KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Polisi Dan Kejaksaan Politisasi Kasus Korupsi

RAKYAT JATENG.COM – Rabu, 19 Maret 2014

SEMARANG, RAKYATJATENG.COM – Sejumlah calon anggota legislatif sampai saat ini berstatus sebagai tersangka karena terlibat kasus korupsi. Namun hingga kini, baik polisi maupun kejaksaan, belum juga melakukan penahanan kepada para tersangka yang juga caleg tersebut. Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto, meminta polisi dan kejaksaan untuk tidak mencapuradukkan persoalan hukum dengan politik. Caleg-caleg yang terlibat kasus dan statusnya sudah tersangka, diharapkan Eko segera ditahan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. “Harus dipisahkan antara politik dan hukum. Mereka yang status hukumnya sudah menjadi tersangka, mestinya harus segera ditahan meskipun dia seorang caleg. Jangan malah terkesan menunggu setelah pesta demokrasi selesai. Kasihan rakyat jika nanti justeru memilih caleg yang terlibat korupsi. Pilihannya akan menjadi sia-sia,” terang Eko, Selasa (18/3).

Eko menambahkan, jika penyidik polisi atau kejaksaan mempertimbangkan posisi pelaku korupsi secara politis, maka justeru hal itu akan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. “Ini yang membuat tidak jelas. Polisi atau kejaksaan membiarkan caleg yang statusnya sebagai tersangka kasus korupsi. Mohon jangan dipolitisasi kasus korupsi yang menyeret politisi,” pintanya. Hasil penelusuran Rakyat Jateng menyebut, sejumlah caleg baik DPR RI, DPRD Jateng atau DPRD Kabupaten/Kota, tersandung persoalan korupsi. Beberapa diantaranya sudah dinyatakan tersangka oleh penyidik kepolisian maupun kejaksaan. Sebut saja misalnya Siti Nur Markesi, bekas Bupati Kendal yang sudah dinyatakan tersangka dalam kasus korupsi dana bansos tahun 2010. Dalam kasus yang merugikan keuangan negara Rp1,3 miliar ini, selain Markesi, pihak kejaksaan menetapkan tiga tersangka lainnya. Yakni bekas Kabag Kesra Kendal Abdurrahman, Bendahara Bagian Kesra Siti Rimlah dam Kasubsi Agama Pendidikan dan Budaya Setda Kendal Riska. Ketiganya sudah dalam proses persidangan serta ditahan di LP Kedungpane dan LP Wanita Bulu.

Walikota Semarang periode 2000-2005 Sukawi Sutarip juga bernasib hampir serupa. Bedanya, Sukawi yang juga Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Jateng 10 ini, belum dinyatakan tersangka secara terang-terangan oleh Polrestabes Semarang atas keterlibatannya dalam kasus asuransi fiktif DPRD kota Semarang tahun 2003 yang merugikan keuangan negara Rp1,7 miliar. Selain Sukawi, 17 bekas anggota DPRD kota Semarang tahun 1999-2004 juga dinyatakan tersangka. Satu di antara 17 tersangka bekas anggota dewan itu terdapat nama Herman Yoostam, Caleg DPRD kota Semarang dari PDI Perjuangan dapil Semarang 1. Kasus asuransi fiktif ini juga sudah menyeret dua caleg yang juga anggota DPRD kota Semarang Djunaedi dan AY Sujiyanto. Bahkan keduanya sudah divonis bersalah oleh majelis hakim tipikor Semarang dan harus menjalani hukuman satu tahun penjara serta denda Rp 50 juta. Djunaedi merupakan caleg DPRD kota Semarang dari PAN dapil Semarang II, sementara Sujiyanto merupakan Caleg DPRD Jateng dari PPP dapil Jateng I. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang menyatakan baru akan melakukan pemeriksaan terhadap 17 tersangka bekas anggota DPRD kota Semarang setelah April 2014. Selain 17 bekas anggota dewan, Polrestabes juga akan memeriksa Sukawi Sutarip setelah April 2014. “Pemeriksaan 17 tersangka dan saksi-saksi lainnya, kita agendakan April mendatang. Itupun setelah kita meminta keterangan saksi ahli dari pakar hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng serta pihak asuransi. Untuk memperkuat kasus ini, kita harus menjalankan sesuai prosedur yang ada,” terang Kasat Reskrim AKBP Wika Hardianto, Selasa (18/3).

Status tersangka juga disematkan untuk Caleg DPRD Kabupaten Kendal dari PDI Perjuangan dapil Kendal 1, yakni Sri Supriyati. Kejari Kendal menetapkan Sri Supriyati sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyertaan modal BUMD Perusahaan Daerah Aneka Usaha tahun 2004-2011. Selain Sri, Kejari Kendal juga sudah menetapkan status serupa ke Dirut PD Aneka Usaha Udesta Cendry Janata dan Dirops Erna Kismiati. Posisi Sri Suparyati saat itu sebagai Direktur Keuangan PD Aneka Usaha. (ihh/abs)

Sumber : http://rakyatjateng.com/berita-529-polisi-dan-kejaksaan-politisasi-kasus-korupsi.html

20 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: