KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Budi Mulya Tidak Terima dengan Dakwaan Rugikan Negara

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 13 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang terkait kebijakan FPJP dan Bailout terhadap Bank Century dan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Atas dakwaan ini Budi Mulya pun tidak terima. Dia merasa tidak merugikan keuangan negara sebesar Rp 7,5 triliun.

“Setelah mendapat PMS (Penyertaan Modal Sementara) atau yang biasa disebut bailout, semua aset Bank Century diambil alih oleh LPS, sehingga sangat tidak logis kalau terdakwa dianggap merugikan keuangan negara, padahal aset Bank Century yang diambil alih LPS saja belum dihitung,” kata Luhut Pangaribuan selaku kuasa hukum Budi Mulya ketika membacakan nota keberatan (eksepsi) di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/3).

Lagi pula, menurut pihak Budi Mulya, sebagai Deputi 4, dia tidak punya kewenangan apapun untuk menentukan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sehingga, Bank Century akhirnya mendapatkan bailout.

“Posisi terdakwa sebagai Deputi 4 sama sekali tidak punya kewenangan dalam hal ini. Penentuan Bank Century sebagai bank gagal adalah kewenangan KSSK dan pemberian Bailout adalah kewenangan LPS,” jelasnya.

Pihak Budi Mulya juga menjelaskan, bahwa dalam proses pembahasan untuk menentukan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dirinya hanya sekali mengikuti rapat KSSK, sehingga dakwaan jaksa KPK dianggap bisa ditolak.

“Terdakwa hanya hadir dalam satu rapat, sehingga perbuatan yang dilakukan bukan pribadi atau individu melainkan lembaga atau instansi berdasar sistem. Ada pertimbangan objektif dari pihak lain,” papar Luhut Pangaribuan.

( Budi Yuwono / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/13/194451/Budi-Mulya-Tidak-Terima-dengan-Dakwaan-Rugikan-Negara

13 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Berkas Kasus Korupsi SUTET Dilimpahkan ke Penuntut

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 13 Maret 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Berkas acara pemeriksaan (BAP) kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Sewon, Bantul telah dilimpahkan ke jaksa penuntut.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda DIY menyerahkan berkas tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati), awal pekan ini. Akhir tahun lalu, penyidik pernah melimpahkan berkas tapi dikembalikan karena dianggap belum lengkap.

“Berkas sudah kami terima. Selanjutnya akan diteliti,” kata Kepala Seksi Penuntutan Pidana Khusus Kejati DIY Mei Abeto Harahap, Kamis (13/3).

Saat mengembalikan BAP beberapa waktu lalu, pihaknya juga memberikan catatan masukan kepada penyidik. Dokumen yang diserahkan kembali ini merupakan penyempurnaan dari berkas sebelumnya.

Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda DIY Komisaris Aap S Yasin mengatakan, guna melengkapi berkas, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak sesuai petunjuk jaksa.

Dia berharap BAP kali ini sudah lengkap sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. “Mudah-mudahan tidak ada catatan lagi sehingga kami bisa fokus penyidikan perkara lain,” ujarnya.

Pada kasus ini, Polda DIY menetapkan delapan tersangka. Tiga orang di antaranya dari pihak PLN yakni Misman Nurcahono, Samin Hadi Susanto, dan Surono.

Sedangkan lima tersangka lain dari kalangan warga yakni Subakir (Kepala Dusun Ngentak, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon), Sriwanto (Kepala Dusun Kowen II), Suharto, Djumakir Suhud, dan Setiyawan. Pada kasus ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DIY menemukan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,9 miliar.

( Amelia Hapsari / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/13/194448/Berkas-Kasus-Korupsi-SUTET-Dilimpahkan-ke-Penuntut

13 Maret 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Budi Mulya Akui Terima Rp 1 Miliar dari Robert Tantular

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 13 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya mengakui sempat menerima uang Rp 1 miliar dari pemilik Bank Century, Robert Tantular. Uang tersebut dianggapnya sebagai hutang. Dia menyatakan uang itu tidak ada hubungannya dengan FPJP dan bailout Bank Century.

“Bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara uang Rp 1 miliar dengan kebijakan FPJP dan Bailout,” ujar Reinhard Situmorang selaku kuasa hukum Budi Mulya saat membacakan nota keberatan (Eksepsi) di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/3).

Pihak Budi Mulya mengungkapkan bahwa pemberian uang Rp 1 miliar dari Robert Tantular menggunakan surat perjanjian perdata karena uang itu merupakan utang. Uang juga diterima jauh sebelum Bank Century mengajukan FPJP.

“Bahwa terdakwa baru tahu keadaan Bank Century yang tidak baik pada November 2008, sedangkan perjanjian perdata terkait uang Rp 1 miliar dilakukan jauh sebelum itu,” jelas Reinhard.

Budi Mulya dalam eksepsinya mempertanyakan jika memang uang Rp 1 miliar itu ada kaitanya dengan FPJP dan Bailout, kenapa penyidik KPK tidak menjerat Budi Mulya dengan dakwaan gratifikasi atau suap terkait jabatan. Dalam dakwaan, Budi Mulya hanya didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Budi Mulya didakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1 miliar terkait FPJP dan Bailout Bank Century dengan nilai total Rp 7,5 triliun.

( Budi Yuwono / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/13/194440/Budi-Mulya-Akui-Terima-Rp-1-Miliar-dari-Robert-Tantular

13 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Suap Hakim Tipikor, KPK Panggil Tiga Advokat

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 13 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil tiga advokat mendalami penyidikan dugaan suap penanganan perkara korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka adalah, Winarno Djati, Benny Joesoef, dan Erdi Djati Soemantri.

“Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RC,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Kamis (13/3).

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono.

Calon anggota legislatif Partai Gerindra Dapil VIII nomor urut 1 sebagai saksi dengan tersangka Ramlan Comel, yang merupakan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Dalam kasus ini, Ramlan menjadi tersangka bersama hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pasti Serefina Sinaga.

Penetapan dua hakim sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan suap bansos yang menjerat mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi, Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tejocahyono, orang dekat Dada, Toto Hutagalung, mantan pejabat Pemkot Bandung, Herry Nurhayat, dan perantara bernama Asep.

Ramlan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c, atau Pasal 6 ayat 1, atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 dalam undang-undang yang sama. Keduanya hingga kini belum ditahan KPK. Ancaman hukumannya, maksimal 20 tahun penjara ditambah denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara, Pasti disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/13/194436/Kasus-Suap-Hakim-Tipikor-KPK-Panggil-Tiga-Advokat

13 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terdakwa Kasus Chevron Minta Dibebaskan

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Terdakwa kasus proyek pemulihan lahan tercemar atau bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Kukuh Kertasafari berharap  bandingnya dikabulkan.

Kukuh berharap majelis banding mematahkan putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta dan membebaskannya dari semua dakwaan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta pada Juli 2013 lalu telah memvonis Kukuh bersalah.

“Saya sangat yakin bahwa penetapan saya sebagai tersangka merupakan kekeliruan. Saya korban proses hukum yang salah. Oleh karena itu saya berharap hakim segera hentikan kasus ini,” ujarnya kepada wartawan.

Kukuh mengaku tidak terkait sama sekali dengan proyek tersebut. Sebab, ia hanya team leader produksi migas bukan team leader untuk proyek bioremediasi. Kukuh mengungkapkan, selain fokus terhadap proses hukum yang tengah berjalan, ia juga tengah fokus mengurus masa depan anaknya.

Ia mengaku sangat mengkhawatirkan kondisi kelima anaknya di sekolah. Ia khawatir orang-orang akan memperlakukan anak-anaknya berbeda setelah berita mengenai dirinya beredar. Tak ingin anak-anaknya mengalami kesusahan akibat tuduhan palsu yang dijatuhkan kepadanya, ia pun memutuskan untuk tak berdiam diri.

“Saya tidak ingin anak-anak saya malu. Secara khusus saya datangi sekolah mereka satu per satu untuk menjelaskan permasalahan ini kepada guru dan kepala sekolah masing-masing. Alhamdulillah, hasil kunjungan saya cukup baik, dan anak-anak saya yang sempat down bisa kembali berprestasi di akhir semester,” ujar Kukuh.

Kukuh pun mengungkapkan bahwa perusahaan telah melakukan proses audit internal yang hasilnya makin menguatkan keyakinannya bahwa dirinya tidak melanggar apapun.

“Audit internal menyatakan bahwa saya bersih. Jadi sangatlah beralasan jika saya berharap bahwa hakim banding segera membebaskan saya dari semua tuduhan. Cukuplah saya dan terdakwa lainnya saat ini sebagai korban,” tuturnya.

( Nurokhman / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/13/194415/Terdakwa-Kasus-Chevron-Minta-Dibebaskan

13 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Gerindra Desak KPK Usut Korupsi Transjakarta

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 13 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kasus bus karatan Transjakarta disinyalir merugikan negara lebih dari Rp1,5 triliun. Dalam kasus ini diduga ada banyak oknum yang bermain dan tercium aroma kuat korupsi di lingkungan dekat Jokowi.

Gerindra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi turun langsung untuk menahan koruptor di balik kasus ini. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Provinsi DPRD DKI, Mohamad Sanusi, di Jakarta, Rabu (12/3).

Sanusi menegaskan keterlibatan KPK dalam mengungkap kasus ini sangatlah penting. Selain nilai Rp1,5 triliun untuk pengadaan 656 bus transjakarta disinyalir ada keterlibatan orang dekat Gubernur Jokowi dalam kasus ini.

Proses kongkalikong terlihat mulai dari proses lelang. Di mana dari sisi administrasi sudah tampak kejanggalan. Di antaranya dokumen pengadaan sudah benar dan memenuhi prosedur aturan yang berlaku, namun tidak sesuai dengan produk bus yang datang.

Temuan lainnya terlihat secara fisik. Komponen bus terbukti banyak yang berkarat. Sebelum dioperasikan secara maksimal, bus ini sudah mengalami banyak keluhan. Pintu otomatis macet, tutup filter oli berkarat, dan speedometer tidak jalan.

Politisi partai berlambang kepala garuda ini melihat pengusutan dan upaya pengungkapan kasus oleh internal pemprov DKI, Jakarta masih belum maksimal.

( vvn / CN37 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/13/194389/Gerindra-Desak-KPK-Usut-Korupsi-Transjakarta

13 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Atthiyah Bungkam Ditanya Soal Penyitaan Aset

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 13 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeeka.com – Atthiyah Laila, istri Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum enggan berkomentar soal penyitaan sejumlah aset yang dilakukan penyidik KPK. Dia hanya tersenyum sambil berjalan dari lobi gedung KPK ke rumah tahanan KPK.

Kedatangan Atthiyah ke Gedung KPK untuk menjenguk sang suami yang ditahan di rutan KPK. “Permisi,” kata Atthiyah sambil tersenyum, Kamis (13/3).

Sebelumnya, dalam penyidikan KPK telah menyita dua bidang tanah di Kelurahan Mantrijero, Yogyakarta dengan  luas 7.670 meter persegi dan 200 meter persegi atas nama Attabik Alie. Penyidik juga menyita tanah dan bangunan di Jalan Selat Makasar C9/22 di Duren Sawit Jakarta Timur. Kemudian tiga bidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul atas nama Dina Az (anak Attabik Ali).

Sebelumnya, dari pengembangan perkara penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dugaan penerimaan atau janji Hambalang dan proyek lain, KPK temukan bukti cukup, menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Penyidik KPK menjerat Anas dengan pasal 3 dan atau pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010. Penyidik juga mengenakan pasal 3 ayat (1) UU TPPU tahun 2002 juncto pasal 55 ayat (1) kesatu.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/13/194443/Atthiyah-Bungkam-Ditanya-Soal-Penyitaan-Aset

13 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Sabang, KPK Panggil Direktur SDM PT Atrya Swascipta

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 13 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam.

Hari ini, KPK memanggil Direktur SDM PT Atrya Swascipta Rekayasa Rudi Rahardjo, Bagian Keuangan PT Arya Swascipta Rekayasa Tika, dan Pegawai Kontrak PT Arya Swascipta Lili Sudiono.

“Mereka diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (13/3).

Dalam kasus ini, KPK telah dua kali memeriksa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh dari mulai Januari 2005 sampai Desember 2005.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Heru Sulaksono dan Ramadhani Ismy. Heru merupakan Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darusalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation.

Sedangkan Ramadhani Ismy merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan dermaga bongkar di Sabang.

Atas perbuatannya, RI dan HS disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/13/194419/Kasus-Sabang-KPK-Panggil-Direktur-SDM-PT-Atrya-Swascipta

13 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejagung Tetapkan Enam Tersangka Kasus Korupsi di BJB

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 13 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi Pemberian dan Penggunaan Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (PT Bank BJB, Tbk) Cabang Tangerang kepada PT Primer Agroindustri Makmur (PT PAM).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, penyidikan kasus pemberian dan penggunaan kredit Bank BJB  Cabang Tangerang kepada PT PAM sebesar 14 juta dolar AS untuk fasilitas kredit modal kerja untuk pengembangan bisnis Crude Palm Oil (CPO) dengan dugaan kerugian sementara 9 juta dolar AS  telah menetapkan enam orang tersangka.

Enam tersangka itu adalah Raden Fathan Kamil (Direktur Utama PT. Primer Agroindustri Makmur), Galis Prasetya (Group Head Divisi Kredit Risk Reviewer PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk), Rubyana Ramdhan (Ketua Satuan Kerja Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Tangerang).

Lalu, Bangbang Purnama (mantan Pemimpin Divisi Kredit Korporasi PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk), Agus Ruswendi (mantan Direktur PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk), dan Entis Kushendar (Mantan Direktur PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk).

Untung mengungkapkan, jaksa penyidik telah memanggil lima orang tersangka, Rabu (12/3), yakni Galis Prasetya, Rubyana Ramdhan, Bangbang Purnama, Entis Kushendar dan Agus Ruswendi.

Untung mengatakan, dari lima tersangka yang telah dipanggil itu hanya satu tersangka, Agus Ruswendi yang memenuhi panggilan. Adapun, empat tersangka lainnya memohon penundaan pemeriksaan, Kamis (20/3). Untung mengatakan, Agus diperiksa terkait kronologis dari proses persetujuan kredit yang dimohonkan oleh PT PAM.

( Nurokhman / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/13/194391/Kejagung-Tetapkan-Enam-Tersangka-Kasus-Korupsi-di-BJB

13 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

SPj Bansos Kembali Bermasalah

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 27 Februari 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Pertanggungjawaban dana hibah keagamaan yang diberikan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Surakarta kepada ratusan pemohon, kembali bermasalah. Hingga batas waktu pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPj), mayoritas penerima belum mengumpulkan laporan penggunaan dana tersebut.

Kepala Bagian Kesra, Siti Anggrahini Purwanti mengungkapkan, tahun lalu pihaknya mengucurkan bantuan sekitar Rp 5,08 miliar kepada 349 yayasan atau kelompok penerima. “Namun hingga kini, baru 119 penerima yang menyerahkan SPj,” kata dia, Rabu (26/2).

Jika dihitung, lanjut dia, dana yang belum terlapor penggunaannya tersebut berkisar Rp 3,7 miliar. “Kebanyakan para penerima berdalih kesulitan dalam menyusun SPj. Padahal kami sudah menyosialisasikan pembuatan pertanggungjawaban itu sejak pencairan. Formulir SPj pun sudah kami serahkan.”

Sesuai prosedur, SPj tersebut sudah harus dikumpulkan maksimal 13 bulan pascapengucuran. Menurut Anggrahini, batas akhir pencairan hibah pada 2013 adalah 20 Desember.

Data Bagian Kesra juga menunjukkan persoalan serupa terhadap SPj hibah tahun 2012. Kala itu, terdapat dana sekitar Rp 1,22 miliar yang belum dilaporkan penggunaannya. Selama periode yang sama, dikucurkan hibah sebesar Rp 7,9 miliar kepada 593 penerima.

“Kami akui, situasi ini rawan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, kami sudah berupaya mengkomunikasikan hal ini dengan para penerima. Begitu ada tambahan SPj, langsung kami laporkan kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan Kantor Inspektorat,” terang Anggrahini.

Terpisah, Anggota Banggar DPRD Surakarta Honda Hendarto mendesak pemkot lebih tegas dalam menangani hal ini. “Sekecil apapun dana hibah, uang itu adalah uang negara. Harus jelas pertanggungjawabannya,” tegas dia, saat dijumpai di kompleks balai kota.

( Agustinus Ariawan / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/27/192602/SPj-Bansos-Kembali-Bermasalah-

13 Maret 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: