KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Wawan Terancam 18 Tahun Penjara

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan dengam dua dakwaan penggabungan terkait suap sengketa Pilkada Banten dan Lebak di Mahkamah Konstitusi.

Dakwaan pertama tentang sengketa Pilkada Lebak dinyatakan Wawan memberikan uang Rp 1 miliar dari Rp 3 miliar yang diminta Akil. Tujuannya agar permohonan keberatan calon bupati/wabup Amir Hamzah-Kasmin untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dikabulkan.

Pada dakwaan ini, Wawan dikenai Pasal 6 UU Nomor 31/1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20/2001. Dalam pasal ini diatur pidana penjara paling singkat yakni 3 tahun paling lama 15.

Pidana dendanya paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta. Dalam dakwaan kedua ditegaskan Wawan memberi uang Rp 7,5 miliar kepada Akil Mochtar agar mengamankan kemenangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno pada Pilgub Banten tahun 2011.

Wawan dikenai Pasal 13 UU Nomor 31/1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20/2001. Pidana penjara di pasal ini paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150 juta.

Wawan juga merupakan Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP). Adik Ratu Atut Chosiyah ini atas dua dakwaan tersebut mengaku mengerti. Selanjutnya sidang akan dilaksanakan Kamis (13/3) dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) terdakwa.

( Budi Yuwono / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193549/Wawan-Terancam-18-Tahun-Penjara

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jaksa Beberkan Peran Wawan Suap Akil Mochtar

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan peran Tubagus Chaeri Wardhana melakukan suap pada Akil Mochtar senilai Rp 7.5 miliar. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dalam sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Wawan dikenal juga sebagai Komisaris utama PT Bali Pasific Pragama (PT BPP). Penuntut umum Jaksa Afni Carolina, menyatakan Wawan sebagai ketua tim pemenangan Ratu Atut-Rano Karno berhasil memenangkan Pilgub Banten pada 22 Oktober 2011 yang diikuti dua pasangan lainnya, yakni Wahidin Halim-Irna Narulita dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki.

Wawan mengenal Akil Mochtar setelah memperoleh nomor telepon Andi M Arsun yang dikabarkan sebagai mantan Staf ahli pada MK. Sekitar bukan Oktober 2011, Wawan menemui Andi di Hotel Ritz Carlton. Dalam pertemuan tersebut Wawan meminta Andi M Asrun menjadi salah satu kuasa hukum pasangan Ratu Atut-Rano Karno untuk menghadapi gugatan perkara di MK.

Wawan memerintahkan Ahmad Farid Ansyari, Mochammad Armansyah, Fredi PRawiradiredja, Asep Bardan, Yayah Rodiyah dan Agah Mochammad Noor mengirim uang kepada Akil Mochtar dengan cara transfer ke rekening pada Bank Mandiri Cabang Pontianak atas nama CV Ratu Samagat milik Ratu Rita secara bertahap yang totalnya Rp 7,5 miliar.

“Penulisan tujuan pengiriman uang dimaksud seolah-olah terdapat hubungan usaha antara PT BPP dengan CV Ratu Samagat,” papar jaksa.

Menurut Jaksa, pada 31 Oktober 2011 Ahmad Farid Ansyari mengirim uang Rp 250 juta untuk “biaya transportasi dan alat berat. Pada 31 Oktober 2011, Ahmad Farid mengirim uang Rp 500 juta untuk “biaya transportasi dan sewa alat berat”.

Pada 1 November 2011, Mochmmad Armansyah mengirim uang secara RTGS dari rekening PT BPP sebesar Rp 150 juta yang ditulis untuk biaya transportasi dan alat berat. Kemudian pada 1 November 2011, Ahmad Farid mengirim uang melalui Bank Mandiri Rp 100 juta yang juga ditulis sebagai biaya transporatasi dan alat berat.

Tanggal 17 November 2011, Yayah Rodiah mengirim uang Rp 2 miliar ditulis untuk pembayaran bibit kelapa sawit. Tanggal 18 November 2011, Agah Mochamad Noor mengirim uang Rp 3 miliar yang ditulis denagn keterangan “u/order sawit”. Pada 18 November 2011, Yayah Rodiah kembali mengirim uang dari rekening PT BPPP Rp 1,5 miliar yang disebut untuk pembelian alat berat.

Wawan diancam pidana Pasal 13 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20/2001 jo Pasal 64 atat (1) KUHPidana.

( Budi Yuwono / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193548/Jaksa-Beberkan-Peran-Wawan-Suap-Akil-Mochtar

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anas Curiga Kasusnya Dipolitisasi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pengacara Anas Urbaningrum, Firman Wijaya mengatakan, pemeriksaan pada kliennya terkait dugaan korupsi proyek Hambalang, berbelit-belit. Dia mendesak KPK menyidangkan Anas.

“Dari kongres terus loncat ke soal mobil. Sekarang tindak pidana pencucian uang. Lalu kembali lagi. Esensi kan kongres,” kata Firman, Kamis (6/3).

Kongres yang dia maksud adalah, Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga, Anas menerima aliran dana sebesar Rp2,21 miliar dari proyek Hambalang. Uang ini diduga dipakai Anas dalam kongres tersebut.

Anas, kata Firman, merasa kasusnya dipolitisasi. “Dalam situasi politik, Anas target paling mudah. Ada persoalan lain sehingga ini bisa menutupi yang pokok. KPK hanya memecah-mecah penyidikan,” ujarnya.

Dalam proses hukum ini KPK diminta berlaku adil. Dimana semua diperlakukan sama dalam proses hukum.

Kemarin, KPK kembali menetapkan Anas sebagai tersangka. Kali ini, Anas dijerat dengan tindak pidana pencucian uang.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan dia sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait Hambalang.

( vvn / CN33 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193545/Anas-Curiga-Kasusnya-Dipolitisasi

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Inilah Dua Hakim MK Baru Pengganti Akil

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Telah terpilih dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru yang akan menggantikan Ketua MK Akil Mochtar yang ditangkap KPK karena terjerat kasus suap sengketa pilkada, dan Harjono yang pensiun pada Maret 2014.

Mereka adalah Wahiduddin Adams dan Aswanto. Keduanya memperoleh suara terbanyak dalam voting yang dilakukan Komisi III Bidang Hukum DPR, Rabu malam 5 Maret 2014. Wahiduddin mengantongi 46 suara, dan Aswanto 23 suara. Total anggota Komisi III yang memberikan suaranya berjumlah 50 orang.

Nama Wahiduddin dan Aswanto direkomendasikan oleh tim pakar yang membantu Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi. Hari ini, Kamis 6 Maret 2014, nama keduanya akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan sebagai hakim MK terpilih.

Wahiduddin Adams adalah mantan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pria kelahiran Palembang, 17 Januari 1954 ini mengawali karier sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan Kepala Sub Bidang Hukum Sektoral di Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Wahiduddin juga pernah menjadi tenaga perancang Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Sejumlah jabatan struktural di Kemenkumham pernah diembannya, antara lain Koordinator Urusan Administrasi Kantor Wilayah Kehakiman Sulawesi Tenggara, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dan Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah di Direktorat Jenderal Hukum dan Perundangan-undangan.

Wahiduddin menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, jurusan Peradilan Islam tahun 1979. Ia kemudian mengambil studi De Postdoctorale Cursus Wetgevingsleer di Leiden, Belanda, tahun 1987.

Gelar magister dan doktor bidang Hukum Islam diperoleh Wahiduddin dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1991 dan 2002. Wahiduddin juga sempat mengenyam pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta.

Selain aktif di birokrasi, Wahiduddin aktif di beberapa organisasi, antara lain menjabat Ketua Dewan Pengurus Pusat KNPI periode 1981-1984, Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama periode 2004-2009, dan Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI tahun 2004-2009.

Wahiduddin sempat terlibat aktif dalam penyusunan naskah akademik, perancangan, dan menjadi tim asistensi pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, RUU Zakat, RUU Wakaf, RUU Perbankan Syariah, dan lain-lain.

Sebelum pensiun sebagai dirjen, Wahiduddin sempat terlibat dalam penyusunan RUU KUHP dan KUHAP yang belakangan menjadi polemik.

Sementara Aswanto adalah Guru Besar dan Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar. Dalam proses fit and proper test, Aswanto berjanji tak akan tergoda suap seperti hakim konstitusi pendahulunya, Akil Mochtar. “Jangan hanya takut pada KPK, tapi harus lebih takut kepada Tuhan,” kata dia.

Aswanto yang berasal dari dunia akademis mengatakan, ia ingin menjadi hakim MK karena prihatin terhadap penegakan hukum di Indonesia.

( vvn / CN19 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193537/Inilah-Dua-Hakim-MK-Baru-Pengganti-Akil-

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Panwas Akan Kroscek Dana Kampanye Parpol

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Purbalingga akan mengkroscek dana kampanye partai politik (Parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014 yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Purbalingga, 2 Maret lalu.

Anggota Panwaslu Purbalingga Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat, Endang Yuliyanti, Kamis (6/3) mengatakan, pihaknya akan mengecek kesesuaian dana kampanye tersebut dengan data nyata di lapangan.

“Di wilayah, banyak sekali calon legislatif (caleg) yang memasang alat peraga kampanye (APK). Nah dana yang dilaporkan ke KPU sesuai tidak dengan itu. Kami akan panggil caleg by name,” katanya.

Pihaknya sudah memiliki data yang dikumpulkan oleh para petugas pengawas lapangan (PPL). Namun demikian, dia belum mendapatkan salinan laporan dana kampanye tersebut.

Sementara itu, komisioner KPU Purbalingga Divisi Hukum, Pengawasan, Kampanye dan Pencalonan, Sukhedi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan laporan dana kampanye tersebut untuk diserahkan ke Panwaslu. “Silakan diambil di KPU, atau tidak nanti kami akan kirimkan ke Panwaslu,” katanya.

Untuk diketahui, parpol diwajibkan menyerahkan laporan dana kampanye tahap dua ke KPU hingga Minggu (2/3) pukul 18.00. Seluruh parpol pun sudah melaporkan dana kampanye tersebut karena jika tidak, parpol terancam didiskualifikasi dalam pemilu mendatang.

Adapun untuk dana kampanye, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tercatat paling besar Rp 511.911.280. Adapun parpol dengan dana kampanye paling sedikit yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar Rp 4.500.000.

( Ryan Rachman / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193569/Panwas-Akan-Kroscek-Dana-Kampanye-Parpol

6 Maret 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

Pengungkapan Peran Pejabat BI oleh KPK Didukung Timwas Century

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pernyataan Ketua KPK yang mengatakan bahwa persidangan atas tersangka Budi Mulya akan mengungkap semua peran para pejabat BI, termasuk mantan Gubernur BI Budiono mendapat dukungan dari Tim Pengawas (Timwas) Bank Century.

“Kami Timwas sangat mendukung pernyataan Ketua KPK. Kami berharap melalui persidangan (Budi Mulya) ini, misteri dan aktor intelektual di belakang skandal Bank Century ini bisa diungkap,” kata Anggota Timwas Century Hendarawan Supraktikno.

Terlambatnya pengajuan tersangka Budi Mulya ke pengadilan memang sedikit disayangkan politisi PDIP itu. Padahal, sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad berjanji akan menyelesaikan skandal Century pada akhir 2013. “Ya, tapi tidak apa-apalah meski terlambat, tapi persidangan nanti mampu menyibak tabir persoalan Century,” kilah anggota Komisi VI DPR itu.

Hendrawan menyebut, peran Budi Mulya dalam skandal Bank Century sebenarnya sangat marjinal atau berada di pinggiran. Namun, dengan ini justru akan menyibak semua aktor di BI. Cepat atau lambat kasus hukum ini akan menuju ke puncak pimpinan BI, termasuk guburnur BI saat itu Budiono.

“Kalau dilihat dari proses pengucuran FPJP maupun penetapan Bank Century berdampak sistemik, peran Pak Budi Mulya itu termasuk marjinal, di pinggiran. Itu sebabnya menjadi menarik, karena persidangan ini akan memunculkan nama aktor-aktor sentral lainnya.”

Soal rencana Timwas kembali memanggil Budiono, Hendrawan menjelaskan, Timwas sudah pernah memanggilnya dua kali, tapi tidak datang. Dan Timwas akan merapatkan kembali, apakah perlu memanggil lagi atau tidak. Namun, Hendrawan berpendapat, sebaiknya memanggil Budiono sesudah dia tidak menjabat wakil presiden lagi.

“Saya usulnya tanggal 28 Oktober 2014, ketika Pak Budiono sudah tidak lagi menjadi wakil presiden.Kalau sekarang dipanggil, lanjut Hendrawan,  jabatannya yang melekat sebagai wakil presiden pasti menyulitkan untuk memenuhi panggil Timwas DPR,” katanya.

( Andika Primasiwi , RED / CN26 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193538/Pengungkapan-Peran-Pejabat-BI-oleh-KPK-Didukung-Timwas-Century

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Budi Mulya Alirkan Dana Miliaran untuk Korporasi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Terdakwa Budi Mulia disebut telah memperkaya diri sendiri dengan mendapat keuntungan dari pemberian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dia diduga memperkaya diri sebesar Rp 1 miliar.

Hal ini tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa ini juga didakwa telah melakukan perbuatan yang dinilai telah memperkaya orang lain atau korporasi, yakni para pemegang saham PT Bank Century.

“Memperkaya pemegang saham PT Bank Century, yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar Rp 3.115.890.000.000,” kata Jaksa Roni saat membacakan dakwaan kepada Budi Mulia di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/3).

Dalam dakwaan itu disebut juga bahwa dalam pemberian FPJP dan dana talangan Bank Century telah memperkaya Komisaris PT Century Robert Tantular sebesar Rp 2,753 miliar dan memperkaya korporasinya sekurang-kurangnya sebesar Rp 1,581 miliar.

“Sekurang-kurangnya jumlah tersebut dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yaitu, Rp 689,394 miliar dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sebesar Rp 6,7 triliun,” papar Jaksa Roni.

( Budi Yuwono / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193571/Budi-Mulya-Alirkan-Dana-Miliaran-untuk-Korporasi

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Sleman Luncurkan Program Sikenes

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

SLEMAN, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman meluncurkan inovasi dalam bidang pelaporan berupa sistem informasi yang bisa dipantau oleh kalangan internal.

Program Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Negeri Sleman (Sikenes) ini adalah laporan kegiatan yang dikonsep dalam bentuk format digital.

Kasi Intel Kejari Sleman Nanang Dwi Priharyadi mengatakan, program itu sejauh ini belum terhubung secara online sehingga hanya bisa diakses di lingkungan kejaksaan.

“Di lobi kantor kami ada sebuah komputer yang bisa diakses oleh umum. Lewat fasilitas ini, masyarakat bisa ikut memantau perkembangan perkara yang sedang kami tangani,” katanya, Kamis (6/3).

Program Sikenes ini baru kali pertama dilaksanakan, sehingga merupakan pilot project. Pengadaan program itu dilatarbelakangi pertimbangan faktor efisiensi kinerja aparat.

Ke depan diharapkan sistem tersebut bisa diimplementasikan secara terintegrasi dengan instansi kejaksaan lainnya.

Soal biaya, menurut Nanang, nominalnya tidak besar karena hanya sistem ringan. Namun dia enggan menyebutkan jumlahnya.

Jaksa fungsional Kejari Sleman yang menangani program Sikenes, Bambang Setiawan menerangkan sistem ini bersifat fleksibel sehingga mudah dikembangkan.

“Melalui sistem ini, perkara yang ditangani bisa terpantau sesuai SOP (standar operasional prosedur). Sehingga akan memudahkan pengawasan,” ucapnya.

Kepala Kejari Sleman Jacob Hendrik Pattipeilohy berharap sistem ini dapat diikuti wilayah kejaksaan lain. “Harapan kami bisa dikembangkan terintegrasi dengan kantor lain di seluruh Indonesia,” katanya.

Penyelenggaraan program ini dinilai menguntungkan karena dapat mendorong aparat bekerja secara profesional sesuai SOP.

( Amelia Hapsari / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193559/Kejaksaan-Sleman-Luncurkan-Program-Sikenes

6 Maret 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Di Pemkot Semarang Masih Subur Tradisi “No Imbalan, No Proyek”

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

image

SEMARANG, suaramerdeka.com – Sangat ironis ketika di penghujung 2013 lalu Pemkot Semarang menerima penghargaan Pelaporan Gratifikasi Terbanyak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi sampai kini masih saja ada oknum pegawai pemkot yang masih melestarikan tradisi meminta imbalan dalam penggarapan pekerjaan.

Fenomena itu sangat terasakan di kalangan Perguruan Tinggi (PT) yang sering mendapat pekerjaan terkait penelitian.

“Memang tidak semua pekerjaan. Tapi para oknum itu sudah tidak risih lagi meminta imbalan dimuka saat kontrak pekerjaan belum ditandatangani,” kata Ir Djoko Setijowarno, Ketua Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata, Kamis (6/3).

Menurut Djoko, atas fenomena itu, kalangan PT ada yang sepakat, tapi ada pula yang tidak.

“Bagi yang tidak sepakat tentunya tidak akan mendapatkan pekerjaan. Contohnya dalam beberapa tahun terakhir, kampus Unika Soegijapranata tidak mendapatkan pekerjaan penelitian dengan nilai kurang dari Rp 50 juta, karena saat pendapatkan pekerjaan, pihaknya tidak memberikan imbalan,” tutur Djoko.

Kesimpulannya, di pemkot sekarang ini masih ada tradisi “No Imbalan, No Proyek”. Dan bagi kalangan rekanan, fenomena ini sudah bukan rahasia lagi.

( Bambang Isti / CN33 / SMNetwork )

6 Maret 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Terbukti Korupsi, Dua Mantan Kades Dihukum

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

WONOGIRI, suaramerdeka.com – Karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tipikor), dua mantan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Wonogiri, dijatuhi hukuman penjara dan denda, serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai uang yang diselewengkan.

Kedua mantan Kades ini, terbukti melakukan korupsi uang Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan uang kas desa. Kajari Wonogiri, Muhaji, didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Wonogiri, M Naimlullah, Kamis (6/3), menyatakan, kedua mantan Kades itu terdiri atas Hendra Budi Haryanto (40), Mantan Kades Sedayu, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, dan Edy Broto Mulyono (55), Mantan Kades Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

Vonis untuk kedua mantan Kades ini, dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Semarang. Hendra, dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 8 bulan potong masa selama penahanan. Kepadanya, juga dikenai denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan dan membayar uang pangganti Rp 142,723 juta.

Keputusan hukuman ini, terhitung lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang disampaikan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Wonogiri, yang menuntut hukuman 4 tahun penjara. Atas vonis tersebut, baik terhukum maupun Tim Jaksa menyatakan dapat menerima. “Kami dan terhukum sama-sama menyatakan dapat menerima,” tegas Kajari Muhaji.

Vonis Hendra tersebut, menjadi kali kedua keputusan hukuman yang dijatuhkan untuk mantan Kades di Kabupaten Wonogiri. Seperti pernah diberitakan, Mantan Kades Jaten, Edy Broto, divonis 3,5 tahun karena terbukti melakukan korupsi dana keuangan kas desa. Karena vonis ini kurang dari dua pertiga tuntutan jaksa, maka tim JPU mengajukan kasasi. Untuk diketahui, sebelumnya JPU mengajukan tuntutan 5,5 tahun.

“Tapi MA (Makamah Agung) menolak kasasi dan menguatkan kembali vonis sebelumnya, yakni selama 3 tahun 6 bulan penjara potong selama masa penahanan,” tandas Kasi Pidsus, M Naimullah.

Terhukum Edy Broto dibebani membayar denda Rp 75 juta dan bayar kerugian negara Rp 131.126.035 subsider 3 bulan penjara. Kecuali dua kasus tipikor yang telah inkrah tersebut, kini ada dua kasus korupsi dari Kabupaten Wonogiri, yang sekarang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Yakni kasus korupsi pengadaan sarana peralatan teknik informasi komunikasi (TIK) untuk SMP, dan kasus korupsi pengadaan pipa leding di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Tirta Sari Wonogiri.

Korupsi TIK, diajukan terdakwa tunggal Bayu Handoyono AMd, Direktur CV Permata Tujuh yang tinggal di Wonokarto, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri. Yakni yang melaksanakan pengadaan sarana TIK untuk SMP di Wonogiri tahun 2011. Nilai projeknya mencapai sekitar Rp 1,4 miliar.

Anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, untuk pengadaan komputer, laptop dan LCD, di 40 SMP di Kabupaten Wonogiri. Tapi barang yang disediakan tidak sesuai spek.

Untuk korupsi pengadaan pipa leding, yang menjadi terdakwa tunggal adalah mantan Direktur PDAM ‘Giri Tirta Sari’ Wonogiri, Sumadi. Sumadi didakwa menyelewengkan dana pembelanjaan pipa ledeng beserta kelengkapan komponen asesoriesnya bernilai Rp 339 juta. Itu dilakukan pada tahun anggaran 2010/2011, saat dia menjabat sebagai direktur. Dana pembelanjaan telah dikeluarkan oleh bendahara PDAM, tapi uangnya tidak dibayarkan ke rekanan, dalam hal ini adalah PT Superpump.

Kasis Pidsus M Naimullah, menyatakan, untuk korupsi pengadaan TIK, tengah dalam penyiapan tuntutan. Rencananya, tuntutan akan disampaikan Selasa (18/3) mendatang. Kemudian untuk kasus korupsi uang pipa leding, pekan depan mulai memasuki agenda pemeriksaan terdakwanya.

( Bambang Purnomo / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193560/Terbukti-Korupsi-Dua-Mantan-Kades-Dihukum

6 Maret 2014 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: