KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Diduga Ada yang Kaburkan Kasus Atut

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Maret 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pihak yang ingin mengaburkan perkara yang menjerat Gubernur Banten Atut Chosyiah. Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (18/3). ‘’Pengembangan yang lain itu kan ada pihak-pihak lain yang mempunyai peran mengaburkan kasus ini. Sekarang kita mulai konsentrasi di situ karena sudah keterlaluan, ‘’ kata Bambang di Hotel Ibis, Selasa (18/3).

Dia tidak menjelaskan pihak mana yang diduga melakukan pengaburan perkara. Pimpinan KPK bidang Penindakan ini juga enggan menjelaskan modus perintangan penyidikan kasus Atut. Ia hanya menegaskan, ada pihak yang ingin mengaburkan fakta terkait kasus korupsi yang menjerat politikus Partai Golkar itu. ‘’Secara sengaja mengelabui, ingin bermaksud mengelabui, ingin mengaburkan proses penegakan hukum,’’ ujarnya.

Bambang mengaku pihaknya membidik pihak tersebut menggunakan Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 diatur bahwa pihak yang sengaja mencegah, merintangi, atau mengagalkan proses pemeriksaan korupsi dipidana dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun serta denda maksimal Rp 600 juta.

Memeriksa Advokat

Sementara Pasal 22 menyebutkan tentang saksi atau ahli yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Sama seperti Pasal 21, ancaman pidana untuk pelanggaran pasal ini adalah hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 600 juta. Dalam kesempatan itu, Bambang memungkinkan pihaknya tidak hanya menjerat satu orang. ‘’Kita cobalah satu-satu. Kita mulailah dari satu,’’ katanya.

Sementara dalam penyidikan kasus Atut, KPK kembali memanggil advokat Teuku Nasrullah, Selasa (18/3).  (J13-80).

 

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/19/256068/Diduga-Ada-yang-Kaburkan-Kasus-Atut

19 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Mertua Anas di Jogja

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Maret 2014

  • Kasus Pencucian Uang

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  telah memeriksa Attabik Ali, mertua Anas Urbaningrum. Pemeriksaan terhadap pengasuh Pondok Pesantren Krapyak itu dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. ‘’Sudah diperiksa. Waktu dilakukan penyitaan itu juga memeriksa yang bersangkutan,’’ ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto, Selasa (18/3).

Menurut Johan, pemeriksaan dilakukan saat penyidik melakukam pemeriksaan sejumlah aset terkait tindak pidana pencucian uang Anas Urbaningrum di Yogyakarta itu secara bersamaan memeriksa Attabik. ‘’Di BAP di sana,’’ ujar Johan.

Diketahui, Attabik dipanggil penyidik pada Selasa (25/2) lalu. Namun batal hadir lantaran sakit. Dia diketahui memiliki tanah dan bangunan yang kini disita KPK, terkait penyidikan dugaan TPPU atas tersangka Anas Urbaningrum. Sebelumnya, dalam penyidikan KPK telah menyita dua bidang tanah di  Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta  seluas 7.670 meter persegi dan 200 meter persegi atas nama Attabik Alie. Penyidik juga menyita tanah dan bangunan di Jalan Selat Makasar C9/22 di Duren Sawit Jakarta Timur.  Kemudian tiga bidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul atas nama Dina Az (anak Attabik Ali).

Sebelumnya, dari pengembangan perkara penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dugaan penerimaan atau janji Hambalang dan proyek lain, KPK temukan bukti cukup, menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Penyidik KPK menjerat Anas dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010. Penyidik juga mengenakan Pasal 3 ayat (1) UU TPPU tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Selain itu juga menjerat Anas terkait dugaan beberapa proyek lain. Anas yang menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR periode 1999-2004 dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor. Sprindik (Surat Perintah Penyidikan-red) ditandangani oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat 22 Februari 2013.(J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/19/256065/KPK-Periksa-Mertua-Anas-di-Jogja

19 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejati Periksa Sekda dan Kepala Bappeda

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 19 Maret 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng yang mengusut dugaan penyimpangan dana untuk proyek Griya Layak Huni (GLH) di Kota Solo, mulai Selasa (18/3) hingga Rabu (19/3), telah memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Surakarta.

Diantara pejabat yang diperiksa yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Suharto. Selain Sekda, pejabat lainnya yang diperiksa yakni Agus Djoko Witiarso, selaku Kepala Bappeda Surakarta.

Budi Suharto yang datang ke Kejari Surakarta, sekitar pukul 10.00 WIB bersama beberapa stafnya. Namun dia tidak bersedia menjelaskan materi apa saja yang ditanyakan petugas Kejati. Meksi begitu, kedatangannya ke Kantor Kejari, diakuinya berkaitan dengan kasus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Griya Layak Huni (GLH).

Berdasar pantauan, Budi Suharto menjalani pemeriksaan di Kejari kurang lebih empat jam. Usai dimintai keterangan, dia tidak memberikan pernyataan. “Saya tadi lupa ditanya berapa pertanyaan, silahkan tanya saja kepada penyidiknya,” jelasnya sembari meninggalkan Kantor Kejari.

Adapun Kepala Bappeda Surakarta, Agus Djoko Witiarso tidak banyak bicara dan menyarankan untuk menanyakan perihal pemeriksaan dirinya kepada penyidik. Sedikit yang diutarakan Agus Djoko witiarso. Dia merasa tidak mengetahui perihal BLUD GLH, karena kasus itu terjadi pada 2012. Sedang dia baru menjabat pada 2014.

Dalam upaya menyelidiki kasus ini, Kabag Hukum dan HAM Pemkot Surakarta, Kinkin Sultanul Hakim SH, sedianya dimintai keterangan pada Rabu (19/3). Namun dia yang memenuhi panggilan dari Kejati tidak jadi dimintai keterangan hari ini. “Saya juga tidak tahu, tadi ada yang datang tetapi juga disuruh pulang,” paparnya.

Terkait kasus ini, penyidik Kejati, A Yudhotomo SH belum bersedia memberikan penjelasan terkait kasus ini. Dia bersama anggota tim lainnya berada di Solo selama tiga hari, sejak Selasa kemarin.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Griya Layak Huni (GLH) merupakan lembaga yang berdiri pada tahun 2009, mendapat kucuran dana sekitar Rp 10 miliar dari United Nation (UN) Habitat. Proyek yang menelan dana sekitar Rp 10 miliar itu, sebenarnya untuk pembangunan perumahan layak huni yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Namun proyek tersebut, dananya diduga disalahgunakan, diantaranya untuk pembelian sebidang tanah di daerah Mojosongo, Jebres.

( Sri Hartanto / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_solo/2014/03/19/195221/Kejati-Periksa-Sekda-dan-Kepala-Bappeda

19 Maret 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Dugaan Kampanye di Sekolah: Caleg Demokrat Segera Disidangkan

SUARA MERDEKA,com – Rabu, 19 Maret 2014

DEMAK, suaramerdeka.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Demak, Zairida melalui Kasi Pidana Umum (Pidum), Suherman menyatakan indikasi tindak pidana pemilu yang disangkakan pada Nadiroh, caleg DPRD Provinsi dari Partai Demokrat telah cukup bukti.

Tim jaksa penuntut umum (JPU) menilai berkas sudah lengkap sehingga penyusunan dakwaan berlanjut pada tahap II.

“Sudah cukup bukti, selanjutnya tinggal menunggu pelimpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik (kepolisian). Kabarnya, Pengadilan Negeri juga sudah memberikan surat izin penyitaan barang bukti kepada penyidik,” ujarnya, saat ditemui, Rabu (19/3).

Kejaksaan hanya diberi waktu lima haridalam prosespenyusunan dakwaan pada tahap II. Selanjutnya, jika sudah dinyatakan P21 (lengkap) maka tinggal dilimpahkan ke persidangan.

Bisa dibilang, kasus tindak pidana pemilu ini merupakan kali pertama yang akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Demak. Kasus tersebut sekaligus bisa menjadi yurispudensi hukum bagi kasus pelanggaran kampanye pemilihan umum legislatif (Pileg).

Seperti diketahui, bendahara DPC Demokrat Demak ini diduga melakukan kampanye di sekolah. Dalam acara penyerahan beasiswa bantuan siswa miskin (BSM) di SMPN 3 Demak, Nadiroh meminta doa restu pada sejumlah orang tua murid agar bisa terpilih pada Pileg 9 April mendatang.

Panwaslu Demak yang memantau acara tersebut juga mendapati adanya pembagian spesimen surat suara dimana di dalamnya terdapat kartu nama caleg tersebut. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pleno sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pemilu 2014.

Rapat pleno tersebut memutuskan kasus Nadiroh tetap diproses hukum ke Polres Demak. Pihak penyidik sendiri melimpahkan BAP ke Kejari Demak pada 17 Maret lalu.

Atas sangkaan tindak pidana pemilu, Nadiroh terancam hukuman dua tahun kurungan penjara dan denda Rp 24 juta karena melanggar pasal 299 jo pasal 86 ayat 1h UU No 8/2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

( Hartatik / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/03/19/195185

19 Maret 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

MUI: Politik Uang Haram

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 19 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemilihan Umum adalah agenda nasional yang penting bagi keberlangsungan bangsa dan negara, dan yang harus dipentingkan adalah penggunaan cara-cara yang benar, damai dan konstitusional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada semua pihak agar menghindari dan menolak perbuatan terlarang, khususnya politik uang dalam Pemilu 2014.

“Harus dihindari dan ditolak politik uang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia politik uang adalah haram karena termasuk rasywah. Pemberi dan penerimanya dilaknat Allah SWT. Sebagaimana hadist Nabi La’natullahi ‘ala-rosyi wa-murtasyi fil hukmi,” kata Ketua Umum MUI M Din Syamsuddin, dalam Taushiyah Kebangsaan MUI menyikapi Pemilu 2014 di Sekretariat MUI Jalan Proklamasi, siang ini (19/3).

Dalam kesempatan yang sama Ketua MUI Umar Syihab mengatakan bahwa politik uang yang dimaksud MUI jangan diartikan hanya uang semata, namun bisa juga berarti transaksi suara rakyat dengan pemberian proyek pembangunan fisik, pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya.

“Apabila sudah didasarkan niat transaksional untuk menghargai suaranya, dengan proyek pembangunan, maka itu dapat diartikan minta disuap. Dan yang seperti itu juga perbuatan tercela dan dilaknat Allah,” kata Umar.

Menurut Din Syamsuddin MUI meminta seluruh rakyat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggungjawab dengan menggunakan kalbu (istafi qalbak), dan aktif menelusuri rekam jejak caleg, demi mendapatkan caleg yang siddiq, amanah, tabligh dan fathonah.

“Kami minta gunakan hak pilih anda, jangan sampai karena kita tidak menggunakan hak pilih, maka yang terpilih orang-orang yang tidak kita kehendaki dan kita akan meratapi. Jangan sampai terjadi kondisi yang seperti ini,” kata Din.

( Hartono Harimurti / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/03/19/195192

19 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Dewan Sibuk Kampanye, DPRD Jateng Lengang

SUARA MERDEKA.com –  Selasa, 18 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Masa kampanye terbuka Pemilihan Umum 2014 tak dapat dipungkiri telah menyedot perhatian anggota DPRD Jateng. Dampaknya Kantor Dewan di Gedung Berlian nampak lengang.

Sejak Senin (17/3) hingga Selasa (18/3), gedung di Jalan Pahlawan Kota Semarang itu minim aktifitas. Pantauan suaramerdeka.com, tidak satupun anggota Dewan terlihat di ruang Komisi A, B, C, D, dan E yang berada di lantai tiga. Begitupun ruang-ruang fraksi di lantai empat dan lima tampak sepi, hanya ada beberapa orang staf fraksi.

Seorang anggota Dewan yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, sejak hari pertama kampanye, Minggu (16/3), seluruh wakil rakyat turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Bukan hanya kampanye untuk dirinya sendiri, mereka juga disibukkan dengan agenda besar partai dalam menyambut ketua umum atau pengurus pusat yang kampanye di daerah.

“Ya praktis sampai akhir kampanye 5 April nanti tidak ada kegiatan kedewanan di semua komisi. Semuanya kan sibuk kampanye,” katanya, Selasa (18/3).

Dari 98 anggota DPRD Jateng, sekitar 90 persen maju lagi sebagai anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014, baik di DPR, DPRD Jateng, dan DPRD kabupaten/kota.

Perkecualian hanya pada anggota panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jateng 2013 yang harus kunjungan kerja ke luar provinsi. Hal ini karena pansus ditarget 30 hari untuk menyelesaikan LKPj.

Sekretaris DPRD Jateng Prijo Budi Anggoro mengakui jika selama masa kampanye hingga pemungutan suara 9 April, tidak ada agenda rapat paripurna DPRD. “Rapat paripurna diadakan setelah pelaksanaan Pemilu 9 April,” tandasnya.

Namun demikian, ia membantah jika tidak ada satupun kegiatan di Dewan. Komisi A misalnya, telah mengagendakan pemantauan ke beberapa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. “Demikian pula dengan anggota pansus LKPj melakukan kunjungan studi banding,” jelasnya.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto menyatakan, setiap fraksi dan komisi di DPRD Jateng seharusnya bisa mengatur jadwal kampanye anggotanya. Dengan demikian, di masa kampanye tetap ada perwakilan anggota Dewan yang bertugas.

“Kalau sepi, bagaimana jika ada masyarakat mau mengadu? Pelayanan masyarakat seharusnya tidak terganggu kampanye,” tegasnya.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/03/18/195084

19 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Diduga Oknum TNI-Polri Terlibat Kasus Asuransi Fiktif DPRD Kota Semarang

TRIBUN JATENG.COM – Rabu, 19 Maret 2014

Diduga Oknum TNI-Polri Terlibat Kasus Asuransi Fiktif DPRD Kota Semarang
TRIBUN JATENG/MUH RADLIS

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto SH SIK

 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG– Meski polisi telah menetapkan 17 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi asuransi fiktif DPRD Kota Semarang tahun 2003, namun kasus ini tidak serta merta berhenti pada penetapan tersangka itu.

Pasalnya, uang senilai Rp 1,7 milyar itu disinyalir dinikmati oleh seluruh anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 yang berjumlah 45 orang, yang beberappa diantaranya merupakan anggota dewan dari unsur TNI dan Polri.

Selama ini, polisi telah menetapkan 36 tersangka yang 32 diantaranya merupakan mantan anggota dewan periode tersebut.
Berarti masih ada 13 mantan anggota dewan yang melenggang bebas tak tersentuh proses hukum.

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah nomor 171/113/1999 tanggal 11 Agustus 1999, Gubernur melantik 45 Anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004. 39 orang dari unsur partai politik, sedangkan enam orang dari unsur TNI, Polri dan PLN.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto SH SIK, mengatakan, pihaknya akan berusaha mengusut tuntas kasus korupsi itu termasuk adanya dugaan sejumlah anggota dewan dari unsur TNI Polri yang ikut menikmati uang tersebut.

“Pasti kami akan usut sampai tuntas, termasuk dugaan adanya oknum Polri,” katanya saat ditemui di Mapolrestabes Semarang, Rabu (19/3/2014).

Saat ini, Wika mengatakan pihaknya telah selesai memeriksa saksi ahli berupa pakar hukum, BPK, serta pihak asuransi.

Sementara pemeriksaan 17 tersangka baru ini akan dilakukan April 2014 mendatang untuk memeriksa fakta fakta keterlibatan mereka dalam praktik korupsi tersebut.

“Saksi ahli sudah, lanjut ke pemeriksaan tersangka. Rencananya April mendatang,” katanya.

Eko Haryanto, Sekretaris KP2KKN Jateng, mengatakan, polisi harus mengusut kasus ini hingga tuntas termasuk menyelidiki keterlibatan 13 orang lainnya yang belum tersentuh proses hukum.

Terkait adanya dugaan keterlibatan uknom penegak hukum, Eko mengatakan itu bukan menjadi alasan kepolisian untuk tidak melakukan penyelidikan hingga tuntas.

“Siapapun dia, mau TNI atau Polri, kalau terlibat ya harus diproses hukum sesuai aturan yang sudah berlaku,” kata Eko saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Selain itu, Eko meminta pihak kepolisian dalam hal ini Sat Reskrim Polrestabes Semarang agar transparan dan terbuka dalam penanganan kasus ini.

“Jangan ada yang disembunyikan, harus terbuka. Jangan sampai ada indikasi yang aneh aneh kalau polisi terkesan menutup nutupi penanganan kasusnya,” pungkasnya. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/03/19/diduga-oknum-tni-polri-terlibat-kasus-asuransi-fiktif-dprd-kota-semarang

19 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Wewenang Bambang dan Susanto Wedi Dibekukan

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Maret 2014

  • Korupsi Core Banking System Bank Jateng
image

SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kewenangan dua pejabat Bank Jateng yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan aplikasi Core Banking System (CBS). Keduanya yakni Bambang Widyanto selaku Direktur Operasional dan Susanto Wedi yang menjabat Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng.

”Karena status sebagi tersangka, kami minta direksi yang bersangkutan tidak boleh mengambil kebijakan strategis,” kata Kepala OJK Regional IV Jateng dan DIY, Y Santoso Wibowo, kemarin.

OJK juga sudah meminta komisaris untuk mengawasi hal ini. Begitu pula dengan semua jajaran direksi juga sudah dipanggil, agar yang bersangkutan tidak mengambil kebijakan strategis sampai status hukum yang disandangnya jelas. ”Bagaimanapun juga proses hukum harus dilalui terlebih dulu,” tegasnya.

Reputasi Berdampak

Seperti diketahui, dugaan korupsi yang diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) memerintahkan penyidikan Bambang Widyanto yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Akuntansi dan Pusat Data Elektronik Bank Jateng. Serta Susanto Wedi, mantan kepala Biro Perencanaan. Meski dua direksi Bank Jateng tersandung kasus korupsi, namun menurut Santoso, sampai saat ini belum ada pengaruh terhadap kinerja bank milik Pemprov Jateng itu. ”Sementara kinerja Bank Jateng masih biasa, meskipun secara reputasi berdampak,” imbuhnya.

Dikatakan, sebetulnya masalah dugaan korupsi CBS ini pernah mencuat sekitar 2008 dan ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Namun pada saat itu masalah tidak diteruskan. ”Lalu kemarin masalah ini muncul lagi,” ujarnya.

Munculnya kasus ini diharapkan dapat membuat pelantikan direktur utama Bank Jateng segera dilakukan. OJK menyatakan, batas waktu pelantikan selama enam bulan hingga 27 Juni 2014.  ”Kami berharap direktur utama terpilih segera dilantik, menyusul ditetapkannya dua direksi sebagai tersangka. Gubernur ‘yang lebih dekat’ dengan calon direktur utama baru, lebih tahu. Pelantikan lebih cepat lebih bagus,” tuturnya.

Sementara itu Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan bila status dua direksi tersebut menjadi terdakwa, mereka baru diminta mengundurkan diri. Sampai saat ini kondisi Bank Jateng masih baik-baik saja. ”Soal pelantikan Supriyatno sebagai Direktur Utama Bank Jateng masih rahasia,” tandasnya.(J8-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/19/256036/Wewenang-Bambang-dan-Susanto-Wedi-Dibekukan

19 Maret 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Alokasi Timpang, Daerah Menjerit

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Maret 2014

Polemik “Kue” Dana Aspirasi (1)

Anggaran bantuan keuangan 2014 yang dikucurkan Pemprov Jateng, baru-baru ini memunculkan polemik bagi kabupaten/kota. Daerah berteriak terjadi ketimpangan penyaluran. Dana aspirasi untuk hibah dan bansos yang notabene disalurkan lewat anggota Dewan mendapat jatah paling besar, 88%. Di sisi lain dana untuk pemkab/kota cuma 12%. Ada apa ? Apakah karena sekarang tahun politik ?

MESKI erupsi Gunung Merapi sudah berlangsung empat tahun silam namun dampaknya bagi Kabupaten Magelang masih sangat besar. Berdasar catatan Pemkab Magelang perkiraan kerugian akibat banjir lahar untuk sektor perumahan Rp 9,98 miliar, infrastruktur Rp 388 miliar, ekonomi produktif Rp 295 miliar, sosial Rp 1,52 miliar, lintas sektor Rp 66 juta, transportasi Rp 34, 26 miliar, dan sumber daya air Rp 266,9 miliar.

Besarnya biaya rehabilitasi ini terang tak mampu dipenuhi APBD Kabupaten Magelang. Sayangnya, bantuan Pemprov Jawa Tengah kepada Pemkab Magelang sangat kecil. Dukungan anggaran yang dikucurkan tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Pemprov Jateng pada APBD 2014 mengalokasikan anggaran bantuan keuangan bidang sarana dan prasarana sebesar Rp 1.146 triliun. Tapi 88 persennya atau Rp 1.010 triliun merupakan dana aspirasi untuk hibah dan bansos. Sementara dana reguler untuk pemerintah kabupaten kota cuma 12 persen atau Rp 136,5 miliar. Angka Rp 136,5 miliar tersebut jelas tak berarti karena dibagi untuk 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Bupati Magelang Zaenal Arifin ketika di wawancarai Suara Merdeka, kemarin mengakui pihaknya mengalami kesulitan dalam menyiapkan dana rehabilitasi pascabencana. Hal ini karena komposisi anggaran (APBD) belum mendukung kebutuhan infrastruktur. Tak jauh berbeda, Pemkab Kudus juga mengalami kerugian akibat bencana sangat besar. Kerugian akibat serangkaian bencana alam mulai pertengahan Januari – Februari lalu diperkirakan mencapai Rp 500 miliar.

Mengingat dana Pemkab Kudus sangat terbatas, bantuan pendanaan dari Pemprov jelas dibutuhkan. Tapi apa daya, meski dari alokasi total dana bantuan keuangan Pemprov Jateng untuk Kudus sangat besar, yang benar-benar bisa dijalankan oleh Pemkab sangat sedikit. Pada APBD 2014, Pemkab Kudus direncanakan mendapat Rp 63,6 miliar untuk sarana prasarana, tapi hanya Rp 6,5 miliar yang bisa digunakan. Sedangkan Rp 57,1 miliar merupakan dana aspirasi dalam bentuk hibah dan bansos untuk kelompok masyarakat.

Tidak Memadai

Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menganggap bantuan dari Pemprov Jateng kepada daerah tidak memadai. Pasalnya, nilai bantuan tersebut terlampau sedikit dibandingkan kebutuhan anggaran yang telah disusun. ”Tahun ini kami hanya mendapat sekitar Rp 19 miliar untuk pembangunan jembatan dan pengadaan alat kesehatan (alkes). Kalau dihitung dari persentase kebutuhan, jelas dapatnya kecil,” ungkap wali kota.

Pria yang biasa disapa Rudy ini menganggap, donasi pembangunan tersebut tidak memadai. ”Lha wong dalam musyawarah rencana pembangunan provinsi (Musrenbangprov) kami mengajukan Rp 100 miliar lebih kok.” Ia mengaku, tidak memahami secara persis mengapa Kota Solo mendapat dana yang tidak sebanding dengan sejumlah daerah lainnya. ”Tahun ini saja menurun dibanding tahun lalu, di mana kami mendapat sekitar Rp 21 miliar.”

Rudy mengungkapkan jika dirinya sudah berkomunikasi dengan pemprov seputar persoalan tersebut. Rencana kerja operasional (RKO) pun sudah diserahkan sejak akhir Januari. Namun ia enggan berspekulasi. Di sisi lain, wali kota menilai jika distribusi bantuan yang tidak merata tersebut jauh dari asas keadilan. Lebih jauh Rudy berharap adanya perbaikan penentuan bantuan pemprov di masa mendatang.

Bupati Boyolali Seno Samodro malah terang-terangan menolak dana aspirasi. Meskipun wilayahnya termasuk daerah rawan bencana, namun Pemkab Boyolali tidak bergantung pada dana aspirasi Provinsi Jateng. Bupati berkilah,  dana tersebut syarat kepentingan politis. Untuk itu, pihaknya lebih mengutamakan pemakaian dana dari APBD Kabupaten. (Anton Sudibyo, MH Habib Saleh, Anton WH, Agustinus Ariawan, Joko Murdowo-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/19/256034/Alokasi-Timpang-Daerah-Menjerit-

19 Maret 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pilih Kampanye Ketimbang Sidang

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Maret 2014

  • Gedung Berlian Lengang

SEMARANG – Masa kampanye terbuka Pemilihan Umum Legislatif 2014 telah menyedot perhatian anggota DPRD Jateng. Para wakil rakyat itu pilih berkampanye, sehingga Gedung Berlian yang ada di Jalan Pahlawan itu selama dua hari sangat lengang. Sejak Senin (17/3) hingga Selasa (18/3), di dalam gedung minim aktivitas. Diperkirakan pun hari-hari selanjutnya praktis juga sepi. Pantauan Suara Merdeka, tidak satu pun anggota Dewan terlihat di ruang Komisi A, B, C, D, dan E  yang berada di lantai Itiga. Begitupun ruang-ruang fraksi di lantai empat dan lima tampak sepi. Hanya ada beberapa orang staf fraksi yang lagi santai. ”Maaf, Dewannya lagi kampanye. Fraksi sepi,” tutur salah seorang staf fraksi di lantai IV.

Seorang anggota Dewan yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, sejak hari pertama kampanye, Minggu (16/3), mayoritas wakil rakyat turun sudah turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Bukan hanya kampanye untuk dirinya sendiri, mereka juga disibukkan dengan agenda besar partai dalam menyambut ketua umum atau pengurus pusat yang kampanye di daerah. ”Ya praktis sampai akhir kampanye 5 April nanti tidak ada kegiatan kedewanan di semua komisi. Semuanya kan sibuk kampanye,” katanya.

Dari 98 anggota DPRD Jateng, sekitar 90 persen maju lagi sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014, baik di DPR, DPRD Jateng, dan  DPRD kabupaten/kota.

Atur Jadwal

Perkecualian hanya pada anggota panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jateng 2013 yang harus  kunjungan kerja ke luar provinsi. Hal ini karena pansus ditarget 30 hari untuk menyelesaikan LKPj. Sekretaris DPRD Jateng Prijo Budi Anggoro mengakui jika selama masa kampanye hingga pemungutan suara 9 April, tidak ada agenda rapat paripurna DPRD. ”Rapat paripurna diadakan setelah pelaksanaan Pemilu 9 April,” tandasnya.

Namun demikian, ia membantah jika tidak ada satu pun kegiatan di Dewan. Komisi A misalnya, telah mengagendakan pemantauan ke beberapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. ”Demikian pula dengan anggota pansus LKPj melakukan kunjungan studi banding,” jelasnya.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto menyatakan, setiap fraksi dan komisi di DPRD Jateng seharusnya bisa mengatur jadwal kampanye anggotanya. Dengan demikian, di masa kampanye tetap ada perwakilan anggota Dewan yang bertugas. ”Kalau sepi, bagaimana jika ada masyarakat mau mengadu? Pelayanan masyarakat seharusnya tidak terganggu kampanye,” tegasnya.(H68,J17-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/19/256038/Pilih-Kampanye-ketimbang-Sidang

19 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: