KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kasus Korupsi Tersebar, Facebook dan YouTube Terancam Diblokir

MERDEKA.COM – Jum’at, 07 Maret 2014

Merdeka.com – Selain sebagai sarana hiburan dan berbagi konten video, YouTube juga digunakan sebagai wadah untuk publikasi sesuatu termasuk hal-hal yang sangat sensitif.

Beberapa waktu sebelum ini, marak peredaran video-video yang menguak sejumlah dugaan korupsi di Turki tersebar dan diunggah di YouTube. Dikarenakan hal tersebut, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan geram dan mengancam akan tidak membuka pintu untuk akses situs video streaming itu di negara tersebut.

Selain YouTube, ancaman senada juga ditujukan untuk Facebook, karena Erdogan menganggap bahwa jejaring sosial besutan Mark Zuckerberg itu juga menjadi salah satu sarana publikasi info dugaan korupsi di Turki.

“Ada beberapa langkah yang akan diambil berkaitan hal tersebut setelah 30 Maret nanti…termasuk di antaranya larangan (bagi situs YouTube dan Facebook,” kata Erdogan kepada stasiun televisi ATV pada Kamis malam waktu setempat, seperti yang dikutip dari Antara (07/03).

Sang perdana menteri dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) saat ini sedang menghadapi tekanan publik besar setelah rekaman pembicaraan yang diduga Erdogan dan anaknya tersebar di internet.

Dalam rekaman tersebut, Erdogan mendiskusikan bagaimana menyembunyikan uang dalam jumlah yang sangat besar.

Erdogan membantah dugaan bahwa orang dalam rekaman tersebut adalah dirinya. Dia menyebut rekaman itu sebagai fitnah yang “keji” dan tidak bermoral” yang disebarkan oleh lawan-lawan politiknya menjelang pemilihan umum lokal penting pada 30 Maret mendatang.

Dalam sejumlah bocoran di internet lainnya, Erdogan terdengar turut campur tangan atas beberapa kesepakatan bisnis dan keputusan hakim atas satu kasus.

Sebelumnya, pemerintah Erdogan juga diguncang oleh skandal korupsi tingkat tinggi pada pertengahan Desember tahun lalu yang melibatkan sejumlah sekutu politik dan bisnis sang perdana menteri.

Erdogan sendiri membantah dugaan itu dan menuduh pengikut lawan politiknya, Fetullah Gulen, telah dengan sengaja membuat tuduhan palsu dengan maksud politik tertentu.

Orang terkuat di Turki itu kemudian membuat sejumlah peraturan yang memberi wewenang bagi pemerintah untuk mengatur peredaran konten di internet.

Sumber : http://www.merdeka.com/teknologi/kasus-korupsi-tersebar-facebook-dan-youtube-terancam-diblokir.html

8 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Dana Aspirasi Dikuasai DPRD, Pembangunan Paska Bencana Terhambat

MERDEKA.COM – Sabtu, 08 Maret 2014

Merdeka.com – Bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) merusak banyak infrastruktur. Dana perbaikan itu membutuhkan biaya sekitar Rp 3,58 triliun. Namun, saat ini dana perbaikan sangat minim.

Salah satu faktor penyebabnya adalah terjadinya ketimpangan alias jomplang pada dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) yang diberikan ke daerah dengan total nilai Rp 1,147 triliun.

Berdasarkan data yang dihimpun merdeka.com, dana yang bisa digunakan kabupaten/kota di Jateng menanggulangi bencana dan tanggap darurat hanya 12 persen saja dengan jumlah Rp 136,05 miliar. Dana ini disebut dana bantuan sarana dan prasarana atau dana reguler.

Kemudian, sebanyak 88 persen adalah dana aspirasi senilai Rp 1,010 triliun. Kewenangan dan kuasa anggarannya dipegang penuh oleh jajaran DPRD Propinsi Jateng. Dana aspirasi ini, menurut aturan tidak bisa digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur paska bencana. Diduga banyak permainan dalam penyaluran aspirasi ini.

“Selain anggarannya sedikit, dana aspirasi sesuai aturan tidak bisa digunakan untuk biaya perbaikan infrastruktur akibat rusaknya bencana,” ungkap Bupati Kudus Mustofa Sabtu (7/3) saat dikonfirmasi merdeka.com.

Mustofa menilai porsi anggaran bantuan kepada daerah yang ditetapkan oleh pada masa Gubernur Bibit Waluyo melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 14 tahun 2013 tentang tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan (BK) kepada Kab/Kota bersumber dari APBD Tahun 2014 inipun jomplang.

Mustofa menilai kondisi keuangan yang jomplang dan tidak proporsional ini membuat proses perbaikan kabupaten/kota paska bencana terhambat. “Sampai-sampai hingga kini dana belum juga turun. Maka, banyak beberapa infrastruktur di Kudus mengalami penundaan,” jelasnya.

Mustofa mencontohkan seperti rusaknya Jembatan Ploso penghubung antar daerah Kudus-Jepara yang belum tertangani paska banjir. Minimnya dana yang berikan Pemprov Jateng kepada Pemkab Kudus menjadi penyebab terbengkalainya kerusakan jembatan.

“Terpaksa kami tunda karena dana untuk tanggap darurat sama sekali tidak ada alias minim. Padahal, proses pendataan terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana kami lakukan dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Namun, setelah sampai di tingkat kabupaten mengalami kendala,” jelasnya.

Mustofa menambahkan, selain masalah minimnya dana sarana dan prasarana untuk menanggulangi bencana, komposisi penetapan dana yang dilakukan pihak legislatif dalam hal ini DPRD Jateng dan Pemprov Jateng dinilainya sangat tidak proporsional. Kondisi ini terjadi karena ada unsur intervensi oleh DPRD Jateng saat penetapan anggaran pada tahun 2013 saat Gubernur Jateng Bibit Waluyo menjabat.

Apalagi sebanyak 88 persen lebih dengan total nilai dana Rp 1,010 triliun didominasi dengan dana aspirasi yang kebijakannya ada ditangan oknum anggota DPRD Jateng.

“Kondisi dana bantuan digelontorkan oleh Pemprov Jateng ke kabupaten/kota sangat minim. Dana aspirasi sangat begitu besar yang ada di tangan DPRD Jateng. Akibatnya dana bagi kabupaten/kota sangat minim untuk memperbaiki sarana. Terutama bagi wilayah terkena bencana banjir dan longsor,” ungkap Bupati Mustofa.

Mustofa menilai ada upaya intervensi beberapa anggota DPRD Jateng pada tahap penetapan proses anggaran bantuan yang sebesar 88 persen merupakan dana aspirasi.

“Saya sebagai mantan anggota DPRD Jateng sudah sangat paham bagaimana proses penetapan dan pemanfaatan dana aspirasi yang ada di tangan DPRD Jateng,” ungkapnya.

Selain itu, banyak anggota DPRD Jateng yang menyalurkan dana aspirasi di luar daerah pemilihanya (dapilnya) atau di luar konstituennya. Maka ada kecurigaan bahwa dana itu menjadi ajang bancakan anggota dewan.

“Lihat saja, berapa besar dan ketimpangan dana antara dana aspirasi dan dana sarpras reguler di beberapa kabupaten/kota seperti Demak berapa? Pati berapa? Kendal berapa? Brebes berapa?” ungkap pria yang selama dua periode duduk di kursi DPRD Jateng ini.

Dari data urutan, 5 daerah yang mendapatkan dana aspirasi yang paling besar yaitu Demak (Rp 73.420.300.00), Pati(Rp 71.990.000.00), Brebes (70.791.000.000), Kendal (Rp 67.019.865.000) dan Tegal (Rp 68.749.000.000).

Kemudian dana reguler perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) yang bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur adalah Demak senilai Rp 1,5 miliar, Pati senilai Rp 2,586 miliar, Brebes senilai Rp 3,5 miliar, Kendal senilai Rp 7 miliar dan Tegal Rp 3,32 miliar.

Untuk perbaikan kerusakan infrastruktur paska bencana sehingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng mengharapkan kucuran dana dari pusat (APBN) secara bertahap hingga anggaran tahun 2015.

Sesuai dengan penghitungan, Pemprov Jateng mengajukan dana ke APBN 2014 ke pemerintah pusat sebesar Rp 77,97 miliar, APBN 2014 Perubahan senilai Rp 400,35 miliar, dan APBN 2015 senilai Rp 2,7 triliun.

Selain pusat, dana penanganan pasca bencana juga diambilkan dari APBD Jateng 2014 senilai Rp 91 miliar, APBD Jateng 2014 Perubahan dan APBD Jateng 2015 senilai Rp 239,59 miliar. Sampai APBD 35 kabupaten/kota pun diminta urunan Rp 1,2 miliar untuk APBD 2014 serta Rp 72,5 miliar pada APBD Perubahan 2014 dan APBD 2015.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/dana-aspirasi-dikuasai-dprd-pembangunan-paska-bencana-terhambat.html

8 Maret 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Gemataku Dukung Ekspos Dana Bencana

SUARA MERDEKA – Sabtu, 08 Maret 2014

KUDUS – Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus (Gemataku) mendukung langkah kejaksaan yang akan mengekspos penyelidikan penggunaan dana bencana 2012. ‘’Langkah ini saya harapkan dapat menghasilkan kesimpulan. Saya minta kejaksaan mengambil langkah serupa terkait laporan dugaan penyelewengan dana publik yang lain,’’ kata juru bicara Gemataku, Slamet Machmudi, kemarin.

Menurutnya, hasil ekspos kasus dana bencana ditunggu masyarakat. Apalagi rumor yang berkembang terjadi perbedaan persepsi antara tim penyidik kejaksaan dengan para terperiksa dalam memahami proses pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penanganan bencana pada 2012.

Dengan gelar perkara secara terbuka, kata dia, masyarakat dapat menilai secara objektif persoalan itu. Tidak hanya itu, hal itu juga untuk mengukur independensi dan kredibilitas Kejari dalam menangani kasus Tipikor di Kudus. Mereka yang diduga melakukan penyalahgunaan merasa tidak didhalimi. ‘’Sebaliknya, kejaksaan tidak dituding mendapatkan pesanan untuk mengkriminalisasikan seseorang,’’ ujarnya.

Tantang

Selain itu, dia meminta Kejari Kudus melakukan hal yang sama terhadap kasus yang telah dilaporkan masyarakat. Setidaknya, hal itu menunjukan partisipasi publik terhadap kasus korupsi cukup baik. ‘’Mungkin jumlahnya melebihi dana bencana yang sedang diselidiki,’’ paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penuntasan penyelidikan dana bencana 2012 yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kudus dijanjikan akan ditransparansikan. Apapun hasil ekspos yang dilakukan akan disampaikan secara terbuka. (H8-45,48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/08/254830/Gemataku-Dukung-Ekspos-Dana-Bencana

8 Maret 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Jaksa Dilarang Berhubungan dengan Pengacara

SUARA MERDEKA – sabtu, 08 Maret 2014

JAKARTA- Pimpinan Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada jajarannya untuk tidak berhubungan atau menemui para pihak yang tengah berperkara, termasuk pengacara.

Hal tersebut untuk menghindari konflik kepentingan dan mencegah tindak pidana suap dan korupsi.

Hala itu dikemukakan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Widyo Pramono. Dia menegaskan, seorang jaksa dilarang menemui pihak berperkara sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

’’Kalau jaksa tidak boleh berhubungan dengan keluarga terdakwa atau tersangka, sudah sejak lama itu. Anda kalau di Gedung JAM Pidsus ada tulisan (pengumuman) besar itu,’’ujar Widyo di kantornya, Jumat (7/3). (K24-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/08/254882/Jaksa-Dilarang-Berhubungan-dengan-Pengacara

8 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dua Mantan Pegawai BPR Karangmalang Disidang

SUARA MERDEKA – Sabtu, 08 Maret 2014

SEMARANG – Dua mantan pegawai BPR Karangmalang, Cabang Tangen, Sragen duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Semarang.

Keduanya adalah mantan kepala Seksi Pemasaran dalam periode berbeda, Widodo Teguh Rudiyanto dan Hudi Handoko. Pada sidang terpisah, Jumat (7/3), Hudi mengajukan keberatan atas dakwaan korupsi yang diarahkan padanya.

Untuk sidang Widodo, hakim memeriksa enam mantan pegawai BPR Karangmalang Cabang Tangen. Para saksi mengaku mengetahui kredit fiktif di bank tersebut.

Diduga, modusnya adalah dengan memalsukan data nasabah. Modus lain adalah dengan menaikkan nilai kredit nasabah.

Dalam kasus itu, Hudi Handoko disangka menandatangani 80 pengajuan kredit fiktif dari Sriyatun. Sementara, Widodo Teguh Rudiyanto didakwa ikut menandatangani 124 kredit bersama mantan Kasi Pemasaran, Pagi Hartono, tersangka lain dan meninggal sebelum dilakukan pemeriksaan.

’’Kasi Pemasaran bertugas mengusulkan pengajuan kredit kepada pimpinan. Dan juga menagih di lokasi,’’ kata saksi Hery yang dibenarkan saksi Dany. Keduanya adalah mantan staf pemasaran bank itu.

Divonis

Kasus itu sebelumnya, menyeret Sriyatun dan sudah disidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Sriyatun divonis empat tahun penjara, denda Rp 100 juta, dan mengembalikan kerugian negara Rp 1,18 miliar.

Atas putusan itu, jaksa menyatakan banding karena jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntutnya 7,5 tahun penjara.

Kasus korupsi krediti fiktif terjadi pada 2008-2010, dengan modus pengajuan kredit fiktif dan nominal digelembungkan. Jumlah kredit fiktif dan digelembungkan mencapai 204 nasabah. Kerugian atas kasus itu mencapai Rp 1,18 miliar. (H89-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/08/254881/Dua-Mantan-Pegawai-BPR-Karangmalang-Disidang

8 Maret 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Kepala Daerah Ramai-Ramai Ajukan Cuti Kampanye

SUARA MERDEKA – Sabtu, 08 Maret 2014

JAKARTA – Menjelang Pemilu 2014, kepala daerah dan menteri beramai-ramai mengajukan cuti kampanye. “Kami sudah banyak sekali menerima (izin cuti) dari gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/3). Meski demikian, dia mengaku, tidak hafal siapa saja kepala daerah yang sudah mengajukan cuti. Dia hanya ingat, di antaranya Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur DKI Jakarta Joko widodo, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan.

Khusus untuk Jokowi, kata Gamawan, dia hanya bersifat memberitahu. Sebab, Jokowi hanya menggunakan pada Sabtu dan Minggu. ’’Kemarin saya tanda tangani,’’kata Gamawan. Menurut Gamawan, berdasarkan PP 18 Tahun 2013, sudah ada aturannya bahwa kepala daerah boleh berkampanye dua kali dalam seminggu pada hari kerja. ’’Tapi harus diajukan 12 hari sebelum melaksanakan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara,’’kata dia. Sementara cuti kampanye di hari Sabtu dan Minggu, kepala daerah cukup memberitahu Mendagri. Gamawan mengatakan, dalam berkampanye, kepala daerah tidak boleh menggunakan fasilitas negara, termasuk ajudan, dan mobil. Dua Menteri Sementara itu, KPU mencatat ada dua menteri yang sudah minta izin untuk menjadi juru kampanye partai, yakni Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Suswono.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto mengatakan, meski para menteri diizinkan cuti kampanye, tapi mereka diminta tetap siap siaga jika sewaktu-waktu dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya meski situasi nasional tengah disibukkan dengan isu pemilu. ’’Situasi nasional saat ini dipenuhi dengan isu legislatif, tapi tugas pemerintahan tak boleh terhenti. Tugas dan pekerjaan harus berjalan, dan jika ada masalah segera kita atasi,’’ ujar SBY saat membuka rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, kemarin. Rapat tersebut mendengarkan laporan dari Mendagri Gamawan Fauzi tentang sejumlah implementasi perundang-undangan, juga Rancangan Undang-undang (RUU) yang saat ini tengah ditunggu oleh masyarakat seperti RUU Pilkada dan RUU Pemerintah Daerah. (A20,viva-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/08/254897/Kepala-Daerah-Ramai-Ramai-Ajukan-Cuti-Kampanye

8 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Banyak Bantuan Tanpa Proposal

SUARA MERDEKA – Sabtu, 08 Maret 2014

  • Dana Aspirasi lewat Anggota Dewan Mendominasi

SEMARANG – Anggaran bantuan keuangan untuk kabupaten/kota baru dapat dicairkan setelah bupati/wali kota mengajukan proposal yang disebut rencana kerja operasional (RKO). Namun, hingga memasuki bulan ketiga 2014, masih banyak pengajuan bantuan yang belum disertai proposal.

Menurut informasi, proposal yang masuk baru mencapai 32,34 persen. Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengeluarkan surat yang isinya agar para bupati dan wali kota segera menyusun dan mengirim RKO paling lambat 30 Januari. Sebab, RKO akan mulai diverifikasi pada minggu kedua Februari.

Kepala Biro Keuangan Pemprov Jateng Arif Sambodo membenarkan belum semua kabupaten/kota mengirim RKO. Beberapa daerah seperti Pati dan Demak terlambat mengirim akibat banjir beberapa waktu lalu. Arif belum dapat menginformasikan jumlah proposal yang sudah masuk. ”Saya belum tahu perkembangan, kemarin kan baru verifikasi RKO, pekan depan sudah bisa diketahui,” katanya.

Sumber Suara Merdeka mengatakan, keterlambatan RKO disebabkan kekecewaan kabupaten/kota atas penetapan anggaran. Sebab, sebagian besar kegiatan yang anggarannya disetujui bukan merupakan usulan prioritas kabupaten/kota. Mayoritas kegiatan yang anggarannya disetujui justru merupakan usulan masyarakat atau organisasi yang disampaikan melalui anggota DPRD Jateng.

Pasar Bebas

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa anggaran bantuan dari pemprov bisa diteruskan untuk organisasi masyarakat atau pihak lain dalam bentuk bantuan hibah, bansos, atau belanja barang dan jasa.

Pada ayat 2 pasal yang sama ditegaskan bahwa bantuan yang bisa diteruskan itu bukan kewenangan kabupaten/kota, sehingga tidak bisa diutak-atik bupati atau wali kota. Ruang inilah yang digunakan oleh masyarakat atau kelompok tertentu untuk mengajukan bantuan kepada pemprov melalui anggota DPRD. Tapi, total anggaran yang lazim disebut dana aspirasi tersebut justru mendominasi dana bantuan kabupaten/kota.

Dari total dana Rp 1,147 triliun, yang merupakan bagian pemerintah kabupaten/kota hanya 12 persen atau Rp 136,5 miliar. Sisanya 88 persen merupakan dana aspirasi sebesar Rp 1,01 triliun. Persoalannya, menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, ruang ini seakan menjadi ”pasar bebas”. Anggota Dewan tidak hanya memperjuangkan proposal bantuan dana dari masyarakat di daerah pemilihannya, tapi juga ”merangsek” ke daerah lain. Hal ini menyebabkan persentase dana yang dihasilkan masing-masing anggota Dewan tidak sama. ”Seperti dana bantuan kabupaten/kota, dana aspirasi masing-masing anggota Dewan juga njomplang. Ada yang dapat ratusan miliar, ada yang cuma dapat satu miliar,” katanya.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, pencairan dana bantuan yang belum disertai proposal akan ditahan untuk dialihkan ke bantuan penanganan bencana. ”Saya pikir bantuan yang kecil itu di-regrouping (digabung) saja. Untuk bangun jalan RT dan desa ya sudah pakai dana desa saja. Perlu pengelompokan kembali. Saya berharap Dewan setuju realokasi untuk penanganan bencana,” ucapnya. (H68,J17-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/08/254890/Banyak-Bantuan-Tanpa-Proposal-

8 Maret 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Akil Tinggalkan Bom Waktu

SUARA MERDEKA – Sabtu, 08 Maret 2014

  • DPR Desak Revisi UU MK
image

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 22 Juli 2013, bersama Ketua MK Akil Mochtar itu menjadi “bom waktu” yang menuai kritik. Ketua Komisi III DPR RI, Pieter Zulkifli mengatakan, putusan yang mengabulkan uji materi Pasal 268 ayat 3 UU KUHAP tentang Peninjauan Kembali (PK) berkali-kali yang dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva, akan menjadi preseden buruk sehingga pihaknya mendesak dilakukan revisi terhadap UU MK.

“Pemerintah harus secepatnya mengusulkan revisi terhadap UU MK yang selanjutnya DPR akan membahas. Agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya, MK tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip hukum dan keadilan,” kata Pieter di Jakarta, Jumat, kemarin.

Sementara itu, mantan ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa juga menyayangkan keputusan itu. Dia menyatakan, jika alasannya Hak Asasi Manusia yang dijadikan dasar putusan, lalu bagaimana dengan putusan MK itu sendiri. “Dalam Undang-Undang MK pada putusannya dikatakan final dan mengikat tidak bisa diuji. Kalau mau menganggap HAM semestinya bukan final dan mengikat. Seharusnya terbuka upaya hukum lagi,” jelas Harifin.

Ketua MA periode 2009-2012 itu juga menilai dihapusnya Pasal 286 ayat 3 KUHAP akan membuat ketidakpastian hukum. Dalam proses uji materi ini pun MK menyatakan permohonan Antasari Azhar tidak nebis in idem. “Yang dikatakan nebis in idem bukan hanya objek dan subjek sama tapi substansinya sama juga. Walau pihaknya berbeda, alasannya berbeda itu sudah dianggap nebis in idem. Jadi agak aneh, di MK ada tiga orang hakim dari peradilan umum dan agama, kok tidak mengerti. Ini menurut saya betul-betul aneh,” ujar Tumpa.

Terpisah, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengaku  terkejut ketika mendengar putusan MK yang meloloskan PK bisa dilakukan berkali-kali.
“Pak Ketua sangat terkejut memang dengan putusan MK itu dan mempertanyakan apa yang dimaksud dengan tindakan melanggar HAM dan tidak memberikan kepastian hukum,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur.

Menurut Hatta, memberikan PK yang bisa dilakukan berkali-kali justru menjauhkan kepastian hukum karena tidak akan pernah ada ujungnya. Hal ini pernah dialami MA yang menerima permohonan PK dalam perkara yang sama sebanyak enam kali. “Kemudian MA mengeluarkan kebijakan dan regulasi pembatasan perkara PK dalam SEMA No 10/2009 supaya upaya hukum PK dapat diajukan satu kali saja. Kecuali ada dua perkara yang sama tetapi keputusannya bertentangan,” ujar Ridwan.

Dalam UU MA juga diatur pembatasan dan hukum acara PK sebagai wilayah core of justice. Maka apabila PK dilakukan berkali-kali justru menjauhkan aspek keadilan. “Justru menimbulkan ketidakadilan dan waktu yang lama,” ujar Ridwan. PK berkali-kali juga bertentangan dengan upaya MA untuk menciptakan peradilan yang murah, cepat, dan sederhana. Dampaknya adalah ketidakpastian hukum selamanya.
“Dalam RUU MA, pembatasan penyelesaian perkara ke MA, baik kasasi maupun PK, semua bertujuan memberikan kepastian hukum dan prinsip cepat, murah, dan sederhana sesuai asas dalam UU Kekuasaan Kehakiman,” ujar Ridwan.

Dia memperkirakan, jika PK dilakukan berkali-kali maka MA yang akan mengalami dampaknya secara langsung. Seperti sulitnya mencari hakim agung yang tidak sejalan dengan cepatnya berkas perkara menumpuk untuk diperiksa. “Dan paling berbahaya di sini, perkara itu kapan selesainya? MA jadi banyak pekerjaan. Menumpuk sekali berkas perkaranya. Putusan yang betul-betul aneh,” tegas Tumpa.

Namun pakar hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menyatakan putusan MK terkait PK yang dimohonkan Antasasi Azhar akan mengembalikan harkat kemanusiaan bagi narapidana yang ingin memperjuangkan kembali hak paling fundamentalnya, yakni kehidupan dan kebebasannya. “Putusan ini akan menghidupkan kembali mimpi umat manusia akan kebebasan dan kehidupan fundamental yang telah dikurangi bahkan dicabut negara,” ujar Irman di Jakarta.

Ia menyatakan, prinsip konstitusionalnya, ketika negara atau kekuasaan hendak mencabut kebebasan warga negara maka negara harus dibatasi secara ketat, namun jikalau warga negara hendak memperjuangkan kembali kebebasannya, maka negara tidak boleh membatasinya. (D3,ant,viva-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/08/254899/Akil-Tinggalkan-Bom-Waktu

8 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

HARTA ANAS DISITA

SUARA MERDEKA – Sabtu, 08 Maret 2014

  • Terkait Pencucian Uang
image

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menyita aset milik mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Penyitaan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh tersangka Anas. ’’Terkait dengan penyidikan dalam kasus dugaan TPPU dengan tersangka AU, penyidik telah melakukan penyitaan aset,’’ ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Jumat (7/3), malam.

Dia menjelaskan aset yang disita berupa dua bidang tanah di  Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta seluas 7.670 meter persegi dan 200 meter persegi atas nama Attabik Ali, mertua Anas. Dia menambahkan, penyidik juga menyita tanah dan bangunan di Jalan Selat Makasar C9/22 di Duren Sawit Jakarta Timur.  ’’Kemudian tiga bidang tanah di Desa  Panggungharjo, Bantul atas nama Dina Az (anak Attabik Ali),’’ ujar Johan.

Sebelumnya, dari pengembangan perkara penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dugaan penerimaan atau janji Hambalang dan proyek lain, KPK temukan bukti cukup untuk menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Penyidik KPK menjerat Anas dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010. Penyidik juga mengenakan Pasal 3 ayat (1) UU TPPU tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu.

Kembali Diperiksa

Sementara itu Anas juga kembali diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan hadiah pengurusan proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya, Jumat kemarin. Menjelang pemeriksaan sebagai tersangka, Anas sempat bergurau meski mengetahui telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. “Oh iya ada TPPU ya. Pencucian untung,” kata Anas di Gedung KPK. Anas pun banyak mengumbar senyum sesaat sebelum menjalani pemeriksaan.

Terkait kasus dugaan TPPU, penyidik KPK juga memeriksa pimpinan kantor layanan BNI lapangan Ros, Tebet, Eva Dwi Yulianti. Dia diperiksa sebagai saksi. Menurut informasi, Eva diperiksa guna mengungkap aliran dana dari Muhammad Nazaruddin. Sebab, Nazaruddin melalui mantan direktur keuangan PT Anugrah Nusantara, Yulianis, beberapa kali mentransfer uang kepada Anas.

Uang itu adalah gaji Anas sebagai komisaris yang diajak bekerja sama oleh Nazaruddin dengan membentuk PT Panahatan, salah satu anak perusahaan PT Anugrah Nusantara dan Grup Permai. Kantor PT Panahatan dan PT Anugrah Nusantara saat itu berada di Wisma Permai, yang berlokasi Jalan KH Abdullah Syafei, Tebet, yang dulunya dikenal sebagai kawasan Lapangan Ros.(J13,viva-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/08/254901/HARTA-ANAS-DISITA

8 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Banyak Bantuan Keuangan Tanpa Proposal

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 08 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Anggaran bantuan keuangan kabupaten kota baru dapat dicairkan setelah bupati walikota mengajukan proposal yang disebut rencana kerja operasional (RKO). Namun hingga memasuki bulan ketiga 2014, masih banyak pos bantuan yang belum disertai proposal.

Suara Merdeka mendapat informasi bahwa proposal yang masuk baru mencapai 32,34 persen. Hal ini membuat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengeluarkan surat yang isinya agar para bupati dan walikota segera menyusun dan mengirimkan RKO paling lambat 30 Januari. Sebab RKO akan mulai diverifikasi pada minggu kedua Februari.

Kepala Biro Keuangan Pemprov Jateng Arif Sambodo membenarkan belum semua kabupaten kota mengirimkan RKO. Pada beberapa daerah seperti Pati dan Demak, keterlambatan itu disebabkan bencana banjir beberapa waktu lalu. Namun berapa tepatnya proposal yang sudah masuk, Arif belum bisa menginformasikan. “Saya belum tahu perkembangan, kemarin kan baru verifikasi RKO, pekan depan sudah bisa diketahui,” katanya.

Sumber Suara Merdeka mengatakan, keterlambatan RKO disebabkan kekecewaan kabupaten kota pada penetapan anggaran. Sebab sebagian besar kegiatan yang disetujui anggarannya, bukan merupakan usulan prioritas kabupaten kota. Mayoritas kegiatan yang disetujui anggarannya justru merupakan usulan dari masyarakat atau organisasi yang pengusulannya melalui anggota DPRD Jateng.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kabupaten Kota, pada Pasal 13 ayat satu disebutkan bahwa anggaran bantuan dari pemprov bisa diteruskan untuk organisasi masyarakat atau pihak lain dalam bentuk bantuan hibah, bansos atau belanja barang dan jasa. Pada ayat dua pasal yang sama, ditegaskan bahwa bantuan yang bisa diteruskan ini bukan kewenangan kabupaten kota sehingga tidak bisa diutak atik bupati atau walikota.

Ruang inilah yang digunakan oleh masyarakat atau kelompok tertentu mengajukan bantuan ke Pemprov melalui anggota DPRD. Tapi ironisnya, total anggaran yang lazim disebut dana aspirasi ini mendominasi dana bantuan kabupaten kota. Dari total dana Rp 1,147 triliun, yang merupakan bagian pemerintah kabupaten kota hanya 12 persen atau Rp 136,5 M. Sisanya 88 persen merupakan dana aspirasi sebesar Rp 1,01 triliun.

Persoalannya menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, ruang ini seakan menjadi pasar bebas. Anggota Dewan tidak hanya memperjuangakan proposal bantuan dana dari masyarakat di daerah pemilihannya, tapi juga merengsek ke daerah lain. Hal ini membuat prosentase dana yang dihasilkan masing-masing Dewan tidak sama. “Seperti dana bantuan kabupaten kota, dana aspirasi masing-masing Dewan juga njomplang. Ada yang dapat ratusan miliar, ada yang cuma dapat satu miliar,” katanya.

( Anton Sudibyo / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/03/08/193753/Banyak-Bantuan-Keuangan-Tanpa-Proposal

8 Maret 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: