KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kapolda Jateng Baru Dituntut Tuntaskan Kasus Mangkrak

SINDO NEWS.COM – Jum’at, 21 Maret 2014

Kapolda Jateng baru dituntut tuntaskan kasus mangkrak

Foto: Andika Prabowo/Koran Sindo

Sindonews.com – Polda Jawa Tengah masih memiliki pekerjaan rumah sepeninggal Irjen Dwi Priyatno Polda Jateng yang kini menjadi Kapolda Metro Jaya.

Pekerjaan rumah itu kini menjadi tugas dan tanggung jawab Kapolda Jateng yang baru Brigjen Pol Nur Ali.

Saat ditemui selepas acara pisah sambut kapolda di lapangan Mapolda Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang, Dwi membenarkan jika masih ada beberapa kasus yang belum rampung ditangani Polda Jateng.

Selain kasus penembakan terbaru yang terjadi di Kabupaten Semarang yang menewaskan seorang karyawan SPBU, kasus-kasus lama juga masih ada.

“Memang masih ada kasus yang belum selesai ditangani, seperti kasus pembunuhan Sholeh dan kasus-kasus lainnya. Saya berharap pekerjaan rumah yang belum rampung itu terus dilanjutkan penanganannya oleh kapolda baru,” kata Dwi Priyatno, Jumat (21/3/2014).

Dwi mengklaim, selama menjabat sebagai Kapolda Jateng terjadi penurunan jumlah kasus.  Selain itu, penyelesaian terhadap kasus- kasus itu juga mengalami peningkatan.

“Tahun ini terdapat sekitar 13.000 an kasus yang kami tangani dan mampu kami tuntaskan sekitar delapan ribu kasus lebih ribuan kasus lebih. Hal ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yakni dari 15.000 an kasus hanya mampu dituntaskan 9.000 an kasus saja,” imbuhnya.

Meski begitu, Dwi yakin jika penggantinya kelak akan mampu meneruskan hasil positif yang telah dilakukannya selama menjadi Kapolda. Ia juga mengimbau kepada jajaran kepolisian Polda Jateng untuk memberikan dukungan kepada Kapolda baru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

“Saya yakin bapak Nur Ali mampu melanjutkan tugas dengan baik. Beliau merupakan figur yang handal dan cukup berpengalaman. Tentu harus didukung penuh oleh jajaran,” paparnya.

Sementara itu, Sekertaris Komisi Penyelidikan dan Pengawasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto berharap Kapolda yang baru dapat lebih tegas dalam melaksanakan tugas.

Tak hanya itu, ia juga menuntut agar Kapolda tidak hanya menyelesaikan kasus-kasus konvensional semata, melainkan juga mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap yang saat ini mangkrak.

“Dari data kami, ada banyak kasus yang melibatkan kepala daerah atau kasus korupsi kelas kakap yang ditangani Polda Jateng atau jajaran Polres di Jateng mangkrak,” kata dia.

Beberapa contoh kasus yang mangkrak itu imbuh dia seperti penanganan kasus korupsi pasar pagi Kota Tegal yang menyeret mantan Sekda, kasus korupsi buku ajar yang ditangani Polres Boyolali dan Polres Klaten, kasus mantan walikota Salatiga Jhon Manopo dan sebagainya.

“Kasus-kasus itu yang menangani adalah Polda atau Polres, namun sampai sekarang belum tuntas dan sepertinya mangkrak. Kapolda harus berani melanjutkan penuntasan kasus itu karena itu kasus besar yang menyeret banyak kepala daerah setempat,” imbuhnya.

Kapolda imbuh dia harus melakukan koordinasi dengan jajarannya terutama Kapolres daerah yang menangani kasus korupsi itu. Tujuannya untuk memaparkan kesulitan yang dihadapi saat melakukan penyelidikan.

“Mereka harus dipanggil untuk diajak berkoordinasi mengenai penanganan kasus-kasus itu. Kami akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus tersebut,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kapolda Jateng Brigjen Pol Nur Ali mengaku akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Kapolda terdahulu. Pihaknya juga akan bekerja semaksimal mungkin untuk menuntaskan kasus-kasus yang saat ini masih berjalan.

“Saya akan berusaha dan bekerja semaksimal mungkin, saya juga memintatolong kepada para jajaran petugas di Polda Jateng dan Polres di berbagai kabupaten/kota untuk bekerjasama untuk menjalankan tugas ini,” kata dia.

Lebih lanjut Nur berharap dirinya akan mampu melanjutkan program yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Bahkan, ia berjanji akan melakukan segala hal untuk bias lebih baik lagi.

“Kalau bias lebih baik lagi, sehingga kepercayaan masyarakat kepada kepolisian khususnya Polda Jateng dapat meningkat,” pungkasnya. (lns)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/03/21/22/846597/kapolda-jateng-baru-dituntut-tuntaskan-kasus-mangkrak

21 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Tohirin Divonis 2 Tahun

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Maret 2014

GROBOGAN – Mantan Kepala Dinperindagtamben Grobogan Tohirin dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Oleh Majelis Hakim Tipikor Semarang, Tohirin dinyatakan bersalah melakukan pungutan pada pemohon kios dan pungutan uang listrik Kios Mandiri di Pasar Godong dan Grobogan kurun waktu 2009-2012.

Hal itu dibenarkan oleh Kasi Pidsus sekaligus Jaksa Penutnut Umum (JPU) Kejari Purwodadi Askari. Menurutnya dalam dua berkas perkara tersebut, Majelis Hakim yang diketuai John H Butar Butar menjerat terdakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

’’Dalam berkas yang diajukan secara komulatif, Majelis Hakim menilai pasal 3 yang terbukti. Terdakwa dinilai telah menyalahgunakan kewenangan sebagai kepala dinas untuk melakukan pungutan,’’ kata Askari, Selasa (18/3).

Menyatakan Banding

Tim JPU yang terdiri dari Askari, Johar Arifin, Suryo Kadargono dan Suryadi menyatakan pikir-pikir. Pasalnya, JPU telah menuntut terdakwa dengan hukuman empat tahun penjara denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan. Pikir-pikir juga dinyatakan Penasehat Hukum terdakwa, Choirul Anwar. Masing-masing memiliki waktu sepekan untuk menyatakan banding atau menerima putusan.

Jika menerima, mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Grobogan tinggal menjalani masa tahanan 1,5 tahun. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim dipotong masa tahanan yang telah dijalani. Sementara Tohirin mulai ditahan September 2013. Dalam berkas dakwaan, total ada 35 pemilik kios yang dipungut.

Uang digunakan sebagai ’’pelicin’’ agar permohonan calon pemilik disetujui. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejaksaan, di dua pasar daerah tersebut, tersangka diduga telah menerima uang dari pedagang untuk pembangunan kios yang nominalnya Rp 161 juta. Sementara pungutan uang listrik mencapai Rp 83 juta. (H81-91)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/19/255990/Tohirin-Divonis-2-Tahun

21 Maret 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Anggaran Sertifikasi Sedot APBD

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Maret 2014

GROBOGAN – Bupati Grobogan Bambang Pudjiono mengeluhkan anggaran guru sertifikasi yang menyedot APBD. Bagaimana tidak, guru sertifikasi menghabiskan dana anggaran Rp 250 miliar tiap tahunnya. Padahal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Grobogan hanya Rp 170 miliar.

Tak ayal, dalam penyusunan anggaran, Pemkab Grobogan masih sangat tergantung dana dari pusat maupun provinsi. Anggaran yang ada terlihat besar tapi setelah digunakan terbatas.

”Alokasi anggaran yang cukup besar untuk guru sertifikasi,” kata Bambang pada Musrenbang di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Selasa (18/3). Dalam Musrenbang tersebut, Pemkab memperkirakan PAD 171,7 miliar pada 2015.

Sementara dana perimbangan diproyeksikan sebesar 1,01 triliun, dana pendapatan sah lainnya 278,7 miliar. Total belanja tahun 2015 diperkirakan Rp 1,46 triliun. Dari dana itu, sebanyak 927 miliar dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan Rp 663,5 miliar untuk belanja langsung.

”Andai Rp 250 miliar anggaran guru sertifikasi bisa dialokasikan untuk belanja langsung, maka bisa digunakan untuk pembangunan,” katanya yang didampingi Sekda Sugiyanto.

Enam Poin

Padahal sesuai dengan penilaian dari Bappeda Provinsi setidaknya ada enam poin yang harus dibenahi Pemkab Grobogan pada 2015 nanti. Pertama kualitas dan akses pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas pendidikan tinggi dan menengah secara merata, perkembangan kewirausahaan dan lapangan kerja baru yang relatif rendah.

Ditambah upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam belum optimal serta belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

”Permasalahan Kabupaten Grobogan pada 2015 adalah keterbatasan kemampuan pendanaan untuk pembangunan, kemajuan ekonomi dan rehabilitasi infrastruktur,” kata Sekretaris Bappeda Jateng Ratna Dewajati. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bupati dua periode ini masih akan berfokus pada infrastruktur.

Menurutnya, melalui infrastruktur yang bagus akan mampu memacu pertumbuhan perekonomian. ”Kami tetap fokus pada infrastruktur. Anggarannya kami naikkan tiap tahun,” kata Bambang. (H81-91)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/19/256002/Anggaran-Sertifikasi-Sedot-APBD

21 Maret 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

April, 17 Tersangka Diperiksa

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Maret 2014

  • Kasus Asuransi Fiktif

SEMARANG – Sejumlah 17 mantan anggota DPRD Kota Semarang akan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi asuransi fiktif tahun anggaran 2003 senilai Rp 1,7 miliar.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Wika Hardianto mengatakan, pemeriksaan itu akan dilakukan April mendatang. Agenda pemeriksaan meliputi fakta-fakta tentang keterlibatan praktik korupsi tersebut. “Setelah saksi ahli selesai kami mintai keterangan, pemeriksaan akan berjalan, paling tidak April mendatang,” ungkapnya, Selasa (18/3).

Saksi ahli itu antara lain pakar hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng serta pihak asuransi. Sebab, pihak itu berperan penting dalam pengungkapan kasus yang merugikan uang negara tersebut. “Jalur apa pun akan kami tempuh untuk mengungkap kasus tersebut, asal semua jelas dan sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Dikenai Denda

Terpisah, Wakil Ketua (non-aktif) DPRD Kota Semarang Ahmad Djunaedi, anggota Komisi C (non-aktif) DPRD Kota Semarang AY Sujianto, dan dua mantan anggota DPRD Kota Semarang, Sriyono Elvi Zuhroh dan Purwono Bambang Nugroho, sudah menjalani persidangan atas kasus tersebut. Adapun kelima orang itu telah dijatuhi vonis hukuman setahun penjara.

Selain itu, mereka juga dikenai denda Rp 50 juta. Dalam hal ini, mereka terbukti terlibat dalam korupsi asuransi fiktif APBD Semarang tahun 2003. Dalam kasus ini, tidak hanya anggota Dewan yang diperiksa, tapi mantan wali kota Semarang Sukawi Sutarip juga ikut dimintai keterangan.

Pemeriksaan itu dimaksudkan untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan 17 anggota Dewan periode 1999-2004. Pemeriksaan difokuskan untuk menelusiri proses pelaksaan anggaran asuransi Dewan yang ternyata fiktif. Kasus dugaan korupsi asuransi fiktif muncul dari pelaksanaan program asuransi dana sejahtera abadi antara DPRD Kota Semarang dan PT Pasaraya Life pada 2003.

Program asuransi ini menawarkan premi Rp 38,4 juta setiap orang untuk jangka waktu setahun. Total premi mencapai sekitar Rp 1,7 miliar. Setelah diselidiki, kerja sama itu diduga tidak pernah ada. Uang miliaran rupiah tersebut dibagi-bagi kepada seluruh anggota Dewan yang saat itu menjabat. (K44,H74-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/19/256029/April-17-Tersangka-Diperiksa

21 Maret 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Alih-alih Sosialisasi, Malah Dapat Antipati

SUARA MERDEKA – Kamis, 20 Maret 2014

”Genderang perang” alat peraga kampanye sudah ditabuh. Para caleg pun mulai berebut simpati calon pemilih. Lantas, efektifkan cara itu menggaet simpati?  Berikut laporan wartawan Suara Merdeka, Zakki Amali, Erry Budi Prasetyo, Adhitia A, dan Lanang W.

PEMANDANGAN seperti ini hampir selalu muncul jelang pemilu, pohon-pohon ditempeli alat peraga kampanye dari para calon legislatif. Dulu, mungkin pemandangan itu dianggap wajar. Kini, seiring dengan kesadaran masyarakat yang makin meningkat, resistensi terhadap perilaku melanggar aturan itu menguat.

Di Yogyakarta misalnya, ada gerakan untuk mencabut alat peraga yang dianggap sampah visual. Di Kudus, ada juga ajakan untuk tak memilih caleg yang gambarnya tertempel di pohon. Di daerah lain, ada juga yang mengejek caleg yang wajahnya ada di alat peraga kampanye yang ditempel di pohon sebagai demit atau penunggu pohon.

Aksi para caleg tersebut bisa dikatakan sebagai blunder. Alih-alih sosialiasi, mereka justru mendapat antipati dari masyarakat. Salah seorang warga Candisari, Anto, misalnya, merasa gerah dengan kampanye yang mengorbankan pohon. ”Sebetulnya aturan sudah jelas. Tidak boleh menempel alat kampanye di pohon. Jadi, mereka yang berkampanye harus patuh dengan itu. Kalau ada yang melanggar, maka aparat harus bertindak. Tapi sepertinya di sini, caleg banyak yang melanggar dan aparat membiarkan,” katanya.

Sementara Tia, warga Pedurungan, menilai kesalahan itu bisa jadi bukan mutlak kesalahan caleg. Sebab, bisa saja tim sukses mereka yang melakukannya. Namun, tentu saja caleg memiliki andil. ”Jika seorang caleg melihat ada kesalahan, misalnya gambar yang ditempel di pohon, dia bisa saja langsung mencabutnya sekaligus mengingatkan tim sukses. Itu bisa jadi kampanye juga yang menimbulkan simpati,” katanya.

Rapat Umum

Pelanggaran kampanye juga kadang terjadi dalam kampanye rapat umum. Salah seorang anggota Panwas Kota, M Ichwan, menegaskan, pihaknya akan mengawasi kampanye tiap parpol di setiap daerah pemilihan. ”Pasukan kami banyak. Cukup untuk mengawasi kampanye rapat umum sesuai jadwal yang sudah diatur,” tegasnya.

Selain pelanggaran, kampanye dengan pengerahan massa juga kadang tak menumbuhkan simpati. Mereka yang terlibat, biasanya adalah massa cair yang justru kerap menimbulkan keresahan.Kepolisian juga mengawasi hal itu. Pengerahan massa dalam kampanye menggunakan kendaraan besar seperti truk bak terbuka menjadi perhatian kepolisian. Potensi kecelakaan dan kerawanan diwaspadai dengan meminimalisir penggunaan truk.

Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Kombes Istu Hari Winarto, mengatakan, dalam masa kampanye pihaknya akan mengawasi penggunaan truk atau kendaraan terbuka yang digunakan untuk memobilisasi massa. ”Truk boleh dipakai tetapi harus sesuai dengan jumlah peruntukan orangnya. Kalau berlebihan akan kami tindak,” paparnya, Rabu (19/3).

Pihaknya tidak segan menindak truk tersebut dalam konvoi dan menyendirikannya dari rombongan yang ada. Personel akan ditambah apabila melihat jumlah massa kampanye banyak. ”Kami khawatirnya di dalam truk atau kendaraan terbuka ada senjata tajam dan tumpul yang disembunyikan. Ini belajar dari pemilu lalu.”

Berani Menindak

Istu meminta anggotanya di lapangan untuk berani menindak truk atau kendaraan terbuka yang berlebihan dan memeriksanya. Pihaknya memberikan apresiasi kepada anggota yang berani menindak dan sebaliknya memberikan hukuman bagi anggota yang tak menindak. Selama kampanye berlangsung sejak dimulai pada Minggu (16/3) lalu dari pantauan di lapangan ada peserta yang tidak menggunakan helm. Peserta dalam rombongan tersebut tidak ditilang, tetapi diberikan teguran simpatik. Dalam teguran juga disertai pesan agar ke depannya melengkapi alat dan surat berkendara.

”Peserta kampanye tidak ada yang ditilang selama masih bisa ditoleransi seperti tidak membawa helm dan menggunakan truk. Tetapi, kalau sudah berboncengan tiga orang dan duduk di atas bak truk itu kami berhentikan dan ditilang,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, AKBP Windro Akbar, kemarin.

Namun dalam posko terpadu, pengamanan pemilu blangko yang disediakan hanya terkait kecelakaan yang terjadi selama kampanye. Sementara, tilang dan teguran simpatik tidak dimasukkan dalam data pengamanan pemilu. Tilang dan teguran akan masuk dalam blangko reguler. (64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/20/256181/Alih-alih-Sosialisasi-malah-Dapat-Antipati

21 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Warga Pahesan Demo Kejari

SUARA MERDEKA – Kamis, 20 Maret 2014

  • Berkas Rampung, Sujadi Ditahan

GROBOGAN – Kejari Purwodadi memperkirakan berkas perkara dugaan korupsi mantan Kades Pahesan, Kecamatan Godong selesai sepekan lagi. Setelahnya, mantan Kades bernama Sujadi akan ditahan. Hal itu disampaikan oleh Kajari Purwodadi Sinarta Sembiring pada lima orang perwakilan warga Pahesan yang menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan, Rabu (19/3) sore. Mereka menuntut penahanan mantan kades lantaran sudah ditetapkan menjadi tersangka semenjak Februari lalu. ”Pekan depan kami lakukan penahanan,” kata Sinarta.

Nur Kholiq, salah satu perwakilan warga terlihat keberatan dengan jawaban tersebut. Kemudian ia menanyakan apakah hal itu sebagai bentuk penundaan penahanan lantaran pada Sabtu nanti Sujadi akan menikahkan anaknya?

Secepat Mungkin

”Kami juga mempertimbangkan unsur kemanusiaan,” jawab Kajari.

Nur Kholiq kemudian tetap meminta penahanan dilakukan secepat mungkin. ”Masa unsur kemanusiaan mengalahkan keadilan. Kami ini warga yang sudah lama tidak mendapat keadilan. Banyak proyek jalan dan masjid yang tidak selesai gara-gara Sujadi,” kata Nur dengan nada tinggi.
Menganggapi permintaan itu, Sinarta enggan menanggapi. Bahkan ia merasa telah diintervensi.

”Jangan memaksa saya untuk mengiyakan. Tidak baik mengintervensi,” tegas Kajari yang lansung menuju ruang kerjanya. Sementara sekitar 50-an warga di luar Kantor Kejaksaan berteriak meminta penahanan Sujadi.

Sujadi diduga telah menyelewengkan APBDes tahun 2010-2012 dalam proek pembangunan jalan desa dan pagar masjid. Ada selisih Rp 63 juta antara anggaran dan proyek yang telah dijalankan. Uang tersebut diduga masuk ke kantong Sujadi sendiri. (H81-91)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/20/256172/Warga-Pahesan-Demo-Kejari

21 Maret 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Peran Nasrullah Diselidiki

SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Maret 2014

  • Kasus Korupsi Atut Chosiyah

JAKARTA – Teuku Nasrullah, mantan pengacara Gubernur Banten Atut Chosyiah, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota tim perumus RUU KUHAP ini mengakui pernah bertemu saksi-saksi kasus yang akhirnya menjerat Atut. ’’Saat itu mereka belum menjadi saksi dan kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Pernah kami ketemu,’’kata Nasrullah di kantor KPK, Kamis (20/3). Nasrullah yang pernah menjadi pengacara Angelina Sondakh dan mantan kepala Korps Lalu Lintas Irjen Djoko Susilo ini mengatakan, dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri Siti Halimah, staf pribadi Atut.

Ditanya siapa saja yang ikut pertemuan tersebut, Nasrullah enggan mengungkap. Menurut Nasrullah, ia sudah menjelaskan ihwal pertemuan itu kepada penyidik. Dosen Fakultas Hukum UI ini menegaskan, dalam pertemuan itu juga tidak ada pengarahan apa pun yang bersifat negatif. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menduga ada pihak yang ingin mengaburkan dalam perkara yang menjerat Gubernur Banten Atut Chosyiah. ’’Pengembangan yang lain itu kan ada pihak-pihak lain yang mempunyai peran mengaburkan kasus-kasus ini. Sekarang kami mulai konsentrasi di situ, karena sudah keterlaluan. Kami ingin konsentrasi karena itu obstruction of justice karena dia secara sengaja,’’ kata Bambang di Hotel Ibis, Selasa (18/3) lalu.

Dia tidak menjelaskan pihak mana yang diduga melakukan pengaburan perkara, pimpinan KPK bidang Penindakan ini juga enggan menjelaskan modus perintangan penyidikan kasus Atut. Keterangan Palsu Ia hanya menegaskan bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengaburkan fakta terkait kasus korupsi yang menjerat politisi Partai Golkar itu. ’’Secara sengaja mengelabui, ingin bermaksud mengelabui, ingin mengaburkan proses penegakan hukum,’’ujarnya.

Bambang mengaku pihaknya membidik pihak tersebut menggunakan Pasal 21 atau Pasal 22 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 diatur bahwa pihak yang sengaja mencegah, merintangi, atau mengagalkan proses pemeriksaan korupsi dipidana dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun serta denda paling banyak Rp600 juta. Sementara Pasal 22 menyebutkan bahwa saksi atau ahli yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Sama seperti Pasal 21, ancaman pidana untuk pelanggaran pasal ini yakni hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.

Dalam kesempatan itu, Bambang pun memungkinkan tidak hanya menjerat satu orang. ’’Kami cobalah satu-satu. Kami mulailah dari satu,’’katanya. Informasi yang dihimpun, tim pengacara Atut telah berupaya memengaruhi ataupun mengarahkan saksi kunci, Siti Halimah alias Iim. Perempuan yang diketahui sebagai asisten pribadi Atut itu sempat dijemput paksa oleh petugas KPK karena mangkir dari pemeriksaan dan bersembunyi di Bandung, Jawa Barat. Iim diduga melarikan diri atas perintah dari tim pengacara keluarga Atut. Namun, kabar tersebut dibantah oleh pengacara TB Sukatma. Pengacara keluarga Atut ini bahkan mengaku tidak kenal dengan sosok Iim. ’’Bohong itu, saya nggak kenal,’’ kata Sukatma usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK belum lama ini. Selain Nasrullah dan Sukatma, KPK juga telah memeriksa pengacara Atut lainnya diantaranya Andi F Simangungsong dan Erfan Hilmy.(J13-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/21/256319/Peran-Nasrullah-Diselidiki

21 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Miliki Harta Rp 33 M, Nurhadi Terancam Dilaporkan MA

SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Maret 2014

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi berencana melaporkan Sekretaris MA Nurhadi ke MA dan KPK. Hal ini terkait laporan harta kekayaan yang tidak lengkap dan menggelar pernikahan megah dan mewah. Pernikahan anaknya yang digelar secara mewah di Megamendung dan Hotel Mulia Senayan dinilai melanggar peraturan MA yang ditandatanganinya sendiri. “Kami akan laporkan Nurhadi ke MA atas pelanggaran Keputusan Sekretaris MA Nomor 008 Tahun 2012 terkait aturan perilaku pegawai MAuntuk berpola hidup sederhana,” kata anggota koalisi, Roni Saputra di gedung YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (20/3). Koalisi yang terdiri dari ICW, YLBHI, Indonesian Legal Roundtabel (ILR) dan LBH Pers Padang ini juga akan melaporkan Nurhadi ke KPK.

Tak hanya soal pernikahan mewah putrinya, Nurhadi juga diminta untuk melengkapi LHKPN yang belum tuntas. ’’Kami akan ke KPK untuk mendesak LHKPN Nurhadi, tentu atas bantuan Nurhadi sendiri dan meminta KPK mengusut pernikahan mewah itu,’’katanya. Roni mengatakan, LHKPN Nurhadi yang dilaporkan pada November 2012 lalu sebesar Rp 33 miliar.

Namun LHKPN tersebut belum lengkap. ’’Kalau profil PNS, mustahil bisa dapat Rp 33 miliar. Meskipun dia mengaku punya usaha, tapi belum jelas usahanya apa,’’ kata anggota koalisi lain, Erwin Natosmal Oemar SumberDana KPK juga diminta untuk menyelidiki sumber dana pernikahan mewah itu. Sebab pemilik Hotel Mulia adalah Djoko Chandra, buronan kasus Bank Bali yang kini masih berperkara di MA. ’’Termasuk adakah keterkaitan pernikahan tersebut dengan pihak yang berperkara seperti Djoko Chandra,’’katanya. Nurhadi sendiri diminta lebih proaktif dan menjelaskan kepada publik mengenai sumber dana pernikahannya itu. Kemarin, empat hakim agung mendatangi kantor KPK. Mereka adalah Prof Dr Gayus Lumbuun, Dr Salman Luthan, Dr Andi Samsan Nganro dan Dr Dudu Duswara. Mereka diterima Wakil Ketua KPK Zulkarnaen. ’Kami mau mengklarifikasi dugaan gratifikasi pemberian suvenir Ipod,’’ ujar Gayus Lumbuun di KPK. ’’’Dari diskusi tadi ada kesimpulan bahwa mereka akan melaporkan kepada KPK iPod yang diterima ketika menghadiri pesta pernikahan Pak Nurhadi,’’’ kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo. (J13,dtc-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/21/256318/Miliki-Harta-Rp-33-M-Nurhadi-Terancam-Dilaporkan-MA

21 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tahanan Kasus Videotron Meninggal

SUARA MERDEKA – Kamis, 20 Maret 2014

JAKARTA- Hasnawi Bahtiar, salah satu tahanan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, meninggal di rumah sakit, Selasa (18/3) malam.

Mantan Kepala Biro Umum Kementerian Koperasi dan UKM itu mengeluhkan sesak napas saat berada di Rutan Cipinang. Petugas rutan kemudian membawa Hasnawi ke RS Pengayoman sebelum merujuknya ke RS Polri Kramat Jati. Sekitar pukul 21.30, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek videotron itu mengembuskan napas terakhir.

Diduga dia sakit jantung. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman mengungkapkan, Hasnawi dibawa ke rumah sakit dari Rutan Cipinang, pukul 19.30. Adi tidak menyebutkan detail hasil pemeriksaan dokter.

Penangguhan Penahanan

Ia menambahkan, selama ini pihaknya tidak pernah mendapatkan laporan tentang penyakit yang diidap oleh Hasnawi. Hasnawi juga tidak pernah mengajukan pembantaran. Kendati demikian, Adi mengakui, Hasnawi pernah mengajukan penangguhan penahanan.

Namun, dia tidak menyebutkan alasan permohonan penangguhan penahanan itu dan alasan permohonan tersebut ditolak oleh jaksa penyidik. Atas kematian Hasnawi, Adi mengatakan, kasus korupsi itu dengan tersangka yang lain tetap diproses. Dalam waktu dekat kasus ini segera disidangkan. “Kasus itu sudah masuk ke penuntutan.”

Jaksa penyidik juga telah menetapkan Direktur PT Imaje Media Hendra Saputra sebagai tersangka. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini merugikan negara Rp 4.780.- 298.934 dari nilai kontrak Rp 23.- 410.000.000. (K24-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/20/256154/Tahanan-Kasus-Videotron-Meninggal

21 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tunggu Aktor Lain Kasus Century

SUARA MERDEKA – Jum’at, 20 Maret 2014

SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini masih menunggu hasil putusan pengadilan untuk mengungkap aktor lain maupun pengembangan kasus bailout Bank Century. Putusan pengadilan yang saat ini masih mengadili Budi Mulya, akan menjadi bukti pengusutan kasus yang dilakukan KPK itu disetujui atau terbukti di pengadilan atau tidak dan akan menjadi titik tolak. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat ditemui usai menjadi pembicara pada seminar nasional Masa Depan Pemberantasan Korupsi Pasca Transisi 2014 di kampus Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Kamis (20/3) siang menuturkan, hasil persidangan di pengadilan akan menjadi sempurna, misalnya saksi yang diperiksa dalam berkas acara perkara (BAP) di KPK bisa berubah atau mencabut kesaksiannya. Tetapi, jika sudah bersaksi dalam sidang maka kesaksian itu tak bisa dicabut. ’’Pengusutan kasus Bank Century ini sangat lama.

KPK telah mengusut selama satu tahun dua bulan. Sedangkan proses politik dalam kasus ini sudah berjalan sekitar tiga tahun. KPK juga sudah memeriksa 130 saksi yang terdiri dari 120 orang menjadi saksi fakta dan 10 orang menjadi saksi ahli,’’ katanya. KPK, kata Bambang, juga telah berhasil menyelesaikan kasus pengucuran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal dengan terdakwa Budi Mulya. Sistem Pengaderan Dalam seminar yang dimoderatori Rektor Unika Soegijapranata Prof Dr Y Budi Widianarko itu, Bambang juga mengkritik sistem pengaderan dan sistem keuangan partai politik. Ia mengamati, antara satu partai dan partai lainnya tak ada perbedaan ideologi. Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, menyampaikan, dirinya juga ragu partai politik akan menyetujui pembatasan jabatan DPR. Sebab, pengelolaan keuangan parpol sampai saat ini masih buruk. (H84-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/21/256317/KPK-Tunggu-Aktor-Lain-Kasus-Century

21 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: