KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Putusan MK Terhadap PK Antasari Pulihkan Harkat Kemanusiaan

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 07 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Peninjauan Kembali yang dimohonkan Antasasi Azhar akan mengembalikan harkat kemanusiaan bagi narapidana yang ingin memperjuangkan kembali hak paling fundamentalnya yakni kehidupan dan kebebasannya.

“Putusan ini akan menghidupkan kembali mimpi umat manusia akan kebebasan dan kehidupan fundamental yang telah dikurangi bahkan dicabut negara,” ujar Irman di Jakarta, Jumat (7/3).

Dia menyatakan, prinsip konstitusionalnya bahwa ketika negara atau kekuasaan hendak mencabut kebebasan warga negara maka negara harus dibatasi secara ketat, namun jikalau warga negara hendak memperjuangkan kembali kebebasannya, maka negara tidak boleh membatasinya.

Mahkamah Konstitusi membuat putusan penting terkait Hukum Acara Pidana. Mengabulkan uji materi yang  membatalkan ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal tersebut berbunyi, “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.” Dengan pembatalan itu, maka setiap terpidana boleh mengajukan upaya hukum luar biasa lebih dari satu kali.

Antasari, terpidana 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen, sudah pernah mengajukan PK. Namun, PK itu ditolak pada 13 Februari 2012. Salah satu anggota majelis PK Antasari Djoko Sarwoko mengatakan tidak menemukan adanya bukti baru (novum) dalam perkara Antasari.

Bukti baru (novum) adalah syarat seorang terpidana mengajukan PK. Dengan putusan MK tersebut, berarti selama ada novum, PK bisa diajukan berkali-kali, tidak dibatasi. Ini tentu menjadi angin segar bagi Antasari untuk terus mencari keadilan jika dia memiliki bukti baru.

“Saya punya novum kuat yang tidak terbantahkan, tapi karena PK satu kali saya mau bawa ke mana? Makanya saya uji materi supaya PK lagi,” ujar Antasari pada Mei tahun lalu.

“Kalau ini diloloskan, maka novum akan Anda lihat dalam sidang PK selanjutnya,” paparnya.

( Budi Yuwono / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/07/193679/Putusan-MK-Terhadap-PK-Antasari-Pulihkan-Harkat-Kemanusiaan

7 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Ketua Panwaslu Brebes Diminta Mundur

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

BREBES, suaramerdeka.com – Ketua Panwaslu Kabupaten Brebes, MA Ma’ruf diminta mundur dari keanggotannya sebagai penyelanggara pemilu. Pasalnya, dia dinilai telah melanggar Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran itu terjadi karena bersangkutan dinilai melakukan rangkap jabatan yang digaji oleh uang negara.

“Kalau memang melakukan pelanggaran, ya sebaiknya mundur saja, atau memilih salah satu jangan merangkap,” tandas Abdul Aris Hada Assa’ad, aktivis LSM Masjaka Brebes, Kamis (6/3).

Dia mengatakan, dari informasi yang didapatnya, selain menjabat Ketua Panwaslu yang bersangkutan juga menjabat staf ahli di DPRD. Bahkan, dia kini juga mendaftarkan diri sebagai calon Direktur PDAM Brebes yang masuk dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Padahal sesuai aturan perundangan dan kode etik penyelenggara pemilu itu dilarang dan harus memilih salah satu.

“Kalau bicara aturan, ya harus ditegangkan,” katanya.

Menurut dia, dalam pasal 85 Undang-undang nomor 15 tahun 2011 dijelaskan, penyelenggara pemilu bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintah, BUMN dan BUMD selama keanggotaannya apabila terpilih. Sebagai staf ahli DPRD merupakan jabatan di pemeritahan. Sedangkan mendaftar direktur PDAM merupakan BUMD.

Selain itu, dinilai melanggar peraturan bersama KPU, Banwaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 13,11,1 tahun 2012. Intinya, dalam melaksanakan proposionalitas, penyelenggara pemilu berkewajiban tidak berlibat dalam setiap  kegiatan resmi maupun tidak resmi yang menimbulkan konflik kepentingan. “Kalau mengacu pendaftaran direktur PDAM itu jelas syarat kepentingan,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kabupaten Brebes, MA Ma’ruf secara tegas membantah jika dirinya masih aktif sebagai staf ahli DPRD. Dia menjelaskan, jika melihat tahun anggaran sampai Desember 2013 lalu jabatan sebagai staf ahli sudah habis. Sehingga, sejak Januari sudah tidak lagi menjabat.

Pihaknya juga sudah menyatakan mengundurkan diri sejak November tahun 2013 lalu. Sedangkan untuk PDAM, melihat Undang-undang dikatakan merangkap jabatan jika dirinya sudah diterima.

Namun, dalam persoalan itu dirinya baru mendaftar dan tidak melengkapi berkas pendaftaran. Sehingga, dalam seleksi adminstrasi sudah dinyatakan gugur. “Yang jelas, saya kini sudah tidak ada kaitannya dengan staf ahli DPRD,” terangnya.

( Bayu Setyawan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193604/Ketua-Panwaslu-Brebes-Diminta-Mundur

7 Maret 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Terkait Kasus TPPU, KPK Dalami Peran Istri Anas

SUARA MERDEKA.com- Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mendalami peran Atthiyah Laila, istri Anas Urbaningrum dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

”Kita masih dalami lebih jauh, peran istrinya, apakah dia mengetahui secara sadar, menduga secara sadar dan sebagainya itu masih kita dalami lebih jauh kemungkinan-kemungkinan apakah yang bersangkuta  bisa dilibatkan atau tidak,” kata Ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Kamis (6/3).

Ditanya dalam kasus TPPU yang ditangani kepolisian yang menetapkan Edis Adelia sebagai tesangka, Abraham menilai, kasus ini merupakan kasus berbeda dan tindak pidana asal yang menjerat suami Edis bukan kasus korupsi.

”Jadi agak beda walaupun sama TPPU,” ujarnya.

Sebelumnya, dari pengembangan perkara penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dugaan penerimaan atau janji Hambalang dan proyek lain, KPK temukan bukyi cukup, menetapkan AnasUrbaningrum sebagai tersangka.

Penyidik KPK menjerat Anas dengan pasal 3 dan atau pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010. Penyidik juga mengenakan pasal 3 ayat (1) UU TPPU tahun 2002 juncto pasal 55 ayat (1) kesatu.

( Mahendra Bungalan / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193606/Terkait-Kasus-TPPU-KPK-Dalami-Peran-Istri-Anas

7 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kampanye Pemilu Beritegritas, KPK Gandeng Putri Indonesia

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Putri Indonesia tahun 2014 Elvira Devinamira dalam kampanye pemilu berintegritas dengan tema ‘Pilih Yang Jujur’.

“Ikon Puteri Indonesia yang cantik dan pintar juga harus dilengkapi dengan integritas dan komitmennya untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam segala bentuk, termasuk menjadi duta antikorupsi,” ujar Ketua KPK Abraham Samad, Kamis (6/3).

Dia menambahkan, kerja sama dengan Puteri Indonesia adalah sebuah upaya untuk menjangkau segmen yang lebih luas, terutama generasi muda.

Dia berharap, melalui kampanye pemilu berintergritas masyarakat dapat memilih calon legislatif dengan bebas intervensi.  Abraham meminta masyarakat betul-betul mempelajari rekam jejak calon yang akan dipilihnya.

“Hal itu akan menentukan apakah calon itu bisa bertanggung jawab di kemudian hari,” ujar Abraham.

( Mahendra Bungalan / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193609/-Kampanye-Pemilu-Beritegritas-KPK-Gandeng-Putri-Indonesia

 

7 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Century: KPK Menduga Keterlibatan Sri Mulyani Jauh

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak masuk dalam dakwaan terhadap Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menduga Sri Mulyani jauh keterlibatan dalam kasus Bank Century.

”Saya cek dulu ya. Kemungkinan besar yang bersangkutan jauh dr keterlibatan,” ujar Abraham di kantornya, Kamis (6/3).

Ditanya, apakah KPK akan menghadirkan Sri Mulyani dalam sidang, Abraham belum dapat memastikan. Menurutnya, pemanggilan saksi tegantung majelis hakim.

”Tergantung majelis,” ujarnya.

( Mahendra Bungalan / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193611/KPK-Menduga-Keterlibatan-Sri-Mulyani-Jauh

7 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jaksa Sebut Boediono Dalam Dakwaan Budi Mulya

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 07 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menilai mantan mantan Gubernur Bank Indonesia saat itu Boediono, ikut bersama-sama dengan Budi Mulya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain saat menggelontorkan dana sejumlah Rp 7,4 triliun.

Nama Wakil Presiden Boediono disebut dalam surat dakwaan mantan untuk Deputi IV Gubernur BI bidang moneter dan devisa Budi Mulya terkait kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Jaksa Penuntut Umum pada KPK, KMS A Roni dalam membacakan berkas dakwaan milik Budi Mulia, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Kamis (6/3). Selain Boediono dan Budi Mulya, dalam dakwaan itu, juga menyebut keterlibatan sejumlah Deputi BI serta keterlibatan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular dan Dirutnya Hermanus Hasan Muslim.

Mereka adalah Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah. Deputi Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan dan selaku anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Muliaman Harmansyah Hadad.

Kemudian, Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter Hartadi Agus Sarwono, Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI dan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Raden Pardede.

Atas perbuatannya, secara bersama-sama tersebut, mereka diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

( Budi Yuwono / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/07/193635/Jaksa-Sebut-Boediono-dalam-Dakwaan-Budi-Mulya

7 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Komisi Kejaksaan Turunkan 3 Orang ke Kejati Babel

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 07 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Halius Hosen memastikan akan menurunkan 3 orang anggota Komisi Kejaksaan untuk mengusut kasus di Kejakasaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang menyangkut Asisiten Pidana Khusus (Apidsus) Kejati Babel, Ariefsyah Mulia Siregar.

“Hari ini, malam ini rencananya tim Komjak dari Jakarta akan berangkat ke Kejati Babel. Setelah kami punya data lengkap terkait kasus. Ini, kami akan menggelar rapat pleno terkait kasus tersebut minggu depan,” kata Halius  saat dihubungi wartawan malam ini.

Sebelumnya, peneliti senior Indonesian Audit Watch (IAW), Slamat Tambunan, Kamis (20/2/2014) lalu mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia (RI) Basrief Arief untuk memeriksa Ariefsyah Mulia Siregar.

Ariefsyah dilaporkan ke Jaksa Agung karena iduga telah melawan hukum terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Yang menyatakan tidak ada bukti kerugian negara dalam kasus yang oleh Arifsyah disangkakan pada Ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan, Sofian, AP.

“BPK sudah menyatakan didalam surat nomor 22/S/XVIII/03/2013 bahwa tidak terdapat hal atau bukti baru kerugian negara atas temuan pemeriksaan yang diangkat oleh BPK RI. Mengapa masih juga dijadikan tersangka ? Apa alasannya,” kata Slamat saat dihubungi wartawan, semalam.

( Hartono Harimurti / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/07/193620/Komisi-Kejaksaan-Turunkan-3-Orang-ke-Kejati-Babel

7 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Antisipasi Penipuan, Dindik Keluarkan Edaran

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 07 Maret 2014

BANYUMAS, suaramerdeka.com – Guna mengantisipasi agar sekolah tidak terjerat kasus penipuan tentang kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah, Dinas Pendidikan (Dindik) Banyumas mengeluarkan surat edaran ke sekolah-sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Purwadi Santoso, Jumat (7/3), mengatakan surat edaran ini sekaligus menindaklanjuti surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jateng terkait banyaknya kasus penipuan.

Adapun kasus penipuan yang sering terjadi antara lain terkait kegiatan bantuan rehabilitasi sekolah yang berasal dari dana AusAID dan bantuan keuangan/hibah yang mengatasnamakan pimpinan dan lembaga Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.

Dia menjelaskan, untuk kasus penipuan bantuan rehabilitasi sekolah yang berasal dari dan AusAID, biasanya mengatasnamakan perwakilan AusAID Jakarta.

Pelaku menyampaikan nota kesepahaman (MoU) yang siap ditandatangani, antara Mrs Hannah Birdsey, Counsellor for Education, Knowledge and Scholarships dengan kepala sekolah dan meminta imbalan uang sejumlah tertentu.

”Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta sekolah untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pemerintah,” jelasnya.

Menurut dia, Dinas Pendidikan Provinsi selalu menyampaikan  informasi melalui Bupati/Walikota up Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara resmi dan tertulis, baik melalui faximili, pos surat maupun email.

Dinas Pendidikan Provinsi tidak pernah menyampaikan informasi yang berupa kegiatan/penyaluran bantuan pendidikan/hibah hanya melalui telepon atau pesan pendek. ”Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi juga tidak dipungut biaya apapun,” tandasnya.

( Budi Setyawan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/07/193669/Antisipasi-Penipuan-Dindik-Keluarkan-Edaran

7 Maret 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Hakim Tak Siap, Vonis Siswadi Batal

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 07 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), Siswadi urung mendengarkan vonis pidana korupsi yang menjeratnya. Pengadilan Tipikor Semarang sedianya menjadwalkan pembacaan vonis pada Kamis (6/3). Namun ditunda karena berkas putusan belum siap.

“Kami minta maaf. Karena majelis hakim belum siap akan vonisnya, maka sidang ditunda untuk satu minggu ya. Terdakwa (Siswadi – red) kembali ke tahanan,” demikian Ketua Majelis Hakim Suyadi dalam sidang kemarin. Vonis Siswadi akan dibacakan pada sidang 14 Maret 2014 mendatang.

Siswadi didakwa terlibat korupsi APBD Rembang tahun 2006-2007. Pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang menuntut Siswadi dengan pidana tiga tahun penjara. Siswadi dinilai melanggar Pasal 3 <I>juncto<P> Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001.

Pasal itu dikaitkan Pasal 55 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan pidana yang dilakukan berama-sama. Selain pidana badan, Siswadi juga dituntut pidana denda sebesar Rp 100 juta, setara dengan enam bulan kurungan.

Siswadi dianggap turut merugikan negara dalam mengelola dana APBD Rembang yang disertakan dalam modal RBSJ. Total APBD yang dikelola RBSJ mencapai Rp 35 miliar. Pengelolaan itu diduga menyimpang. Sebagian dana ditengarai mengalir ke perusahaan milik keluarga BUpati Rembang Mohamad Salim.

Penyertaan mdal itu atas inisiatif Salim. Namun keuntungan yang masuk ke kas daerah, tak sesuai dengan janji Salim. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kas daerah Rembang rugi Rp 4,1 miliar, akibat pengelolaan modal dari APBD ke RBSJ itu.

( Eka Handriana / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/07/193634/Hakim-Tak-Siap-Vonis-Siswadi-Batal

7 Maret 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Batal Bersaksi, Nurmarkesi Siap Lalui Proses Hukum

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi urung memberikan kesaksiannya, di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (6/3).

Agenda sidang pemeriksaan saksi kasus korupsi bantuan sosial keagamaan Kendal tahun 2010 dibatalkan, karena salah satu terdakwa sakit. Sudah dua terdakwa yang duduk di kursi pesakitan kasus terebut.

Keduanya adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kendal Abdulrohman dan mantan Bendahara Bagian Kesejahteraan Rakyat, Siti Romlah.

“Saya sakit, mohon majelis hakim menunda sidang satu minggu,” kata Abdulrohman, di hadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi.

Dalam perkara ini, Nurmarkesi juga berstatus tersangka. Disamping itu Kepala Sub Seksi Agama Pendidikan dan Budaya Kendal, Riska juga diduga terlibat.

Riska menjadi terdakwa dalam berkas terpisah. Hanya berkas Nurmarkesi saja yang belum dilimpahkan ke pengadilan. Saat ini nama Nurmarkesi juga tercantum dalam daftar calon tetap DPR RI Daerah Pilihan Jateng I.

Terkait status tersangka yang disandangnya, Nurmarkesi mengajak semua pihak untuk menghargai proses hukum dan asas praduga tak bersalah.

“Saya masih percaya, sistem peradilan di Indonesia akan memberikan keadilan. Saya siap menjalani proses hukum,” katanya, Kamis (6/3).

Bupati Kendal yang hanya menjabat selama 18 bulan (2009-2010) itu menegaskan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan sosial di Kendal tahun 2010.

“Sepengetahuan saya, seluruh dana sudah tersalurkan ke tempat-tempat sasaran,” lanjut Nurmarkesi.

Dana bantuan sosial di Kabupaten Kendal saat itu yang harusnya tersalur ke 336 titik. Dana itu untuk bantuan kegiatan keagamaan, rehabilitasi masjid serta pendidikan berbasis keagamaan.

Namun kegiatan-kegiatan tersebut dinilai fiktif dan tidak sesuai prosedur. Penyidik menemukan kejanggalan dalam pencairan dana bantuan. Dana dibadi-bagikan kepada penerima pada Januari hingga Februari 2010.

Namun, sebesar Rp 1,3 miliar mulai berpindah rekening tanggal 23 Februari 2010. Dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah ke rekening bendahara pembantu.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193610/-Batal-Bersaksi-Nurmarkesi-Siap-Lalui-Proses-Hukum

7 Maret 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: