KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

SBY Keluarkan Inpres Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 22 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) tahun 2014 melalui Inpres nomor 2 tahun 2014. Inpres tersebut ditandatangani dan mulai berlaku pada 21 Maret 2014.

Melalui Inpres tersebut, Presiden mengutus menteri koordinator politik, hukum dan keamanan beserta sejumlah menteri lainnya untuk menyusun aksi PPK tahun 2014 dengan berpedoman pada visi dan misi serta fokus kegiatan prioritas jangka menengah strategi nasional PPK 2012-2014 disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang digunakan adalah melalui upaya pencegahan, penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil korupsi, pendidikan dan budaya anti korupsi serta mekanisme pelaporan.

Presiden menugaskan pada menteri koordinator untuk mengkoordinir penyusunan dan penyelenggaraan PPK tersebut di seluruh kementerian dan lembaga. Kepala Negara juga menugaskan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi dalam penyiapan rumusan aksi PPK, pemantauan dan evaluasi kemajuan secara berkala dibantu oleh kepala unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Sementara menteri dalam negeri ditugasi untuk melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta pemantauan dan evaluasi kemajuan program secara berkala.

( Ant / CN19 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/22/195546/-SBY-Keluarkan-Inpres-Pencegahan-Tindak-Pidana-Korupsi

Iklan

22 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Aparatur Pemkab Pekalongan, Digembleng Soal Pencegahan Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 22 Maret 2014

KAJEN, suaramerdeka.com – Aparatur Pemerintah di Pemkab Pekalongan digembleng soal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penggemblengan itu dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, di Aula Lantai I Setda setempat.

Ketua panitia penyelenggara Yoyon Ustar Hidayat, mengatakan, tujuan pelaksanaan rakor adalah  menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ tentang Panduan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah tahun 2014. Kegiatan ini diikuti SKPD di Pemkab Pekalongan, kepala deasa, BPD dan  Pemerintah Kecamatan.

“Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Pekalongan banyak piranti antikorupsi yang harus dipersiapkan. Langkah ini guna melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2012,” jelas Bupati Pekalongan, Amat Antono sebagaimana siaran pers yang diterima Suara Merdeka.

Dikatakan, dengan adanya aturan itu Pemkab Pekalongan berkewajiban menyusun tujuh aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu pertama pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP.

Kedua pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP. Ketiga publikasi standard pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP.

Keempat penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP. Kelima peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Keenam publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja SKPD da  ketujuh pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, lanjut dia, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Diintruksikan kepada seluruh SKPD agar sungguh-sungguh dalam melaksanakan tupoksi berdasarkan kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan.

( Agus Setiawan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_pantura/2014/03/22/195559/Aparatur-Pemkab-Pekalongan-Digembleng-Soal-Pencegahan-Korupsi-

22 Maret 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Buron Korupsi Poltekkes Ditangkap

SUARA MERDEKA – Sabtu, 22 Maret 2014

  • Pidana Dua Tahun Penjara

SEMARANG – Diburu sejak 2013, terpidana korupsi dana Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Semarang, Agus Sutandio (47) berhasil ditangkap di Ponorogo, Jawa Timur. Jumat (21/3) sekitar pukul 09.30, Kejaksaan Negeri Semarang dibantu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Agung RI menangkap Agus di Jalan Raya Ponorogo Madiun. “Kami bersinergi. Awalnya melacak domisili yang bersangkutan (Agus Sutandio), tapi tidak ada. Kami juga sudah umumkan melalui media. Kali ini sudah ketemu dan akan kami lakukan eksekusi,” papar Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Abdul Aziz, kemarin.

Menurut Aziz, pihaknya melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung 83K/Pid.Sus/2012 tanggal 9 Mei 2012. Hakim Agung menolak kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 365/Pid.Sus/2010/PT Semarang tanggal 2 November 2010. Putusan itu menghukum Agus dengan pidana dua tahun penjara. Agus bakal menjalani pidana badan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kedungpane Semarang. Selain itu, Agus juga didenda Rp 50 juta setara dengan tiga bulan kurungan. Mantan dosen Poltekes Semarang masih diganjar pidana tambahan. Yakni wajib mengembalikan uang yang dikorupsi Rp 1,318 miliar. Jika tidak, harta benda akan disita. Bila penyitaan tak mencukupi, masa penjara Agus ditambah setahun.

Putusan hakim tinggi dan hakim agung lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri Semarang. Pada 2010, Pengadilan Negeri Semarang menghukum Agus dengan pidana 15 bulan penjara, denda Rp 50 juta, dan uang pengganti Rp 3,18 miliar. Putusan itu atas tuntutan jaksa empat tahun penjara dengan denda dan uang pengganti sama.

Nama Agus ditetapkan dalam datar pencarian orang (DPO) sejak November 2013. Sejak putusan kasasi diterima Kejaksaan Negeri Semarang, jaksa sudah kesulitan menemukan Agus. Mulanya, Kejaksaan Negeri Semarang telah memanggil Agus secara patut melalui surat yang dialamatkan ke Poltekes dan rumah Agus. Namun tak ada respons. Jaksa mendatangi Poltekes, namun Agus sudah tak bekerja di sana. Lalu jaksa menelusuri informasi kepindahan Agus ke Magelang, tapi nihil. Pencarian berlanjut ke Ponorogo. Pelacakan yang melibatkan Kejaksaan Negeri Ponorogo itu berhasil menemukan Agus, kemarin.

Sebenarnya Agus sudah ditahan saat penyidikan kasus tersebut. Agus dikeluarkan dari rutan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang melalui sidang 18 Maret 2010. Status penahanan Agus beralih menjadi tahanan kota.

Terbukti Menilap

Dalam kasus ini, Agus terbukti menilap dana penerimaan BP3/SPP, SPI, dan dana partisipasi masyarakat di Poltekkes Semarang tahun ajaran 2006/2007 dan 2007/2008. Saat itu Agus menjabat Ketua Program Kelas Unggulan Bertaraf Internasional. Berdasar SK Direktur Poltekkes, ditetapkan biaya pendidikan 2006 Rp 1,2 juta/semester untuk BP3 dan Rp 4,5 juta untuk Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). Untuk  2007/2008, biaya tersebut naik menjadi Rp 2,4 juta/semester untuk BP3/SPP dan Rp 4,5 juta untuk SPI. Pada 2006/2007 telah terhimpun dana Rp 1,086 miliar dan untuk 2007/2008 terhimpun Rp 1,628 miliar.

Pada tahun ajaran 2006/2007, realisasi penerimaan dana untuk Program Kelas Unggulan Rp 1,086 miliar terdiri atas BP3, Rp 631 juta Penerimaan SPI Rp 455 juta. Sebesar Rp 1,017 miliar telah disetorkan ke Tim Pengelola Dana Masyarakat. Namun Rp 42 juta digunakan untuk pembayaran angsuran koperasi atas nama pribadi Agus.

Tahun ajaran 2007/ 2008, realisasi penerimaan dana untuk  Program Kelas Unggulan Rp 1,626 miliar. Dari jumlah itu, Rp 824 juta tidak disetor ke Tim Pengelola Dana Masyarakat atas perintah Agus. Maret 2008, Agus mengajukan pinjaman kepada Direktur Poltekkes Rp 325 juta. Berdasarkan surat permohonan yang diajukan, pinjaman dimaksudkan untuk pengelolaan pemberdayaan lulusan Program Kelas Unggulan Poltekkes Semarang.

Pengajuan pinjaman disertai dengan surat pernyataan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan paling lambat 5 April 2008. Tapi pinjaman tidak dikembalikan dan terbukti dipakai di luar kepentingan akademis. (H89-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/22/256349/Buron-Korupsi-Poltekkes-Ditangkap-

22 Maret 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Sembilan Pejabat Lapor KPK

SUARA MERDEKA – Sabtu, 22 Maret 2014

JAKARTA- Sebanyak sembilan pejabat negara melaporkan dugaan gratifikasi suvenir iPod dalam pernikahan putri Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ke KPK.

’’Sampai hari ini pukul 16.30 (kemarin-Red) sudah ada 9 laporan,’’ ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, kemarin.

Mereka meliputi, hakim pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi, dua pejabat MA, seorang pejabat Komisi Yudisial, Ketua PPATK, seorang pejabat Dispora Pemprov DKI, dan dua pejabat Ombudsman

Laporan tersebut akan diproses selama sebulan. KPK lalu akan memberikan jawaban apakah itu merupakan gratifikasi atau bukan.

Terpisah, Hakim Agung Gayus Lumbuun membenarkan langkahnya mendatangi KPK untuk melaporkan gratifikasi suvenir iPod.

Dia meradang mendengar pernyataan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Imam Soebechi yang mengatakan langkah para hakim ke KPK terkait laporan suvenir iPod itu ilegal. ’’Imam Soebechi perlu belajar berorganisasi.’’ (D3-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/22/256401/Sembilan-Pejabat-Lapor-KPK

22 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tiga Partai Langgar Iklan Kampanye

SUARA MERDEKA – Sabtu, 22 Maret 2014

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan ada tiga partai politik (parpol) melanggar ketentuan iklan kampanye di televisi. Ketiganya adalah Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Nasdem.Hal itu dikemukakan anggota Bawaslu Nasrullah, dalam jumpa pers di kantornya Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (21/3). ’’Beberapa parpol dikategorikan melanggar spot iklan, melebihi dari ketentuan aturan yang berlaku. Misalnya hanya diberi sepuluh kali untuk media televisi, tapi ada parpol melakukan lebih,’’ujar Nasrullah.

Berdasarkan catatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lanjut Nasrullah, ada empat parpol yang melakukan iklan kampanye di delapan televisi. Dari empat parpol tersebut ada tiga parpol yang melakukan iklan melebihi kuantitasnya. ’’Yaitu, Partai Hanura di Global TV sebanyak 15 spot. Kemudian Golkar di ANTVdan Indosiar 15 spot dan Partai Nasdem di Metro TVsebanyak 12 spot,’’ujarnya.

Tiga Unsur Sementara ada satu partai, yaitu Gerindra yang dinyatakan melanggar oleh KPI, tapi tidak menurut Bawaslu. ’’Setelah dikaji, iklan parpol tersebut bukan kampanye, tapi iklan politik. Dia 14 spot di Trans TV,’’ujarnya. ’’Iklan politik itu tidak memenuhi tiga unsur (pelanggaran kampanye), yaitu ada visi misi, ada unsur ajakan, dan dilaksanakan oleh parpol. Dia (Gerindra) tidak memenuhi unsur akumulatif itu,’’ lanjutnya. Atas hal itu, pada Senin (24/3), Bawaslu akan mengundang tim kampanye dari tiga parpol tersebut untuk dimintai keterangan. ’’Untuk memastikan benar atau tidak yang bersangkutan melakukan demikian,’’kata dia. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Nasrullah mengatakan, Bawaslu akan merekomendasikan kepada KPU agar memberikan teguran atau sanksi administrasi kepada tiga parpol tersebut. (viva,dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/22/256407/Tiga-Partai-Langgar-Iklan-Kampanye

22 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Dibui, Mantan Wakil Ketua DPRD Jateng

SUARA MERDEKA – Sabtu, 22 Maret 2014

  • Korupsi APBD 2003

SEMARANG – Kejaksaan Negeri Semarang melakukan eksekusi putusan Mahkamah Agung atas kasus korupsi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2003. Eksekusi dilakukan atas berkas perkara yang memuat nama mantan wakil ketua DPRD Jawa Tengah Ircham Abdurrochim.
”Ini adalah eksekusi atas putusan peninjauan kembali (PK) yang diterbitkan Mahkamah Agung (MA), nomor 196PK/Pid.Sus/2011 tanggal 26 November 2012. Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan terpidana (Ircham Abdurrochim-red),” kata Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Abdul Azis, Jumat (21/3).

Putusan peninjauan kembali itu menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 786K/Pid.Sus/2009 tanggal 26 Mei 2010. Serta putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor 101/Pid.Sus/2008 tanggal 3 Juli 2008. Berdasarkan putusan tersebut, Ircham harus menjalani pidana setahun penjara dengan denda Rp 50 juta setara tiga bulan kurungan. Sebagai pidana tambahan, ia wajib mengganti uang Negara sebesar Rp 208,073 juta. Eksekusi dilaksanakan pada Kamis (20/3) petang. ”Setelah menerima salinan putusan peninjauan kembali, kami langsung eksekusi,” tambah Abdul Azis.

Ircham dijemput di rumahnya di Jalan Taman Aster Perumahan Bumi Semarang Baru (BSB). Setelah menyelesaikan administrasi, Irham dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Semarang. Korupsi APBD 2003 itu dilakukan dengan modus penambahan penghasilan anggota DPRD jateng periode 1999-2004. Terjadi kelebihan penganggaran dan realisasi anggaran di luar ketentuan. Belanja DPRD Jateng dinilai cukup tinggi, berdasar Surat Mendagri No 903/1137/SJ tanggal 22 Mei 2003 tentang Perda APBD Jateng TA 2003 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 3/2003.

Biaya Fiktif

Berdasar audit BPKP, terdapat penggunaan biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya, biaya perjalanan dinas fiktif, bukti-bukti kas yang tak dapat dipertanggungjawabkan, biaya rumah tangga dewan, tambahan honorarium hingga bantuan kunjungan tamu DPRD yang tidak benar. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 14,8 miliar.

Sebelumnya, Kejari Semarang telah mengeksekusi tujuh mantan anggota Panitia Rumah tangga (PRT) DPRD Jateng. Eksekusi itu dilaksanakan berdasar putusan PK nomor 67.PK/Pid.Sus/2011 tanggal 8 Maret 2012. Ketujuhnya adalah Sobri Hadiwijaya, Abdul Basyir, Faizah Idris, Gautama Setiadi, Djoko Rusdiono dan Suyatna Nirwana. Prawoto Saktiari yang berada dalam satu berkas dengan mereka belum dieksekusi dan berstatus buron.

Tiga pimpinan Panitia Rumah Tangga DPRD Muhammad Asyrofi (ketua), Wahono Ilyas (sekretaris), dan Soejatno Sastro Widjojo (wakil ketua) bebas melalui putusan kasasi MA. Mereka salah administrasi, bukan korupsi. Mantan Ketua DPRD Semarang Mardijo telah selesai menjalani pidana setahun penjara. (H89-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/22/256383/Dibui-Mantan-Wakil-Ketua-DPRD-Jateng-

22 Maret 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Uang Muka Mobil Anas dari SBY

SUARA MERDEKA – Sabtu, 22 Maret 2014

  • Diduga Terkait Bailout Century

JAKARTA – Pemeriksaan ketujuh oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada tersangka Anas Urbaningrum berkutat pada perihal pendalaman tentang Kongres Demokrat 2010 dan mobil Toyota Harrier. “Hari ini kelanjutan pemeriksaan yang ketujuh untuk saya. Pemeriksaan terkait pendalaman lagi tentang kongres, pendalaman lagi tentang mobil Harrier yang bersejarah itu,” kata Anas saat keluar atau seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Menurut Anas, ia memanfaatkan kesempatan pemeriksaannya itu dengan membuka informasi terkait pemberian uang muka Toyota Harrier oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Informasi yang disampaikannya itu berasal dari pihak audit independen. “Intinya untuk yang lebih detail silakan tanya ke penyidik,” katanya.

Sementara itu terkait mobil Harrier, Firman Wijaya sebagai kuasa hukum Anas mengungkapkan, uang muka mobil tersebut pemberian dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. “Uang muka mas Anas untuk Harrier pemberian dari pak SBY, nanti didalami oleh KPK, ini disampaikan hari ini,” kata Firman.

Firman menambahkan, kliennya sudah menyampaikan informasi tersebut kepada penyidik KPK. Menurutnya, uang muka yang diberikan secara tunai itu merupakan ucapan terima kasih SBY pada Anas. “Sesuai fakta pemberian, sebagai hadiah terima kasih setelah berjuang dalam pemilu legislatif. Dan uang muka itu tunai terkait bailout Century,” ucap Firman.

Firman sendiri mengungkapkan bahwa informasi tentang uang muka Harrier itu merujuk dari hasil audit lembaga independen. “Fakta pembelian Harrier itu dari SBY. Ini ada rangkaian peristiwa yang perlu didalami KPK. Pada waktunya, Mas Anas akan menjelaskannya secara rinci termasuk hasil dari pihak audit independen,” jelas Firman.

Sebelumnya, KPK telah menyita satu unit Toyota Harrier yang diduga sebagai hadiah yang diterima Anas Urbaningrum terkait proyek Hambalang. Sementara itu, mobil Toyota Harrier itu kerap disebut sebagai mobil bersejarah oleh Anas. Sebagaimana diberitakan, Harrier itu merupakan salah satu sebab Anas menjadi tahanan KPK. Alasannya, mantan ketua umum Partai Demokrat itu diduga menerima Harrier dalam pemulusan proyek Pusdiklat olahraga Hambalang oleh PT Adhi Karya.

KPK beranggapan Anas menjadi tersangka korupsi karena posisinya sebagai pejabat negara yang menerima hadiah atau janji dan terkait dengan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu melalui jabatannya. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2012. Dia dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi.

Anas juga diduga mendapat Rp 2,21 miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010.
Selain diduga melakukan korupsi, Anas juga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. KPK sudah menyita sejumlah aset yang diduga terkait kasus Anas. Sebelumnya, KPK telah menyita satu unit Toyota Harrier yang diduga sebagai hadiah yang diterima Anas Urbaningrum terkait proyek Hambalang.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, semua informasi dan data yang disampaikan tersangka atau saksi akan didalami oleh penyidik. Termasuk melakukan klarifikasi dan validasi. “Apakah keterangan itu didukung fakta-fakta atau tidak, sehingga bisa disimpulkan data dan informasi itu benar atau tidak. Serta terkait dengan penanganan kasus yang sedang disidik atau tidak,” kata dia.

Delapan Jam

Sementara itu, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa adik ipar Anas Urbaningrum, Dina Zad, Jumat (21/3). Dia diperiksa selama delapan jam sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Anas. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi TPPU AU (Anas Urbaningrum),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, kemarin.

Dina sedianya diperiksa pada Selasa (18/3), namun batal karena sedang menjalani terapi kesehatan. Dina tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00. Tanpa sempat berkomentar, Dina yang datang didampingi tiga kerabatnya itu langsung masuk ke lobi Gedung KPK. Diduga nama putri Attabik Ali itu digunakan sebagai pemilik tiga bidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta. Tanah tersebut kini sudah disita KPK terkait penyidikan kasus tersebut.

Selain Dina, penyidik KPK juga memeriksa Sardjinah, seorang ibu rumah tangga dan Khoirul Fuad, seorang guru sebagai saksi dalam kasus pencucian uang Anas. Sementara itu, mantan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, enggan berkomentar saat ditanya soal dugaan adanya aliran dana ke Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro (Ibas).  ‘’Kalau menurut Sampean berapa?’’ kata Anas balik bertanya kepada wartawan di Gedung KPK, kemarin.

Sikap itu berbeda dari pengacara Anas, Adnan Buyung Nasution yang mendesak penyidik KPK segera memeriksa Ibas dalam kasus gratifikasi Hambalang. Menurut Buyung, pemeriksaan terhadap Ibas sangat penting untuk mengonfirmasi apakah dia turut menerima uang atau tidak.
Selama ini, kata Buyung, putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu disebut-sebut pernah menerima uang 200 ribu dolar AS dari Grup Permai, perusahaan milik M Nazaruddin.

Buyung berharap, KPK dalam waktu dekat bisa menjadwalkan pemanggilan Ibas. Seperti diberitakan, mantan wakil direktur keuangan Grup Permai, Yulianis mengungkapkan Ibas pernah menerima uang sebesar 200 ribu dolar AS dari perusahaannya. Dalam catatan yang dimilikinya, kata Yulianis, uang yang diberikan ke Ibas oleh Nazaruddin tersebut untuk keperluan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. “Saya tidak pernah mengatakan Ibas menerima uang. Tapi saya bicara dicatatan saya (Ibas) terima 200 ribu dolar AS. Cash. Itu yang menyerahkan bukan saya, tapi Pak Nazar,” ujar Yulianis di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/12). Namun, tudingan itu langsung dibantah oleh pengacara keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang. (J13,dtc,ant,viva-71,80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/22/256412/Uang-Muka-Mobil-Anas-dari-SBY

22 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Mangkrak PR Kapolda Baru

KORAN SINDO – Sabtu, 22 Maret 2014

SEMARANG – Irjen Pol Dwi Priyatno resmi mengakhiri tugasnya sebagai Kapolda Jawa Tengah. Setumpuk pekerjaan rumah menanti penggantinya, Brigjen Pol Noer Ali.

Salah satunya adalah pengungkapan sejumlah kasus korupsi yang penyidikannya mangkrak. Sekertaris Komisi Penyelidikan dan Pengawasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto menyatakan, Kapolda baru jangan hanya menyelesaikan kasus-kasus konvensional semata, melainkan harus fokus mengungkap kasus korupsi kelas kakap yang penyelidikannya mangkrak.

“Dari data kami, ada banyak kasus yang melibatkan kepala daerah atau kasus korupsi kelas kakap ditangani Polda Jateng atau jajaran Polres di Jateng yang mangkrak. Menjadi tugas kapolda baru untuk mengungkapkapnya,” ucapnya kemarin. Dia mencontohkan sejumlah kasus yang mangkarak seperti penanganan kasus korupsi proyek Pasar Pagi Kota Tegal yang menyeret mantan Sekda, kasus korupsi buku ajar yang ditangani Polres Boyolali dan Polres Klaten; serta kasus mantan wali kota Salatiga Jhon Manopo, dan sebagainya.

“Yang menangani adalah polda atau polres, namun sampai sekarang belum tuntas dan sepertinya mangkrak. Kapolda harus berani melanjutkan penuntasan kasus itu karena menyeret banyak kepala daerah setempat,” kata Eko Haryanto. Menanggapi hal tersebut, KapoldaJatengBrigjenPolNurAli mengaku akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pejabat terdahulu. Pihaknya juga akan bekerja semaksimal mungkin untuk menuntaskan kasus-kasus yang saat ini masih berjalan.

“Saya akan berusaha dan bekerja semaksimal mungkin. Petugas di Polda Jateng dan Polres harus bisa bekerja sama untuk menjalankan tugas ini,” kata dia. ●andika prabowo

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/376959

22 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Gawat, PNS Pendukung Salim Dilaporkan ke Polisi

TRIBUN JATENG.COM – Sabtu, 22 Maret 2014

Gawat, PNS Pendukung Salim Dilaporkan ke Polisi
Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
SIDANG PERDANA – Bupati Rembang non aktif M Salim menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (18/2/2014). M Salim diduga terlibat kasus korupsi dana APBD tahun 2006-2007 dengan kerugian dana sebesar Rp 4,1 miliar.

 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mengadukan para pendukung Bupati Rembang, M. Salim, ke Polda Jateng.

Mereka yang diadukan terutama adalah para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Rembang.

“Mereka datang ke persidangan Salim saat jam kerja, di mana mereka seharusnya melayani masyarakat. Terlebih mereka datang menggunakan mobil dinas,” kata Eko, Sabtu (22/3/2014).

Eko menambahkan, yang lebih menyedihkan, Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang juga justru hadir. Menurut dia, mobilisasi para PNS menggunakan mobil dinas ini nyata-nyata menyalahgunakan fasilitas negara.

“Sedikitnya ada tujuh mobil dinas yang digunakan untuk menghadiri sidang putusan sela Salim pada Rabu (11/3/2014) silam,” ujar dia.

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/03/22/gawat-pns-pendukung-salim-dilaporkan-ke-polisi

22 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, REMBANG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: