KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dijerat Kasus Korupsi, PT Mapna Iran Pasrah

SUARA MERDEKA – Senin, 24 Maret 2014

JAKARTA- Jaksa Agung Basrief Arief telah menyelidiki keterkaitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Iran, PT Mapna Co dalam kasus korupsi proyek pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan atau life time extension (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan, Medan.

Pasalnya, proyek tersebut adalah kerja sama PT PLN dengan PT Mapna Co. Basrief mengungkapkan, pihaknya telah menjerat pihak PT Mapna Indonesia dalam kasus korupsi tersebut.

Jaksa penyidik pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan untuk menjerat pihak PT Mapna Co. ”Sementara ini kan Mapna Indoensia, nanti kita lihat ke depannya,” ujar Basrief di Kejaksaan Agung, akhir pekan kemarin.

Terpisah, Chief Executive Officer (CEO) PT Mapna Co, Abbas Foroutani mengungkapkan hanya pasrah dan menyerahkan proses hukum kasus tersebut. ”Kalau diselidiki itu hak Kejaksaan Agung, kami berangkat dari fakta-fakta yang ada,” ujarnya saat jumpa pers di Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan, Mapna Co merupakan perusahaan di bidang rancang bangun, manufaktur, dan konstruksi untuk pembangkit listrik, energi (minyak dan gas), dan transportasi. Mapna Co yang dikendalikan secara tidak langsung oleh pemerintah Iran, merupakan salah satu produsen gas turbine terbesar di dunia.

Abbas menegaskan, jurnal terbitan Amerika Serikat (Gas Turbine World Handbook), Mapna Co merupakan original equipment manufacturer (OEM). Kendati, Kejaksaan Agung selama ini berkeyakinan Mapna Co merupakan bukan OEM.

Perbaiki Mesin

Dia mengatakan, pihaknya telah memperbaiki mesin turbin merek Siemen tersebut. Mapna telah mengganti mesin-mesin yang rusak dengan suku cadang produksi Mapna Co. Penggantian suku cadang itu sesuai dengan spesifikasi dan standar yang teruji oleh pihak-pihak terkait di Indonesia seperti PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo).

Abbas mengakui keterlambatan pengerjaan proyek itu karena ada sejumlah faktor di antaranya terkait penyitaan sejumlah suku cadang oleh jaksa penyidik Kejaksaan Agung dan birokrasi di Indonesia yang rumit. Kendati demikian, dia menegaskan telah menyelesaikan pekerjaan itu sesuai perintah PT PLN selama 60 hari.

Abbas mengatakan, Mapna Co dan PT Nusantara Turbin dan Propulasi (NTP) telah menyelesaikan proyek tersebut dan talah beroperasi dan memasok listrik untuk wilayah Sumatera Utara sejak Selasa (18/3). Dia menjelaskan, Mapna Co menunjuk PT Mapna Indonesia untuk mengurus proses adminstrasi seperti proses pembayaran proyek.

Semua transaksi atau pembayaran pengerjaan proyek itu melalui rekening PT Mapna Indonesia. Seperti diketahui, jaksa penyidik pada Bidang Pidana Khusus telah menetapkan Direktur Operasional PT Mapna Indonesia, M Bahalwan sebagai tersangka kasus tersebut. Berkas dan lima tersangka lainnya telah siap ke persidangan. (K24-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/24/256524/Dijerat-Kasus-Korupsi-PT-Mapna-Iran-Pasrah

24 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

SBY Siap Diklarifikasi

SUARA MERDEKA – Minggu, 23 Maret 2014

  • Dugaan Dana Kampanye dari Century
image

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siap diklarifikasi oleh Komisi Pemberantan Korupsi (KPK).

Bahkan  mempersilakan lembaga antirasuah itu me­nyelidiki terkait tuduhan bahwa dana kampanye Pe­milu 2009 berasal dari dana ta­langan Bank Century.

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Hayono Isman Dia menyerahkan kepada KPK untuk melaku­kan penyelidikan.

”Itu sudah di wi­layah KPK. Kalau saya kok yakin itu tidak benar. Tetapi, biarlah proses hu­kum yang me­nen­tukan benar atau ti­daknya,” kata  Ha­yo­no Isman di Ho­tel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/3).

Lantas bagaimana apabila KPK meminta konfirmasi atau keterangan pada Yudhoyono. ”Kapan saja. Apakah sebagai Presiden maupun sebagai mantan presiden nanti, beliau siap memberikan klarifikasi untuk mendukung kinerja pemberantasan korupsi,” lanjut Hayono.

Sebelumnya, Anas Urbaningrum menyampaikan bukti tentang uang muka pembelian mobil Toyota Harrier dari Presiden Yudhoyono ke KPK.

Jutaan Kader

Namun Hayono Isman membantah bahwa uang muka pembelian mobil To­yo­ta Harrier Anas Urbaningrum merupakan pemberian dari Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina partai. ”Saya pikir itu tidak benar. Tidak dapat dibayangkan apabila beliau menghargai kepada orang yang berjasa, mesti dibayar oleh beliau, karena ada jutaan kader,” ujar Hayono.

Hayono meminta Anas dan kuasa hukumnya untuk berfikir jernih dan tidak asal melontarkan tuduhan. Kecuali memiliki bukti, dia mempersilahkan mereka un­tuk menyampaikan ke KPK. ”Jadi jangan disiarkan lewat media sebelum mendapat konfirmasi dari KPK,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengungkapkan, dia sendiri sebagai bagian dari tim pemenangan SBY dan Partai Demokrat pada 2004-2009 tidak mendapatkan im­balan sepeser pun. Selain itu, dia juga tidak mengharapkan bayaran. ”Karena itu adalah tugas kita sebagai kader par­tai pendukung Pak SBY sebagai Presiden,” kata Hayono.

Seperti diketahui, mantan ketua umum Partai De­mo­krat, Anas Urbaningrum kembali diperiksa KPK, Jumat (21/3). Kali ini Anas mengungkap keterangan baru.

Usai diperiksa penyidik, Anas mengaku dia sudah menyampaikan informasi dan data awal yang menurutnya perlu didalami dan diselidiki oleh penyidik KPK. ”Data itu tentang hasil audit akuntan independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pilpres 2009,” ujar Anas di Gedung KPK.

Dia menuturkan, dari data tersebut terlihat bahwa penyumbang yang berasal baik dari korporasi atau perseorangan total Rp 232 miliar. Namun dari data tersebut ada korporasi dan perseorangan yang sesungguhnya tidak menyumbang, dan hanya dipakai namanya saja.

”Berarti kan ada sumber dana yang lain, yang sesungguhnya, itu perlu diselidiki, termasuk tugas KPK kalau mau menyelidiki apakah ada kaitannya dengan kasus Bank Century atau tidak,” ucapnya.

Sementara itu KPK akan menindaklanjuti semua informasi yang disampaikan saksi maupun tersangka terkait penyidikan perkara. Termasuk pengakuan Anas Urbaningrum soal dugaan adanya aliran dana Bank Century untuk kepentingan kampanye.

”Setiap informasi atau data yg disampaikan oleh tersangka atau saksi saksi tentu akan didalami oleh penyidik,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo kepada Suara Merdeka, Sabtu (23/3).

Meski belum mengetahui seperti apa data yang diberikan Anas terkait hal tersebut, Johan berharap informasi tersebut didukung fakta. ”Apakah keterangan itu didukung fakta atau tidak, sehingga bisa disimpulkan data dan informasi itu benar atau tidak. Serta terkait dengan penanganan kasus yang sedang disidik atau tidak,” ujar Johan.

KPK telah menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penetapan tersangka pencucian uang Anas ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus penerimaan hadiah atau janji dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dan proyek lain.

Anas disangka melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(J13, viva-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/23/256471/SBY-Siap-Diklarifikasi

24 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

”SBY Tak Beri Anas Apa pun”

SUARA MERDEKA – Senin, 24 Maret 2014

image

TABANAN – Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah pernyataan pengacara Anas Urbaningrum bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah memberikan uang kepada Anas untuk pembelian mobil Toyota Harrier.

”Presiden tidak pernah memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih dengan hal tersebut (memberi uang),” kata Julian di Tabanan, Bali, Minggu (23/3).

Selain itu, kata Julian, alasan pemberian hadiah sebagai ucapan terima kasih atas keberhasilan Anas dalam memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 juga tidak tepat.

”Kemenangan partai saat itu merupakan kerja kolektif semua pihak, termasuk konstituen dan masyarakat,” katanya.

Ia menyesalkan pernyataan pengacara Anas yang didasarkan pada hal yang tidak benar.

Berimajinasi

Sebelumnya, pengacara Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, mengatakan bahwa uang muka mobil Toyota Harrier kliennya yang diduga sebagai hadiah atas pemulusan proyek pembangunan Pusdiklat Hambalang berasal dari SBY.

”Fakta, (uang) pembelian Harrier itu dari SBY. Ini ada rangkaian peristiwa yang perlu didalami KPK. Pada waktunya, Mas Anas akan menjelaskannya secara rinci, termasuk hasil dari pihak audit independen,” katanya di gedung KPK, Jumat lalu.

Lebih lanjut Julian mengatakan, tudingan itu merupakan sesuatu yang di luar nalar berpikir.

”Sepengetahuan saya, tidak pernah presiden mengurusi hal-hal seperti itu, seperti memberikan uang muka dan sebagainya. Pemberian ucapan terima kasih yang mana, terima kasih dalam hal apa?” tanya Julian.

Bahkan dia menyebut kubu Anas sedang berimajinasi. Julian merasa perlu memberikan klarifikasi karena serangan Anas semakin di luar konteks.

Istana berharap kubu Anas tidak lagi mengeluarkan pernyataan liar dan lebih baik fokus mengurusi persoalan hukum di KPK. (ant,dtc-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/24/256626/SBY-Tak-Beri-Anas-Apa-pun

24 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Vonis Mantan Bankir Kian Berat

SUARA MERDEKA – Senin, 24 Maret 2014

  • Korupsi Bank Jateng

SEMARANG – Hukuman terhadap mantan analis pembiayaan Bank Jateng Unit Syariah (BJS) Semarang, Muhammad Wahyu Wibowo bertambah berat.

Melalui putusan kasasi nomor 2313 K/Pid.Sus/2012, majelis hakim agung yang dike­tuai Artidjo Alkostar meng­hukum mantan bankir itu dengan pidana enam tahun penjara. Wahyu Wibowo juga didenda Rp 200 juta setara dengan empat bulan kurungan.

Dia juga mendapat pidana tambahan, yakni wajib me­ngembalikan uang negara sebesar Rp 250 juta. Sama seperti hakim Pengadilan Tipikor Se­marang dan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, hakim kasasi juga menilai Wahyu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No 31/1999 yang diperbarui dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun besaran pidananya berbeda. Semula Wahyu Wiba­wa dipidana lima tahun penjara de­ngan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. Hukuman semula juga tak membebani Wahyu dengan pidana tambahan pengembalian uang negara. Selaku analis pembia­yaan, Wah­yu dianggap bertanggungj awab atas lolosnya permohonan kredit yang diajukan Yanuelva Etliana pada 2010-2011.

19 Bendera

Kredit itu diajukan dengan agunan Surat Perintah Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) keluaran beberapa instansi pemerintah. Di anta­ranya BPBD Jateng, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jateng (Kimtaru), Otonomi Daerah (Otda) Kota Semarang, serta Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang.

Dengan jaminan itu, Yanuel­va meminjam 19 bendera peru­sa­haan lain untuk dijadikan pe­mohon kredit. Tercatat 117 kali perjanjian kredit di Bank Jateng Unit Syariah yang nilainya mencapai Rp 29,5 miliar. Pinjaman tahun 2010 ditutup dengan pinjaman tahun 2011.

Sementara pinjaman tahun 2011 tidak dikembalikan utuh, tersisa Rp 2,5 miliar. Hingga jatuh tempo, kredit itu tak terbayar. Parahnya, jaminan tak dapat dicairkan, lantaran SPP dan SPMK tersebut fiktif dan tidak ada anggarannya. Dalam kasus ini, Yanuelva sudah divonis 15 tahun penjara dan berstatus buron. (H89-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/24/256614/Vonis-Mantan-Bankir-Kian-Berat

24 Maret 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Terlibat Korupsi, M Hasbi Dicari Jaksa

SUARA MERDEKA – Senin, 24 Maret 2014

image

SEMARANG – Mantan wakil ketua DPRD Jateng Muhammad Hasbi dicari oleh jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Semarang. Jaksa bakal melaksanakan putusan peninjauan kembali (PK) No 196PK/Pid.Sus/2011, yang diterbitkan Mahkamah Agung (MA) tanggal 26 November 2012. Putusan itu menyatakan Hasbi terlibat korupsi APBD Jateng Tahun Anggaran 2003.

”Saat ini kami sedang melakukan pemantauan terhadap terpidana MH (Hasbi-red). Yang ber­sang­kutan dalam pencarian,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Abdul Azis, kemarin.

Berada dalam satu berkas dengan Hasbi adalah mantan wakil ketua DPRD Ircham Abdurrochim dan Thoyfoer MC. Ircham telah dieksekusi pada Kamis (20/3) malam.

Jaksa menjemput Ircham di rumahnya di Bumi Semarang Baru, Mijen Se­marang. Ircham lalu di­bawa ke Lembaga Pema­syarakatan Klas IA Ke­dung­pane Semarang untuk menjalani hukumannya. Sementara Thoyfoer MC tidak dapat dieksekusi lantaran telah meninggal sejak kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang 2007 silam.

Dalam putusan PK, ketiga terpidana itu tetap dihukum setahun penjara dengan denda Rp 50 juta setara tiga bulan kurungan. Mereka dinyatakan bersalah sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung tahun 2010.

Putus­an kasasi itu sen­diri menguatkan putusan banding Pengadilan Tin­g­gi Jawa Tengah dan putusan Pengadilan Negeri Se­ma­rang.

Korupsi APBD 2003 itu dilakukan dengan modus penambahan penghasilan anggota DPRD Jateng pe­riode 1999-2004. Ada ke­lebihan penganggaran dan realisasi realisasi ang­gar­an diluar ketentuan. Be­lanja DPRD Jateng dinilai cukup tinggi, ber­dasar Surat Mendagri No 903/1137/SJ tanggal 22 Mei 2003 tentang Perda APBD Jateng TA 2003 dan Ke­putusan Gubernur Jawa Tengah No 3 Tahun 2003.

Fiktif

Berdasar audit BPKP, terdapat penggunaan biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di anta­ra­nya, biaya perjalanan dinas fiktif, bukti-bukti kas yang tak dapat dipertanggungjawabkan, biaya ru­mah tangga dewan, tambahan honorarium hingga bantuan kunjungan tamu DPRD yang tidak benar. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 14,8 miliar.

Sebelumnya, Kejari Semarang telah mengeksekusi tujuh mantan anggota Panitia Rumah tangga (PRT) DPRD Jateng. Eksekusi itu dilaksanakan berdasar putusan PK nomor 67.PK/Pid.Sus/2011 tanggal 8 Maret 2012.

Ketujuhnya adalah Sobri Hadiwijaya, Abdul Basyir, Faizah Idris, Gautama Setiadi, Djoko Rusdiono dan Suyatna Nirwana. Prawoto Saktiari yang berada dalam satu berkas dengan mereka belum dieksekusi dan berstatus buron.

Tiga pimpinan Panitia Rumah Tangga DPRD M­u­hammad Asyrofi (ketua), Wahono Ilyas (se­kre­taris), dan Soejatno Sastro Widjojo (wakil ke­tua) bebas melalui putusan kasasi Mahkamah Agung. Me­reka dinyatakan melakukan kesalahan ad­ministrasi, bukan korupsi. Sementara, mantan Ketua DPRD Semarang Mardijo telah selesai menjalani pidana setahun penjara. (H89-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/24/256624/Terlibat-Korupsi-M-Hasbi-Dicari-Jaksa

24 Maret 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPU Coret Ratusan Pemilih

KORAN SINDO – Sabtu, 22 Maret 2014

JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara dan Kudus terus menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.

Hasilnya, ada ratusan pemilih yang dicoret karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Di Kabupaten Jepara, ada 784 pemilih TMS yang dicoret dari DPT Pileg. Ratusan pemilih TMS tersebut tersebar di berbagai kecamatan. Mereka dicoret karena ada yang meninggal dunia, masuk anggota TNI/Polri, dan pindah domisili. Komisioner KPU Jepara Divisi Pemutakhiran Data Pemilih, Anik Sholihatun mengatakan, pemilih yang TMS ini merupakan temuan dari seluruh jajaran PPS (panitia pemungutan suara) di berbagai desa atau kelurahan.

Dia berharap pencoretan pemilih TMS berimbas semakin validnya DPT Pemilu 2014. “Kalau data DPT valid, kualitas pelaksanaan pemilu juga bisa lebih dipertanggungjawabkan,” kata Anik, kemarin. Prinsip dalam pemeliharaan DPT, lanjut dia, untuk mengamankan hak politik warga yang dijamin undang-undang. Dengan kata lain, tidak boleh ada pemilih tidak memenuhi syarat namun masih tetap mendapatkan undangan memilih atau formulir C6 dari petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara). Formulir C6 harus diberikan kepada warga yang tercatat sebagai DPT dan masih memenuhi syarat memilih.

“Begitu pula sebaliknya, kalau ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum masuk DPT, maka akan diakomodasi,” katanya. Dengan pencoretan 784 pemilih TMS itu, maka DPT di Kabupaten Jepara saat ini menjadi 828.503 jiwa. Jumlah ini terdiri atas 412.485 pemilih laki-laki, dan 416.018 pemilih perempuan. “Angka ini sifatnya juga masih sementara karena proses pemeliharaan DPT masih terus kami lakukan hingga hari H pencoblosan,”ucapnya.

Di Kudus, KPU setempat sudah mencoret sekitar 800 pemilih yang sebelumnya tercantum dalam DPT Pileg 2014 di Kota Kretek. Pencoretan itu karena ratusan pemilih tersebut dinyatakan sudah TMS. “Pencoretan itu berdasar penyisiran yang dilakukan jajaran PPK dan PPS di tingkat bawah. Penyebab TMS banyak salah satunya pemilih yang sebelumnya tercantum dalam DPT meninggal dunia,”tutur Ketua KPU Kudus, Moch Khanafi.

Jumlah pemilih dalam DPT yang ditetapkan pertengahan Januari 2014 lalu sebanyak 596.381 orang. Praktis, jika dihitung saat ini jumlah pemilih tinggal sekitar 595.581 orang. Menurut Khanafi, jumlah pemilih masih terus berubah. Selain ada yang dicoret, juga ada pemilih baru yang masuk dalam DPT. Pemilih baru ini disebabkan sejumlah faktor seperti adanya pemilih pemula atau warga pendatang yang menetap dan sekaligus menggunakan hak pilihnya di Kudus.

“Misalnya saat 9 April nanti ada remaja yang usianya menginjak 17 tahun, dia bisa menjadi pemilih. Jadi, pemilih bisa bertambah dan berkurang,” tandasnya. Di Salatiga, jumlah DPT Pemilu 2014 yang sudah ditetapkan KPU sebanyak 127.991 orang menyusut lagi sebanyak 105 atau menjadi 127.886 orang. Komisioner KPU Kota Salatiga Syaemuri menyebutkan, jumlah DPT hasil verifikasi terakhir sebanyak 127.886 orang telah ditetapkan, Selasa (18/3). Penyusutan DPT tersebut dikarenakan sebanyak 105 pemilih yang dicoret dari DPT dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

“Dari 105 pemilih yang dicoret, sebagian besar telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, dan alih status menjadi anggota TNI/Polri,” ungkapnya. Setelah verifikasi DPT tahap akhir selesai, KPU masih memiliki tugas menjaring pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak suaranya namun belum masuk dalam DPT. Pemilih tersebut akan dimasukkan dalam daftar pemilih khusus (DPK).

“Untuk masuk menjadi DPK, warga harus mendaftar ke PPS (petugas pemungutan suara). Pendaftaran DPK dilayani hingga 14 hari sebelum pemungutan suara pada 9 April mendatang,” papar Syaemuri.muhammad oliez/ angga rosa

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/376796

24 Maret 2014 Posted by | JEPARA, KUDUS | Tinggalkan komentar

Kampanye Nihil, Politik Uang Bakal Marak

KORAN SINDO – Sabtu, 22 Maret 2014

KENDAL – Politik uang jelang Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang diprediksi bakal marak di Kabupaten Kendal.

Prediksi itu lantaran sepinya partai politik (parpol)yang memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan kampanye terbuka sesuai jadwal KPU. Divisi Penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kendal, Ubaidillah mengungkapkan sampai saat ini belum ada satu pun parpol yang menyerahkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.

“Sampai saat ini belum ada STTP yang masuk ke kami (panwaslu). Itu berarti parpol ataupun calon legislatif tidak melangsungkan kampanye terbuka,” ujarnya, kemarin. Parpol maupun caleg lebih memilih melakukan kampanye secara internal dengan kader masing-masing. “Kampanye tidak dilakukan terbuka dan umum. Hanya mengumpulkan sejumlah kader mereka masingmasing,” kata Ubaidillah. Kendati demikian, Ubaidillah tidak mau terkecoh dengan kondisi tersebut. Menurutnya, sepinya pelaksanaan kampanye terbuka ini justru rawan terjadi poltik uang.

“Kita kan tidak tahu secara pasti kampanye yang mereka lakukan. Kami tidak menuduh, karena selama ini belum ada temuan. Tapi kami tetap akan meningkatkan pengawasan, sebab bisa diam-diam terjadi politik uang,” ungkapnya. Panwaslu berjanji akan menindak tegas jika ditemukan parpol maupun caleg yang melakukan politik uang. Sebab, bagi yang melakukan politik uang dapat dikenai dua sanksi yakni sanksi administrasi dan pidana. “Selain administrasi, pelanggaran ini juga masuk ranah pidana,” tandasnya.

Ubaidillah mengaku kesulitan menindak pelaku politik uang karena selama ini lebih banyak dilakukan secara sembunyi- sembunyi sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti. Ketua Panwaslu Kabupaten Kendal, Supriyadi mengatakan lebih dari 2.000 relawan sudah direkrut untuk membantu kinerja Panwaslu. Relawaninibertugas untuk memberikan laporan jika ada temuan pelanggaran supaya bisa dilanjutkan Panwslu. wikha setiawan

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/376792

24 Maret 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Dua Buron Kasus Korupsi Ditangkap

KORAN SINDO – Sabtu, 22 Maret 2014

SEMARANG– Perburuan sejumlah koruptor yang digencarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, membuahkan hasil. Kejari berhasil meringkus dua terpidana kasus korupsi yang masuk daftar pencarian orang, yakni Agus Sutandio dan Ronny Abdullah.

Agus Sutandio diketahui terlibat dalam kasus penyelewengan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Semarang. Agus yang buron sekitar satu tahun, ditangkap tim gabungan pada Jumat (22/3). Sedangkan Ronny Abdullah yang juga Direktur Utama PT Rabas Mitra Sejati tersangkut kasus penggelapan dana SPBU Pandanaran Semarang.

“Kedua terpidana ditangkap di dua lokasi berbeda. Untuk Agus Sutandio sementara dalam perjalanan menuju Semarang. Sedangkan Ronny untuk sementara dititip di Lapas Bulak Kapal, Bekasi,” ungkap Kajari Semarang, Abdul Aziz, kemarin. Kajari menuturkan, Agus berhasil ditangkap ketika melakukan perjalanan di Jalan Raya Ponorogo–Madiun sekitar pukul 09.50 WIB. Agus merupakan terpidana 1,3 tahun penjara dalam kasus korupsi dana SPP Poltekkes Semarang senilai Rp1,3 miliar. Agus diketahui sempat mengajukan banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang.

Dua kali kalah, Agus kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) Menurut Kajari, Abdul Aziz, putusan kasasi MA nomor 83K/PID.SUS/2012 tertanggal 9 Mei 2012, menolak kasasi yang diajukan terdakwa. “Namun, saat akan dieksekusi, dia menghilang. Sedangkan rumahnya yang ada di Semarang dihuni anaknya,” ujarnya Sementara terpidana lainnya, Ronny Abdullah terlibat penggelapan uang perusahaan sebesar Rp550 juta pada periode Maret 2009 hingga Januari 2010. Ronny ditangkap di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Semarang, Transiswara Adhimenjelaskan, setelah ditangkap, lantaran tidak mungkin untuk langsung dibawa ke Semarang, Ronny dititipkan sementara di Lapas Bekasi. Menurutnya, Ronny diputus bersalah dengan pidana empat tahun penjara. Terpidana yang sempat dibebaskan di Pengadilan Negeri Semarang itu terbukti melakukan penipuan terhadap Direktur PT Rabas, Alex Trihadi Yoga dan Komisaris PT Rabas, Tan Agustinus Santoso. Terpidana melakukan penipuan dengan menawarkan kerja sama dengan skala proyek pengembangan bidang tanah senilai Rp2,2 miliar pada Januari 2008.

Eksekusi Eks Legislator

Sementara itu, Kejari Semarang juga mengeksekusi mantan wakil ketua DPRD Jateng, Irchan Abdurrochim. Eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi APBD 2003, senilai Rp 14,8 miliar ini dilakukan setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) ditolak. “Setelah menerima salinan putusan PK, langsung dieksekusi,” ujar Abdul Aziz. ●yos naiobe

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/376960

24 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pengakuan Marubeni Corp. Dapat Jadi Alat Bukti KPK


Foto: ISTIMEWA

KORAN JAKARTA – Senin, 24 Maret 2014

Skandal Korporasi | Menindak Tegas Marubeni Ungkap Sumber Masalah Korupsi di Indonesia

JAKARTA – Pengakuan bersalah Marubeni Corporation di Pengadilan Federal Connecticut, Amerika Serikat (AS), bisa menjadi alat bukti bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidik keterlibatan perusahaan asal Jepang itu dalam kasus korupsi di Indonesia.

Selain itu, KPK bisa mengungkap praktik jahat Marubeni yang melibatkan Salim Group dalam kasus penggelapan aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran, Arry Bainus, kasus Marubeni harus menjadi momentum bagi para penegak hukum, terutama KPK, untuk berani menindak korporasi asing yang menggunakan praktik kotor dalam mendapatkan proyek di Indonesia.

“Bisa saja pengakuan bersalah Marubeni itu sebagai alat bukti bagi KPK. Dan, saya kira praktik jahat Marubeni itu telah berlangsung lama, bukan hanya satu kasus, dan telah sekian tahun lamanya di Indonesia,” kata Arry di Jakarta, akhir pekan lalu.

Arry menambahkan apa yang terjadi di Amerika Serikat harus dijadikan pelajaran bagi penegak hukum Indonesia, yakni berani menindak perusahaan-perusahaan asing yang melakukan praktik jahat saat berbisnis di Indonesia.

“Kita harus berani menggunakan hukum kita. Makanya, KPK bisa mulai menyidik siapa yang menyuap maupun yang disuap karena sudah ada bukti awal, yaitu pernyataan salah dari Marubeni,” kata Arry.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara dari Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis, membenarkan KPK dapat dapat menyidik perusahaan asing yang diketahui menyuap pejabat Indonesia, apalagi praktik jahat Marubeni sudah berlangsung puluhan tahun di Indonesia. Karena itu, apabila KPK bisa membongkarnya, bakal terungkap sumber dari segala sumber korupsi di Indonesia.

“Penyidik dapat menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab UU Hukum Pidana,” katanya (Koran Jakarta, 22/3).

Menurut Margarito, tidak ada alasan bagi KPK untuk menunda pemeriksaan dan penyidikan terhadap Marubeni. Apalagi, diketahui Marubeni telah didenda 88 juta dollar AS oleh pengadilan AS karena terbukti menyuap perusahaan saat berbisnis di Indonesia.

“Putusan pengadilan AS berasal dari pengakuan Marubeni sendiri. Nah, pengakuan Marubeni itu menjadi alat bukti bagi KPK untuk segera menyidiknya,” tegas Margarito.

Terlibat BLBI

Dihubungi terpisah, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN), Eko Haryanto, mengatakan KPK harus segera mengusut dugaan penyuapan yang dilakukan Marubeni, perusahaan asal Jepang, terhadap sejumlah politisi dan pejabat perusahaan negara di Indonesia.

“Apalagi kalau ada dugaan Marubeni ini melakukan praktik jahat sejak lama, maka KPK harus segera mengungkapnya. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau perusahaan asing itu melakukan suap,” ujar Eko.

Lagi pula, imbuh Eko, praktik jahat Marubeni sudah lama berlangsung di Indonesia, bahkan bersama-sama Salim Group pernah terlibat dalam skandal BLBI. Untuk itu, penegak hukum seperti KPK msti bergerak cepat karena kroni Marubeni dan Salim sangat kuat dan diduga melibatkan pejabat berpengaruh.

“Menindak tegas Marubeni akan mengungkap sumber dari segala sumber korupsi di Indonesia, yakni dalam kasus penggelapan aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),” ujar Eko.

Sementara itu, dosen DPK Kopertis Wilayah IX Sulawesi yang juga pakar hukum tata negara, Lauddin Marsuni, mengatakan perusahaan asing yang diduga melakukan kejahatan, baik menyuap maupun melakukan korupsi, dapat dijerat dengan hukum pidana Indonesia.

“Tidak ada alasan untuk tidak menjerat pelaku meskipun itu orang asing atau perusahaan asing,” tegasnya.

Lauddin menjelaskan prinsip dalam hukum pidana adalah barang siapa yang melakukan kejahatan. “Kata-kata ‘barang siapa’ itu mengacu pada orang atau badan hukum. Jadi, meskipun orang atau badan hukum itu warga negara asing atau perusahaan asing, tetap dapat dipidana karena tidak ada pembedaan antara orang asing dan warga negara Indonesia,” kata Lauddin.

Karena secara prinsip sudah diatur bahwa perusahaan atau orang asing itu dapat dijerat hukum, tidak ada alasan untuk tidak menjerat perusahaan atau orang asing itu.

“Karena itu, kalau ada dugaan perusahaan atau orang asing itu melakukan kejahatan, maka dapat segera disidik dan diungkap,” tukas Lauddin. ags/eko/AR-2

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/?8680-pengakuan%20marubeni%20corp.%20dapat%20jadi%20alat%20bukti%20kpk

24 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: