KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Disperindag Akui Hibah Koperasi Susu Bermasalah

SUARA MERDEKA – Sabtu, 15 Maret 2014

SEMARANG – Dinas Perin­dus­tri­an dan Perdagangan (Dis­perindag) Jateng membenarkan semua temuan Badan Pemerik­sa Keuangan (BPK) terkait permasalahan dalam hibah untuk koperasi persusuan.

Untuk itu, Kepala Disperin­dag Jateng Edison P Ambarura menyatakan, siap menindaklanjuti rekomendasi BPK dan mem­­perbaiki yang dinilai ku­rang.

”Ya, prinsipnya BPK be­nar semua. Sebab, itu merupa­kan hasil pemeriksaan,” kata Edison di Kantor Disperindag Jateng, Jalan Pahlawan, Sema­rang, Jumat (14/3).

Dia mengatakan, dirinya tidak bisa menjelaskan secara detail pos belanja hibah untuk koperasi susu. Sebab, saat hibah 2012, diri­nya masih menjabat Kepala Di­nas Tenaga Kerja, Trans­mi­grasi, dan Kependudukan Ja­teng.

Meski demikian, dari pengecekan kepada jajarannya diketahui rekomendasi dari BPK su­dah ditindaklanjuti. Disperin­dag sudah melaporkan hasil tindak lanjut tersebut ke Inspektorat Pro­vinsi Jateng sebagai koordinator pelaksanaan rekomendasi BPK untuk SKPD di Provinsi Jateng. Jika BPK masih menilai tindak lanjut tersebut belum se­suai rekomendasi, Edison me­nyatakan, siap memperbaiki. ”Kami siap melengkapi sesuai rekomendasi BPK,” jelasnya.

Mangkrak

Disperindag Jateng mengucurkan hibah untuk 236 koperasi persusuan pada 2012 senilai Rp 13,8 miliar. Dalam audit BPK disebutkan hibah tersebut belum disertai laporan pertanggungjawaban. Hasil cek lapangan oleh auditor pada 31 koperasi penerima ditemukan sejumlah permasalahan, di antaranya ba­rang yang dihibahkan tidak sampai ke penerima, tidak sesuai spe­sifikasi, dan tidak dibutuh­kan koperasi penerima sehingga mangkrak.

”Barang yang dihibahkan terlalu canggih. Koperasi tidak bisa menggunakan karena industri susunya masih kecil dan alat yang dibutuhkan itu yang sederhana. Sekarang alat yang dihi­bahkan mangkrak, tidak digunakan,” kata Kepala Sub Au­ditorat 1 BPK Jateng Ha­di­yati Munawwaroh.(H68,J17-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/15/255692/Disperindag-Akui-Hibah-Koperasi-Susu-Bermasalah-

14 Maret 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Agus Warsito Masih Mempelajari Putusan MA

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 15 Maret 2014

UNGARAN, suaramerdeka.com – Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil I, Agus Warsito menyatakan dia bersama lawyer saat ini masih mempelajari putusan Mahkamah Agung (MA) terkait hukuman penjara enam bulan yang dijatuhkan kepadanya. Ditanya sikap dirinya menyikapi hal itu, Agus mengaku akan kooperatif memberikan contoh yang baik di masyarakat.

“Tentu kita lihat saja nanti, yang jelas saya akan menjalani proses dengan baik dan elegan,” tandasnya kepada wartawan, Jumat (14/3).

Disinggung tentang pencalegkan dirinya menjelang eksekusi, warga Desa Jetak, Getasan, Kabupaten Semarang ini menegaskan, akan tetap jalan terus sesuai dengan rencana yang sudah disusun.

“Selain akan mempelajari dahulu, Insya Allah kami tetap optimis (maju pencalegkan-red) bersama masyarakat dan pendukung yang ada,” tegasnya.

Terpisah, ketika dihubungi wartawan, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mendesak proses eksekusi terhadap Agus Warsito harus secepatnya dilakukan menyusul Jaksa dari Kejaksaan Negeri Ambarawa sudah menerima salinan putusan MA yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

“Kalau sudah mendapatkan pemberitahuan putusan berarti Jaksa penerima sebagai eksekutor harus menjalankan putusan tersebut. Kalau tidak segera dilaksanakan, pertanyaannya ada apa dengan pihak kejaksaan?,” tutur Eko.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan putusan MA Nomor 1175 K/PID/2010 yang diunggah di situs resmi MA http://putusan.mahkamahagung.go.id yang isinya menyebutkan Agus Warsito dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan menghalangi pemilihan umum kepala desa (Kades) sebagaimana diatur dalam Pasal 148 KUHP, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambarawa, Sila H Pulungan mengatakan, pihaknya segera mengeksekusi terpidana Agus.

“Eksekusi secepatnya dilakukan karena sudah ada keputusan hukum tetap,” kata Kajari.

( Ranin Agung / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/03/15/194632

14 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Rina Iriani Mangkir, Pemeriksaan Pencucian Uang Batal

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 14 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah batal memeriksa Rina Iriani. Sedianya, Jumat (14/3) penyidik menjadwalkan pemeriksaan Rina yang kelima, dalam kasus korupsi dana Kementerian Perumahan Rakyat dan kasus pidana pencucian uang korupsi tersebut. Namun hingga sore, Rina tak memenuhi panggilan Kejati.

“Yang bersangkutan tidak datang. Alasannya sakit,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Eko Suwarni.

Kuasa hukum Rina, M Taufik, mengatakan pihaknya sudah memberikan surat pemberitahuan tidak mendatangi panggilan disertai surat keterangan dari dokter RSUD Karanganyar. Dalam surat itu dinyatakan Rina siap diperiksa Senin (17/3) mendatang. “Yang jelas, klien kami taat hukum. Kami sudah mengajukan hari lain untuk pemeriksaan. Klien kami kurang sehat karena kelelahan setelah mengikuti acara di Jakarta.”

Dalam kasus korupsi subsidi perumahan, Rina diduga telah merekomendasikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera sebagai lembaga keuangan mikro non bank yang laik menyalurkan subsidi Kemenpera. Saat itu, suami Rina, Tony Iwan Haryono (sekarang mantan) menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas KSU. Tahun 2007-2008, total bantuan yang dikucurkan Kemenpera melalui KSU mencapai RP 35 miliar.

Sedianya dialokasikan untuk pembangunan rumah sederhana di Griya Lawu Asri, Dukuh Jeruk Sawit, Gondangrejo, Karanganyar. Selain itu untuk rehabilitasi rumah sederhana yang tersebar di berbagai wilayah di Karanganyar.

Sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kenyataannya, tak semua dana bantuan itu tersalur ke masyarakat sasaran. Jumlah yang tak tersalurkan mencapai Rp 18,4 miliar.

Sebagian dana diduga mengalir ke Rina Center, organ yang dibentuk untuk pemenangan Rina Iriani dan wakilnya Paryono dalam Pilkada Karanganyar 2008. Selain itu, dana diduga mengalir ke tujuh partaio politik. Yakni PDIP, PKS, PAN, Partai Pelopor, Partai Demokrat, PPP, dan PKS. Rina juga diduga memakainya untuk kepentingan pribadi.

Dalam pidana pencucian uang, penyidik menjerat Rina dengan pasal berlapis, yakni Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/03/14/194607

14 Maret 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Tak Kunjung Tahan Rina, Kejati Dicap Gombal

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 14 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah belum juga menahan mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani. Padahal Rina telah ditetapkan sebagai tersangka atas dua tindak pidana. Pidana korupsi dana subsidi perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), serta pidana pencucian uang dari korupsi tersebut.

Rina telah empat kali diperiksa sebagai tersangka dua kasus itu. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai Kejati tak menegakkan hukum. “Kejati gombal alias cuma ngomong saja. Tidak membuktikan penegakan hukum seperti yang digembar-gemborkannya,” kata Sekretaris KP2KKN, Eko Haryanto, Jumat (14/3).

Jumat (14/3) KP2KKN menyerahkan gombal atau kain bekas sebagai simbol anggapan ketidakseriusan Kejati. “Kami tidak ingin mencampuri teknis penyidikan. Namun dalam hukum, setiap orang kan sama kedudukannya. Kami juga ingin hal itu ditegakkan,” kata Eko kepada Masyhudi.

KP2KKn mencurigai adanya kewenangan diatas Kejati yang mengintervensi penanganan hukum Rina. “Pastinya ada intervensi di tingkat Kejagung,” tandas Eko.

Masyhudi menerima pemberian KP2KKN di ruang kerjanya kemarin siang. “Apapun ini, kami anggap sebagai dukungan buat kami. Namun dalam penahanan ada beberapa pertimbangan obyektif dan subyektif penyidik,” kata Masyhudi.

Alasan obyektif adalah dasar penahanan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara alasan subyektifnya, diantaranya kemungkinan tersangka mempengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. “Kira-kira kemungkinan itu ada atau tidak, nah itu subyektifitas penyidik. Namun kami berterima kasih, pemberian KP2KKN ini merupakan bentuk perhatian,masyarakat dalam penegakan hukum,” ujar Masyhudi.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/03/14/194608

14 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Eko Hadiahi Gombal ke Kejati Jateng yang Belum Menahan Rina Iriani

TRIBUN JATENG.COM – Jum’at, 14 Maret 2014

Korupsi GLA Karanganyar

Eko Hadiahi Gombal ke Kejati Jateng yang Belum Menahan Rina Iriani
tribunjateng/yayan isro roziki

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto menyerahkan hadiah berupa gombal kepada Kejati Jateng, Jumat (14/3)

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG-  Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, bersama beberapa aktivis lainnya, mendatangi Kejati Jateng, Jumat (14/3).

Eko kembali mendesak Kejati untuk segera melakukan penahanan terhadap mantan bupati Karanganyar, Rina Iriani. “Kami akan terus mendesak Kejati untuk menahan Rina. Kami juga memberikan hadiah gombal untuk Kajati,” ujar Eko.

Hadiah gombal diberikannya, sebagai sindiran untuk Kajati Jateng, Babul Khoir Harahap. Menurutnya, selama ini Kajati membuat janji-janji palsu, lantaran tak serius dalam upaya penahanan Rina.

“Kalau sampai nanti pelimpahan tahap dua Rina tidak juga ditahan, kami akan adakan demonstrasi besar-besaran. Terlebih kalau sampai dilimpahkan ke Pengadilan tidak ditahan, Kejati memang tidak bisa kerja secara maksimal, sehingga pantas kita berikan gombal,” ujar dia.

Eko menilai, ada faktor tertentu yang membuat Kejati belum berani menahan Rina sampai saat ini. “Ada faktor X, yakni ada mantan Kejagung yang masih mempunyai pengaruh kuat di lingkungan Kejagung, dan dia sangat dekat dengan Rina,” kata dia.

Siang itu, Eko dan rombongan diterima oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Masyhudi. Disampaikan, pihaknya tidak merasa tersinggung atas kado dari KP2KKN tersebut. “Ini kami anggap sebagai dukungan moril masyarakat agar Kejati terus bekerja serius dalam menangani kasus korupsi,” ujar dia. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/03/14/eko-hadiahi-gombal-ke-kejati-jateng-yang-belum-menahan-rina-iriani

14 Maret 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Tak Menahan Eks Bupati Karanganyar, Kejati Dihadiahi Pakaian Bekas

KOMPAS.com – Jum’at, 14 Maret 2914

SEMARANG, KOMPAS.com – Mantan Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Rina Iriani mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Jateng. Rina dijadwalkan diperiksa yang kelima kalinya pada Jumat (14/3/2014) dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus korupsi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar dan pencucian uangnya.

Salah satu penasihat hukum Rina, M Taufik membeberkan alasan ketidakhadiran kliennya itu. Pihaknya juga mengaku telah mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir disertai surat keterangan dari dokter RSUD Karanganyar.

“Yang jelas, klien kami taat hukum. Kami sudah mengajukan hari lain untuk pemeriksaan. Klien kami kurang sehat karena kelelahan setelah mengikuti acara di Jakarta,” kata Taufik, Jumat (14/3/2014).

Pihaknya menawarkan hari lain untuk hadir, yakni Senin (17/3/2014) mendatang. Pada hari itu, Rina siap diperiksa.

Perihal mangkirnya Rina, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Semarang mendatangi Kejati dan memberikan bungkusan pakaian bekas. Kiriman pakaian atau “gombal” sebagai pertanda Kejati dinilai selalu obral bicara, namun tidak sesuai dengan perbuatan.

“Kejati gombal alias cuma ngomong saja. Tidak membuktikan penegakan hukum seperti yang digembar-gemborkannya,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto di Semarang, Jumat (14/3/2014).

KP2KKN sendiri tak ingin turut serta mencampuri teknis penyidikan. Tapi, setiap orang dinyatakan sama kedudukannya di depan hukum. Dia mencurigai adanya aktor kuat di balik tak ditahannya Rina.

Secara terpisah, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng, Masyhudi secara langsung menerima pemberian gombal bekas. Pemberian itu dianggap sebagai dukungan.

Masyhudi juga menyinggung tidak ditahannya Rina dengan alasan subyektif dan obyektif. Alasan subyektifnya adalah kemungkinan tersangka mempengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Alasan obyektif adalah dasar penahanan sesuai KUHAP.

“Kira-kira kemungkinan itu ada atau tidak, nah itu subyektifitas penyidik. Kami berterima kasih, kami anggap pakaian bekas ini bentuk perhatian masyarakat dalam penegakan hukum,” ujar Masyhudi.

Sedianya, mantan Bupati Karanganayar itu diperiksa pukul 10.00 WIB, namun tak muncul. Ditunggu hingga pukul 13.30 WIB pun Rina tak hadir juga. Hingga akhirnya, Rina dinyatakan tidak memenuhi panggilan penyidik.

Rina dijerat dengan dua kasus hukum sekaligus. Pertama, kasus dugaan penyalahgunaan subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) dari Kementerian Perumahan Rakyat dengan Spindik Nomor Print: 37/O.3/F.d.1/11/2013 tertanggal 13 November 2013.

Rina telah merekomendasikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Lembaga Keuangan Non bank (LKBN) yang berhak menyalurkan bantuan subsidi perumahan kepada Menpera tanpa melalui verifikasi dan rekomendasi dinas koperasi setempat.

Rina juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang. Penetapan itu tertuang pada Sprindik nomor Print: 01/O.3/F.d.2/01/2014. Dia diduga menyamarkan harta kejahatan dari hasil korupsi di luar Laporan Harta Kekayaan Negara yang telah dilaporkan.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2014/03/14/2121400/Tak.Menahan.Eks.Bupati.Karanganyar.Kejati.Dihadiahi.Pakaian.Bekas

14 Maret 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

ICW: 23 Koruptor Masih Buron, Lima Diantaranya Lari ke LN

ANTARA News – Kamis, 23 Januari 2014

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia Corruption Watch mencatat sampai akhir 2013 terdapat 23 koruptor yang masih buron, lima di antaranya melarikan diri ke luar negeri.

“Berdasarkan catatan ICW, terdapat 23 koruptor yang masih buron,” kata Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan kelima koruptor yang melarikan diri seperti Edy Tansil terpidana kasus korupsi Golden Key Group, Samadikun Hartono terpidana kasus korupsi BLBI Bank Modern, Adelin Lis terpidana kasus korupsi dana reboisasi dan illegal logging Mandailing Natal, Djoko S. Tjandra terpidana kasus korupsi cesie Bank Bali, dan Nader Taher terpidana kasus korupsi Bank Mandiri.

Dijelaskan, salah satu penyebab koruptor yang melarikan diri adalah lambatnya kinerja pihak Kejaksaan yang melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi.

“Ini dikhawatirkan akan memperbesar peluang terpidana untuk melarikan diri dari proses hukum,” katanya.

Hal ini perlu menjadi catatan serius oleh Kejaksaan, karena salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah melalui eksekusi terhadap para terpidana kasus korupsi.

Ia juga menyoroti kejaksaan belum melakukan publikasi yang memadai atas kerja-kerjanya, sehingga klaim Kejaksaan yang telah melakukan eksekusi terhadap 100 DPO kasus korupsi tidak bisa diverifikasi.

“Sulitnya verifikasi ini dapat dilihat dari laman resmi Kejaksaan yang kurang update, di mana jumlah DPO yang terpampang di laman resmi Kejaksaan Agung, yang hanya menampilkan tujuh terpidana kasus korupsi yang masuk DPO,” katanya.

Eksekusi Adrian Kiki memang sebuah pencapaian bagi Kejaksaan Agung, namun masih ada banyak Pekerjaan Rumah yang harus segera dilaksanakan.

Salah satu hutang yang harus diselesaikan adalah eksekusi terhadap terpidana dan aset terpidana kasus korupsi yang masih belum dilakukan. “Karena dapat terjadi terpidana melarikan diri, dan terjadi pengalihan kepemilikan aset jika eksekusi tidak segera dilakukan,” katanya. (R021/M008)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/415629/icw-23-koruptor-masih-buron-lima-diantaranya-lari-ke-ln

14 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ade Irawan Jabat Koordinator ICW

ANTARA News – Jum’at, 14 Maret 2014

Ade Irawan (ICW)

Tangerang (ANTARA News) – Ade Irawan menjabat sebagai Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) menggantikan Danang Widoyoko sekaligus menandai regenerasi di ICW.

Regenerasi terutama di kalangan aktivis pemberantasan korupsi yang mengakar di Indonesia, kata Danang Widoyoko di Tangerang, Jumat.

Dengan pengalaman panjang dalam advokasi dan manajemen program di ICW, Ade Irawan akan mampu memimpin ICW untuk semakin aktif dan kreatif dalam memberantas korupsi.

“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan selama ini untuk memperkuat gerakan antikorupsi di Indonesia,” katanya.

Pergantian jabatan koordinator ICW secara resmi dilakukan mulai 1 Maret 2014. Saat ini, Danang sedang bersiap kuliah Strata tiga di Australian National University (ANU).

Ade Irawan telah bekerja di ICW sejak tahun 2001. Mengawali karirnya di ICW sebagai relawan, Ade kemudian diangkat sebagai Koordinator Monitoring Pelayanan Publik, Koordinator Monitoring Korupsi Politik, Wakil Koordinator Badan Pekerja dan mulai Maret 2014 menjadi Koordinator Badan Pekerja.

“Semoga dengan jabatan ini bisa amanah dalam memberantas korupsi di Indonesia,” ujarnya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/424003/ade-irawan-jabat-koordinator-icw?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

14 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tahan Mantan Wakil Rektor UI

VIVA News – Jum’at, 14 Maret 2014

 

Mantan wakil Rektor Universitas Indonesia bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi Umum Tafsir Nurchamid ditahan KPK

Mantan wakil Rektor Universitas Indonesia bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi Umum Tafsir Nurchamid ditahan KPK
(Antara/ Wahyu Putro A)

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Tafsir Nurchamid, Jumat 14 Maret 2014. Tafsir ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan instalasi IT Perpustakaan Pusat UI.

“Ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Guntur,” kata Juru bicara KPK, Johan Budi di kantornya.

Usai pemeriksaan sekitar pukul 17.23 WIB, Tafsir keluar dari gedung KPK mengenakan rompi oranye tahanan KPK dibalik kemeja batik coklat yang dikenakannya. Namun, ia enggan berkomentar banyak.

“Tidak ada,” ucapnya singkat sebelum masuk ke dalam mobil tahanan.

Tafsir merupakan Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum. Ia ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Juni 2013.

Tafsir merupakan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.

Dia disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. (sj)

Sumber : VIVAnews

14 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KASUS GLA: Pekan Depan Berkas Bupati Rina ke Penuntut

SOLOPOS.com – Jum’at, 14 Maret 2014

Solopos.com, SEMARANG — Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jawa Tengah menyelesaikan penyidikan kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar dengan tersangka mantan Bupati Rina Iriani Sri Ratnaningsih. “Pemberkasan sudah lengkap, tinggal maju ke penuntutan,” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Masyhudi di Semarang, Jumat (14/3/2014).

Menurut dia, kemungkinan pada pekan depan berkas penyidikan korupsi mantan Bupati Rina akan diserahkan kepada penuntut untuk kali pertama. Jika syarat formal dan materiil dalam berkas tersebut sudah lengkap maka kejaksaan baru akan mengambil langkah berikutnya.

Ia menjelaskan pula mantan Bupati Rina dijadwalkan dipanggil Jumat ini untuk melengkapi berkas penyidikan yang telah lengkap tersebut. Kejaksaan, lanjut dia, belum memutuskan akan menahan mantan Bupati Karanganyar itu atau tidak.

Sementara itu, M.Taufik, penasihat hukum Rina Iriani menuturkan kliennya tidak bisa memenuhi panggilan kejaksaan, Jumat ini. Menurut dia, kliennya tidak bisa memenuhi panggilan tersebut karena sakit. Menurutnya, surat keterangan sakit telah disampaikan kepada kejaksaan sakaligus meminta penjadwalan pemeriksaan di lain waktu.

Sumber : http://www.solopos.com/2014/03/14/kasus-gla-pekan-depan-berkas-bupati-rina-ke-penuntut-496210

14 Maret 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: