PKPI 1, PBB 2. Demikianlah data yang diposting portal harian nasional ini pada 11 Maret 2014 siang.

Metro TV juga melakukan hal yang sama, merilis daftar kasus korupsi yang menjerat parpol hingga tahun 2013. Hanya saja, MetroTV merilis data kasus korupsi parpol berbentuk grafis dan ditayangkan secara nasional pada Kamis 13 Maret 2014. Inilah rilis MetroTV selengkapnya:

1. PDIP 84 Kasus
2. Golkar 60 Kasus
3. PAN 36 Kasus
4. Demokrat 30 Kasus
5. PPP 13 Kasus
6. PKB 12 Kasus
7. Hanura 6 Kasus
8. Gerindra 3 Kasus
9. PKS 2 Kasus

Sementara itu dari jejaring sosial Twitter, juga tidak kalah menarik. Akun @KPKwatch_RI yang dalam bio-nya mengaku sebagai “Masyarakat Pemantau Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Info kegiatan, produk, dan kebijakan KPK 2003-2014 dalam upaya pemberantasan korupsi” merilis hasil riset mereka menggunakan grafis cukup rapi dan jelas. Tidak hanya berhenti di 2013, akun ini menganalisa hingga Maret 2014. Selain menunjukkan data berbentuk grafis, akun yang lagi naik daun ini juga merilis nama-nama lengkap seluruh politisi dan pejabat yang terlibat korupsi.

Dari data-data yang dirilis, baik yang bersumber dari sumber resmi atau bukan, tampaknya memiliki kemiripan. Dari data-data itu, dapat disimpulkan sementara bahwa ternyata parpol berbasis Islam seperti PKB, PPP, PAN, PBB maupun PKS ternyata lebih rendah keterlibatannya di dalam kasus pidana Extra Ordinary Crime dibanding parpol berbasis ideologi lainnya.

Meski begitu, jika dilihat dari hasil Pemilu 2004 dan 2009, tampak sekali bahwa pada dua Pemilu terakhir, kejahatan EOC belum dijadikan sebagai musuh bersama melalui aksi nyata pada saat pencoblosan. Masyarakat belum menghukum parpol-parpol bermasalah. Padahal, pemilu bisa dijadikan momen terbaik masyarakat untuk menghukum parpol bermasalah tersebut.

Sayangnya, masyarakat mungkin tidak sadar menjadi korban pencitraan rutin lima tahunan menjelang pemilu. Terbukti meski ada parpol yang rendah keterlibatan kadernya dalam kejahatan EOC, namun perolehan suara mereka tetap saja rendah. Dengan demikian, tidak salah apabila ada yang menuduh bahwa justru masyarakat sendiri yang menginginkan partai politik untuk korupsi.


Khusus menjelang Pemilu 2014, fakta ini jelas sangat penting disampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena selama masa kampanye Pemilu, seluruh Parpol telah berlomba-lomba mencari simpati dengan mendekati konstituennya.Beragam cara dilakukan untuk memikat publik, hanya untuk merayu mereka untuk memilihnya di pemilu nanti.

Untuk itu, pemilih harus pandai. Bujuk rayu yang dilakukan banyak parpol, harus dihadapi dengan teliti dan tidak asal memilih. Masa kampanye yang pendek, sudah pasti akan dimanfaatkan secara pendek pula oleh para caleg dan kader parpol untuk berbuat baik. Ada yang tulus, ada yang semu. Itulah faktanya. Kebaikan selama masa kampanye kadang tidak lanjutkan pada masa setelah menang di pemilu.

Untuk menghindari korban penipuan pencitraan, tentu banyak cara bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan membuka lembar demi lembar catatan hitam setiap parpol. Semakin banyak kader dan oknum pengurus atau anggota parpol terlibat tindak pidana, sebaiknya dihindari.

Pemilu hanya sekali dalam lima tahun, sangat berisiko jika asal-asalan saat mencoblos selama tiga menit di bilik suara. Kini, saatnya masyarakat memberi hukuman pada parpol nakal, dan tidak memberi peluang pada mereka untuk menguasai negeri ini. Jika masyarakat sadar akan ini, saya yakin, Pemilu 2014 akan dimenangkan oleh parpol yang paling kecil berurusan dengan penegak hukum. Apakah Anda sependapat?

*) Mustofa B Nahrawardaya, di televisi dikenal sebagai Pemerhati Tindak Kejahatan.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/03/24/161612/2534985/103/1/tiba-saatnya-menghukum-partai-politik

 

26 Maret 2014 Posted by | ARTIKEL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: