KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Press Release: Mewujudkan Pemilu Berintegritas (Pembentukan Posko Pemantau Pemilu)


Press Release

Mewujudkan Pemilu Berintegritas

(Pembentukan Posko Pemantau Pemilu)

 

 Demokrasi yang Berintegritas

Kontestasi politik menjelang Pemilu 2014 terasa semakin memanas, pelanggaran demi pelanggaran telah terjadi di beberapa daerah khususnya di Jawa Tengah. Oleh karena ini menjadi sangat penting melandasi persaingan itu dengan nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Mendorong peserta pemilu malakukan aktivitas politik dengan mengedepankan fairnessdalam kontestasi pemilu 2014 ini menjadi sangat penting. Mewujudkan pemilu yang berintegritas setidaknya memberikan ekspektasi untuk lahirnya pemerintahan yang bersih.

Idealnya, pemilu dibangun baik secara kualitas maupun dari aspek integritas dalam pelaksanaannya. Namun faktanya, pelaksanaan pemilu masih menyisakan banyak persoalan, diantaranya menyangkut persoalan adminstratif pemilu, misalnya carut-marutnya daftar pemilih tetap yang tidak terselesaikan secara tuntas. Pada sisi yang lain, aspek integritas pemilu tercoreng dengan maraknya praktek politik transaksional. Praktek poltik uang dalam membangun keterpilihan dan masuknya dana-dana yang dilarang sebagai modal politik mencirikan rendahnya integritas pemilu.

 

Fakta-fakta Korupsi Pemilu

Beberapa temuan pelanggaran telah muncul, mulai ketidak patuhan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanyenya hingga maraknya money politic yang terjadi di beberapa daerah.Rendahnya kualitas pelaporan dana kampanye peserta pemilu menjadi hal yang sangat meprihatinkan.Kami melihat laporan dana kampanye yang dilaporkan hanyalah untukmemenuhi syarat formal yang harus mereka penuhi kepada KPU tanpa disertaidengan kejujuran mereka dalam melaporkan dana kampanyenya.Disamping itu, penggunaan fasilitas negera terutama kebijakan dan anggran sangat rawan dilakukan oleh peserta pemilu yang mempunyai akses birokrasi dan anggran negara maupun daerah juga marak dilakukan para kontestan pemilu 2014 ini. Beberapa temuan awal yang terpantu termasuk politisasi dana bansos dan bantuan infrastruktur yang dikucurkan sejak akhir tahun 2013 lalu. Dari porsi anggaran bisa terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan seperti dana bansos yang meningkat hingga 106.53% yang sebelumnya di tahun 2013 sebesar 15,3 milyar ditahun 2014 menjadi 31,6 milyar belanja bansos begitu juga bantuan infrastruktur kepada masyarakat.

Dana-dana seperti ini yang marak digunakan untuk kepentingan politik para caleg baik untuk mencari dukungan suara bahkan sebagai suberdana ilegal kampanye mereka. Berdasarkan laporan masyarakat yang di terima KP2KKN ada indikasi pemotongan batuan yang diberikan kepada masyarakat sebesar 10-20% dari nilai bantuan. Menurut informasi masyarakat pemotongan tersebut akan digunakan untuk kepentingan kampanye caleg yang membantu dalam pengajuan bantuan tersebut.

Transaksi politik antara caleg dengan para pemilih marak terjadi menjelang pemilu. Suara masyarakat banyakdihargai dengan uang lima puluh ribu rupiah atau sejumlah barang/sembako. Tentu saja hal tersebut sangat tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara yang potensial akan dikorupsi oleh para caleg ini setelah mereka menjadi anggota dewan. Dibeberapa tempat juga telah ditemukan beberapa pelanggaran diantaranya pengumpulan fotocopy KTP yang nantinya akan dijanjikan sejumlah uang,barang atau program (pascabayar) maupun kegiatanbagi-bagi amplop berisi sejumlah uang dan sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh caleg maupun timsukses caleg.

 

Pemantauan Pileg & Pilpres

Berangkat dari keprihatinan terhadap masih maraknya persoalan yang mengancam  integritas pemilu 2014, jaringan antikorupsi di 15 provinsi sepakat untuk melakukan pemantauan pemilu. Bekerjasama dengan ICW, KP2KKNsebagai elemen masyarakat akan melakukan pemantauan di Jawa Tengah. Kami tergerak untuk ikut memantauapemilu legislatif (Pileg) maupun presiden (Pilpres). Pemantauan yang kami lakukan fokus pada 3 masalah utama, yaitu; dana kampanye, praktek politik uang dan penggunaanfasilitas publik/ fasilitas jabatan.

Bentuk pemantauan yang kami lakukan adalah pemantauan di lapangan dan membuka posko pemantauan. Selain untuk mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas, tujuan dibukanya posko juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya politik uang. Secara aktif, kami juga mengajak masyarakat untuk turut menjadi bagian dalam memantau pemilu  dan mau melaporkan segala pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Laporan pelanggaran bisa disampaikan ke posko KP2KKN atau melalui website http://www.politikuang.net. Nantinya, laporan dan temuan yang kami dapatkan akan kami laporkan dan advokasi kepada penyelenggara pemilu yang berwenang. Sementara pemantauan di lapangan,pemantau KP2KKN akan menyebar hampir di seluruh dapil Jawa Tengah. Kami terus memperluas semangat pemantauan inipada jaringan di beberapa daerah sehingga tidak tidak menutup kemungkinan daerah pemantauan akan terus meluas dan mencakup semua dapil.

 

Semarang 12 Maret 2014

KP2KKN & ICW

Ronny Maryanto (KP2KKN) : 085641179199 (onnyxz@gmail.com)

Almas  Sjafrina (ICW) :  081259014045 (almas@antikorupsi.info)

12 Maret 2014 - Posted by | RILIS MEDIA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: