KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Honorer K2 Jepara Lapor ke Ombudsman

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

SEMARANG – Beberapa tenaga honorer K2 yang tergabung dalam Forum Pembela Keadilan Jepara (FPKJ) menga­du kepada Ombudsman Perwa­kilan Jawa Tengah.

Mereka mengungkap surat keputusan honorer palsu yang digunakan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013.

”Data dan surat keputusan tidak sesuai masa kerja. TMT (tahun masuk tugas) ditulis sebelum 2005. Padahal masuk setelah itu,” kata perwakilan FPKJ, M Fathurozak di kantor Ombusman Jalan Pahlawan Semarang, Senin (17/3).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai APBN dan APBD tidak diperbolehkan lagi. Karena itu surat palsu ramai-ramai dibuat, seolah-olah tenaga honorer tersebut be­kerja sebelum 2005. Surat palsu serupa diduga digunakan peserta CPNS – nonhonorer untuk meng­ikuti seleksi di jalur honorer.

Akibatnya, banyak tenaga honorer yang termasuk dalam kategori 2 (K2) tak lolos seleksi CPNS. Pantauan Ombudsman, hanya 30 persen dari 400.000 tenaga honorer yang diangkat sebagai CPNS. Kepala Perwa­kil­an Ombudsman Jawa Tengah Achmad Zaid menengarai ada praktik ”pembelian” surat kepu­tusan itu. Berdasarkan investigasi di Pati, harga satu surat Rp 80 juta hingga Rp 130 juta.

”Itu untuk guru. Di Pati bisa terkumbul Rp 60 miliar,” kata Zaid.

Surat keputusan honorer ditandatangani pejabat intansi terkait dan terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Penerbitan surat keputusan itu, menurut Zaid, bisa jadi merupakan kelalaian. Namun yang harus disorot adalah kesengajaan bersekongkol.

Fathurozak berharap agar hasil seleksi CPNS K2 yang terbukti menggunakan data palsu, dibatalkan.

”Kami berharap honorer yang memiliki masa kerja puluhan tahun diangkat menjadi CPNS,” katanya.

Dianulir

Zaid menambahkan, laporan pemalsuan dokumen tenaga honorer K2 bukan hanya dari Jepara, melainkan juga dari Kabupaten Tegal, Kudus, Salatiga, dan Cilacap.

”Kasus di Tegal dianggap selesai karena tenaga honorer yang lolos CPNS dengan me­malsukan dokumen sudah dianulir. Bahkan, kasus ini sudah sampai ke pihak berwajib,” tandasnya.

Pemalsuan dokumen ini dinilai dapat ditekan dengan persyaratan surat keterangan tanggung jawab mtlak (SKTM). Menurut dia, SKTM ditandatangani tenaga honorer bersangkutan serta pejabat berwenang dan dilengkapi stempel lembaga. Syarat ini tercantum dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Ho­norer yang Bekerja di Ling­kungan Instansi Pemerintah.

Dalam ketentuan itu, pengangkatan tenaga honorer harus dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang, misal pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kepala Bidang Pengem­bangan Pegawai Badan Kepe­gawaian Daerah (BKD) Jateng Juwandi mengatakan, pihaknya akan memverifikasi peserta yang lolos seleksi saat pemberkasan CPNS. Pemberkasan itu masih menunggu penetapan formasi.

”Yang lolos seleksi CPNS kemarin 15.701 itu hanya nama, tidak ada formasinya,” ungkap Juwandi. (J17,H89-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255943/Honorer-K2-Jepara-Lapor-ke-Ombudsman

18 Maret 2014 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Berkas Tuntas, Rina Masih Bebas

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

  • Korupsi Dana Kemenpera

SEMARANG –  Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Senin (17/3). Sebelumnya, Rina mangkir dari panggilan penyidik Kejati yang menjadwalkan pemeriksaan pada Jumat (14/3) pekan lalu. Pemeriksaan kemarin tak berlangsung lama.

Rina hanya mengurus administrasi berkas perkara, karena penyidikan atas kasus korupsi yang membelitnya sudah tuntas.

”Yang bersangkutan (Rina-Red) tinggal menyelesaikan administrasi. Berkas penyidikan selesai dan sudah kami serahkan kepada jaksa peneliti,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng Masyhudi.

Jika berkas dinyatakan lengkap, lanjut dia, akan disusul dengan penyerahan barang bukti dan tersangka. Lalu diserahkan kepada jaksa penuntut untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Penasihat hukum Rina, M Taufik menyatakan, kliennya hanya sekitar satu jam berada di gedung Kejati Jalan Pahlawan Semarang.

”Bu Rina hanya menandatangani berita acara pemeriksaan untuk kasus korupsi. Untuk TPPU (tindak pidana pencucian uang), tidak ada,” katanya.

Namun menurut Masyhudi, pihaknya telah merampungkan penyidikan dua kasus tersebut, yakni korupsi dana subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk Karanganyar, dan TPPU atas uang yang dikorupsi tersebut. Kendati seluruh berkas sudah tuntas, Kejati tak juga menahan Rina. ”Soal penahanan itu pendapat penyidik,” kata Masyhudi.

Intervensi Kasus

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pembe­rantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN)  Jateng Eko Haryanto menganggap langkah Kejati janggal.

”Dulu alasan tidak ditahan adalah teknis penyidikan. Sekarang penyidikan sudah selesai, masih dibiarkan bebas juga. Kami yakin ada kekuatan di atas Kejati yang mengintervensi kasus ini, sampai Kejati tidak berani menahan Rina,” ucap Eko.

Kemarin penyidik juga memanggil mantan suami Rina, Tony Iwan Haryono. Tony diperiksa untuk tersangka Sunardi, mantan General Manager PT Perum Perumnas Regional V Jawa Tengah. Tony telah dipidana lima tahun penjara. Adapun Sunardi ditahan sejak akhir Januari 2014.

Kejati juga telah menetapkan pejabat Kemenpera Manahan Sinaga sebagai tersangka. Sinaga adalah anggota tim verifikasi dalam program subsidi rumah Kemenpera untuk Karang­anyar tahun 2007.

Dalam kasus ini, Rina diduga merekomendasikan KSU Sejahtera sebagai lembaga keuangan mikro nonbank yang laik menyalurkan dana subsidi. Saat itu, Tony Iwan Haryono menjabat Ketua Dewan Pengawas KSU. Tahun 2007-2008, total bantuan yang dikucurkan Kemenpera melalui KSU RP 35 miliar.

Kenyataannya, tak semua dana bantuan tersalurkan kepada masyarakat sasaran. Jumlah yang tak tersalurkan Rp 18,4 miliar. Sebagian dana diduga mengalir ke Rina Center, lembaga yang dibentuk untuk pemenangan Rina Iriani dan wakilnya, Paryono, dalam Pilkada Karanganyar 2008. Selain itu, dana diduga mengalir ke tujuh partai politik. Rina juga diduga memakainya untuk kepentingan pribadi.

Dalam pidana korupsi, penyidik menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pidana pencucian uang, penyidik menjerat Rina dengan pasal berlapis, yakni Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (H89-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255944/Berkas-Tuntas-Rina-Masih-Bebas

18 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Dua Pejabat BJB Cabang Semarang Tersangka

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

  • Korupsi Kredit Fiktif Rp 24 Miliar

SEMARANG – Tak hanya di Bank Jateng, dugaan korupsi ber­modus mengakali prosedur kredit juga terjadi di Bank Jabar Ban­ten (BJB) Cabang Sema­rang. Dua pejabat bank itu berstatus tersangka sejak 10 Maret 2014.

”Sudah ada dua tersangka. Berinisial WH dan HM. Kami sudah panggil beberapa saksi, ini sedang tahap pemeriksaan,” kata Asisten Pidana Khusus Kejak­saan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah Masyhudi, Senin (17/3).

HM disidik dengan surat pe­rin­tah penyidikan nomor 11-Print/O.3/ Fd.1-03/2014, sedangkan WH dengan surat nomor 12-Print/O.3/ Fd.1-03/2014. Masy­hudi menolak membeber identitas tersangka dengan alasan teknis penyidikan.

”Tersangka belum diperiksa. Ka­mi akan periksa dulu nama-na­ma debitur dalam kasus ini. Diduga na­ma mereka dipinjam,” beber­nya.

Kredit Topengan

Dalam kasus itu, sekurang-kurangnya 33 perusahaan mendapat kredit dari BJB senilai total Rp 24 miliar. Namun prosedur pengajuan kredit diduga menyimpang. Nilai jaminan yang disodorkan tak sebanding dengan kenyataan. Nama-nama debitur diduga karyawan perusahaan-perusahaan tersebut.

Dugaan korupsi yang disidik Kejati ini bermula dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Semarang. Berda­sar­kan informasi dari OJK, kata Masyhudi, ada perusahaan besar yang memiliki perusahaan kecil sebagai plasma. Perusahaan-perusahaan plasma itulah yang mengajukan kredit memakai nama karyawannya.

Kejati belum mengetahui nilai kerugian yang diderita oleh bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu. ”Kami akan pastikan du­lu, nama-nama debitur ini nyata atau tidak. Namun yang jelas un­sur korupsinya sudah kuat. Itu kre­dit topengan (tidak sesuai kenyataan-Red),” tegas Masyhudi.

Menurutnya, debitur mengajukan kredit untuk pengembangan usaha. Namun kenyataannya dipakai untuk membayar utang. (H89-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255942/Dua-Pejabat-BJB-Cabang-Semarang-Tersangka

18 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: