KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

ICW Sebut Laporan Keuangan Tak Jujur sebagai Strategi Parpol

KOMPAS.com – Selasa, 11 Maret 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik dinilai tidak jujur dalam memberikan laporan keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, parpol memiliki alasan strategis yang mendorong mereka melakukan hal itu.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, beberapa bendahara parpol yang pernah ditemuinya di daerah menyatakan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan realita. Mereka khawatir pelaporan keuangan yang terbuka akan dimanfaatkan oleh parpol lain.

“Dari sisi alasan strategis, mereka tidak mau memberikan laporan keuangan yang jelas karena khawatir jika dapur mereka diketahui parpol lain,” kata Ade saat diskusi bertajuk Demokrasi dan Pemilihan Umum: Mengawal Pemilu Bersih di Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Dari sisi pendanaan, Ade mengatakan, banyak pengusaha menjadi donatur parpol dan enggan disebutkan namanya di dalam laporan keuangan parpol. Menurutnya, para pengusaha khawatir akan dijadikan mesin uang oleh parpol lain untuk mendanai mesin politik partai.

Ia menyebutkan, kalaupun ada pengusaha yang ingin dipublikasikan di dalam laporan keuangan, pengusaha itu akan meminta agar sumbangan yang ia berikan tidak ditulis dalam jumlah utuh. Para pengusaha itu cenderung memilih agar sumbangan mereka dipecah dengan diatasnamakan anak perusahaan lain milik mereka.

“Para pengusaha itu khawatir jika mereka didatangi oleh parpol lain. Para pengusaha itu kan juga memiliki kepentingan dengan kandidat tertentu,” ujar Ade.

Ia menambahkan, praktik laporan keuangan parpol yang tak jujur sebetulnya bukanlah persoalan baru. Menurut Ade, audit yang dilakukan KPU terhadap laporan tersebut hanya mengedepankan persoalan sesuai dengan kaidah laporan akuntansi keuangan. Audit dilakukan untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan kaidah laporan keuangan atau belum.

Sumber : http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/03/11/2306459/ICW.Sebut.Laporan.Keuangan.Tak.Jujur.sebagai.Strategi.Parpol

12 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rizal Ramli: di Penjara Sudah Komplit, Bisa Bikin Negara

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 12 Maret 2014

  • Debat Calon Presiden Konvensi Rakyat 2014 ke-6

JAKARTA, suaramerdeka.com – Demokrasi kriminal yang dikembangkan 10 tahun terakhir telah melahirkan aktor-aktor politik kriminal. Parpol telah berubah menjadi mesin korupsi yang massif dan terstruktur. Ke depan, sebaiknya negara yang membiayai Parpol agar partai-partai tidak sibuk mengumpulkan uang untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaan.

“Di penjara KPK sudah komplit. Ada gubernur, walikota/bupati, anggota dewan, dan hakim konsitusi. Kita bisa membuat sebuah negara di penjara. Tinggal tunggu saja presiden,” ujar Rizal Ramli, tokoh yang sukses mendongkrak laba PT Semen Gresik grup secara signifikan itu, pada Debat Calon Presiden Konvensi Rakyat 2014 putaran ke-6 (terakhir), di Balai Sudirman, Jakarta, sebagaimana rilis yang diterima suaramerdeka.com, Rabu (12/3).

Keruan saja, tawa dan tepuk tangan hadirin meledak memenuhi atmosfir ruangan. Setelah menyapa sejumlah nama dan menyampaikan salam, ekonom yang selama puluhan tahun konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat ini mengumandangkan pekik “merdeka”, yang juga disambut oleh para hadirin yang datang.

Menurut Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid yang dikenal banyak menghasilkan kebijakan terobosan itu, mahalnya biaya politik telah melahirkan demokrasi kriminal. Akibatnya, sekitar 50% bupati dan walikota terlibat korupsi dan mendekam di penjara. 30% gubernur bernasib serupa. Begitu juga dengan para anggota legislatifnya, baik di DPR maupun DPRD, banyak yang tejerat kasus hukum.

Seperti biasa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu berhasil menguasai forum. Ketika bicara soal kebijakan luar negeri, penasehat ekonomi dan politik fraksi ABRI di DPR era Presiden Soeharto itu menekankan pentingnya peningkatan peran Indonesia di ranah internasional. Caranya antara lain dengan menambah pasukan penjaga perdamaian di PBB dari selama ini sekitar 10.000 menjadi 100.000 personel.

“Tapi di atas semua itu, tugas pemerintah yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh adalah membangun ekonomi bangsa. Dengan ekonomi yang kuat, rakyat akan sejahtera. Dengan ekonomi yang kuat dan rakyat sejahtera, maka Indonesia bisa melaksanakan politik bebas aktif yang efektif. Insya Allah, kita akan membawa Indonesia menjadi negara maju, digdaya, dan rakyatnya sejahtera dalam tempo kurang dari delapan tahun,” pungkasnya yang lagi-lagi disambut tepuk tangan meriah.

Sementara itu, Romo Magnis Suseno yang menjadi salah satu panelis, usai acara mengatakan debat Capres seperti ini sangat baik. Bisa menjadi contoh bagi pihak lain untuk menjaring para calon pemimpin bangsa. Lewat paparan visi, misi, dan berbagai pertanyaan, bisa diketahui kualitas para Capres.

“Tapi, jujur saja, saya sebelumnya hanya tahu pak Rizal Ramli dan pak Yusril. Pemikiran dan gagasan keduanya bagus. Hari ini saya baru mengenal pak Isran Noor. Tapi empat yang lainnya, saya baru kenal. Namun secara umum, acara ini bagus sekali. Saya senang bisa terlibat memberi kontribusi,” ujarnya.

( Marlin / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/12/194347/Rizal-Ramli-di-Penjara-Sudah-Komplit-Bisa-Bikin-Negara

12 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Daftar Pemilih Tambahan Rawan Dimanipulasi

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Maret 2014

SIDOMUKTI – Regulasi dalam Peraturan Komisi Pe­milihan Umum (PKPU) baru mengenai daftar pemilih tambahan (DPTb) memiliki celah untuk dimanfaatkan caleg guna memobilisasi pemilih.  Potensi praktik curang itu berupa mobilisasi pemilih antardaerah dalam satu kabupaten/kota untuk mendukung calon anggota legislatif (caleg) tertentu.

Hal itu disampaikan Ketua DPC PDIP Salatiga Teddy Sulistio, kemarin. Menurutnya, daftar pemilih tambahan, sesuai PKPU memang diperuntukkan bagi pemilih yang pindah wilayah kerja atau hal lain yang memungkinkan mengubah dapil yang telah ditentukan sebelumnya.

”Kalau saya menilai, daftar pemilih tambahan ini  paraktiknya sangat rawan manipulasi. Jadi, KPU harus lebih ketat untuk tidak sembarangan menerima daftar pemilih tambahan ini pada pelaksanaan pemungutan suara nanti,” katanya.

Menurut dia, daftar pemilih tambahan (DPTb)  akan mengakomodasi pindah lokasi memilih karena alasan pekerjaan, studi, pindah domisili ada juga daftar pemilih khusus (DPK) yang mengakomodasi  mereka tidak masuk daftar pe­milih tetap (DPT) tetapi sudah punya hak pilih. Selain itu ada pula  daftar pemilih khusus tambahan yang diperuntukkan bagi mereka hingga hari H pelaksanaan pencoblosan tetapi belum masuk DPT.

”Ketiganya awalnya untuk mengakomodir masyarakat yang belum masuk DPT.  Tetapi prakteknya ini sangat ra­wan manipulasi. Surat pengantar keterangan pindah (A5) bisa dikeluarkan oleh PPS atau KPU kabupaten/kota. Ini sangat berpotensi manipulasi kalau DPT asal tidak dicoret,” katanya.

Mudah Dipalsukan

Teddy berpandangan, A5 sangat mudah dipalsukan. Dengan begitu, berpotensi mobilisasi antardapil atau antar kabupaten/kota.  Bahkan, A5 bisa dikeluarkan oleh kepala desa atau pun kepala kelurahan.

”Menurut saya ini sangat rawan. KPU harus hati-hati. Jangan sampai kasus serupa pada pemilu sebelumnya terulang lagi kali ini,” katanya.

Terpisah, Divisi Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih KPU Kota Salatiga Syaemuri menanggapi hal itu mengatakan, KPU berupaya melaksanakan tugas sesuai regulasi. Pihakanya juga telah menginstruksikan jajaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) lebih hati-hati memasukkan data daftar pemilih tambahan. Misalnya, mereka yang masuk daftar pemilih tambahan itu harus membawa surat pengantar dari daerah asal pemilihan. (H32, H54-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/13/255426/Daftar-Pemilih-Tambahan-Rawan-Dimanipulasi-

12 Maret 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Caleg Partai Demokrat Jadi Tersangka

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Maret 2014

  • Dugaan Kampanye di Sekolah

DEMAK – Setelah melakukan pemeriksaan dan melengkapi bukti-bukti, akhirnya penyidik Polres Demak menetapkan Nadiroh, caleg DPRD Provinsi dari Partai Demokrat sebagai tersangka.

Caleg Dapil II Jateng ini terindikasi kuat melakukan pelanggaran pidana pemilu dengan berkampanye di sekolah.

”Penetapan status itu setelah mendengarkan kesaksian sembilan orang saksi dan beberapa item barang bukti yang disita,” ujar Kapolres AKBP R Setijo Nugroho Harjo Hasta Putra melalui Kasatreskrim AKP Zae­nul Arifin didampingi Kasubag Humas AKP Sutomo saat konferensi pers di Mapolres Demak, Rabu (12/3).

Sebanyak enam item barang bukti yang disita ini meliputi alat peraga kampanye, surat undangan wali murid, daftar hadir, identitas status caleg, CD rekaman sua­ra dan transkrip rekaman.

Da­ri kesaksian pihak SMPN 3 De­mak, pada saat itu tengah ber­langsung pembagian beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Nadiroh, dikatakan pihak sekolah memang memiliki andil terhadap proses pengajuan hingga realisasi beasiswa tersebut. Na­­mun tidak disangka ada pe­nyampaian visi, misi bahkan ajakan untuk memilih caleg tersebut.

Keterangan saksi dan barang bukti inipun diperkuat pernyataan ahli hukum dari Undip yang didatangkan penyidik. Pernya­taan tersebut menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan caleg tersebut dikategorikan sebagai kampanye.

”Perbuatan tersangka dijerat pasal 299 jo pasal 86 ayat 1h UU No 8/2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Ancaman pidananya dua tahun kurungan penjara dan denda Rp 24 juta,” terangnya.

Untuk memenuhi batas waktu penyidikan perkara pidana pe­milu, berkas pemeriksaan akan di­serahkan ke kejaksaan pada Senin mendatang. Sesuai peraturan Kapolri No 10/2013, penyidik­an ka­sus pidana pemilu di tingkat ke­polisian maksimal 14 hari sejak laporan tersebut diterima dari Panwaslu.

Jika penyidikan belum leng­kap, lanjutnya jaksa penuntut diberi waktu paling lama tiga hari sudah harus mengembalikan berkas penyidikan itu ke pe­nyidik. Begitu pula, penyidik pu­nya waktu hanya tiga hari untuk melengkapi berkas tersebut.

Hormati Hukum

Sementara itu, Nadiroh di­dampingi kuasa hukumnya, Rudi Setiawan menyatakan, akan menghormati proses hu­kum. Meski begitu, ia tidak sepakat dengan penetapan status sebagai tersangka.

”Misi saya hanya memperlancar alokasi pemberiaan beasiswa BSM, agar benar-benar te­pat sasaran untuk siswa miskin di SMPN 3 Demak. Sebab dari awal, saya yang mengajukan bea­siswa ini melalui jalur partai sehingga realisasinya harus dikawal,” katanya.

Seperti diketahui, Panwaslu Demak melaporkan indikasi kampanye di sekolah yang dilakukan Nadiroh pada 28 Fe­bruari lalu.

Dari hasil kajian sentra penegakkan hukum terpadu (Gak­kumdu), temuan tersebut dilaporkan ke Polres Demak pada 6 Maret. (J9-91)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/13/255436/Caleg-Partai-Demokrat-Jadi-Tersangka

12 Maret 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Korupsi Asuransi Fiktif: Wakil Ketua DPRD Dihukum Setahun

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Maret 2014

SEMARANG – Wakil Ketua (non­aktif) DPRD Kota Semarang, Ahmad Djunaedi bersama anggota Komisi C (nonaktif) DPRD Kota Se­marang, AY Sujianto dijatuhi hu­kuman setahun penjara. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menilai keduanya terbukti terlibat korupsi asuransi fiktif me­ma­kai APBD Kota Semarang tahun 2003.

Selain pidana badan, keduanya juga dijatuhi denda Rp 50 juta setara atau hukuman pengganti sebulan kurungan. Putusan pida­na itu dibacakan oleh majelis ha­kim yang diketuai Erentuah Da­ma­nik, Rabu (12/3). “Menyatakan terdakwa secara sah dan me­ya­kinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Hakim Erentuah.

Bersama mereka, tiga mantan anggota DPRD Semarang Sriyono, Elvi Zuhroh dan Purwono Bambang Nugroho juga dijatuhi pidana yang sama. Kelima terdakwa dibebaskan dari pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang negara. Sebab, mereka telah mengembalikan dana yang pernah diterima, masing-masing Rp 36 juta.

Korupsi di 2003 itu terjadi pada pos anggaran asuransi jiwa untuk 45 anggota DPRD Kota Semarang. Pagu anggaran asuransi mencapai Rp 1,836 miliar untuk pembayaran premi asuransi jiwa ke perusahaan asuransi Pasaraya Life. Jangka waktunya hingga ak­hir periode jabatan angota dewan tahun 2004.

Dari pagu anggaran, cair dana Rp 1,728 miliar. Namun dana itu tak disetorkan ke Pasaraya sebagai premi asuransi, tapi malah dibagi merata ke 45 anggota dewan, termasuk lima terdakwa. Masing-masing anggota dewan mendapat Rp 36 juta. Namun mereka menandatangani persetujuan pembayaran premi asuransi Dana Sejahtera Abadi Pasaraya Life masing-masing Rp 38 juta.

Bersikap Kritis

“Terdakwa tidak bersikap kritis dan tidak menanyakan asal uang tersebut,” pendapat majelis dibacakan hakim Jhon Halasan Butarbutar.

Pembagian uang itu diserahkan oleh tiga pimpinan dewan saat itu, Ismoyo Subroto, Hamas Ghani, dan Humam Mukti Azis. Ismoyo mendapat tambahan Rp 5 juta, Humam Rp 2 juta dan Hamas Ghani memakai sisa uang untuk kepentingan pribadinya.

Tiga pimpinan dewan terbukti menyepakati pembagian dana tersebut.

Dana Rp 1,728 miliar yang sudah disampaikan ke Pasaraya, diambil kembali dengan pembatalan perjanjian asuransi.

Atas pembatalan itu, Kepala Cabang PT Pasaraya Life, I Nyoman Wiryadhana mendapat uang Rp 18 juta dari Hamas Ghani. Tiga stafnya Nur Rifa’i, Hatmi Handayaningsih dan Deny Windiasari masing-masing mendapat Rp 6 juta.

Yurisprudensi

Dalam kasus ini, I Nyoman Wiryadhana beserta tiga stafnya sudah menjalani hukuman setahun penjara. Sementara Hamas Ghany dan Humam Mukti Aziz sedang menjalani empat tahun pidana penjara. Ismoyo yang juga dipidana empat tahun, meninggal dunia dalam masa hukuman.

Enam mantan anggota Komisi C DPRD Fathurrahman, Santoso Hutomo, Agustina Wilujeng, Shonhadji Zaenuri, Hindarto Handoyo, dan Tohir Sandirdjo bebas dari jerat pidana melalui putusan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Putusan bebas Fathurrahman cs itu diajukan menjadi acuan hukum atau yurisprudensi oleh penasihat hukum Ahmad Junaedi cs. Namun hakim mengabaikannya. Menurut hakim, salah satu syarat yurisprudensi adalah jika seluruh tingkatan majelis hakim mulai pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi, memberi putusan sama dalam satu perkara.

“Lagipula, di Indonesia yurisprudensi tidak menjadi halangan bagi majelis hakim untuk memutus perkara,” kata hakim Jhon.

Atas putusan tersebut, kelima terdakwa melalui penasihat hukumnya Kairul Anwar belum menyatakan sikap. “Kami akan menggunakan waktu tujuh hari untuk berfikir,” kata Kairul. Demikian pula jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Semarang.

Di sisi lain, Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Jawa Tengah belum menentukan sikap atas AY Sujiyanto yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jawa Tengah dari partai tersebut. Ketua DPW PPP Jawa Tengah Arif Mudatsir Mandan kemarin turut menoton persidangan. “Kami akan pelajari dulu mekanismenya,” katanya usai sidang. Sujiyanto merupakan Calon Anggota DPRD Jawa Tengah dari Daerah Pemilihan I. (H89-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/13/255467/Wakil-Ketua-DPRD-Dihukum-Setahun

12 Maret 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Penegakan Hukum Tahun Politik

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Maret 2014

  • Oleh W Riawan Tjandra

“Penegakan hukum pada tahun politik seharusnya mampu merawat demokrasi menuju supremasi hukum”

HUKUM kerap dirupakan lewat patung Dewi Keadilan dengan mata tertutup dan membawa pedang. Simbolisasi itu ingin menggambarkan proses bekerjanya hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Realitas itu kemudian melahirkan adagium penting dalam penegakan hukum, equality before the law (kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum) dan kini diletakkan sebagai fondasi kehidupan bernegara.
Hukum adalah produk dari proses politik parlemen. Namun ketika sudah menjadi teks normatif dalam wujud kitab undang-undang, hukum harus steril dari pengaruh faktor nonhukum. Perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan didominasi berbagai kasus korupsi politik. Artinya, bersumber dari konstelasi permainan politik yang bersimbiosis dengan ambisi para aktor memperoleh sumber ekonomi guna mendanai siklus kekuasaan politik.

Penobatan 2014 sebagai tahun politik, membawa konsekuensi tingginya peningkatan suhu politik akibat pengerahan energi politik untuk berkontestasi. Berkaca pada pandangan Talcott Parson mengenai sibernetik maka selalu terjadi pertukaran informasi dan energi secara fungsional antara kuasa hukum dan kuasa politik, serta berbagai subsistem sosial lain dalam masyarakat.

Hukum sering ditundukkan dan disubordinasi oleh subsistem politik ataupun ekonomi yang memiliki derajat energi lebih tinggi. Pada titik inilah proses penegakan hukum bisa terkontaminasi oleh –meminjam pandangan Louis Althusser– dominasi aparat ideologi negara. Menurut Althusser, perjuangan dominasi kekuasaan tak bisa dipisahkan dari kontestasi ideologi dalam menciptakan subjeknya.

Saling Sandera

Kasus-kasus hukum yang rawan menyeret upaya saling sandera antarpolitikus umumnya menyangkut seputar  tipikor. Para elite politik saling mengunci, bahkan tak jarang saling mengorbankan kompetitor dalam jerat kasus korupsi. Sulit mencari politikus dan partai politik yang sungguh-sungguh bebas dari praktik korupsi politik.

Politik di negeri ini telah menjelma menjadi suatu kleptopolitik karena sejak proses pencalegan, sulit lepas dari jerat politik uang yang lazimnya membutuhkan dana besar. Bila proses penegakan hukum pada tahun politik tak dilakukan dengan mengacu pada prinsip profesionalitas dan independensi, kita bisa terseret dalam derasnya kumparan arus politisasi pada tahun politik.

Kasus dana DPID/DPPID (kini bermetamorfosis jadi dana optimalisasi), serta dana hibah dan bansos umumnya menjadi bagian dari siklus kleptopolitik yang melibatkan elite, birokrat, dan swasta. Mulanya unsur governance dihadirkan untuk menumbuhkan pemerintahan yang bersih, namun realitasnya tak jarang justru berkonspirasi menjadi trias koruptika yang terlibat dalam perampokan sistemik uang rakyat dan kekayaan negara.

Kesadaran Semu  

Negara menjadi arena untuk memuaskan libido ekonomi dan syahwat politik para aktor tersebut. Para penegak hukum yang harus bekerja dalam sistem birokrasi dan tak jarang berhadapan dengan kuasa politik oligarkis para kleptokrat, acap harus berbenturan dengan tembok tebal kuasa politik. Di sinilah terjadi uji nyali bagi keberanian dan integritas penegak hukum menghadapi kuasa politik kaum kleptokrat dan kleptopolitik.

Proses penegakan hukum pada kasus korupsi politik selalu melibatkan penggunaan kuasa negara untuk membelokkan aliran keuangan negara secara sistemik guna membiayai ambisi dan syahwat politik aktor politik. Dunia politik dan kenegaraan kini menjadi kumuh, terkontaminasi kepentingan dan hasrat politik aparat ideologi negara. Mereka menciptakan kesadaran semu bagi masyarakat melalui berbagai janji dan slogan yang berbungkus ambisi dalam kontestasi politik.

Kuasa politik dalam konteks komunikasi politik di Indonesia lebih sering digunakan untuk menciptakan kesadaran semu pada kalangan masyarakat. Cara itu akan mengonstruksikan citra baik pemegang kuasa atau aparat ideologi negara, yang pada akhirnya berujung pada upaya melahirkan konsensus perlunya melanggengkan kekuasaan.

Penegakan hukum pada pusaran kontestasi politik yang diwarnai oleh kontestasi perang citra  antarelite politik tak urung berisiko menyeret aktor penegakan hukum di tengah kontestasi politik. Kemelemahan energi hukum yang berhadapan dengan energi politik dan ekonomi selama ini membuat penegakan hukum terseret ke jalan terjal.

Masyarakat berharap 2014 bisa menjadi tahun transisi politik menuju era demokrasi yang makin stabil. Namun, berbagai ironi politik bisa memproduksi ambivalensi, kontradiksi, dan bahkan paradoks dalam politik yang menyeret pada dualisme cara berpikir, bertindak, dan bersikap.

Penegakan hukum pada tahun politik seharusnya mampu merawat demokrasi menuju supremasi hukum, bukan justru larut dalam berbagai ironi politik. Jangan pula terlibat dalam berbagai upaya penggalangan citra aktor karena dominasi aparat ideologi hukum di negeri yang kian kumuh oleh berbagai ambisi dan syahwat politik tapi minus empati. (10)

— W Riawan Tjandra, alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Administrasi Negara UGM, dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/13/255392/Penegakan-Hukum-Tahun-Politik

12 Maret 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Mendedah Irasionalitas Caleg

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Maret 2014

  • Oleh Agus Sutono

PEMILU legislatif pada 9 April 2014 menjadi ajang pertarungan keras bagi 6.607 caleg yang mengincar kursi DPR yang berjumlah ’’hanya’’ 560. Kita bisa membayangkan betapa sengit persaingan tersebut, belum lagi caleg yang mengincar kursi pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota yang mencapai ribuan.

Ternyata urusan perebutan kursi, tidak hanya uang yang bekerja tapi juga kekuatan supranatural, dan bahkan sebagian caleg menggarap serius lewat cara itu. Jadilah mereka menjadi caleg irasional. Kematian ’’dukun politik’’ akibat terpeleset setelah memimpin ritual pemenangan seorang caleg di Gua Langse, Purwosari, Gunung Kidul, beberapa hari lalu, adalah satu contoh yang menunjukkan perilaku irasional caleg.
Kerja-kerja politik dalam era demokrasi yang seharusnya berpijak pada hal-hal rasional, seperti kampanye program, menjual kompetensi dan kualitas diri telah digantikan kerja-kerja supranatural yang justru mengerdilkan para caleg. Logika macam apa sebenarnya yang ada dalam kepala caleg irasional seperti itu?

Pola perilaku politik caleg irasional mengingatkan kita pada teori Van Peursen (1984),  tentang alam pikiran mistis, ontologis, dan fungsional, dalam bingkai sebuah perkembangan mental masyarakat.  Dalam tahapan alam pikiran mistis, kehidupan yang penuh magis dan hal-hal supranatural menjadi sebuah kewajiban dalam menjalani tiap tindakan.

Dalam magi atau dunia supranatural, manusia memperoleh landasan mental dalam melakukan dan mengejar tujuan. Pertimbangan utama dalam mengejar tujuan hidup mendasarkan pada sejumlah pertimbangan irasional. Logika normal tidak pernah bekerja dalam situasi seperti itu kecuali logika supranatural.

Sudah sedemikian parahkah caleg irasional memercayakan kerja politik melalui dunia supranatural? Tidak bakal muncul logika sehat dari kepala caleg irasional ketika kerja-kerja politik itu mereka lakukan tidak berdasarkan hukum politik yang sehat dan seharusnya. Rasionalitas berpolitik yang menuntut caleg sering turun ke dapil, menjual gagasan dan menawarkan integritas diri, tidak akan menjadi prioritas tatkala logika yang ia tanamkan dalam keyakinan kerja politiknya adalah logika supranatual. Sulit membayangkan wujud masa depan bangsa ini ketika pertimbangan irasional menjadi bekal caleg terpilih merumuskan keputusan penting menyangkut nasib bangsa.

Pada akhirnya, menjadi penting untuk membongkar struktur logis dari hal yang tidak logis berkait fenomena caleg irasional ini. Rasa tak percaya diri menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka memilih memanfaatkan supranaturalitas dalam kerja politik. Hal yang senyatanya tidak logis bahkan menjadi pelarian dalam menemukan sandaran mental, yaitu sebentuk rasa percaya diri. Namun menjadi penting pula menelisik lebih jauh, mengapa muncul ketidakpercayaan diri.

Salah satu ketidakpercayaan diri para caleg irasional ini sangat mungkin karena tingginya tingkat persaingan, sementara kekuatan dana yang dimiliki terbatas. Bisa juga mereka tak mampu mengampanyekan program karena memang kapasitas secara personal di bawah rata-rata.
Kita gampang memahaminya mengingat kini begitu mudah menjadi caleg, hanya bermodal uang, tampang, dan popularitas, tak perlu dibarengi kemampuan menyampaikan gagasan. Lihatlah alat peraga kampanye di sudut atau tepi jalan, mereka terlihat begitu tampan dan cantik tanpa kita pernah tahu kualitas sesungguhnya.

Partai Modern

Karenanya, menjadi begitu penting bagi partai untuk membenahi perekrutan caleg supaya tidak lahir caleg irasional. Partai harus mereformasi diri menjadi modern supaya bisa membangun demokrasi yang penuh nilai-nilai rasionalitas dalam diri seluruh kader dan anggota partai berkait aktivitas politik mereka.

Juga penting bagi caleg sebelum memutuskan terjun ke politik, pastikan untuk mengukur diri, bahwa menjadi wakil rakyat yang terhormat haruslah memiliki kapasitas dan kualitas yang baik. Selain itu, selalu memiliki pertimbangan rasional dengan logika rasional, dan bukan logika irasional.

Meminjam istilah wanita filsuf dari Jerman, Hannah Arendt (1906-1975), politik adalah ’’seni untuk mengabadikan diri dalam karya-karya pengabdian yang penuh nilai-nilai dedikasi yang akan terus dicatat dalam sejarah bangsa di mana ia mengabdikan diri. Menjadi wakil rakyat adalah panggilan dan pilihan pengabdian, bukan lowongan pekerjaan yang dapat diperoleh dengan mantra, ritual gaib, dan cara-cara kotor. Caleg perlu berjuang  dengan kerja-kerja politik yang rasional supaya mencapai proses ”pengabadian diri”.

Selanjutnya, hal penting bagi para pemilih adalah supaya benar-benar memilih caleg yang tidak terindikasi dalam kelompok irasional tersebut. Jika sampai salah pilih maka yakinlah, kelak muncul produk-produk legislasi, yang bisa jadi dirumuskan lewat pertimbangan irasional alias tidak masuk akal.

Mau dibawa ke mana bangsa ini selanjutnya? Bangsa ini butuh caleg-caleg yang mampu mengartikulasi nilai-nilai politik sebagai sebuah ìseni pengabadian diriî , karena hanya dengan cara itulah kita bisa menemukan makna politik dan proses pencapaiannya. Jadi, selamat memilih dengan bijak. (10)

— Agus Sutono MPhil, dosen Prodi PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang, mahasiswa S-3 Ilmu Filsafat UGM

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/13/255393/Mendedah-Irasionalitas-Caleg

 

12 Maret 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Mendidik Rakyat, atau Mendidik Caleg?

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Maret 2014

TAJUK RENCANA

Sosialisasi gencar Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/ kota, provinsi, dan pusat, hakikatnya menyasar dua wilayah, yakni para pemilih dan calon anggota legislatif sekaligus partai-partai politik. Rakyat sebagai pemilik suara didorong untuk menggunakan hak pilih secara rasional dan cerdas, sedangkan calon-calon wakil rakyat dan parpol dididik mematuhi aturan main. Orientasinya, agar pemilu terselenggara secara berkualitas untuk mencapai Indonesia yang lebih baik.

Pemikiran normatif itu banyak menghadapi paradoks. Ketika rakyat didorong menggunakan hak pilihnya secara cerdas, apakah para caleg juga menampilkan diri secara cerdas? Ketika rakyat dididik menjadi pemilih rasional, sudahkah para caleg menciptakan kondisi-kondisi yang merasionalkan sikap pemilih? Ketika fenomena politik uang menjadi warna yang menghegemoni setiap pemilu, siapa yang harus proaktif melawan penyakit akut ini: rakyat atau calon wakilnya?

Pendidikan politik terkait kecerdasan dan kerasionalan memilih menciptakan lingkaran tak berujung pangkal. Entah sudah sejak kapan politik uang menjadi ”menu wajib” dalam setiap pengambilan keputusan untuk memilih orang dan hal-hal strategis lainnya, termasuk pilihan kepala desa, di DPR, dan DPRD. Masyarakat terkondisi oleh ”syarat” dalam menentukan pilihan sebagai ”kontraprestasi wajib”. Ola uwik, ola oblos, itu guyon yang telah menjadi semboyan simbolik.

Kerja keras KPU dan elemen-elemen masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih kiranya perlu dibarengi dengan mindset yang determinatif. Kuantitas jangan menjadi ukuran kesuksesan sosialisasi. Yang lebih penting bagaimana menciptakan relasi timbal-balik yang mendidik rakyat dan politikus. Kampanye ”terima uangnya, belum tentu pilih orangnya” perlu dibarengi dengan visi kualitatif. Kalau perlu ”terima uangnya, tetapi tidak memilih siapa pun”. Mengapa?

Rakyat sebenarnya punya posisi tawar untuk mendidik caleg. Kita harus berani ”mengerjai” caleg agar sadar uang bukan penentu, sehingga para politikus akan berhitung, karena kucuran duitnya tidak berbayar dengan keterpilihan. Kalau perlu korbankan satu pemilu dengan tingkat partisipasi publik yang rendah, tetapi mendapatkan pendidikan politik yang kuat. Dan, pemilu berikutnyalah yang diharapkan diwarnai oleh partisipasi para pemilih dan caleg cerdas.

Kisah caleg yang ndukun, mengandalkan kekuatan uang, lemah dalam menyosialisasikan program untuk rakyat; adalah warna-warni yang makin menunjukkan pencalegan lebih mirip job fair, ajang mencari kerja. Bagaimana bicara tentang pendewasaan politik untuk rakyat? Maka mari, kita — rakyat — yang beramai-ramai mendididik calon wakilnya dengan mulai berpikir rasional, untuk menentukan siapa saja yang layak kita ”bawa” ke gedung-gedung perwakilan rakyat. (/)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/13/255395/Mendidik-Rakyat-atau-Mendidik-Caleg

12 Maret 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Ketua KPU Siap Dikonfrontasi

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Maret 2014

SEMARANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Joko Purnomo siap dikonfrontasi dengan Sudir Santoso. Ia pun membantah telah melakukan perbuatan tak netral terkait pengosongan nama dalam surat KPU perihal penyampaian hasil pemeriksaan laporan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

”Daftar nama itu kan dikosongi, tidak dicoret. Itu sebenarnya surat pemberitahuan, sekaligus undangan ke peserta pemilu yang laporan dana kampanyenya sudah diverifikasi pada Minggu (2/3). Kan harus dilihat konteksnya, bukan dicoret tapi tidak dituliskan namanya,” kata Joko menjalani klarifikasi di kantor Bawaslu, di Jalan Atmodirono, Semarang, Rabu (12/3).

Ia diperiksa oleh Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah beserta dua anggotanya Teguh Purnomo dan Juhana. Menurut dia, Sudir terlambat saat menyerahkan laporan dana kampanye, tepatnya pada 3 Maret lalu. Ia pun tidak melihat Sudir maupun petugas penghubungnya yang disebut datang ke kantor KPU Jateng, Jalan Veteran, Semarang, Minggu (2/3), pukul 23.15. ”Saat itu atau tanggal 2 Maret lalu, saya di kantor KPU hingga pukul 2 pagi,” jelasnya. Meski terlambat penyerahan laporannya, namun Sudir dinilai masih berpeluang jadi peserta pemilu. Sebab, KPU bisa jadi memberikan toleransi mengingat banyak kasus serupa yang terjadi di daerah lainnya.

23 Pertanyaan

Joko mengaku siap apabila dipanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Polda Jateng untuk diklarifikasi. “Kami tunggu saja bila akan diklarifikasi. Seperti Bawaslu, kami diundang sehingga bisa menjelaskannya,” tandasnya.

Sementara itu, Teguh Purnomo mengaku belum bisa menyimpulkan atas hasil pemeriksaan ketua KPU. Bawaslu mengajukan 23 pertanyaan untuk mencari kejelasan dalam persoalan Sudir. ”Prinsipnya, kami sudah mendapatkan lebih banyak penjelasan dari yang bersangkutan. Kami akan coba inventarisasi semua keterangan, apakah masuk dalam sengketa pemilu atau ranah pelanggaran kode etik,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Sudir juga sudah melaporkan persoalannya ke DKPP dan Polda Jateng. Hal ini tentu membutuhkan koordinasi lebih lanjut antarlembaga. (J17,H68-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/13/255381/Ketua-KPU-Siap-Dikonfrontasi

12 Maret 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Hibah Koperasi Susu Tak Wajar

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Maret 2014

  • Laporan Pemeriksaan BPK

SEMARANG – Hibah koperasi persusuan pada tahun anggaran 2012 senilai Rp 13,8 miliar diduga menyimpang. Keuangan negara dirugikan karena barang-barang yang dihibahkan tidak sampai ke penerima, tidak sesuai spesifikasi, dan tidak dibutuhkan koperasi penerima. Data tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan APBD Pemprov Jateng 2012. BPK menemukan laporan belanja hibah persusuan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng tidak memadai.

Hibah diberikan pada 236 koperasi susu di sejumlah daerah di Jateng. Hibah tersebut di antaranya berupa genset, milk scan, generator set silent, dan lampu darurat. ’’Pagunya Rp 13,9 miliar dengan realisasi Rp 13,8 miliar,’’ kata Kepala Sub Auditorat 1 BPK Jateng Hadiyati Munawwaroh, kemarin.

Dalam pemeriksaan, auditor BPK mengunjungi 31 koperasi penerima secara acak. Dari klarifikasi itu ditemui kenyataan barang-barang yang dihibahkan tidak sesuai spesifikasi waktu perencanaan. Selain itu ada beberapa koperasi yang mengaku belum menerima barang dimaksud, padahal sudah tercatat di data Disperindag. Untuk koperasi yang sudah menerima, sebagian barang justru tidak bisa dimanfaatkan karena tidak dibutuhkan. ’’Barang yang dihibahkan terlalu canggih. Koperasi tidak bisa menggunakan karena industri susunya masih kecil dan alat yang dibutuhkan itu yang sederhana. Sekarang alat yang dihibahkan mangkrak tidak digunakan,” katanya.

Enam Kali

Selain itu, BPK juga menemukan ada satu koperasi di Kabupaten Semarang yang menerima hibah enam kali di tahun anggaran 2012. Kemudian, seluruh penerima dana hibah persusuan tersebut belum mengirimkan laporan pertanggungjawaban sampai sekarang. Hadiyati melanjutkan, selain mengecek lapangan, pihaknya juga memeriksa dokumen dan mengklarifikasi pada pejabat di Disperindag. Pada tahap klarifikasi, pejabat terkait membenarkan semua temuan auditor di lapangan. BPK kemudian memberikan sejumlah rekomendasi kepada Disperindag terkait ketidakberesan tersebut. “Dari dinas menyampaikan akan ada perbaikan, tapi sampai sekarang tindak lanjut belum sesuai apa yang kami rekomendasikan,” katanya.

Kepala Disperindag Jateng Edison P Ambarura tidak merespon ketika Suara Merdeka mencoba menghubungi melalui telepon genggamnya.
Ketika didatangi ke kantornya, didapat informasi yang bersangkutan sedang di Jakarta. Kepala Bidang Industri, Agro, Kimia dan Hasil Hutan Disperindag Jateng Ratna Kawuri yang ditemui sore, kemarin, menyatakan tidak berani memberikan keterangan. “Kalau statemen resmi, harus ada surat permohonan wawancara,” katanya. (J8,H68,J17-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/13/255406/Hibah-Koperasi-Susu-Tak-Wajar

12 Maret 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG, UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: