KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Aparatur Pemkab Pekalongan, Digembleng Soal Pencegahan Korupsi


SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 22 Maret 2014

KAJEN, suaramerdeka.com – Aparatur Pemerintah di Pemkab Pekalongan digembleng soal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penggemblengan itu dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, di Aula Lantai I Setda setempat.

Ketua panitia penyelenggara Yoyon Ustar Hidayat, mengatakan, tujuan pelaksanaan rakor adalah  menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ tentang Panduan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah tahun 2014. Kegiatan ini diikuti SKPD di Pemkab Pekalongan, kepala deasa, BPD dan  Pemerintah Kecamatan.

“Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Pekalongan banyak piranti antikorupsi yang harus dipersiapkan. Langkah ini guna melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2012,” jelas Bupati Pekalongan, Amat Antono sebagaimana siaran pers yang diterima Suara Merdeka.

Dikatakan, dengan adanya aturan itu Pemkab Pekalongan berkewajiban menyusun tujuh aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu pertama pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP.

Kedua pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP. Ketiga publikasi standard pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP.

Keempat penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP. Kelima peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Keenam publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja SKPD da  ketujuh pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, lanjut dia, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Diintruksikan kepada seluruh SKPD agar sungguh-sungguh dalam melaksanakan tupoksi berdasarkan kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan.

( Agus Setiawan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_pantura/2014/03/22/195559/Aparatur-Pemkab-Pekalongan-Digembleng-Soal-Pencegahan-Korupsi-

22 Maret 2014 - Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: