KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Senin, Rina Dijadwalkan Kembali Diperiksa

TRIBUN JATENG.COM – Minggu, 16 Maret 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani, dijadwalkan kembali diperiksa oleh tim penyidik Kejati Jateng, Senin (17/3/2014) hari ini. Pemeriksaan kali kelima tersebut, sejatinya dijadwalkan Jumat (14/3/2014) kemarin.

Namun, karena alasan sakit, Rina tidak menghadiri jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan penyidik. “Ibu mengalami kelelahan setelah ada kegiatan di Jakarta,” kata kuasa hukum Rina, M. Taufik, akhir pekan kemarin.

Disampaikan dia, pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan perihal ketidakhadiran Rina pada Jumat lalu. Dalam surat yang dilengkap keterangan dokter tersebut, Rina bersedia diperiksa pada Senin, hari ini.

“Jadi perlu diingat, kami sendiri yang mengajukan jadwal Senin ini, tanpa harus menunggu panggilan ulang dari penyidik, karena ibu menghormati proses hukum yang berlaku,” ujar dia.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mendesak agar usai pemeriksaan Rina segera ditahan. Menurutnya, tidak segera ditahannya Rina merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi.

“Saya melihat ada kedekatan Rina dengan mantan Kejagung, yang mana dia masih mempunyai pengaruh kuat di lingkungan gedung bundar,” ujar Eko.

Lantaran menilai Kejati tidak serius dalam penahanan Rina, Eko beserta aktivis anti korupsi lainnya, pada Jumat kemarin, memberi hadiah gombal untuk Kejati. “Ini sebagai sindiran atas kinerja Kejati yang tidak serius dalam upaya menahan Rina,” ucap pria berkepala plontos ini.

Sementara, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Masyhudi, mengatakan penahanan Rina merupakan kewenangan dari penyidik. Menurutnya, penyidik tentu mempertimbangkan alasan objektif dan subjektif, untuk menahan atau tidak menahan Rina.

“Penahanan kan bukan satu-satunya jalan dalam proses penyidikan,” ucapnya. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/03/16/senin-rina-dijadwalkan-kembali-diperiksa

16 Maret 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Kejati Didesak Tahan Rina Iriani

KORAN SINDO – Minggu, 16 Maret 2014

SEMARANG– Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Kejaksaan Tinggi Jateng segera menjemput paksa dan menahan tersangka kasus proyek GLA Karanganyar Rina Iriani.

Boyamin menilai sikap Rina Iriani yang tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jateng untuk diperiksa dengan alasan sakit menghambat proses hukum yang dijalaninya. “Ya, Kejaksaan harus jemput paksa terus ditahan karena saya yakin Rina pura-pura sakit,” ujarnya kemarin. Sikap kepura-puraan itu dinilai tidak koperatif dan menghalangi proses hukum sehingga memiliki alasan hukum yang kuat untuk dilakukan penahanan.

Dihubungi terpisah, Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto menyayangkan sikap Kejaksaan Tinggi Jateng yang belum mau menahan Rina Iriani. Padahal yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek GLA Karanganyar. Rina juga dijadikan tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Kejati Jateng sepertinya tidak mau menuntaskan kasus Rina, dan itu berarti mereka tidak mendukung pemberantasan korupsi,” tandasnya.

Eko berniat mempraperadilankan Kejaksaan Tinggi Jateng jika terus saja menebar janji palsu untuk menahan Rina. Pihaknya mengancam akan melakukan aksi jika pada tahap kedua nanti Rina tidak ditahan, “Kalau nanti tahap kedua dan tidak ditahan, kita akan lakukan aksi demo secara besar-besaran,” katanya.

Tersangka Rina Iriani sudah empat kali menjalani pemeriksaan. Pada Jumat (14/3), Rina dijadwalkan kembali diperiksa untuk kelima kalinya. Namun, mantan Bupati Karanganyar dua periode ini tidak hadir, dengan alasan sakit. Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng Masyhudi, tidak mempersoalkan penahanan terhadap Rina Iriani. Dia berlandaskan alasan objektivitas dan subjektivitas perkara yang ditanganinya saat ini. “Penahan atas tersangka Rina Iriani bukan satu-satunya jalan penyidikan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Rina Iriani menghadapi persoalan hukum kasus korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) tahun 2007. Dana Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) senilai Rp35 miliar itu sedianya untuk membangun perumahan rakyat. Rina diduga telah merekomendasikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera sebagai lembaga keuangan mikro nonbank guna menyalurkan subsidi Kemenpera.

Mantan suami Rina Iriani, Tony Iwan Haryono, ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas KSU. Tahun 2007- 2008, total bantuan yang dikucurkan Kemenpera melalui KSU mencapai Rp35 miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan rumah sederhana di Griya Lawu Asri, Dukuh Jeruk Sawit, Gondangrejo, Karanganyar.

Selain itu, untuk rehabilitasi rumah sederhana yang tersebar di berbagai wilayah di Karanganyar. Sasarannya masyarakat berpenghasilan rendah. Kenyataannya, tak semua dana bantuan itu tersalur ke masyarakat sasaran. Jumlah yang tak tersalurkan mencapai Rp18,4 miliar.

Sebagian dana diduga mengalir ke Rina Center, organisasi yang dibentuk untuk pemenangan Rina Iriani dan wakilnya Paryono dalam Pilkada Karanganyar 2008. Kini Rina dijerat dengan berlapis. Penyidik menerapkan Pasal 3, 4, dan 5 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). yos naiobe

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/375295

16 Maret 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

KPU Coret Sudir Santoso dari Calon Anggota DPD

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 16 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia membatalkan keikutsertaan 35 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan partai politik di 25 kabupaten/kota sebagai peserta Pemilu Tahun 2014. Dari daftar calon yang dibatalkan, ada satu satu calon anggota DPD asal Jateng, yakni nomor urut 26 Sudir Santoso.

Pembatalan itu merupakan sanksi karena para peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai batas yang ditentukan. Keputusan pembatalan Sudir termuat dalam SK nomor 269/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam surat yang ditandatangani  Ketua KPU RI Husni Kamil Manik itu, Sudir dinilai melanggar Pasal 134 Undang-Undang 8/2012 tentang Pemilu Legislatif.

Pasal itu menerangkan, bahwa peserta Pemilu wajib melaporkan dana kampanye dan rekening khusus selambatnya 14 hari sebelum hari pertama kampanye rapat umum.

Berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor 69/KPU/II/2014, batas akhir penyampaian laporan awal dana kampanye adalah 2 Maret pukul 18.00 WIB. Pelanggaran terhadap aturan itu, sesuai Pasal 138 ayat 2 UU Nomor 8 /2012, peserta akan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, pihaknya sudah mengetahui keputusan tersebut dari KPU RI. KPU Jateng masih menunggu salinan SK tersebut untuk dikirimkan kepada Sudir Santoso.

“Pak Sudir masih bisa melakukan upaya gugatan ke Bawaslu maksimal tiga hari setelah salinan SK diterima,” katanya, Minggu (16/5).

Menurut Joko, surat suara DPD kini sudah terkirim ke seluruh kabupaten kota.

Jika pada akhirnya Sudir tetap dibatalkan kepesertaannya, pihaknya tidak akan melakukan penarikan surat suara. Melainkan cukup dengan mengumumkan ke Tempat Pemungutan Suara bahwa nomor urut 26 sudah bukan peserta pemilu. “Jadi kalau ada yang mencoblos tidak akan dihitung,” katanya.

( Anton Sudibyo / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/16/194817/KPU-Coret-Sudir-Santoso-dari-Calon-Anggota-DPD

16 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Uang Pengembalian Idham Tidak Boleh Digunakan

SUARA MERDEKA.com – Minggum 16 Maret 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Pengembalian uang oleh tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba tahun anggaran 2010-2011, Idham Samawi tidak akan menghentikan proses hukum. Penyidikan perkara ini dipastikan terus berlanjut.

“Tidak ada pengaruhnya, kasus tetap berjalan. Pengembalian itu jadi faktor pertimbangan yang meringankan saja,” tegas Kepala Kejati DIY Suyadi, Minggu (16/3).

Idham yang merupakan Ketua Umum Persiba diketahui telah mengembalikan uang sebesar Rp 11,6 miliar ke kas daerah. Jumlah itu merupakan sebagian dari dana hibah yang diterima klub Persiba. Sebelumnya juga sudah ada pengembalian dari beberapa pengurus klub senilai Rp 741 juta.

Adapun total nominal hibah yang diterima Persiba saat itu adalah Rp 12,5 miliar. Terkait hal itu, Suyadi mengingatkan bahwa uang yang telah disetorkan oleh Idham tidak boleh digunakan untuk kegiatan apa pun. Alasannya karena status uang itu belum jelas.

“Sampai sekarang kan kasus belum ada putusan hukum tetap. Kalau divonis bersalah oleh hakim, uang itu masuk ke kas negara tapi seandainya bebas maka dikembalikan kepada yang bersangkutan,” tandasnya.

Peringatan agar tidak menggunakan uang itu sudah disampaikan oleh kejaksaan kepada bank terkait. Beberapa hari lalu, penyidik telah memanggil internal BPD DIY Cabang Bantul. Pihak bank membenarkan adanya pengembalian tersebut.

Selain bank, tim kejaksaan juga telah memintai keterangan Idham. Menurut Suyadi, tersangka mengakui pengembalian itu terkait proses penyidikan hukum yang tengah dijalaninya.

Berdasar pengakuan Idham, uang itu dia pinjam dari pengacaranya, Agustinus Hutajulu. Saat pemeriksaan, mantan Bupati Bantul itu juga menunjukkan surat bukti utang-piutang yang menyebutkan masa perjanjian selama satu tahun.

Kajati menambahkan, pihaknya menghargai itikad tersangka untuk menyetorkan kembali uang yang ditengarai bermasalah itu ke kas daerah. Tapi jika pengembalian dalam rangka proses penyidikan, seharusnya disampaikan kepada penyidik karena akan menjadi dasar tahapan hukum berikutnya.

“Kalau tersangka ada itikad mengembalikan ya silakan. Tapi pemeriksaan tetap lanjut,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan, pengacara Agustinus Hutajulu enggan memberikan jawaban secara tegas mengenai asal-usul uang pengembalian kliennya itu. Dia hanya mengatakan materi itu sudah disampaikan kepada penyidik.

( Amelia Hapsari / CN19 / SMNetwork )

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/16/194782/Uang-Pengembalian-Idham-Tidak-Boleh-Digunakan

16 Maret 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Korupsi Sumber Tumbuhnya Radikalisme

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 16 Maret 2014

BANDUNG, suaramerdeka.com – Tumbuh dan suburnya paham radikalisme tak lepas dari praktik ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Salah satu tanda ketidakadilan itu ada maraknya korupsi yang terjadi di semua lapisan masyarakat.

Demikian salah satu kesimpulan dari halaqah kebangsaan yang digelar di Pondok pesantren Darul Maarif, Bandung, Sabtu (15/3). Mantan Ketua MK, Mahfud MD mengatakan, tumbuhnya radikalisme membahayakan Indonesia. Apalagi sampai mereka berhasil membentuk sebuah negara. “Ideologi mereka membahayakan Indonesia,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, salah satu alasan mereka mengembangkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu, adalah adanya rasa ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. “Salah satunya kasus korupsi,” katanya.

Karena itu, Mahfud berpandangan korupsi di Indonesia harus dibabat habis. Untuk menimbulkan efek jera, Mahfud setuju koruptor yang merampok uang negara dalam jumlah besar dihukum mati. “Undang undang sekarang koruptor maksimal dihukum mati, tapi dengan syarat. Kalau menurut saya tak perlu pakai syarat,” katanya.

Mahfud  menjelaskan, syarat yang disebutkan dalam undang undang adalah jika negara dalam kondisi krisis. “Krisis itu bisa ditafsirkan macam-macam. Makanya tak perlu ada syarat. Jadi Koruptor maksimal dihukum mati,” terangnya.

Namun, untuk merubah undang undang koruptor dihukum mati membutuhkan pemimpin yang jujur dan berani. “Jadi tergantung siapa nanti yang terpilih menjadi presiden. Kalau yang terpilih didukung oleh koruptor ya pasti sulit,” katanya.

( A Adib / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/16/194740/Korupsi-Sumber-Tumbuhnya-Radikalisme

16 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Banyak Proposal Salahi Prosedur

SUARA MERDEKA – Minggu, 16 Maret 2014

  • Menkokesra Serahkan Bantuan dari Pusat

KARANGAYAR- Banyak kepala daerah yang main tembak langsung dalam pengajuan proposal permohonan bantuan ke Pemerintah Pusat. Akibatnya, bukan berhasil malah banyak yang tidak dikabulkan.

”Banyak aturan prosedural yang dilanggar. Mereka maunya langsung mengajukan ke kementerian yang ada. Padahal, prosedurnya harus benar, baru bisa mengabulkan proposal itu,” kata Sekretaris Menkokesra Sugio Hartatmo.

Mewakili Menkokesra Agung Laksono, dia menyerahkan bantuan puluhan miliar rupiah dari Pemerintah Pusat kepada rakyat Karanganyar, melalui Bupati Juliyatmono. Bantuan diberikan di pendapa rumah dinas, Sabtu (15/3).

Dia mengatakan, untuk pengajuan permohonan bantuan dari pusat, proposal dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini dinas yang ada di kabupaten. Kemudian baru dikirimkan ke kementerian terkait.

”Kalau infrastruktur, dikirimkan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Soal kesehatan dikirim Dinkes ke Kemenkes, dan sebagainya. Nah, di samping dikirim ke kementerian yang terkait, satu tembusan dikirimkan ke Kemenko yang membawahi kementerian itu,” kata Sugi.

Misalnya, yang terkait Kemenkokesra, tembusannya ke sana dan yang berkaitan dengan bidang ekuin, ke Menko Ekuin. Dengan demikian, proposal itu akan lengkap diserahkan ke meja masingmasing kementerian.

”Gunanya proposal tembusan ke Kemenko, karena Kemenko yang akan mengawal dan mengkoordinasikan berbagai proposal itu ke kementerian terkait. Termasuk prioritas bidang yang akan diberi bantuan,” kata dia.

Bantuan Pusat

Jika langsung dikirimkan tanpa ditembuskan ke Kemenko, biasanya ketika ada pertanyaan ke kementerian, maka Kemenko juga akan membiarkan saja, sehingga proposal sulit dikabulkan.

Dalam kesempatan itu, Menkokesra mewakili Pemerintah Pusat menyerahkan bantuan puluhan miliar rupiah ke Kabupaten Karanganyar. Di antaranya bantuan BOS (bantuan operasional sekolah) dan beasiswa mandiri Rp 29,435 miliar dari Kemendikbud. Kemudian bantuan untuk program PNPM Mandiri Perdesaan 2014 sebesar Rp 18,650 miliar. Bantuan dari Kemenkes Rp 6,481 miliar, bantuan dari Kemensos Rp 6,7 miliar.

Masing-masing bantuan diserahkan dan diterima langsung oleh kepala dinas terkait, disaksikan Bupati Juliyatmono. Dalam kesempatan itu, Bupati mengatakan, untuk menuntaskan berbagai persoalan di Karanganyar, pihaknya sudah mengirimkan proposal bantuan mencapai Rp 600 miliar.

Di antaranya untuk penuntasan infrastruktur Rp 400 miliar, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Rp 100 miliar, dan bantuan kesehatan untuk kaum miskin dan lainnya.

”Jika separuh saja bantuan itu bisa dicairkan, kami bisa menuntaskan RTLH, infrsatruktur dan lainnya untuk sarana menyejahterakan masyarakat di tahun 2014 ini.”(an-42)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/16/255727

16 Maret 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Dana Kampanye PDIPTerbesar

SUARA MERDEKA – Minggu, 16 Maret 2014

KOTA MUNGKID – Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Magelang Afifuddin mengatakan, dana kampanye terbanyak untuk Pemilu Legislatif 2014 dimiliki PDIP dengan Rp 1.028.329.570.

”Terbanyak kedua PAN Rp 537.604.971 dan ketiga PPP Rp 328.175.000,” katanya, kemarin. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Tahap II Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Tingkat Kabupaten Magelang, diumumkan setelah KPU melakukan verifikasi dan masa perbaikan.

Dalam proses verifikasi laporan selama tiga hari, yakni 3-4 Maret, dua parpol yang laporannya sudah sesuai yakni Partai Nasdem dan Hanura. Adapun 10 parpol lainnya harus melakukan perbaikan.

Hasil verifikasi tersebut pada 5 Maret diberitahukan kepada masing-masing parpol. Mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki. Adapun masa perbaikan selama lima hari, yakni mulai 6-10 Maret.

”Berkas yang harus diperbaiki antara lain formulir laporan Model DK- 7, DK-8, DK-9, DK-12 dan DK-13,” tuturnya. Menurut Afifuddin, kebanyakan dalam formulir tersebut isian datanya tidak lengkap. Misalnya, jumlah penerimaan sumbangan, aktivitas keuangan (jurnal keuangan) masing-masing calon legislatif (caleg), jumlah total sumbangan, serta nama caleg yang tidak melaporkan juga tidak disebutkan.(pr-42)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/16/255723

16 Maret 2014 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Kontras Umumkan Caleg Bersih

SUARA MERDEKA – Minggu, 16 Maret 2014

image

SEMARANG – Sekitar 62 calon legislatif ditelusuri jejak rekamnya oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Enam di antaranya merupakan caleg asal Jawa Tengah.

Enam caleg tersebut ialah Raharja W Jati (PDIP), Hadi Santoso (PKS), Abdul Aziz (PPP), Lailatul Qadariah (PKB), Wahyudin Noor Aly (PAN), dan Ninik Jumoenita (PDIP). Kontras mempublikasikan namanama mereka di website bersih2014. net.

Aktivis Kontras, Putri Kanesia mengatakan, publikasi tersebut merupakan bagian dari program Bersih 2014. ’’Kami ingin membantu masyarakat mengidentifikasi caleg yang layak dipilih pada pemilu,’’ katanya, pada diskusi Caleg Bersih 2014 di Fakultas Ilmu Budaya, Kampus Pleburan, Jumat (14/3) malam.

Program tersebut dilandasi fenomena politisi di Pemilu 2009 yang didominasi mereka yang tidak memiliki komitmen dalam empat hal. Yakni pemberantasan korupsi, membela dan menegakkan hak asasi manusia, peduli pada persoalan lingkungan serta pembelaan hak-hak perempuan.

Absennya keberpihakan DPR atas persoalan utama masyarakat, ditambah kasuskasus korupsi yang menjerat anggota DPR, membuat kepercayaan publik terhadap lembaga- lembaga politik semakin rendah. ’’Situasi yang buruk ini harus diselamatkan, terutama agar kepercayaan publik terhadap lembaga politik tidak semakin terpuruk,’’katanya.

Tujuan utama dari Bersih 2014 adalah mengembalikan kepercayaan terhadap demokrasi dan politik. Lembaga politik hanya bisa mendapatkan kembali kepercayaan publik bila mampu memberikan harapan dan mewujudkan semua janji janji secara konsisten.

Oleh karena itu, yang akan dilakukan oleh Bersih2014 adalah mengidentifikasi para kandidat yang bisa memberi harapan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga politik, khususnya parlemen, baik DPR maupun DPRD.

’’Para kandidat yang memiliki prospek positif ini juga akan diikat melalui komitmen dan janji terbuka yang akan mengikat mereka selama menjadi anggota DPR/DPRD kelak,’’ jelas Putri. Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Rofiudin, dalam diskusi tersebut mengatakan, absennya wakil rakyat pada persoalan utama rakyat juga terjadi di DPRD Jateng.

Anggota Dewan tidak kedengaran suaranya dalam membela kasus kasus buruh dan isu upah layak, serta keresahan rakyat Batang atas pembangunan PLTU. ’’Di sisi lain, beberapa di antara mereka terjerat kasus korupsi dan terindikasi memainkan dana aspirasi,’’ katanya.( H68,J17-79)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/16/255744/Kontras-Umumkan-Caleg-Bersih

16 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Bupati Kudus : Harga Diri dan Nama Baik Adalah Segala-galanya

Bupati Kudus : Harga Diri dan Nama Baik Adalah Segala galanya

Kudus, Radiosuarakudus.com – Banyaknya Kades tersangkut kasus korupsi salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan administrasi keuangan serta lemahnya pengawasan terhadap Kades dan ketidaktahuan mereka dalam menjalankan pemerintahan, untuk mencegah hal tersebut, pemerintah kabupaten Kudus mengadakan Diklat untuk Kepala desa.

Pelaksanaan diklat kepala desa yang berlangsung selama 12 hari ini, diantaranya juga menghadirkan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, agar dapat memberikan pencerahaan sehingga terbentuk kades yang terbaik. “ sebagai salah satu pencerahan, bahwa tujuan pemerintah kabupaten Kudus menghadirkan KP2KKN ini adalah Kudus ingin memiliki kades yang merupakan bupatinya desa menjadi yang terbaik di tingkat nasional”, ungkap Musthofa

Selain itu, agar para kades dalam melaksanakan tugas kepemerinthannya dapat berjalan dengan baik, amanah dan selamat dari berbagi permasalahan, terutamanya menghadapi undang-undang desa yang sudah ditetapkan. “jangan pernah mempertaruhkan integritas, harga diri dan nama baik adalah segala-galanya” imbuh musthofa.

Bupati menyadari juga bahwa tindakan korupsi yang terjadi saat ini kebanyakan dikarenakan belum faham dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, untuk itu para kades diberi pengetahuan kepemerintahan yang baik dan benar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Diungkapkan pula oleh Eko Haryanto, Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah, bahwa kegiatan ini baru yang pertama kalinya di Jawa Tengah. Dengan kegiatan ini diharapkan para kades dapat mengatahui apa sesungguhnya korupsi tersebut, karena tindakan korup telah merajalela tidak hanya ditingkat elite akan tetapi sudah merambah sampai ketingkat yang dibawah, semisal sampai ke para petani dan pedagang. “tindakan korup telah banyak dilakukan oleh masyarakat baik dilapisan atas maupun lapisan bawah, tidak hanya para elite atau pejabat saja yang terjerat dalam korupsi”, ujar eko.

Senada dengan hal tersebut, nara sumber sebelumnya Kabid Polhukam Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dr. Elfin Ilyas, M.Si mengatakan bahwa tujuan Diklat ini adalah agara para kades lebih memahami dalam meelaksanakan amanat undang-undang desa. Diklat Kades di Kudus ini baru pertama kalinya diadakan di Indonesia. Dia berharap agar seluruh kabupaten kota dapat mengikuti apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya kades sudah disiapkan dalam hal administrasi maupun pengelolaan keuangan sehingga hal-hal yang melanggar aturan dapat dieliminir.

Bupati juga berharap, agar kegiatan ini diikuti para kades dengan bersungguh-sungguh, karena kades sebagai bupatinya desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurusi warga dan masyarakatnya. sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama, yakni mewujudkan masyarakat kudus yang semakin sejahtera dapat terwujud. (Humas)

Sumber : http://www.radiosuarakudus.com/2014/03/bupati-kudus-harga-diri-dan-nama-baik-adalah-segala-galanya.html ; http://www.youtube.com/watch?v=MagnGEMJtsM

16 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, KUDUS | Tinggalkan komentar

Kejati Dihadiahi Gombal

SUARA MERDEKA – Sabtu, 15 Maret 2014

  • Tak Kunjung Tahan Rina Iriani

SEMARANG – Lantaran tak kunjung menahan mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dihadiahi kain bekas atau gombal oleh aktivis antikorupsi.

Padahal, Rina telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua tindak pidana, yakni korupsi dana subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan pidana pencucian uang dari korupsi tersebut.

Rina telah empat kali diperiksa sebagai tersangka dalam dua kasus itu. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai Kejati tak menegakkan hukum.

’’Kejati cuma ngomong. Tidak membuktikan penegakan hukum seperti yang digembar-gemborkan,’’ kata Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto. Jumat (14/3), KP2KKN menyerahkan kain bekas sebagai simbol ketidakseriusan Kejati.

’’Kami tidak ingin mencampuri teknis penyidikan. Namun dalam hukum, setiap orang kan sama kedudukannya. Kami juga ingin hal itu ditegakkan,’’ kata Eko saat menemui Aspidsus Kejati Masyhudi. KP2KKN mencurigai ada struktur di atas Kejati yang mengintervensi penanganan hukum Rina.

Masyhudi menyatakan, pemberian itu dia anggap sebagai dukungan. ‘’Namun dalam penahanan ada pertimbangan objektif dan subjektif penyidik,’’katanya.

Alasan objektif mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun alasan subjektif di antaranya kemungkinan tersangka mempengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti, dan melarikan diri.

Mangkir

’’Kira-kira kemungkinan itu ada atau tidak, nah itu subjektivitas penyidik. Namun kami berterima kasih, pemberian KP2KKN ini merupakan bentuk perhatian masyarakat dalam penegakan hukum,’’ ujar Masyhudi.

Kemarin penyidik menjadwalkan pemeriksaan kelima atas Rina. Namun hingga sore Rina tak memenuhi panggilan Kejati. ’’Yang bersangkutan tidak datang.

Alasannya sakit,’’ kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Eko Suwarni. Kuasa hukum Rina, M Taufik mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan tidak memenuhi panggilan disertai surat keterangan dari dokter RSUD Karanganyar.

Dalam surat itu dinyatakan Rina siap diperiksa, Senin (17/3). Dalam kasus korupsi subsidi perumahan itu, Rina diduga merekomendasikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera sebagai lembaga keuangan mikro nonbank yang laik menyalurkan subsidi Kemenpera.

Saat itu, suami Rina, Tony Iwan Haryono (sekarang sudah bercerai) menjabat Ketua Dewan Pengawas KSU. Tahun 2007-2008, total bantuan yang dikucurkan Kemenpera melalui KSU RP 35 miliar.

Anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan rumah sederhana di Perumahan Griya Lawu Asri, Dukuh Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. Selain itu untuk renovasi rumah sederhana yang tersebar di berbagai wilayah di Karanganyar. Sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kenyataannya, tak semua dana bantuan itu tersalur ke masyarakat sasaran. Jumlah yang tak tersalurkan Rp 18,4 miliar.

Sebagian dana diduga mengalir ke Rina Center, lembaga yang dibentuk untuk pemenangan Rina Iriani dan wakilnya Paryono dalam Pilkada Karanganyar 2008. Selain itu, diduga mengalir ke tujuh partai politik, yakni PDIP, PKS, PAN, Partai Pelopor, Partai Demokrat, PPP, dan PKS. Rina juga diduga memakai duit itu untuk kepentingan pribadi. (H89-59)

16 Maret 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: