KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Andi Tak Lindungi Choel

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

image

JAKARTA – Dalam eksepsi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/3), Andi Alifian Mallarangeng  me­nyebut adiknya, Choel Mallarangeng menerima sejumlah dana terkait proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Aliran yang diterima Choel itu berasal dari mantan Sesmenpora Wafid Muharam berjumlah 550 ribu dolar AS. Selain itu, da­na dari Herman Prananto, pemilik PT Global Daya Ma­nung­gal (perusahaan subkontraktor proyek Hambalang) Rp 2 miliar.

Andi menjelaskan aliran dana tersebut sudah dikembalikan Choel. Untuk uang Rp 2 miliar tidak diserahkan ke KPK karena langsung diberikan kepada Herman. ”Menurut Choel dan Herman, hubungan mereka berdua adalah hubungan antarpebisnis swasta dalam transaksi yang sepenuhnya bersifat pribadi,” ujarnya.

Andi mengakui pengembalian dana tersebut tidak menghapuskan pidana Choel karena telah terbukti menerima uang.

”Fakta adalah fakta dan kesalahan adalah kesalahan,” tegasnya.

Andi keberatan dikaitkan de­ngan dana itu. Dia mengeta­hui aliran dana itu setelah Choel mengaku kepa­danya dan istri­nya. ”Itu saya ketahui ketika saya menulis surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Bapak Presiden, begitu pen­cekalan terhadap diri saya diumumkan oleh KPK,” jelasnya.

Andi juga menyatakan tak pernah menyuruh Choel untuk bertemu Wafid Muharam dan Deddy Kusdinar untuk

membahas soal fee proyek Hambalang. Dengan demikian dia tidak tahu menahu tentang adanya pertemuan tersebut, apalagi menyetujuinya.

”Tidak sekalipun dia (Wafid-red) menyinggung maksud atau ren­cananya bertemu dengan Choel, dan saya juga tidak ber­bicara atau mengingatkan dia ten­tang pertemuan perkenalan tersebut. Saya tidak pernah mengutus Choel atau mendorongnya untuk mencari uang buat saya kepada siapa pun. Saya tidak mengetahui dan menyetujui pertemuan tersebut,” kata Andi.

Atas dasar fakta-fakta itu, Andi menegaskan dirinya adalah kakak kandung dari Choel. Ia tidak mengetahui dan tidak bertanggung jawab atas sejumlah aliran dana tersebut.

Andi membantah karena da­lam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), dia didakwa memperkaya diri sendiri melalui adiknya yakni Choel. Dan bersa­ma Wafid Muharam, Deddy Kus­dinar, Teuku Bagus Mokhamad Noor, Machfud Suroso, dianggap telah mengarahkan proses peng­anggaran proyek Hambalang.

Belum Menpora

Menurut Andi, dirinya mene­rima kunjungan pejabat kontraktor PT Adhi Karya seperti Teuku Bagus Mohammad Noor dan M Arief Taufiqurrahman menjelang akhir Oktober 2009, namun dalam pertemuan di rumah pribadi di kawasan Cilngkap Jakarta Timur tersebut, dirinya belum dilantik menjadi Menpora dan tidak mengetahui adanya proyek bernama Hambalang. Bagus, yang tidak pernah dikenal Andi menyampaikan keinginan PT Adhi Karya untuk berpartisipasi dalam proyek di Kemenpora.

Atas keinginan itu Andi mengaku menyambut baik hal tersebut. ”Dari pertemuan dan per­cakapan seperti itu jaksa men­jadikan asal-usul keterlibat­an saya dalam rekayasa proyek Hambalang. Padahal saya be­lum menjabat, dan bukan lampu hijau saya. Tapi dalam surat dakwaan pertemuan tersebut dinyatakan termasuk dalam rangkaian perbuatan bersama yang pada ujungnya merugikan negara,” ujar Andi.

Dia memohon keadilan, me­ngapa dirinaya harus ikut me­nanggung beban dari se­buah per­temuan yang tidak pernah saya rencanakan, de­ngan interpretasi mereka sen­diri terhadap hasil pertemuan tersebut yang sa­ma sekali berada di luar kontrolnya.

Kader Partai Demokrat ini keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebutkan kesalahan Choel adalah kesalahannya juga. ”Yang dilakukan oleh jaksa KPK bukanlah pengajuan fakta yang cermat, tetapi sekadar pengandaian,” ucapnya. (F4,viva-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255964/Andi-Tak-Lindungi-Choel

17 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Menteri Kelautan Disemprit Bawaslu

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

image

SEMARANG – Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo diduga melakukan kampanye ilegal. Dia menjadi juru kampanye (jurkam) di sela-sela kegiatan kunjungan kerja.Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Teguh Purnomo mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Demak.

”Jadi Pak Menteri kan kunjungan kerja, tapi kok jadi jurkam juga. Ini yang kami selidiki,” katanya, Senin (17/3).

Penyelidikan difokuskan apakah ada pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye Sharif Cicip Sutardjo. Sebab jika benar perja­lanan ke Demak adalah kun­jung­an kerja, maka lazimnya menggunakan anggaran kementerian.

Rapat Umum

Anggota Panwaslu Demak Ulinnuha menjelaskan, Sharif diketahui menjadi salah seorang juru kampanye dalam rapat umum di Stadion Pancasila Demak pada Minggu (16/3) sekira pukul 10.00. Usai orasi di sana, Sharif berkunjung ke sentra pengasapan ikan di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Demak untuk memberikan bantuan. ”Kunjungan sekitar pukul 11.00 didampingi beberapa pejabat Pemkab Demak,” katanya.

Dari Wonosari, Sharif menuju Kota Semarang untuk mengikuti kampanye rapat umum di Lapangan Pancasila Simpang­lima. Pantauan Suara Merdeka, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu turut berorasi bersama Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Akbar Tandjung.

Menurut Ulinnuha, selain dugaan penggunaan fasilitas negara, pihaknya juga menyurati KPU Demak terkait dugaan pelanggaran administratif. ”Se­bab yang bersangkutan tidak tercatat sebagai jurkam tapi kok ikut kampanye,” katanya.

Dikonfirmasi terkait hal ini Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengaku belum mengetahui. ”Saya cek dulu ya, saya malah belum dengar,” ucapnya dihubungi kemarin.

Teguh menambahkan, dalam kampanye hari pertama pihaknya juga mendapat banyak laporan soal pelibatan anak-anak, dan pelanggaran lalu lintas. Pelang­garan itu merata di semua parpol yang turun di hari Minggu lalu.

Meski pelibatan anak-anak tidak diatur dalam Undang-undang Pemilu maupun Per­aturan KPU, namun Undang-undang Perlindungan Anak jelas melarang. ”Anak-anak dilarang dilibatkan dalam kegiatan politik praktis. Selain itu juga rawan dan bahaya juga,” katanya.

Bawaslu akan menyurati KPU Jateng terkait pelanggaran tersebut untuk diteruskan berupa teguran kepada parpol. Teguh juga meminta kepolisian untuk menindak peserta kampanye yang melanggar lalu lintas atau mengganggu pengguna jalan lain. ”Peserta kampanye bermotor yang tidak pakai helm dan meresahkan masyarakat harus ditindak tegas,” katanya.

Segera Lapor

Terpisah Bawaslu akan menegur partai politik yang dalam kampanye terbuka melibatkan anak-anak. Secepatnya akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

”Kami pastikan hari ini keluar teguran terhadap partai yang libatkan anak-anak,” kata ang­gota Bawaslu, Daniel Zuchron di Gedung KPU, Jakarta.

Daniel mengatakan kampanye bukan hanya untuk membuat ke­ramaian tetapi untuk memberi man­faat kepada massa yang ha­dir. Namun kecenderungan terjadi, dia melihat partai belum siap me­­mobilisir massa pemilih se­hingga tetap melibatkan anak-anak.”Saya minta teman-teman di provinsi melaporkan secepatnya terkait kejadian di lapangan. Kalau di Jakarta kami monitoring. Kita butuh laporan dari provinsi,” ujarnya. (H68,J17,viva-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255965/Menteri-Kelautan-Disemprit-Bawaslu

17 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, DEMAK | Tinggalkan komentar

KPK-KY Minta Dikembalikan, Gayus Menolak

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

  • Suvenir iPod Pernikahan Putri Sekretaris MA

JAKARTA – Resepsi pernikahan putri Sekretaris Mah­kamah Agung (MA) Nurhadi, Rizki Aulia Rahmi di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3) malam, menjadi sorotan banyak pihak.

Sebab, masing-masing un­dangan diberi suvenir iPod Shuffle.

Tak hanya itu, masing-ma­sing undangan diberi kartu elektronik sebagai pass card untuk memasuki ballroom tempat respesi pernikahan Rizki Aulia Rahmi dan Rizki Wibo­wo digelar.  Pemutar musik besutan Apple itu hanya di­bagikan kepada tamu yang memegang e-card khusus itu.

Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korup­si (KPK) mengimbau kepada setiap pejabat negara untuk mengembalikan bingkisan iPod Shuffle 2 GB tersebut.

”Setiap penerimaan hadiah dalam bentuk apa pun khusus bagi penyelenggara negara (pegawai negeri), sesuai de­ngan ketentuan UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 dan meng­acu pada UU No 30/2002, memang harus dilaporkan ke KPK,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Senin (17/3).

Hal senada diungkapkan Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Shaleh. Dia  meminta seluruh hakim MA untuk mengembalikan iPod tersebut kepada  Nurhadi. Tetapi, jika tidak ingin dikembalikan ke Nurhadi, maka harus diserahkan ke Komisi Pembe­rantasan Korupsi.

Terpisah, Hakim Agung Gayus Lumbuun menolak pe­ngembalian suvenir tersebut. Sebab, biaya perkawinan tersebut ditanggung bersama keluarga Nurhadi dan mempelai pria.

”Saya mengimbau anggota-anggota Ikatan Hakim Indo­nesia (Ikahi) cabang MA untuk tidak perlu mengembalikan suvenir iPod dari Sekretaris MA. Hal itu untuk menjaga soliditas di kalangan keluarga besar MA. Hal ini selain dilihat dari sisi etis juga karena tidak melanggar aturan,” kata Gayus.

Tolak Kembalikan

Gayus membenarkan iPod Shuffle 2 GB itu di pasaran seharga Rp 700 ribuan. Namun, karena dibeli dalam jumlah banyak sehingga mendapat diskon menjadi Rp 500 ribu per unit.

Harga ini sesuai dengan batas minimal aturan yang berlaku. Atas fakta tersebut, Gayus tegas menolak pengembalian iPod tersebut.

”Beliau (Nurhadi) memberikan keterangan kepada saya bahwa pembelian iPod tersebut dibeli oleh menantunya hampir setahun yang lalu dibuktikan dengan kuitansi,” ujar Gayus. (dtc,viva-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255956/KPK-KY-Minta-Dikembalikan-Gayus-Menolak

17 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Pengadaan Alquran: Jauhari Dituntut 13 Tahun Penjara

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

JAKARTA – Mantan Direktur Urusan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag, Ahmad Jauhari dituntut 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Jaksa menilai Jauhari terbukti memperkaya diri sebesar Rp 100 juta dan 15 ribu dolar AS berasal dari proyek pengadaan Alquran pada 2011 dan 2012. Selain itu, Jauhari juga dituntut mengembalikan uang pengganti Rp 100 juta dan 15 ribu dolar AS. Hal itu dikemukakan jaksa Titik Utami saat membacakan tuntutan terhadap Jauhari di Pengadilan Tipikor, kemarin.

Atas tuntutan tersebut, Jauhari seusai sidang menyatakan apa yang dituntutkan kepada dirinya tidak masuk akal. ”Saya rasa tidak masuk akal. Tapi itu nggak ada masalah. Saya akan menyiapkan berbagai keluhan dalam pledoi nanti,” kata Jauhari.

Jauhari selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menetapkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang lelang proyek pengadaan Alquran tahun ang­garan 2011. Pada proyek tersebut Ditjen Bimas Islam mendapatkan anggaran Rp 22,875 miliar. Jauhari dalam tuntutannya juga dinilai telah memperkaya orang lain dan korporasi, selain memperkaya dirinya sendiri.

Selesai itu, Jauhari disebutkan juga menerima uang Rp 100 juta dan 15 ribu dolar AS dari Abdul Kadir Alaydrus yang juga konsultan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia. Dalam proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2012, Ditjen Bimas Islam mendapat anggaran Rp 59,3 miliar. Jauhari sebagai PPK menetapkan PT Sinergi Pustaka Indonesia dalam proyek ini.  (F4-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255954/Jauhari-Dituntut-13-Tahun-Penjara

17 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Caleg PKB Diduga Kampanye di Sekolah

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

DEMAK – Untuk kedua kalinya, Panwaslu Demak mendapati caleg yang diduga berkampanye di lembaga pendidikan. Kali ini, Nur Sa’adah, caleg DPRD Jateng dari PKB diindikasikan melakukan kampanye di halaman SMP-SMA Nawa Kartika, Desa Tlogodowo, Kecamataan Wonosalam, Minggu kemarin.

’’Caleg tersebut menggelar kampanye nonrapat umum yang dikemas dalam kegiatan pengajian muslimat NU,’’ kata Ketua Panwaslu Demak, Khoirul Saleh, Senin (17/3).

Meski kampanye nonrapat umum boleh dilaksanakan bersamaan dengan jadwal kampanye rapat umum, namun aturannya sudah jelas. Bahwa lembaga pendidikan, kantor pemerintahan dan rumah ibadah adalah tempat-tempat yang dilarang untuk dilaksanakannya kampanye.

Caleg yang akrab disapa Ida itu, dalam sambutannya, mengajak dan mengarahkan peserta pengajian untuk memilih dirinya dan caleg DPR dari PKB bernama Fathan. Indikasi kampanye dikuatkan dengan bukti selebaran spesimen (contoh) surat suara dan kalender yang dibagikan saat pengajian.

Sehubungan hal itu, hari ini (18/3), pihaknya akan mengundang caleg bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.  Terpisah, Nur Sa’adah membantah dirinya melakukan kampanye nonrapat umum di sekolah. Ida mengatakan bahwa tidak melakukan pengajian di ruang sekolah tetapi di rumah Hj Rubiyati. Dirinya hadir menjadi penceramah karena diundang pengajian oleh pengurus Anak Cabang Muslimat NU, Kecamatan Wonosalam. (J9-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255895/Caleg-PKB-Diduga-Kampanye-di-Sekolah

17 Maret 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Kampanye Pak Menteri Dibalut Kunker

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

  • Rapat Umum Partai Golkar

DEMAK – Kampanye rapat umum hari pertama Partai Golkar, Minggu kemarin, mendapat sorotan tajam. Selain didatangi Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, kampanye terbuka tersebut juga diwarnai sejumlah pelanggaran administrasi.

’’Dari surat pemberitahuan kampanye, DPD Partai Golkar mencantumkan menteri tersebut sebagai juru kampanye nasional bersama Siswono Yudo Husodo dan Akbar Tandjung. Tapi kenapa pada hari yang sama, menteri ini melakukan kunjungan kerja di Desa Wonosari Kecamatan Bonang,’’ ujar Ketua Panwaslu Demak, Khoirul Saleh, saat ditemui, Senin (17/3).

Sesuai PP No 14/2009 tentang tata cara pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilu, mereka diharuskan mengambil cuti.  Meski hari libur adalah hari bebas untuk melaksanakan kampanye di luar ketentuan cuti, tapi yang menjadi pertanyaan besar menteri tersebut selain sebagai jurkam juga menjalankan kunjungan kerja pada hari dan kota yang sama.

Fasilitas Negara

Jika menteri tersebut melakukan kunjungan kerja, hemat dia, maka tentu mendapatkan akomodasi dan menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya. Karena itu, pihaknya mensinyalir bahwa ada penggunaan fasilitas negara saat Sharif hadir sebagai jurkam partai berlambang pohon beringin itu.

Dari informasi yang dihimpun, Sharif mengendarai helikopter dan mendarat di Alun-alun Demak. Sekitar pukul 10.30, Sharif menuju Stadion Pancasila sebagai juru kampanye. Se­lang dua jam, dia bertolak menuju sentra pengasapan ikan di Desa Wonosari.

’’Masih mengenakan baju yang sama, Pak Menteri ini hanya berganti jas. Kami masih menelusuri adanya penggunaan fasilitas negara saat yang bersangkutan hadir sebagai juru kampanye,’’ imbuhnya.

Menyikapi hal itu, pihaknya akan mengirimkan rekomendasi kepada KPU Demak bahwa Partai Golkar melakukan pelanggaran administratif pada kampanye rapat umum perdananya tersebut. (J9-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255896/Kampanye-Pak-Menteri-Dibalut-Kunker

17 Maret 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

1.964 Kasus Korupsi Sampai ke Penuntutan

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

SEMARANG –  Jumlah kasus korupsi di Indonesia yang tertangani penegak hukum hingga ke tahap penuntutan terus meningkat. Upaya menyeret pelaku korupsi ke meja hijau pun tak hentinya dilakukan kejaksaan.

Wakil Jaksa Agung, Andhi D Nirwanto mengungkap, pada tahun 2013 fakta sebanyak 1.964 kasus korupsi sampai ke tahap penuntutan.  Jumlah itu lebih tinggi dibanding tahun 2012, yang hanya 1.501 kasus.

Menurutnya, tanpa dukungan semua pihak korupsi mustahil diberantas hingga ke akarnya.  ”Masih banyak kasus korupsi yang kami tangani baik di tingkat daerah dan pusat. Tahun ini  jumlahnya bisa jadi masih  tinggi,” tutur dia dalam seminar hukum pemberantasan korupsi di Fakultas Hukum Unissula Sabtu (15/3).

Hadir, Penasehat KPK Suwarsono, Dekan FH Unissula Jawade Hafidz, dan Pakar Hukum Pidana UII Yogyakarta, Mudzakir.  Alumnus Untag Semarang itu menambahkan korupsi muncul secara masif. Pelaku tanpa malu, mencuri uang negara bila mendapati kesempatan. Andhi sekaligus  sepakat kejahatan semacam itu harus di lawan sampai kapan pun. Penanganannya harus khusus, karena berhadapan pelaku kerah putih bahkan berbentuk korporasi.

”Butuh sinergitas memberantas korupsi sampai ke akarnya. Sinergitas itu, berupa gabungan antara nilai penegakan hukum, masyarakat, dan negara,” ujarnya.

Kejahatan korupsi kian dahsyat diikuti tindak pidana pencucian uang (TPPU). TPPU memungkinkan pelaku melarikan uang dalam bentuk aset pribadi atau mengatasnamakan pihak lain. Namun, Wakil Jaksa Agung tidak pesimistis dalam upaya pemberantasan korupsi.

Membuat Model

Pihaknya bahkan membuat model pemberantasan korupsi untuk membuat pelaku dihukum setingi-tingginya. Model itu, berupa penanganan korupsi dan TPPU secara ber­samaan.  Kemudian juga,  pembalikan be­ban pembuktian. Atau, bisa model pertanggungjawaban pidana perorangan dan korporasi.

Model terakhir ini bahkan bisa membuat kejaksaan meminta suatu perusahaan atau lembaga dibubarkan bila terbukti terlibat korupsi. Model pemberantasan korupsi ini memungkinkan salah satu pelaku korupsi uang pajak, Gayus Tambunan, diganjar hukuman  28 tahun.

Sementara itu, Suwarsono mengaku mengkhawatirkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum sesuai harapan. Ini dikarenakan terus muncul upaya pelemahan  fungsi KPK dan upaya menikam lembaga itu dari belakang. Kalau sampai ini terjadi pemberantasan korupsi semakin sulit dilakukan. (H41,G4-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255913/1.964-Kasus-Korupsi-Sampai-ke-Penuntutan

17 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pembentukan Tim Perjelas Status K2

SUARA MERDEKA – Senin, 17 Maret 2014

  • Investigasi Terkait Data Pegawai

KUDUS – Semakin banyak pihak yang membentuk tim investigasi dan klarifikasi terkait hononer kategori dua (K2) dinilai sebagai langkah maju.
Upaya tersebut, diharapkan dapat mempercepat kejelasan dan pembuktian terkait dugaan penyelewengan data pegawai golongan itu.
Sekretaris Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB), Slamet Machmudi mengatakan pihaknya siap memasok data kepada tim.
‘’Agar persoalan lebih cepat terungkap dan diperoleh solusi soal K2,’’ katanya.

Disinggung soal pembentukan tim klarifikasi Pemkab (Suara Merdeka 15/3), dia menyatakan tidak ada persoalan. Hanya saja, dia mengingatkan agar langkah seperti itu tidak digunakan untuk menutupi persoalan yang selama ini diklaim KMKB banyak terjadi. Dia memberi sinyal kepada pihak-pihak yang menutup-nutupi data, akan dilaporkan sesuai mekanisme perundangan yang berlaku. Hingga kemarin, pihaknya masih terus mengumpulkan data-data mengenai K2.

Diangkat

Sementara itu, saat mengunjungi Kota Keretek, Sabtu (15/3) lalu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jateng, Achmad Zaid menegaskan, segera membentuk tim investigasi kasus tenaga honorer kategori dua di Kabupaten Kudus yang diduga cacat administrasi. Tim investigasi bertugas mengungkap kasus serupa di daerah lain, karena persoalan tenaga honorer kategori dua tidak hanya dialami Kudus, melainkan beberapa daerah juga mengalami kasus serupa adanya dugaan cacat administrasi.

Beberapa waktu lalu, beberapa pejabat dari Pemkab Kudus, seperti dari Bappeda, BKD, Inspektorat serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kudus mendatangi kantor Ombudsman Jateng untuk klarifikasi. Mereka menyampaikan bahwa untuk 100 tenaga honorer yang memiliki surat keputusan dengan tanggal yang sama, merupakan SK yang diperoleh dari komite sekolah.  (H8-45,48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/17/255783/Pembentukan-Tim-Perjelas-Status-K2

17 Maret 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Penggunaan Dana Diklat Dipertanyakan

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

KUDUS Transparansi penggunaan dana Diklak Sepak Bola Putera Kudus (DSPK) tahun 2010 – 2011 dipertanyakan dua mantan pelatih. Pasalnya, banyak laporan yang dianggap janggal dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Temuan tersebut akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus bahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, di Semarang.

Dua mantan pelatih DSPK, Muhammad Amin dan Rizal, kepada sejumlah awak media mengemukakan hal yang janggal adalah soal pengeluaran dana untuk gaji, pemberian hadiah serta penyediaan susu dan kacang hijau untuk pemain.

‘’Laporan pertanggung jawaban (LPJ) tidak sesuai dengan kenyataan yang kami rasakan,’’ paparnya.

Amin mengatakan, dalam LPJ gaji yang diterima ditulis Rp 750 ribu tetapi kenyataan hanya menerima Rp 300 ribu. Sedangkan un­tuk Rizal, di LPJ tertulis Rp 500 ri­bu tetapi yang diterima Rp 300 ribu.

‘’Beberapa gaji pelatih lain diduga juga tidak sama antara nominal yang tercatat di LPJ dengan yang diterima. Masalah pemberian susu lain lagi,’’ paparnya.

Dia menambahkan, pemberian gizi tambahan seperti kacang hijau dan susu diberikan saat atlet akan dipersiapkan mengikuti kompetisi.

Hanya saja, di dalam LPJ disebutkan pemberian asupan gizi tersebut diberikan sepanjang tahun.‘’Untuk sekali pemberian susu dan kacang hijau nominalnya Rp 70 ribu – Rp 120 ribu,’’ tandasnya.

Hal lain yang dipertanyakan juga soal bonus kejuaraan. Saat menjuarai HW Cup di Pekalongan pada 2011, DSPK memperoleh hadiah uang sebesar Rp 15 juta. Namun, di LPJ disebutkan pengelola justru disebut mengeluarkan dana sebesar itu.

‘’Itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya,’’ jelasnya.

Cek

Ketua KONI Kabupaten Kudus yang juga Ketua DSPK, Muham­mad Ridwan ketika dikonfirmasi membantah semua tudingan tersebut. Dia justru meminta semua pihak terkait dapat mengecek kondisi yang sebenarnya di lapangan. Sebab, LPJ 2011 dianggap sudah diterima semua pihak dan tidak dipersoalkan lagi. ‘’Persoalannya, mengapa hal itu diributkan saat akan ada pemilihan ketua KONI,’’ imbuhnya.

Dia mempertanyakan, motivasi dua mantan pelatih DSPK, Muhammad Amin dan Rizal yang mempersoalkan LPJ DSPK itu. Menurutnya, mereka hanya tidak senang karena tidak menjadi pelatih lagi di DSPK.  (H8-45,48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255887/Penggunaan-Dana-Diklat-Dipertanyakan

17 Maret 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

“Dipaksakan” Terima Bansos

SUARA MERDEKA – Senin, 17 Maret 2014

  • Dobel Nama 50 Persen

PURWOKERTO – Realisasi program Kartu Banyumas Pintar (KBP) terkesan dipaksakan selesai sebelum Pileg 2014. Sesuai rencana Pemkab akan meluncurkan bersamaan peringatan setahun pemerintahan pasangan Husein-Budhi. Sekretaris Komisi D DPRD, Yoga Sugama, mengatakan fakta yang terjadi belum mendukung mengingat tim eksekutif masih mengalami berbagai kendala seperti muncul nama calon penerima dobel antara yang diusulkan program beasiswa siswa miskin (BSM) yang didanai APBN dan bantuan siswa dari keluarga tidak mampu yang didanai dari APBD untuk program KBP.

Dia menilai, rencana realisasi KBP merupakan program positif karena semangat dan tujuannya untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu tetap bisa bersekolah (tidak putus sekolah). ”Kita ingatkan pelaksanaannya jangan sampai nabrak aturan dan terkesan dipaksakan hanya untuk mengejar target politik,” Kata wakil rakyat dari Gerindra itu, kemarin.

Ketua Fraksi Gerindra Nurani Rakyat tersebut mengatakan, pihaknya mencium ada indikasi dari eksekutif terutama dari Dinas Pendidikan dan DPPKAD berupaya memaksakan usulan calon penerima yang belum masuk di KUA-PPAS APBD Induk 2014 tetap dimasukkan dengan cara mengotak-atik data.

Melanggar Hukum

”Kalau dipaksakan berpotensi melanggar hukum dan menyalahi prosedur penganggaran,” katanya mengingatkan.

Bansos Dinas Pendidikan yang masuk KUA-PPAS dari APBD 2014 sebesar Rp 1.536.410.000. Calon siswa penerima datanya harus sudah by name by address. Rencananya satu siswa akan mendapat antara Rp 360.000 dan Rp 550.000 per tahun. Saat ini sebagian calon penerima sudah diminta membuat rekening di salah satu bank pemerintah.

Data yang dirangkum dari berbagai sumber menyebutkan, jumlah calon penerima beasiswa dari jenjang SD yang namanya sudah masuk di KUA-PPAS sebanyak 603 anak. Untuk SMP sebanyak 356 anak. Pemkab menarget sebanyak 1.166 siswa SD dan 763 siswa SMP, sehingga ada selisih data untuk SD sebanyak 563 anak dan SMP 407 anak. Selisih data itu belakangan di antaranya diketahui terjadi dobel nama antara calon penerima dari kuota bantuan APBN maupun dari APBD. (G22,H48-17,48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/17/255775/Dipaksakan-Terima-Bansos

17 Maret 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: