KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

17 Mantan Anggota DPRD Ditetapkan Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Senin, 10 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Sebanyak 17 mantan anggota DPRD Semarang periode 1999-2004 telah ditetapkan tersangka oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polrestabes Semarang. Namun nama-nama mereka belum dirilis oleh Satreskrim Polrestabes Semarang.

Informasi yang dihimpun penetapan tersangka bersamaan dengan dikirimkannya tiga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada Kejaksaan Negeri Semarang pada awal Maret ini. Berkas pemeriksaan terhadap 17 mantan anggota dewan itu dijadikan tiga yakni berkas pertama berisi enam tersangka, berkas kedua berisi tujuh tersangka, dan berkas ketiga berisi empat tersangka.

Kepala Satreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto, mengatakan publikasi nama ke-17 tersangka tersebut akan dilakukan setelah tersangka menjalani pemeriksaan. Saat ini pihaknya masih menggali informasi dari sejumlah saksi ahli, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ahli asuransi, dan ahli hukum pidana. “Identitasnya nanti saja setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka,” paparnya.

Dalam kasus ini sejumlah pihak telah menjalani pemeriksaan seperti mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) Suhadi, Kepala Cabang PT Pasaraya Life serta sejumlah staf di lingkungan Sekwan.

Pada dugaan korupsi tersebut ada anggaran yang dialokasikan untuk asuransi, tetapi setelah diselidiki anggaran tersebut tidak dialokasikan dan diduga diberikan kepada anggota DPRD Semarang periode 1999-2004 dengan masing-masing menerima Rp 38 juta. Total kerugian negara akibat dugaan asuransi fiktif tersebut mencapai Rp 1,7 miliar.

( Zakki Amali / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/03/10/194072/17-Mantan-Anggota-DPRD-Ditetapkan-Tersangka

10 Maret 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

4 Kali Diperiksa Sebagai Tersangka, Eks Bupati Karanganyar Tak Ditahan

KOMPAS.com – Senin, 10 Maret 2014

SEMARANG, KOMPAS.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kembali memeriksa mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani dalam kapasitasnya sebagai tersangka korupsi, Senin (10/3/2014). Rina yang sudah empat kali diperiksa itu hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dikorek keterangannya dalam kasus dugaan pencucian uang.

Mantan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar itu hadir di kantor Kejati, Jalan Pahlawan Semarang pada pukul 10.00 WIB. Sore, sekira pukul 15.30 WIB, Rina telah meninggalkan ruang pemeriksaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Eko Suwarni mengatakan, Rina diperiksa dalam kasus pencucian uang. Pemeriksaan dalam perkara tersebut masih belum selesai.

“Pemeriksaan masih belum selesai. Kami jadwalkan kembali pada Jumat, 14 Maret 2014,” kata Eko Suwarni seusai pemeriksaan, Senin sore (10/3/2014).

Penyidik menjerat Rina dengan dua kasus hukum sekaligus. Pertama, kasus subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) dari Kementerian Perumahan Rakyat dengan Spindik Nomor Print: 37/O.3/F.d.1/11/2013 tertanggal 13 November 2013.

Perannya, Rina telah merekomendasikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Lembaga Keuangan Non Bank (LKBN) yang berhak menyalurkan bantuan subsidi perumahan kepada Menpera tanpa melalui verifikasi dan rekomendasi dinas koperasi setempat.

Kedua, pada 8 Januari 2014, Rina ditetapkan dalam kasus pencucian uang. Penetapan tertuang pada Sprindik nomor Print: 01/O.3/F.d.2/01/2014. Dia diduga menyamarkan harta kejahatan dari hasil korupsi di luar Laporan Harta Kekayaan Negara yang telah dilaporkan.

Meski sudah diperiksa empat kali, Rina masih belum ditahan secara fisik di rumah tahanan negara. Kejati berkeyakinan bahwa Rina masih berlaku kooperatif sehingga tak memerlukan penahanan lebih awal.

Secara terpisah, Eko Haryanto, pegiat anti-korupsi dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menuding, Kejati telah membeda-bedakan kasus yang telah ditangani. Dia mengecam langkah Kejati yang sampai saat ini tidak menahan tersangka.

“Ada apa dengan Kejati yang tidak mau menahan Rina. Dia ini disangka melakukan dua tindak pidana, tidak ditahan. Ada tersangka lain yang hanya disangka satu tindak pidana, ditahan,” kata Eko Haryanto, Senin malam.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2014/03/10/2103330/4.Kali.Diperiksa.Sebagai.Tersangka.Eks.Bupati.Karanganyar.Tak.Ditahan

10 Maret 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Ganti Ideologi atau Berburu Kursi?

SUARA MERDEKA – Minggu. 09 Maret 2014

BANYAK faktor yang menyebabkan maraknya politikus lompat pagar alias berpindah dari parpol satu ke parpol lainnya. Namun, pengamat politik Gun Gun Heryanto menilai bahwa pada dasarnya ada faktor-faktor utama yang melatarbelakangi hal tersebut.
Identitas atau ideologi partai politik yang nyaris tanpa bentuk.

Hal ini setidaknya terlihat dari hampir seluruh partai yang telah memiliki wakil di parlemen memiliki permasalahan yang mayoritas bertentangan dengan ideologinya, misalnya korupsi meski dengan kadar yang berbeda- beda. “Degradasi ideologi ini yang sekarang menyebabkan kader partai yang setia kepada ideologi partainya justru dianggap aneh, tidak diberi tempat dan bahkan disingkirkan,” ujarnya. Pengamat politik Alfan Alfian berpendapat bahwa realitas menunjukkan dunia politik Indonesia setelah Orde Baru lebih didominasi para money hunter. Dengan demikian, biaya politik menjadi tinggi dan uang sangat menentukan keterpilihan calon. “Dalam konteks seperti ini, politikus pemburu uang dapat maju dari partai mana pun, toh mereka mempunyai dalil pemilih mengikuti uang,” imbuhnya.

Adapun pengamat politik Toto Sugiarto menilai, politikus yang kerap berpindah partai hanya mencari popularitas, uang, hingga kekuasaan, alias politisi oportunis. Kekuatan Uang Dia menegaskan, partai politik seharusnya tidak memberi kesempatan pada politisi kutu loncat. Pasalnya, Indonesia tidak membutuhkan politisi oportunis yang berpolitik untuk kepentingan pribadi. “Partai politik seharusnya tidak memberi ruang bagi politisi kutu loncat seperti itu. Partai-partai itu hanya dijadikan kendaraan sewaan. Itu sebenarnya merendahkan partai,” tandasnya. (Wisnu Wijanarko-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/09/254955/Ganti-Ideologi-atau-Berburu-Kursi

10 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Ramai-Ramai Migrasi Politik

SUARA MERDEKA – Minggu, 09 Maret 2014

Migrasi politik di Tanah Air dianggap sebagai fenomena yang wajar. Baju partai bisa berubah setiap saat. Kenapa mereka pindah partai? Apakah kepentingan mereka tidak terakomodasi atau ingin mencari pengalaman baru?

PEMILIHAN umum legislatif (Pileg), 9 April, sudah di depan mata. Para calon legislatif (caleg) pun berlomba-lomba turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk meraih dukungan massa. Tujuannya, demi sebuah kursi empuk di Gedung Parlemen. Tapi, terkadang masyarakat alpa bagaimana cara seorang calon legislatif mendapatkan nomor dan namanya agar terpampang di kertas surat suara yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan migrasi politik alias berpindah partai politik. Fenomena migrasi politik ini sebenarnya sudah jamak dilakukan para politikus.

Bahkan, sudah terjadi pada awal pemerintahan Orde Baru. Maka, menjadi wajar bila di era reformasi seperti sekarang, banyak bermunculan parpol baru, fenomena ini bisa dibilang semakin menjamur. Lalu, siapa saja politisi yang memutuskan bermigrasi politik menjelang pemilu 2014? Nama Yuddy Chrisnandi mungkin tidak asing lagi, terutama bagi kalangan pemuda. Dalam usia yang tergolong masih muda, dia sudah menjadi wakil rakyat dari Partai Golkar. Selain itu, kiprahnya sebagai anggota DPR pun termasuk jempolan.

Di samping terkenal vokal, dia menjadi salah seorang inisiator pembentukan kabinet bayangan yang terdiri atas beberapa anggota Dewan yang selalu mengkritisi kinerja kabinet SBY. Masyarakat kian terperanjat, ketika Yuddy memberanikan diri maju sebagai calon ketua umum DPP Partai Golkar menjelang Munas 2009. Saat itu, dia bersaing dengan Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Kejutan Yuddy ternyata belum berhenti. Setelah kegagalannya menjadi pengganti Jusuf Kalla, dia memutuskan bermigrasi dari parpol yang membesarkan namanya, Golkar ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) besutan Wiranto. Namun, dia membantah jika kepindahan itu disebabkan karena kegagalannya menjadi Golkar 1 maupun iming-iming posisi dan kekuasaan.

Yuddy menegaskan, jika seorang politikus beralih ke partai yang lebih besar dari partai kecil ataupun menengah, maka wajar orang akan melihat sebagai bentuk pragmatisme. Beda bila perpindahan itu dari partai besar ke partai kecil, itu berarti lantaran alasan idealisme. Tidak Diakui Partai Politikus lain yang mengikuti jejak Yuddy adalah Akbar Faizal. Pria asal Sulawesi Selatan ini memutuskan mundur dari Partai Hanura sekaligus dari anggota Dewan untuk menyeberang ke parpol yang baru berdiri, Partai Nasdem. Mantan anggota Komisi II DPR ini tergolong politikus yang sering pindah parpol. Sebelum di Hanura, karier politik Akbar dimulai di Partai Demokrat, ketika dia ikut membidani Pemuda Partai Demokrat. Namun, pada Pemilu 2009 Akbar memilih ikut perahu Hanura dan terpilih menjadi anggota Dewan dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Akbar menegaskan bahwa dia tak takut jika dikatakan sebagai kutu loncat karena berpindahpindah partai. Dia bercerita, pada saat menjabat sebagai Ketua Umum Pemuda Partai Demokrat, dia tak diakui oleh DPP Partai Demokrat, untuk alasan itulah akhirnya dia pindah ke Hanura. “Waktu di Demokrat, tidak ada masa depan bagi karier politik saya, dan di Hanura, Pak Wiranto mendidik saya. Saya siap terima risikonya (dianggap kutu loncat), ini risiko politik. Sikap kritis saya tidak akan berubah,” jelasnya.

Idealisme yang dilontarkan Akbar memang bukan sekadar omong kosong. Sebagai anggota Dewan, dia terkenal kritis dan vokal. Dia juga menjadi salah satu inisiator bergulirnya hak angket dalam kasus bailout Bank Century yang belakangan menyeret nama Wakil Presiden Boediono. Lalu, apa lagi yang dicari Akbar Faizal dengan keputusannya pindah ke Partai Nasdem? Dia menyatakan, pengunduran dirinya dari Hanura dan anggota DPR karena merasa jenuh dan ingin melakukan sesuatu yang lebih besar. “Saya harus mengambil sikap politik untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu menegakkan konstitusi. Saya mengambil sikap untuk meninggalkan zona nyaman bagi diri saya, sebelum saya dikuasai oleh hal-hal yang ada di sini, penyakitpenyakit post power syndrome,” paparnya.

Yang tidak kalah menarik adalah pengakuan Effendy Choirie. Politikus yang akrab disapa Gus Choi ini juga memilih bergabung dengan Nasdem. Tapi, dia punya alasan tersendiri kenapa harus hijrah dari PKB. Yakni, sudah diusir dari PKB. Rekam jejak mantan Ketua FPKB DPR ini memang menunjukkan kewajaran bila partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut mengusirnya. Apalagi jika bukan kerapnya Gus Choi berseberangan dengan keputusan partai. Contohnya tersaji ketika dia tetap keukeuh dengan pendiriannya mendukung hak angket pajak dan hak angket Bank Century. “Saya di DPR bukan hanya mewakili partai, tapi ada ratusan bahkan ribuan masyarakat yang juga harus saya wakili. Kalau pilihan saya itu kehendak rakyat, ya saya harus menjalani meskipun berbeda dengan partai,” tandasnya. Mantan anggota Komisi I ini mengaku sah secara moral untuk pindah karena sudah tidak merasa cocok dengan PKB. Sebab, bagi Gus Choi, parpol adalah media perjuangannya. Atas dasar itulah, dia tidak merasa terbebani bila ada yang menudingnya sebagai kutu loncat. Satu lagi politikus yang memilih lompat pagar adalah Mohammad Misbakhun. Vokalis hak angket Bank Century ini memutuskan meninggalkan PKS untuk bergabung dengan Golkar. Politikus dari Jawa Timur ini terkenal dengan keberaniannya yang menyerang rezim SBY-Boediono dalam kasus Century. Bahkan, dia sempat mendekam di bui karena kasus LC fiktif yang disebutnya sebagai kriminalisasi.

Yang menarik, Misbakhun merasa bahwa dirinya justru dibesarkan oleh kasus Century, bukan oleh PKS. Alasan inilah yang membuat dirinya pindah ke Partai Golkar. Dia menilai, sejak awal hingga hari ini, Golkar tetap konsisten membongkar skandal Bank Century. Apa pun motif dan faktor penyebab maraknya migrasi politik di dunia politik Tanah Air, publik tetap harus memelototi rekam jejak mereka sebelum memilih. Jika selama ini mereka bisa membuktikan diri selalu berada di belakang kepentingan rakyat, maka tidak ada salahnya masyarakat memilih kembali meskipun sudah berganti baju. Tapi, bila rekam jejak mereka menunjukkan sebaliknya, apakah layak rakyat memilih wakilnya yang hanya berorientasi pada kekuasaan?( Wisnu Wijanarko, Saktia Andri Susilo-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/09/254957/Ramai-Ramai-Migrasi-Politik

10 Maret 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Aset Anas Belum Disegel

SUARA MERDEKA – Minggu, 09 Maret 2014

image

YOGYAKARTA – Aset tanah di Yogyakarta yang diduga terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, hingga Sabtu (8/3) siang, belum disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua RW 10 Supran mengungkapkan, hingga kemarin, petugas KPK maupun kepolisian belum menginformasikan terkait penyitaan tanah tersebut.

“Kami belum dapat informasi apa-apa,” kata Kapolsek Mantrijeron Kompol Sugiyanta. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, luas lahan yang disita itu 7.670 meter per segi dan 200 meter per segi di Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta, atas nama Attabik Ali, mertua Anas. Kemudian tiga bidang tanah dan bangunan di Jalan Selat Makassar C9/22 di Duren Sawit, Jakarta Timur dan tiga bidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul atas nama Dina Az (anak Attabik Ali). “Penyitaan ini diduga terkait dengan AU (Anas Urbaningrum),” katanya di Jombang, kemarin.

Sebelum Jadi DPR Untuk aset Anas di Duren Sawit, kawasan yang kini menjadi markas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) tersebut pernah digeledah penyidik KPK terkait kasus Hambalang. Sementara itu, pihak keluarga mertua Anas membantah tanah di kompleks Pondok Pesantren (Ponpres) Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta terkait hasil TPPU yang dilakukan Anas. “Tanah di Mantrijeron dan Panggungharjo itu milik Kiai Attabik Ali yang juga pimpinan di ponpes ini,” jelas sepupu Anas, Kiai Afif Muhammad Hasbullah. Tanah tersebut dimiliki sebelum menantunya (Anas) menjadi anggota DPR dan ketua umum Demokrat. Pihak keluarga, kata dia, juga belum mendapat informasi dari KPK terkait rencana penyitaan tanah tersebut. Selama ini, tanah itu hanya digunakan para santrinya untuk tempat berolahraga. Terpisah, pengacara Anas, Handika Honggowongso menyatakan, KPK bisa kualat menyita aset yang bukan milik kliennya. ”Bisa bisa malah kualat itu nanti yang nyita dan ngumumin penyitaan tanah milik Attabik Ali dan putrinya,” ujarnya. (K15,J13,ant-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/09/254956/Aset-Anas-Belum-Disegel-

10 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Optimalkan Budi Mulya sebagai Pintu Masuk

SUARA MERDEKA – Minggu, 09 Maret 2014

  • Skandal Bank Century

JAKARTA – Pengusutan mega skandal Bank Century senilai Rp 6,7 Triliun yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sangat rentan diintervensi kekuatan politik. Sehingga KPK terkesan tidak berani blak-blakan dan beraninya ”mencokok” sosok yang lemah yaitu Budi Mulya.
Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky, Khadafi meminta Budi Mulya yang kini telah berstatus terdakwa dioptimalkan perannya sebagai pintu masuk, untuk mengungkap lebih jauh kemungkinan keterlibatan banyak orang.
”Publik sangat menanti peran jaksa penuntut umum dan hakim. Harus dioptimalkan upaya menggali informasi dari Budi Mulya. Harus dioptimalkan dia sebagai pintu masuk,” kata Ucok dalam diskusi ‘’Century Bikin Ngeri’ di Warung Daun, Cikini, kemarin.

Dia berharap Budi Mulya mau kooperatif dan tidak ingin mengobrakan dirinya saja. Sehingga nantinya akan makin menegaskan peran-peran orang-orang terkait skandal tersebut. Terkait tak disinggungnya nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam dakwaan Budi Mulya, menurut dia hal itu karena KPK memanjakan Sri, demi bisa melakukan manuver zig zag dalam mengusut kasus Century.

”KPK sedang zig-zag. Sri Mulyani salah satu yang bertanggung jawab, juga banyak bukti dan data di tangannya. Maka ini dulu dikesampingkan, di manja maksudnya, jadi tameng KPK, terhadap serangan balik yang muncul. Saya ingat saat KPK memperlakukan Neneng Sri Wahyuni, istri M Nazaruddin yang bekas Bendahara Umum Partai Demokrat,” tuturnya.

Harus Adil

Pakar komunikasi politik Hery Budianto berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) konsisten dengan semangat pemberantasan korupsi dan berlaku adil dalam menyikapi kasus Bank Century yang menyeret Wakil Presiden Boediono. ”Satu hal, presiden harus konsisten soal Boediono dalam kasus Century ini. Dulu ketika Anas terserempet kasus  Hambalang, SBY mengatakan agar Anas harus fokus pada hukum, dan dia tidak akan intervensi. Nah, pernyataan seperti ini harus dikatakan lagi. Boediono harus fokus pada kasus hukum yang tengah dihadapi, apalagi namanya sampai 67 kali disebut dalam dakwaan,” kata Hery.

Pengusutan kasus Century walau telah diproses secara hukum, memang tidak bisa dilepaskan dari nuansa politik. Dan menjelang Pemilu Legislatif 2014 ini, berbagai manuver politik akan terus menyeruak ke permukaan. ”Kasus Century ini memang tidak bisa lepas dari politik. Dan sangat dimanfaatkan partai-partai politik yang ada untuk mencari panggung baru. Dengan coveran media terhadap kasus ini yang intensif, makin menjadi manuver politik atas kasus ini,” kata.

Anggota Timwas Century DPR RI, Bambang Soesatyo menilai Boediono bukanlah aktor utama dalam mega skandal tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, dia mendesak pengadilan tindak pidana korupsi untuk mampu mengungkap siapa sebenarnya aktor utama di baliknya. ”Saya yang mengikuti kasus ini dengan intensif menilai Boediono hanya sebagai pemeran pembantu, atau figuran dalam kasus ini, walaupun namanya berkali-kali disebut dalam dakwaan. Jadi sidang Tipikor dengan terdakwa Budi Mulya, harus bisa mengungkap siapa pemeran utamanya,” kata Bambang.

Hal ini menurut dia, karena Boediono pernah mengatakan bahwa  yang paling bertanggungjawab membengkaknya dana bail out Century adalah Lembaga Penjamin Simpanan. Sementara dalam dakwaan Budi Mulya tidak menyebut sedikitpun keterlibatan LPS.
Disisi lain dia mendesak agar dalam pemeriksaan di sidang juga dapat mengungkap siapakah yang paling menikmati pengucuran dana talangan (bail out) Rp 6,7 triliun tersebut. (F4-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/09/254953/Optimalkan-Budi-Mulya-sebagai-Pintu-Masuk

10 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Gua Langse Simbol Mitologi Politik Sebagian Caleg

SUARA MERDEKA – Minggu, 09 Maret 2014

ANALISIS BERITA

  • Oleh A Zaini Bisri

KASUS tewasnya paranormal Subandi di Gua Langse Gunungkidul membuka kembali ingatan kolektif kita tentang perilaku politik sebagian calon anggota legislatif (caleg). Subandi tewas terjatuh di tebing Gua Langse pada 2 Maret 2014 lalu ketika mengantar rombongan warga Semarang untuk melakukan ritual meditasi. Dalam rombongan itu ada Lambok Mangiring Sinaga, caleg DPRD Kota Semarang dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Konon, Gua Langse merupakan salah satu tempat favorit ritual. Tempat favorit lainnya adalah kawasan Cepuri Parangkusumo Parangtritis, makam Sultan Agung di Imogiri Bantul, Petilasan Ki Ageng Pemanahan di Kembang Lampir, dan Giring Sodo Paliyan Gunungkidul.
Tempat-tempat itu favorit karena sunyi, hanya suara deburan ombak yang terdengar, dan langsung menghadap ke laut selatan. Dalam mitologi Jawa, laut selatan merupakan pusat dan sumber kekuasaan politik dengan Nyi Roro Kidul sebagai penguasanya. Lambok pun mengakui, dalam laku ritual itu dia semula bermaksud menyampaikan keinginan dan cita-citanya pada penguasa laut selatan.

Kalau tidak ada peristiwa nahas itu mungkin kita dilupakan dengan masih kuatnya pengaruh mitologi dalam perilaku politik orang Indonesia. Sejak Pemilu 1955, ajang kompetisi politik liberal pertama setelah kemerdekaan, kecenderungan sebagian caleg untuk ”merdukun” (pergi ke dukun untuk konsultasi spiritual) sudah ada.

Kecenderungan itu terus berlangsung hingga pemilu di era reformasi. Mulai Pemilu 2009, sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak, kompetisi politik caleg semakin ketat. Mereka bukan hanya bersaing dengan caleg dari partai berbeda, tetapi juga sesama caleg dalam satu partai.

Dukun Politik

Konon, bagi sebagian caleg, untuk sukses menjadi wakil rakyat butuh ”3D” (dekat, duit, dukun). Dekat berarti harus cukup dukungan dari konstituen. Duit banyak diperlukan untuk melambungkan popularitas. Dukun penting buat mendongkrak kepercayaan diri. Jalan pintas agar dekat dengan konstituen antara lain berziarah ke makam-makam keramat. Ini kegiatan simbolik. Dengan menyambangi makam-makam itu berarti secara simbolik mendapatkan dukungan dari pengikut tokoh yang dimakamkan. Dukun menjadi alternatif untuk membangun optimisme. Biasanya dilakukan oleh caleg yang lemah ”3D” atau masih kurang percaya diri untuk menang. Itulah yang membuat dukun-dukun politik macam Desembrian Rosyady dan Ki Joko Bodo laris manis menjelang pemilu. Konon, tarif Ki Joko Bodo mencapai miliaran rupiah dan dia menjamin kliennya bakal jadi anggota parlemen.

Kalau semua usaha sudah dilakukan dan tetap kalah, maka bakal bermunculan mantan caleg yang stres, depresi, dan bahkan gila. Banyak rumah sakit jiwa sudah mengantisipasinya dengan menyiapkan ruangan khusus untuk para bekas caleg yang menderita gangguan jiwa.
Keinginan yang menggebu-gebu dan ambisi yang besar untuk menjadi anggota parlemen acapkali menjadi pemicu tindakan tidak rasional sebagian caleg. Ritual klenik pun dilakoni asal bisa menjadi wakil rakyat. Hal ini mengusik dua hal esensial menyangkut kultur politik dan kualitas legislatif.

Kultur politik kita sebagian berakar dari mitologi di Jawa. Mitologi ini dipengaruhi warisan Hindu dan menjadi basis spiritual kejawen Majapahit. Meski kemudian Raden Patah sebagai putra Brawijaya V dengan selir dari China memimpin Kerajaan Islam Demak, pengaruh kultur Majapahit masih kuat.

Mengacu pada filosofi politik di Jawa, Benedict Anderson dalam The Idea of Power in Javanese Culture (1972) mengatakan, kekuasaan menurut orang Jawa itu kongkrit dan bisa dikalkulasi. Karena itu, untuk mengejar kekuasaan, apa pun bisa dilakukan. Perwujudannya dalam perilaku politik caleg bisa memunculkan logika dan aktivitas yang tidak rasional. Dengan perilaku seperti itu, kualitas sebagian caleg pun dipertanyakan. (87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/09/254951/Gua-Langse-Simbol-Mitologi-Politik-Sebagian-Caleg

10 Maret 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Kasasi, Mantan Dirut PDAM Bebas

SUARA MERDEKA – Senin, 10 Maret 2014

  • Korupsi Pengadaan Tanah

SEMARANG – Mahkamah Agung (MA)  mengabulkan permohonan kasasi Achadi Budi Cahyono dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk proyek instalasi pengolahan air limbah PDAM Banyumas.

Mantan direktur PDAM Ba­nyumas itu bebas dari jerat pidana korupsi. Turut bersama­nya, pe­milik tanah bernama Eko Tjip­tar­tono juga turut bebas.

Keduanya sempat men­de­kam di sel khusus terpidana ko­rupsi di Lembaga Pemas­yara­katan Kedungpane, Semarang. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menghukum mereka dengan pidana setahun penjara karena dinilai merugikan negara hingga Rp 667,28 juta. Namun, Mahkamah Agung me­nolak kasasi yang diajukan jaksa.

’’Menyatakan terdakwa Achadi Budi Cahyono dan Eko Tjiptar­tono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan , membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan, memulihkan hak terdakwa, harkat dan martabatnya,’’ demikian bunyi amar putusan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Agung, Ti­mur P Manurung dan dua ang­go­ta­nya Leopold Luhut Hutaga­lung dan Sophian Martabaya.

Gugat Perdata

Pengadilan Tipikor Se­ma­rang telah menerima salinan pu­tusan kasasi putusan tersebut pa­da 6 Maret 2014 lalu. Semen­tara itu, Eko Tjiptartono telah me­ren­canakan akan mengajukan gu­gatan atas kasusnya. ’’Saya me­rasa dikorbankan dalam kasus ini,’’ ujarnya kemarin. Kasus ini ber­awal da­ri rencana PDAM Ba­nyumas un­­tuk membangun instalasi pengolahan air limbah. Pe­rus­da mi­lik Pemkab Banyu­mas itu membutuhkan lahan dengan membeli tanah milik Eko Tjip­tartono seluas 6,667 m2 se­harga Rp 100 ribu per m2. Ma­sa­lah muncul, saat ada selisih harga an­tara nilai jual objek pajak de­ngan harga jual yang disahkan notaris.

Harga beli sesuai berita acara sebesar Rp 667,28 juta. Dalam akta jual beli yang dikeluarkan no­taris, Prian Ristiarto, nilainya hanya Rp 427,5 juta.  (H89-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/10/255061/Kasasi-Mantan-Dirut-PDAM-Bebas

10 Maret 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Anggota Parlemen Ingkar Janji, Parpol Dituntut Unjuk Bukti

SUARA MERDEKA – Senin, 10 Maret 2014

INDEPTH

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 mencapai 75 persen. Target itu lebih besar dibandingkan realita pemilih pada Pemilu 2009 yang mencapai 71 persen.

Menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, banyak pihak yang menilai partisipasi pemilih akan turun.

Menurut Deputi Direktur dan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi, selain kecewa pada kinerja anggota parlemen produk Pemilu 2009, rendahnya partisipasi pemilih juga disebabkan pengetahuan yang minim tentang hal-hal terkait pemilu. Di sisi lain, banyak pemilih yang tahu tentang pelaksanaan pemilu bukan dari parpol ataupun KPU.

Selain itu, caleg-caleg hanya menyosialisasikan diri, nomor urut, dan partainya, tapi sama sekali tidak menyampaikan hal-hal yang terkait teknis pemilu. Padahal jika rakyat tidak mengetahui cara mencontreng yang benar, suara mereka bisa dinyatakan tidak sah.

Mengenai kekecewaan publik terhadap anggota parlemen hasil Pemilu 2009, menurut Veri sangat beralasan. Bagaimana mereka mau tertarik untuk berpartisipasi dalam Pileg 2014, begitu melihat sebagian besar orang-orang yang duduk di parlemen saat ini, mencalonkan diri lagi.

Sementara, anggota parlemen saat ini masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang mengecewakan publik, seperti membolos saat sidang karena mengutamakan menggarap dapilnya, terlibat kasus korupsi, serta berkinerja rendah dalam bidang legislasi. Semua itu dapat disimpulkan sebagai pertanda ingkar janji.

Yang masih mungkin membuat pemilih mau menggunakan hak pilihnya adalah kemunculan caleg baru yang relatif bersih, atau caleg petahana yang sudah terbukti kinerja dan integritasnya. Dengan berbagai kekecewaan rakyat tersebut, menurut dia, KPU masih harus bekerja keras untuk mewujudkan target 75 persen pemilih tersebut.

Pengamat pemilu yang juga direktur Nasional Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, pemilu legislatif kurang diminati karena parpol-parpol peserta pemilu pada umumnya jelek dalam pengkaderan. Umumnya mereka juga baru terlihat sibuk menyiapkan caleg saat menjelang pemilu saja, sehingga ada parpol yang terkesan asal comot untuk memenuhi kuota perempuan, misalnya. Hal ini, menurut Ray, juga diperparah dengan sikap parpol yang terkesan tiba-tiba merekrut figur-figur terkenal seperti artis untuk mengerek elektabilitas.

Rasa Memiliki

Kehadiran sosok-sosok yang terkenal tersebut juga berpotensi menggeser kader-kader lama namun tidak punya nilai jual tinggi. Tidak punya nilai jual tinggi, menurut Ray, bisa jadi karena mereka memang SDM yang berkualitas rendah ditambah pengkaderan yang kurang mumpuni. Sementara, SDM yang mumpuni tidak tertarik bergabung dengan parpol yang saat ini citranya juga kurang baik di mata rakyat.

Menurut pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk, karena citra partai yang kurang baik, masyarakat akhirnya tidak mempunyai rasa memiliki dan akhirnya tidak mau membantu parpol. Rakyat lebih suka iuran mengisi kotak pembangunan masjid daripada membantu parpol.

Menurut dia, hal ini juga tidak terlepas dari fakta, parpol telah dimiliki oleh kekuatan tertentu yang mencukongi atau membiayainya. Para pemilik parpol inilah yang menjadi penentu nilai transaksi uang dalam pilkada, nomor jadi caleg dalam pemilu, dan berbagai praktik transaksional lainnya.

Dengan sistem proporsional terbuka, maka transaksi nomor jadi bisa dicegah, namun praktik transaksional demi kepentingan jangka pendek masih rentan dilakukan para ”pemilik” atau ”cukong” parpol.

Baik Veri, Ray, maupun Hamdi menegaskan pentingnya parpol kerja keras dan unjuk bukti, mampu berubah secara ekstrem dari berbagai citra buruk yang melekat selama ini, sehingga bisa diandalkan sebagai pilar penunjang demokrasi.

Parpol-parpol harus unjuk bukti, bahwa mereka tidak kurang kader yang berkualitas untuk menjadi caleg, bahkan bisa makin membuat SDM unggul bergabung dengan parpol.

Selain itu, kader-kadernya tidak ingkar janji dan tidak korupsi. Parpol juga perlu mengupayakan agar tidak kekurangan kader berkualitas dan berintegritas untuk dicalonkan sebagai presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan demikian, rakyat tergerak untuk memilih orang-orang parpol sebagai wakil mereka di parlemen dan sebagai kepala daerah. (Hartono Harimurti-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/10/255072/Anggota-Parlemen-Ingkar-Janji-Parpol-Dituntut-Unjuk-Bukti

10 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Dana Aspirasi Perlu Disetop

SUARA MERDEKA – Senin, 10 Maret 2014

  • Hibah dan Bansos Rawan Korupsi

SEMARANG – Dana bantuan kabupaten/kota dari APBD Pemprov Jateng 2014 diminta disetop. Dana yang seharusnya untuk pembangunan daerah itu lebih banyak dialokasikan untuk dana aspirasi yang berpotensi diselewengkan.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto mengatakan, dana aspirasi rawan diselewengkan karena berbentuk bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos).

Pengalaman telah membuktikan, hibah dan bansos sering menjadi pintu masuk korupsi. Baik melalui pemotongan oleh anggota Dewan maupun penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan oleh penerima.

‘’Di DPRD Jateng sudah ada satu anggota yang tersandung korupsi pemotongan bansos, lalu dana hibah untuk Kelenteng Sam Poo Kong sedang disidik kejaksaan,’’ kata Eko, kemarin. Seperti diket a h u i dana bantuan kabupaten kota dipersoalkan karena pembagiannya yang tidak merata dan tidak bisa digunakan pemerintah daerah.

Dari total dana Rp 1,147 triliun, yang merupakan bagian pemerintah daerah hanya 12% atau Rp 136,5 miliar. bagian terbesar, Rp 1,01 triliun atau 88% merupakan dana bantuan yang diteruskan ke kelompok masyarakat melalui hibah dan bansos.

Kental Politisasi

Dana hibah dan bansos menurut Eko, juga sangat kental politisasi menjelang Pemilu 2014. Meski dana berasal dari Pemprov, namun anggota Dewan penyalur acap mengklaim dana bantuan itu berasal dari dirinya sendiri.

Penelusuran Suara Merdeka, penyaluran dana itu tidak merata untuk setiap anggota Dewan. Ada Dewan yang bisa menyalurkan hingga Rp 125 miliar, tapi ada yang Rp 1 miliar. Penyaluran dana terbesar terdapat pada anggota Dewan dari partai partai besar seperti PDIP, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Golkar, serta wakil rakyat yang duduk di kursi pimpinan dan alat kelengkapan Dewan. ‘’Ini rawan dipolitisasi,” jelas Eko.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Zulkarnain pernah menyoroti penyaluran dana bansos dan hibah ini. Ia meminta praktik titip menitip itu dihentikan.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan, pengalihan dana bantuan kabupaten/ kota hanya dimungkinkan melalui APBD Perubahan 2014. (H68,J17-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/10/255074/Dana-Aspirasi-Perlu-Disetop

10 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: