KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

ICW: Penyalahgunaan Wewenang Seharusnya Bisa Dipidana

ANTARA NEWS.com – Selasa, 11 Maret 2014

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam kasus Bank Century, apabila terbukti seharusnya tetap bisa dipidana.

“Apabila dalam kasus Century nanti benar-benar terbukti ada penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara, maka pengambil kebijakan itu bisa dipidanakan,” kata Agus Sunaryanto dihubungi di Jakarta, Selasa.

Agus mengatakan pengambilan kebijakan terhadap Bank Century saat itu memiliki dampak yang besar terhadap publik. Karena itu, apabila terbukti ada penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan tersebut, seharusnya pejabat pengambil kebijakan harus dipidana.

Namun apabila para pejabat yang mengambil kebijakan terhadap Bank Century merasa tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, seharusnya tidak ada yang perlu merasa khawatir.

“Mungkin yang lebih krusial dalam isu ini adalah posisi Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia kini menjadi Wakil Presiden. Proses hukum terhadap Wakil Presiden tentu juga akan memengaruhi posisi Presiden,” tuturnya.

Agus mengatakan kasus tersebut saat ini berjalan di dua ranah, yaitu ranah hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ranah politik di tangan Tim Pengawas Century di DPR.

“Tentu kita tunggu kepastian hukum dari KPK. Apa pun keputusannya harus kita hargai. Apabila pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan tidak bersalah harus kita terima, begitu pula sebaliknya meskipun masih ada upaya hukum berupa banding dan kasasi,” katanya.

Agus mengatakan langkah KPK yang sudah memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang berwenang saat itu, termasuk Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sudah menunjukkan perkembangan positif terhadap penanganan kasus itu.

“Tinggal bagaimana KPK. KPK harus mengungkapkan kepada publik,” ujarnya.

Sebelumnya, terkait kasus Bank Century, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kebijakan tidak dapat diadili. Namun, implementasi yang menyimpang dari sebuah kebijakan dapat dipidanakan. (D018/E005)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/423422/icw-penyalahgunaan-wewenang-seharusnya-bisa-dipidana

11 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ketidakpuasan Hukuman Terhadap Koruptor Jadi Tema Nol Kilometer

ANTARA NEWS.com – Selasa, 11 Maret 2014

Jakarta (ANTARA News) – Fenomena ketidakpuasan masyarakat terhadap hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi dituangkan dalam novel politik berjudul Nol Kilometer yang diluncurkan di Jakarta, Selasa malam.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Hasrul Halili mengatakan fenomena tersebut terjadi ketika adanya harapan yang tinggi di masyarakat termasuk di kalangan aktivis antikorupsi supaya ada penegakan hukum yang optimal terhadap para koruptor tetapi kenyataannya penegakan hukum berjalan lamban.

“Peribahasanya jauh panggang dari api. Nah fenomena deprivasi sosial ini juga menimpa aktivis antikorupsi,” katanya.

Dalam novel karya R. Toto Sugiharto itu, dikisahkan seorang aktivis antikorupsi bernama Jiwo Utomo. Dalam perjalanannya, dia terlibat dalam gerakan antikorupsi bawah tanah yakni Oposisi Bulan Kembar yang sangat idealis. Sementara terdapat juga gerakan antikorupsi lainnya yakni Operasi Berantas Koruptor yang menggunakan cara-cara kekerasan terhadap tersangka dan terpidana korupsi.

Karena ketidakpuasan terhadap perjuangan melawan korupsi, Jiwo kemudian mengalami proses radikalisasi. Klimaksnya, dia melakukan penganiayaan berat yang berujung tewasnya seorang terpidana korupsi.

Hasrul mengatakan novel tersebut juga merupakan otokritik terhadap para aktivis antikorupsi untuk mewaspadai aksi pencucian uang yang dilakukan para koruptor dengan memanfaatkan para pejuang antikorupsi.

“Juga mengkritik para aktivis antikorupsi ketika berada pada pilihan yang dilematis. Contohnya ketika Jiwo jadi bagian dari Oposisi Bulan Kembar, rekeningnya sering ditransfer sejumlah uang dengan nominal besar. Harusnya Jiwo berhati-hati jangan sampai terlibat dalam money laundering,” katanya.

Pihaknya berharap novel tersebut bisa menyuarakan aspirasi agar tindak pidana korupsi harus diberantas secara optimal dan para aktivis antikorupsi diminta untuk berhati-hati dalam perjuangannya melawan korupsi. (A064)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/423468/ketidakpuasan-hukuman-terhadap-koruptor-jadi-tema-nol-kilometer

11 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hakim Nyatakan Sidang Korupsi Bupati Rembang Dilanjutkan

ANTARA NEWS.com – Selasa, 11 Maret 2014

Semarang (Antara) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menyatakan sidang kasus dugaan korupsi dana APBD 2006-2007 yang diperuntukkan bagi penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan terdakwa Bupati M.Salim dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Hakim ketua Dwiarso Budi dalam sidang di Semarang, Selasa, menolak pembelaan atas tuntutan jaksa yang disampaikan terdakwa.

“Menolak eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya. Menyatakan dakwaan penuntut umum dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan kasus,” katanya.

Dalam sidang yang akan datang, kata Dwiarso, akan diagendakan pembuktian melalui pemeriksaan saksi.

Majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa telah disusun secara cermat dan lengkap.

Selain itu, lanjut dia, sidang kasus korupsi ini tidak perlu menunggu penyelesaian kasus lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Margono meminta waktu sepekan untuk menyiapkan saksi yang akan dihadirkan.

“Kami meminta waktu hingga sidang selanjutnya untuk menghadirkan saksi,” katanya.

Sidang pemeriksaan saksi dugaan korupsi Bupati M.Salim akan digelar kembali pada 18 Maret 2014.(rr)

Sumber : Antara

11 Maret 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Diperiksa, Dirut PLN Bungkam

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 11 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamduji diperiksa jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pamudji diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pemeliharaan dan perbaikan gangguan atau life time extension (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1, dan GT 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Gas (PLTGU) Belawan, Medan.

Pamudji datang ke Kejaksaan Agung Pukul 14.00 dan keluar Pukul 16.40. Namun, Pamudji menolak memberikan pernyataan kepada wartawan terkait pemeriksaannya tersebut. Pamudji yang mengenakan kemeja warna putih dan celana warna hitam itu langsung masuk ke mobil Toyota Kijang Innova warna hitam. “Tidak ada wawancara,” ujar Pamudji di Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, pihaknya dalam tiga hari ini mengagendakan untuk memeriksa para pejabat PT PLN, termasuk di antaranya Nur Pamudji, Direktur Keuangan PT PLN, Setia Nggoro Dewo, Nasri Sebayang selaku Direktur Konstruksi PT PLN, Bagio Riawan selaku Direktur Pengadaan Strategis PT PLN, dan Murtaqi Syamsudin selaku Direktur Perencanaan dan Managemen Resiko PT PLN.

“Pemeriksaan pada pokoknya mengenai kronologis serta proses pelaksanaan rapat Dewan Redaksi (9 orang Direksi termasuk para Saksi) mengenai perencanaan pelaksanaan pengadaan dan pekerjaan LTE Major Overhouls Gas Turbine, dimana dalam rapat terdapat perubahan pengadaan flame turbine dari penunjukan langsung ke pemilihan Langsung,” ujarnya.

Menurutnya, para saksi juga diperiksa terkait persetujuan penetapan pemenang Lelang, perubahan kebijakan penggunaan spare part dari Original Equipment Manufacture (OEM) menjadi non OEM.

( Nurokhman / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/11/194218/Diperiksa-Dirut-PLN-Bungkam

11 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pejabat Nakal Perdaya Ribuan Siswa SD di Kendal

TRIBUN JATENG.COM – Senin, 10 Maret 2014

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Proyek alat peraga bagi ribuan siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kendal diduga menjadi “permainan” sejumlah oknum pejabat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Mereka mengorupsi dana pembelian sarana pendukung belajar mengajar para siswa, seperti peta, kubus, penggaris, bola, tongkat estafet, catur, hingga laptop.

Penelusuran Tribun Jateng, alat peraga berjumlah ribuan itu senilai sekitar Rp 6 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan SD 2012. Jenisnya terbagi atas alat peraga bidang studi matematika, IPA, IPS, bahasa, pendidikan jasmani, serta seni dan budaya.

Sejumlah oknum pejabat tersebut bekerjasama dengan perusahaan penyedia barang untuk memperdaya para siswa dengan menyediakan barang ‘palsu’. Mereka juga mengurangi kualitas alat peraga tersebut dan mendatangkan barang murahan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kabupaten Kendal, Kiswanto mengaku telah mendengar adanya permainan proyek pengadaan barang alat peraga bagi siswa SD. “Beberapa alat peraga yang baru dibeli sekarang kondisinya sudah rusak. Temuan itu banyak terjadi di SD-SD yang menerima bantuan alat peraga,” kata Kiswanto saat ditemui Tribun, Jumat (7/3/2014).

Dia menceritakan ada satu alat peraga bidang studi matematika berupa mainan berbentuk bola yang ternyata terdiri atas dua bahan berbentuk setengah lingkaran disambung lem dan isolatif. “Bola itu mestinya tidak sambungan seperti itu namun langsung utuh. Akhirnya karena sambungan dan kualitas tidak baik maka hanya bertahan sebentar saja,” katanya.

Menurut Kiswanto, pihak sekolahan yang menerima bantuan alat peraga itu tidak bisa berbuat banyak. Sebab, pihak sekolah tidak mengetahui secara rinci kualitas barang yang diterimanya. “Mereka (pihak sekolahan-red) hanya mencocokan apakah barang yang diterima sesuai dengan berita acara atau tidak. Kalau sudah sesuai ya sudah dan biasanya tidak akan dicek soal kualitasnya. Apalagi ini merupakan bantuan,” ujarnya.

Kiswanto menambahkan, alat peraga bantuan dari pemerintah juga ada logonya Standar Nasional Indonesia (SNI). Akan tetapi, Kiswanto ragu apakah barang tersebut betul-betul lolos SNI atau tidak. Pasalnya, logo SNI hanya memakai stiker yang ditempelkan di alat peraga. “Setahu saya logo SNI itu semestinya tercetak dan menempel di alat peraga bukan berbentuk stiker yang mudah dilepas seperti itu,” katanya.

Dia mengungkapkan, saat ini jumlah alat peraga di SD-SD di Kabupaten Kendal masih minim. Padahal, fungsi alat peraga itu sangat penting untuk memudahkan siswa mengingat-ingat materi pelajaran yang diberikan oleh guru. “Bila tidak ada alat peraga maka tugas guru akan berat dan murid juga akan bosan.”

Maka sembari menunggu bantuan alat peraga dari sekolah, Kiswanto menyarankan para guru untuk memanfaatkan keterampilan anak didik membuat kerajinan yang menyerupai alat peraga. Hasil keterampilan tersebut nantinya sebagai alat bantu untuk mendukung sistem belajar mengajar yang disampaikan oleh guru.

Bukan Rahasia Lagi

Anggota DPRD Kabupaten Kendal, Sugiyanto, menuturkan pemberian bantuan alat peraga kepada SD-SD yang diduga “dipermainkan” sudah menjadi rahasia umum. Akan tetapi, tidak banyak sekolah yang berani melaporkan kasus ini. “Sebenarnya permainan bantuan pengadaan alat peraga ini sudah ramai jadi bahan perbincangan masyarakat, termasuk saya juga mendengar kasus tersebut. Tetapi permasalahannya pihak sekolahan tidak berani melapor,” kata Sugiyanto.

Sugiyanto juga mendengar alat peraga berupa laptop di SD-SD rusak, padahal itu baru dibeli dua bulan lalu. “Kalau melapor maka harus ada saksi dan barangbukti. Itu yang terkadang membuat penerima bantuan alat peraga ini mundur teratur saat akan melapor. Bantuan ini menjadi permainan beberapa oknum,” kata dia.

Sugiyanto menjelaskan, bantuan ini justru akan menambah beban para sekolah bila belakangan menimbulkan persoalan hukum. Sugiyanto berharap ada pihak yang mengawasi bantuan alat peraga, misalnya dari komite sekolah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lainnya.
Kepala Sekolah Dasar Langenharjo I, Kecamatan Kota Kendal, Ahmad mengatakan, alat peraga sangat dibutuhkan oleh sekolah.

Keberadaan alat peraga, sangat menunjang proses pembelajaran yang berdampak pada prestasi siswanya.

Proses pembelajaran yang menggunakan alat peraga akan lebih membekas di ingatan siswa. Mereka bisa langsung mempraktekan apa yang mereka dapatkan saat pelajaran. Misalnya pelajaran matematika. Di sini guru menerangkan tentang ruang bangun. Jika tidak ada peraga yang tersedia, tentu siswa tidak akan mengetahui bagaima ujud ruang bangun yang dijelaskan gurunya. “Tentu hasilnya akan berbeda jika ada alat peraga dibandingkan dengan hanya ceramah,” ujarnya kepada Tribun Jateng pekan lalu.

Prestasi anak didiknya juga melejit dengan metode pembelajaran menggunakan alat peraga. Dulunya, SD yang dipimpinnya tidak masuk sekolah unggulan. Namun saat ini, sekolahnya cukup diperhitungkan di lingkup Kecamatan Kota Kendal.

Bedanya, alat peraga yang dimiliki SD Langenharjo I, kata Ahmad, bukan berasal dari alokasi DAK 2012. Menurut dia, pihaknya menerima bantuan alat peraga pada 2011 lalu. Hanya saja, dia tidak ingat pihak mana yang memberikan alat peraga tersebut.

Kualitas alat peraga yang diterima sekolah yang dipimpinnya cukup baik. Menurut Ahmad, hingga saat ini tidak ada masalah terkait alat peraga. Waktu itu, ia mendapat beragam alat bantuan. Antara lain matras, laptop, VCD dan lain sebagainya. “Diangkut menggunakan kendaraan bak terbuka. Penuh satu kendaraan. Hingga saat ini masih bisa digunakan,” jelasnya.(tim)

Grafis:

Nama Proyek:
Dana Alokasi Khusus Pendidikan SD, Belanja Modal Pengadaan Alat Praktik/Peraga Tahun Anggaran 2012

Jenis Alat Peraga:
Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Pendidikan Jasmani, Seni dan Budaya

Anggaran Harga Perkiraan Sementara (HPS):
Rp 6.201.870.00

Pembagian:
Kepada 122 SD di Kendal

Perusahaan Penyedia Barang:
CV Aurora Puspita, Jln Soekarno Hatta, Kelurahan Tlogosari Kulon, Pedurungan.

Pelaksaanaan:
2 November 2012 – 19 Desember 2012.

————————————————————————-

Peserta Lelang dan Penawaran Alat Peraga 2012 di Kendal

1. CV Aurora Puspita Rp 6.077.700.00
2. PT Panca Megah Perkasa Rp 6.108.841.000
3. PT Balige Putra Utama Rp 5.984.804.000
4. CV Prinsa Rp 4.826.100.000
5. CV Pratama Karya Sejati Rp 4.826.100.000

Edisi Cetak Tribun Jateng, Senin (10/3)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/03/10/pejabat-nakal-perdaya-ribuan-siswa-sd-di-kendal

11 Maret 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Ini Tiga Nama Mantan Anggota DPRD Kota Semarang yang Jadi Tersangka

 

TRIBUN JATENG.COM – Selasa, 11 Maret 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Meski Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto, enggan membeberkan nama 17 anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi asuransi fiktif tahun 2003, namun seorang sumber dari Kejari Semarang membeberkan tiga nama mantan anggota dewan itu.

“Begini hasilnya SPDP atas nama H Siyam Sutopo, BA bin Siyam, dkk, Drs. H. Achmad Munif bin Muhadi, dkk, Leonard Andhik Suryono, dkk,” tutur sumber itu melalui pesan singkat.

Menurutnya, tiga nama itu merupakan nama dari masing masing tiga surat SPDP yang dikirimkan oleh Polrestabes Semarang.
Kasus dugaan korupsi asuransi fiktif ini mencuat saat pelaksanaan program Dana Sejahtera Abadi antara DPRD Kota Semarang dengan PT Pasaraya Life di tahun 2013.

Program asuransi ini menawarkan premi senilai Rp 38,4 juta setiap orangnya dalam waktu setahum. Selama pelaksanannya, total premi mencapai angka Rp 1,7 milyar, namun setelah berjalan, diketahui program asuransi itu tidak pernah ada atau fiktif. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/03/11/ini-tiga-nama-mantan-anggota-dprd-kota-semarang-yang-jadi-tersangka

11 Maret 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Diperiksa Empat Jam, Para Kepsek Pulang dengan Wajah Pucat

TRIBUN JATENG.COM – Senin, 10 Maret 2014

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Penyidikan atas kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dilakukan oleh tim dari Polda Jateng. Pada Senin (10/3/2014), tujuh kepala sekolah asal Kecamatan Sukorejo disidik di aula Disdik Kendal. Seorang kepala sekolah yang enggan menyebutkan nama dan asal sekolahnya mengatakan, ia hanya melaporkan kesalahan surat pertanggung jawaban.

Sementara itu Kadisdik Muryono yang ditemui Tribun di kantornya, mengatakan penyidikan akan berlangsung secara bertahap. Penyidikan dibagi berdasarkan wilayah perkecamatan.

“Besok Limbangan, Rabu Boja, Kamis Patean, dan Jumat Plantungan,” ujar Muryono.

Pemeriksaan sendiri berlangsung sekitar empat jam, dan sempat direhat selama satu jam yakni pada pukul 13.00. Pada pukul 15.00, tiga orang selesai menjalani penyidikan. Mereka berjalan cepat-cepat dengan wajah pucat pasi begitu mengetahui Tribun mendekat.

“Saya no comment saja, ya intinya pemeriksaan tadi berupa pembinaan,” ujar seorang perempuan berjilbab yang mengaku sebagai kepala sekolah SDN Tamanrejo, Kecamatan Sukorejo. Sambil tergopoh-gopoh perempuan tersebut mengatakan, tidak ada kerusakan dalam alat peraga yang diterima sekolahnya.

Kedua rekannya berlari di depan, namun perempuan tersebut sempat menyebut nama Mami kepada seorang rekan di depannya. Hingga pukul 16.30 , tim penyidik masih belum selesai memeriksa tiga orang lainnya. Tribun kesulitan mengambil gambar lantaran ruang pemeriksaan tertutup rapat. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/03/10/diperiksa-empat-jam-para-kepsek-pulang-dengan-wajah-pucat

11 Maret 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Caleg DPD Polisikan Ketua KPU Jateng

ANTARA JATENG.com – Selasa, 11 Maret 2014

Ilustrasi (Foto ANTARA/Andika Wahyu)

Semarang, Antara Jateng – Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah Sudir Santoso melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Joko Purnomo ke Polisian Daerah Jawa Tengah, Selasa.

Sudir melaporkan Ketua KPU Jawa Tengah atas dugaan penghilangan namanya dari surat undangan penyampaian hasil pemeriksaan laporan dana kampanye Pemilu 2014.

“Nama saya hilang dari daftar, padahal saya masih calon legislator,” katanya.

Menurut dia, laporan ini dilakukan setelah sebelumnya meminta klarifikasi ke Komisi Pemilihan Umum.

Dari klarifikasi tersebut diketahui pencoretan nama Sudir tidak dilakukan melalui rapat pleno KPU.

“Saya hanya melaporkan Ketua KPU, bukan seluruh komisioner,” tambahnya.

Dalam laporan tersebut, Sudir juga menyertakan sejumlah dokumen sebagai bukti.

Sebelumnya, calon anggota DPD RI Sudir Santoso terancam dicoret sebagai peserta Pemilu 2014 karena belum melaporkan dana kampanye hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu Minggu (2/3) pukul 18.00 WIB.

Setelah menerima laporan dana kampanye dari 12 partai politik dan 32 calon anggota DPD RI, KPU Jateng akan melaporkannya ke KPU pusat yang mempunyai kewenangan membatalkan keikutsertaan parpol atau calon anggota DPD RI sebagai peserta Pemilu 2014.

Akibatnya, nama Sudir dicoret dari surat penyampaian hasil pemeriksaan laporan dana kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014.

 

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=93894

11 Maret 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Asmadinata Menyesal Tak Jaga Amanah Sebagai Hakim

ANTARA JATENG.com – Selasa, 11 Maret 2014

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Asmadinata (Foto ANTARA/Puspa Perwitasari)

Semarang, Antara Jateng – Mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Asmadinata yang didakwa terlibat dalam kasus suap mengaku menyesal karena tidak bisa menjaga amanah sebagai pengadil.

“Hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi. Saya menyesal dan mohon maaf telah mencemarkan nama baik pengadilan,” kata Asmadinata dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa.

Terdakwa mengaku tidak bisa mencegah permintaan mantan Hakim Kartini Marpaung, terpidana kasus suap hakim yang meminta tolong untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditangani.

Ia juga mengakui bersalah telah bertemu dengan Kartini dan Heru Kisbandono, terpidana lain yang telah dihukum, yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara.

Sebelum dibawa ke meja hijau, Asmadinata sebelumnya menjalani sidang di Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung.

Dalam sidang tersebut, majelis kerhormatan memutuskan memecat Asmadinata karena dinilai melanggar kode etik.

“Di majelis kehormatan saya hanya mendengarkan, tidak diberi kesempatan pembelaan,” katanya.

Ia kembali memohon maaf dan menegaskan tidak memiliki niat untuk membantu Kartini dan Heru dalam penanganan kasus korupsi pemerilahaan kendaraan dinas dengan terpidana mantan Ketua DPRD Grobogan M.Yaeni.

Usai pemeriksaan terdakwa, Hakim Ketua Dwiarso Budi memberi kesempatan jaksa penuntut umum untuk menyiapkan penyampaian tuntutan.

Hakim menunda sidang hingga dua pekan ke depan untuk penyiapan tuntutan tersebut.

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=93892

11 Maret 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Deddy Kusdinar Divonis Enam Tahun Penjara

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 11 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar dipidana penjara selama enam tahun.

Mantan Pejabat Pembuat Komitmen proyek Hambalang itu mengaku sangat terkejut atas putusan dari Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tersebut.

“Ya saya masih syok karena di luar nalar pengetahuan saya tentang hukum. Saya sangat tidak mengerti. Apa yang disampaikan, dasar untuk menjatuhkan hukuman ke saya, apa yang saya alami, saya sampaikan,” kata Deddy usai mendengarkan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (11/3).

Dia mengaku tidak pernah berniat korupsi dalam proyek Hambalang. Dia mengakui pernah mengantar sesuatu kepada Choel yang diberikan oleh mantan atasannya, Wafid Muharam.

“Saya mengaku saya mengawal. Ada kardus, saya enggak ngerti isinya, saya mengawal. Saya enggak tahu duit itu,” ujar Deddy.

Menurut majelis hakim, Deddy terbukti menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat, sehingga merugikan negara sebesar keuangan negara Rp 463,668 miliar.

“Menjatuhkan putusan kepada terdakwa Deddy Kusdinar dengan pidana penjara selama enam tahun, dikurangi masa tahanan,” kata Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto saat membacakan vonis Deddy.

( Budi Yuwono / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/11/194166/Deddy-Kusdinar-Divonis-Enam-Tahun-Penjara-

11 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: