KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

BPK-KPK Didesak Usut Kekisruhan BPJS


SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Partai Golkar mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kekisruhan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berbagai keluhan dan pemberlakuan sistem BPJS di berbagai rumah sakit semakin menuai kritikan serius. Padahal, program BPJS ditujukan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat luas yang disubsidi oleh pemerintah.

“Kami mendesak agar BPK dan KPK segera mengusut kekisruhan pelaksanaan BPJS yang kian hari kian menuai kritikan tajam dari masyarakat,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatullah, di Jakarta, sebagaimana rilis yang diterima suaramerdeka.com, Kamis (6/3).

Poempida mengatakan, hingga kini masyarakat diperlihatkan dengan maraknya sentimen negatif terkait persiapan dan pelaksanaan BPJS. Baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang bersentuhan dengan para dokter dan tenaga medis lainnya. Bahkan, cukup banyak rumah sakit swasta di daerah yang masih belum menjadi jejaring BPJS.

“Akibatnya, banyak masyarakat yang hendak berobat ke rumah sakit di daerah dan di Jakarta, harus mengeluh. Karena tidak bisa memanfaatkan program BPJS itu, meski masyarakat sudah membayar iurannya. Jadi terlihat jelas, perencanaan dan implementasi di lapangan tidak berjalan sesuai harapan,” ungkap Poempida.

( Marlin / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193587/BPK-KPK-Didesak-Usut-Kekisruhan-BPJS

Poempida: Jaminan Komersial, Bukan Jaminan Sosial

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Terkait pelaksanaan BPJS terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi saat implementasinya kepada masyarakat. Penerapan perbedaan fasilitas kelas berobat di rumah sakit, padahal, tujuan awal penerapan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah untuk menyamakan kualitas semua kelas. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatullah.

Namun realita di lapangan, operator BPJS juga melakukan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan yang membedakan kelas berdasarkan iuran. Misalnya, kelas III termasuk pemberi bantuan iuran, kelas II sebesar Rp 25 ribu, dan kelas I sebesar Rp 85 ribu.

“Ini sih jaminan komersial, bukan jaminan sosial. Kalau jaminan sosial tidak boleh ada keuntungan dan kelas. Jadi implementasi BPJS kini sudah jauh dari semangat yang ada,” kata dia, sebagaimana rilis yang diterima suaramerdeka.com, Kamis (6/3).

Masalah kebijakan Kementerian Kesehatan tentang penunjukkan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menangani negosiasi urusan pelayanan. Padahal, kata dia, seharusnya kementerian kesehatan menunjuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Karena kedua organisasi tersebut bersentuhan langsung dengan kesehatan.

“Ya mereka (IDI dan PDGI) jadi marah, mereka merasa tidak dirangkul, malah dijauhi. Saya jadi meragukan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan BPJS,” papar dia.

Dia menambahkan, tidak adanya sinergi dan kerjasama efektif antara BPJS dengan rumah sakit dalam penyediaan kebutuhan perobatan masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa terancam jiwanya akibat lambatnya koordinasi antara BPJS dengan pihak rumah sakit yang menjalankan program.

( Marlin / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193591/Poempida-Jaminan-Komersial-Bukan-Jaminan-Sosial

6 Maret 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: