KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Panwaslu Cilacap Diduga Memanipulasi Angka dan Kuitansi


PIKIRAN RAKYAT ONLINE – Kamis, 07 Nonember 2013

CILACAP, (PRLM).- Laporan keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Cilacap Jawa Tengah diduga dilakukan dengan memanipulasi angka dan kuitansi palsu. Belanja sejumlah barang tersebut berasal dari dana hibah APBD untuk operasional Panwaslu selama penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati 9 September 2012. Total dana hibah untuk Panwaslu Rp 3 miliar lebih.

Kapolres Cilacap AKBP Andry Triaspoetra SIK melalui Kasat Reskrim AKP Agus Puryadi SH SIK mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan barang bukti kuitansi, Panwaslu diduga telah menggunakan kuitansi palsu dan mark up nilai belanja barang dalam laporan keuangan pertanggungan jawab penggunaan dana hibah APBD.

“Kita sudah memeriksa sebanyak 15 saksi, di antaranya adalah pengusaha atau pemilik toko kamera, komputer, serta alat perkantoran,” jelasnya, Rabu (6/11/13).

Para saksi kata Kasat Reskrim, telah mengakui Panwaslu telah melakukan transaksi barang dengan para saksi. Akan tetapi angka dalam kuitansi telah dirubah lebih tinggi.

Ada juga saksi yang mengakui pembelian barang namun kuitansinya beda. Diduga dipalsukan dengan menggunakan kuitansi toko lain dengan nilai pembelian lebih tinggi.

Penelusuran dugaan korupsi dana hibah oleh pejabat pembuat komitmen, mendasarkan hasil laporan Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu (PDTT) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam LHP juga menyebutkan Panwaslu telah membelanjakan dana hibah senilai Rp 178.2 juta konon digunakan untuk pembelian kamera digital senilai Rp 53.520.000, pengadaan banner, piagam dan badge senilai Rp 16.860.500.

Pengadaan personal computer, notebook dan LCD senilai Rp 15.575.000, pengadaan alat tulis kantor dan pengadaan dokumen Rp 52.108.300, pengadaan makan dan snack Rp 18.767.500. Selain itu ada pengadaan tas untuk bintek senilai Rp 5.340.000, pengadaan handycam senilai Rp 5 juta, dan pengadaan AC Split senilai Rp 11.114.000.

Namun angka tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak ada bukti pertangungjawaban yang lengkap dan sah, seperti surat pemesanan, faktur barang, berita acara serah terima (BAST) barang, berita acara pemeriksaan barang, kartu garansi dan sebagainya.

Agus menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan, ada dugaan telah terjadi penyimpangan dana hibah yang merugikan keuangan negara antara Rp 300 hingga Rp400 juta.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamudji ketika dihubungi mengatakan, sudah memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menindaklajuti perintah BPK.”Saya sudah perintahkan Sekda untuk mengkonfirmasikan temuan BPK tapi Sekda belum memberikan hasil laporannya,” kata Tatto.

Sementara Sekda Cilacap Sutarjo menambahkan, pihaknya sudah meminta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk meminta keterangan dan bukti penggunakan dana hibah.

“Kita juga masih menunggu hasil DPKKAD yang sedang meminta konfrimasi ke Panwaslu. Sehingga kita belum mengetahui adanya dugaan penyimpangan dana hibah oleh Panwaslu,” katanya. (A-99/a-88)***

Sumber : Pikiran Rakyat

12 Maret 2014 - Posted by | CILACAP

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: