KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Budi Mulya Tidak Paham Dakwaan Jaksa Secara Hukum

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Terdakwa kasus Bank Century Budi Mulya mengaku tidak memahami dakwaan jaksa secara hukum.

“Terima kasih yang mulia hakim ketua, saya secara bahasa mengerti tapi secara hukum saya tidak mengerti. Saya hanya menjalankan tugas,” kata Budi Mulya kepada pimpinan majelis hakim di Tipikor Jakarta.

Dia akan mengajukan eksepsi pada sidang Kamis (13/3). Pengajuan eksepsi ini setelah mendengarkan dakwaan JPU KPK setebal 185 halaman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3).

Ketika JPU KPK usai membacakan dakwaan, pimpinan majelis hakim Alviantara menanyakan kepada terdakwa Budi Mulya apakah akan mengajukan eksepsi atau tidak. “Setelah dakwaan terdakwa keberatan,” tanya Alviantara.

Budi Mulya pun langsung memohon izin kepada majelis hakim untuk berkonsultasi kepada penasihat hukumnya, Luhut Pangaribuan.

“Setelah berkonsolidasi terdakwa menindaklanjuti, walaupun segi bahasa mengerti secara hukum terdakwa hanya menjalankan tugas sebagai dewan Gubernur Bank Indonesia, maka kami izin mengajukan eksepsi,” ujar Luhut kepada majelis hakim.

“Jadi terdakwa mengajukan eksepsi, terdakwa menyiapkan pada tanggal 13 Maret 2014. Sidang ditunda sampai Kamis depan dengan acara eksepsi,” ujar Alviantara.

( Budi Yuwono / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193575/Budi-Mulya-Tidak-Paham-Dakwaan-Jaksa-Secara-Hukum

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penggunaan Dana Aspirasi DIY Diduga Menyimpang

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Penggunaan dana penjaringan aspirasi DPRD DIY tahun anggaran 2012-2013 ditengarai menyimpang. Sinyalemen itu merupakan hasil temuan Lembaga Pembela Hukum (LPH) Yogyakarta, dan telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari investigasi lembaga ini, total nilai penyelewengan anggaran daerah diperkirakan sekitar Rp 4,1 miliar. Rinciannya, nominal Rp 1,2 miliar merupakan temuan pada tahun 2012, dan Rp 2,9 diperoleh dari investigasi anggaran tahun 2013.

Direktur LPH Yogyakarta, Triandi Mulkan mengatakan, modus operandi anggota dewan adalah mengadakan anggaran penjaringan aspirasi yang jumlahnya disesuaikan kehendak mereka. Dana itu diperuntukkan 55 anggota DPRD dimana dalam kurun dua tahun jumlahnya mencapai Rp 181,5 miliar.

Dari penelusuran para pegiat anti korupsi DIY, lanjut dia, ditemukan sejumlah pola penyelewengan anggaran tersebut. “Ada yang namanya dicantumkan di proposal, tapi yang bersangkutan tidak tahu. Ada juga yang menerima dana tapi jumlahnya sangat kecil, dan tidak sesuai dengan fakta,”  ungkapnya.

Lebih lanjut dia merinci pada tahun 2013 setidaknya ada 42 pos kegiatan yang diduga tidak sesuai peruntukkan. Kegiatan itu tersebar di delapan SKPD masing-masing sektor kebudayaan, pertanian, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, kesbangpolinmas, BPBD, pendidikan, serta ketahanan pangan dan penyuluhan.

Beberapa kegiatan itu ada yang disinyalir fiktif, dan terdapat kelompok yang belum pernah menerima dana. Tahun berikutnya, LPH mendapati dugaan penyelewengan setidaknya di enam pos kegiatan.

“Temuan ini sudah dilaporkan sejak Februari lalu. Kami harap KPK bersedia menyelidiki, dan turun langsung ke DIY,” katanya.

Ketika akan dikonfirmasi, Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana tidak berada di kantor. Dihubungi berkali-kali via ponsel, nomernya juga tidak aktif. Sama halnya, Wakil Ketua DPRD DIY Istiana juga tidak ada di tempat. Informasinya, yang bersangkutan sedang berada di luar kota. Ketika ditelpon, menunjukkan nada sambung tapi tidak diangkat.

( Amelia Hapsari / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193576/Penggunaan-Dana-Aspirasi-DIY-Diduga-Menyimpang

6 Maret 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Hakim Korup: Ramlan Comel Pilih Mengundurkan Diri

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

BANDUNG, suaramerdeka.com – Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Bandung, Ramlan Comel memilih mengundurkan diri di tengah dugaan suap dalam perkara penanganan Bansos Kota Bandung yang juga menyeret hakim Setyabudi Tejocahyono.

Sebelumnya, Ramlan Comel sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus tersebut. Untuk kasus yang sama, dia pun semestinya diperiksa dalam Majelis Kehormatan Hakim.

Surat pengunduran diri Ramlan Comel yang ditujukan ke Pimpinan MA itu ditembuskan ke Pimpinan Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (5/2).

“Dalam surat yang kami terima, dia juga sudah menyebut dirinya sebagai mantan hakim ad hoc,” jelas Jubir Pengadilan Tipikor, Joko Indiarto.

Dengan kondisi tersebut, katanya, MA sudah mengambil keputusan. Ramlan tidak lagi diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara. Sedikitnya ada 3 perkara korupsi yang tengah ditanganinya.

Joko menjamin persidangan tidak terganggu karena ketiadaan Ramlan. Posisinya bisa digantikan 5 hakim ad hoc yang ada melengkapi hakim karier. Dijelaskan pula, masa bakti Ramlan selama lima tahun hampir berakhir. Dia diangkat pada 2011.

Alasan yang diajukan Ramhttp://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193579/Ramlan-Comel-Pilih-Mengundurkan-Dirilan dalam pengunduran dirinya, kata Joko, karena Ramlan merasa melanggar kode etik dan prilaku hakim. Dia hadir di tempat karaoke atas ajakan Setyabudi. Soal suap dalam penanganan perkara Bansos, Ramlan mengklaim dirinya bersih.

“Itu disebutkan dengan dasar pemeriksaan MA Januari lalu. Dalam suratnya dia menyebut pembagian uang dalam kasus itu tidak mengandung kebenaran,” jelasnya.

( Setiady Dwi / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193579/Ramlan-Comel-Pilih-Mengundurkan-Diri

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MK Kabulkan Permohonan Antasari Azhar

SUARA MERDEKa.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Permohonan uji materi pasal 268 ayat 3 KUHAP tentang Peninjauan Kembali bagi terpidana bisa lebih dari satu kali. yang diajukan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mengabulkan permohonan pemohon,” ujar Ketua Majelis Hamdan Zoelva, saat membacakan sidang putusan uji materi tersebut di Gedung MK Jakarta, Kamis (6/3).

Dalam putusannya, pertimbangan MK jika Pasal 268 ayat 3 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah berpendapat, keadilan tidak dibatasi oleh waktu dan hanya boleh sekali. Sebab menurut Mahkamah, sangat dimungkinkan ditemukan keadaan baru (novum) yang saat PK pertama kali atau sebelumnya belum ditemukan.

Menurut Mahkamah, keadilan itu lebih besar dari kepastian hukum. Dengan demikian, makna keadilan menjadi kabur jika harus ditutup dengan PK hanya boleh sekali. “Permohonan pemohon beralasan menurut hukum,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman.

( Budi Yuwono / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193598/MK-Kabulkan-Permohonan-Antasari-Azhar

6 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

BPK-KPK Didesak Usut Kekisruhan BPJS

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Partai Golkar mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kekisruhan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berbagai keluhan dan pemberlakuan sistem BPJS di berbagai rumah sakit semakin menuai kritikan serius. Padahal, program BPJS ditujukan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat luas yang disubsidi oleh pemerintah.

“Kami mendesak agar BPK dan KPK segera mengusut kekisruhan pelaksanaan BPJS yang kian hari kian menuai kritikan tajam dari masyarakat,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatullah, di Jakarta, sebagaimana rilis yang diterima suaramerdeka.com, Kamis (6/3).

Poempida mengatakan, hingga kini masyarakat diperlihatkan dengan maraknya sentimen negatif terkait persiapan dan pelaksanaan BPJS. Baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang bersentuhan dengan para dokter dan tenaga medis lainnya. Bahkan, cukup banyak rumah sakit swasta di daerah yang masih belum menjadi jejaring BPJS.

“Akibatnya, banyak masyarakat yang hendak berobat ke rumah sakit di daerah dan di Jakarta, harus mengeluh. Karena tidak bisa memanfaatkan program BPJS itu, meski masyarakat sudah membayar iurannya. Jadi terlihat jelas, perencanaan dan implementasi di lapangan tidak berjalan sesuai harapan,” ungkap Poempida.

( Marlin / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193587/BPK-KPK-Didesak-Usut-Kekisruhan-BPJS

Poempida: Jaminan Komersial, Bukan Jaminan Sosial

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Terkait pelaksanaan BPJS terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi saat implementasinya kepada masyarakat. Penerapan perbedaan fasilitas kelas berobat di rumah sakit, padahal, tujuan awal penerapan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah untuk menyamakan kualitas semua kelas. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatullah.

Namun realita di lapangan, operator BPJS juga melakukan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan yang membedakan kelas berdasarkan iuran. Misalnya, kelas III termasuk pemberi bantuan iuran, kelas II sebesar Rp 25 ribu, dan kelas I sebesar Rp 85 ribu.

“Ini sih jaminan komersial, bukan jaminan sosial. Kalau jaminan sosial tidak boleh ada keuntungan dan kelas. Jadi implementasi BPJS kini sudah jauh dari semangat yang ada,” kata dia, sebagaimana rilis yang diterima suaramerdeka.com, Kamis (6/3).

Masalah kebijakan Kementerian Kesehatan tentang penunjukkan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menangani negosiasi urusan pelayanan. Padahal, kata dia, seharusnya kementerian kesehatan menunjuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Karena kedua organisasi tersebut bersentuhan langsung dengan kesehatan.

“Ya mereka (IDI dan PDGI) jadi marah, mereka merasa tidak dirangkul, malah dijauhi. Saya jadi meragukan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan BPJS,” papar dia.

Dia menambahkan, tidak adanya sinergi dan kerjasama efektif antara BPJS dengan rumah sakit dalam penyediaan kebutuhan perobatan masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa terancam jiwanya akibat lambatnya koordinasi antara BPJS dengan pihak rumah sakit yang menjalankan program.

( Marlin / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193591/Poempida-Jaminan-Komersial-Bukan-Jaminan-Sosial

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Abraham: Pemanggilan Boediono Tergantung Hakim

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum dapat memastikan pemanggilan Boediono sebagai saksi denhan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, pemangilan saksi dalam persidangan tergantung majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

“Jadi kehadiran Pak Boedion di persidangan itu tergantung kepada majelis hakimnya, apakah hakimnya memanggil dia untuk dimintai keterangan di persidangan atau dijadikan pertimbangan BAP yang keterangannya sudah di BAP-kan. Jadi tergantung majelis hakimnya ya,” kata Abraham di kantornya, Kamis (6/3).

Terkait pengungkapan kasus ini, Abraham mengatakam, dalam dakwaan terhadap Budi Mulya membuktikan pihaknya serius mengungkap kasus ini. Abraham pun berjanji, pihaknya tidak akan ada hal yang ditutup-tutupi. “Kalau anda menelaah dan memperhatikan, itu kan sudah membuktikan betapa seriusnya KPK. Dalam dakwaan itu menguraikan seluruh kejadian tanpa ditutp-tutupi,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam dakwaan terhadap Budi Mulya dinyatakan, sebagai Deputi Gubernur BI Bidang 4, Pengelolaan Moneter dn Devisa  diduga melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

( Mahendra Bungalan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193595/Abraham-Pemanggilan-Boediono-Tergantung-Hakim

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Dalami Peran Boediono

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku terus memdalami peran Wakil Presiden Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia (BI). Menyusul dimasukkan nama Boediono dalam dakwaan Budi Mulya.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, Budi Mulya dipersangkakan bersama dengan beberapa orang. Karena itu, lanjut Abraham, pihaknya akan terus mengevaluasi selama persidangan berlangsung. “Nanti dalam persidangan mendapatkan sesuatu ya, sesuatu yang memberi petunjuk kepada kita semua, maka akan dilakukan pendalaman yang lebih jauh,” ujar Abraham di kantornya, Kamis (6/3).

Dia mengatakan, dalam pemeriksaan saksi dapat memperoleh keterangan sehingga KPK bisa menyimpulkan apakah akan melakukan penyelidikan baru atau tidak. “Yang jelas kita ingin melihat dengan jelas keterangan saksi-saksi di persidangan ini, apakah saksi-saksi itu tetap berpatokan kepada BAP KPK yang sudah diberikan ke KPK atau merubah kesaksiannya di depan pengadilan,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam dakwaan terhadap Budi Mulya dinyatakan, sebagai Deputi Gubernur BI Bidang 4, Pengelolaan Moneter dn Devisa diduga melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

( Mahendra Bungalan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193581/KPK-Dalami-Peran-Boediono

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Budi Mulya Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Budi Mulya terancam hukuman 20 tahun penjara dalam perkara kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Mantan Deputi Gubernur BI bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa dijerat dengan pasal berlapis UU Tindak Pidana Korupsi. “Dalam dakwaan primer, Budi dijerat Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,” kata Jaksa Titik Utami dalam surat dakwaan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/3).

Sementara dalam dakwaan subsider, Budi dikenakan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia dinilai telah menyalahgunakan wewenang.

“Perbuatan terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” ujarnya.

Dalam surat dakwaan, JPU menilai Budi Mulya telah memperkaya diri sendiri dengan mendapat keuntungan dari pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Budi diduga memperkaya diri sebesar Rp 1 miliar.

Budi Mulya juga didakwa telah melakukan perbuatan yang dinilai telah memperkaya orang lain atau korporasi, yakni para pemegang saham PT Bank Century.

( Budi Yuwono / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193594/Budi-Mulya-Terancam-Hukuman-20-Tahun-Penjara

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penuntasan Penyelidikan Dana Bencana Ditransparansikan

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

KUDUS, suaramerdeka.com – Penuntasan penyelidikan dana bencana tahun 2012 yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kudus dijanjikan akan ditransparansikan. Apapun hasil ekspos yang dilakukan akan disampaikan secara terbuka, baik bila dinyatakan terbukti diselewengkan atau tidak.

Kajari, Amran Lakoni, ketika dikonfirmasi suaramerdeka.com, mengemukakan hal itu, Kamis (6/3). Ditambahkannya, terkait mundurnya pelaksanaan ekspos penyelidikan tersebut disebutnya hanya karena masalah teknis saja. “Hari ini kedatangan tim dari Kejati, jadi ekspos belum dapat dilakukan,” katanya.

Namun begitu, pihaknya menjanjikan akan segera melakukan hal itu. Hingga hari ini, sudah sepuluh orang yang dimintai keterangan. Pihaknya berencana memanggil saksi lainnya untuk dapat memberikan keterangan terkait penggunaan dana bencana tahun 2012.

Saat ditanya kemungkinan persoalan tersebut menyeret kepada pejabat tertentu di Kudus, dia menegaskan tidak akan berandai-andai terlebih dahulu. Segala sesuatunya harus ditentukan melalui hasil ekspos perkara.

Satu hal yang pasti, bila memang terbukti ada penyelewenangan pihaknya tidak akan tebang pilih. Siapa saja yang terlibat dipastikan akan diproses sebagaimana ketentuan yang ada. Sebaliknya, seandainya tidak terbukti ada penyelewengan penyelidikan akan dihentikan.

“Kami tidak akan ragu menindak seandainya benar terbukti seperti itu,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dana bencana tahun 2012 disoal. Alokasi publik untuk kepentingan penanganan bencana dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kudus dan ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan keterangan.

Saat itu, total anggaran untuk logistik bencana sebesar Rp 600 juta. Sedangkan yang didalami apakah terdapat unsur penyelewengan atau tidak mencapai Rp 90-an juta. “Sekali lagi, kami belum dapat menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak sebelum ekspos perkara dilakukan,”‘ imbuhnya.

( Anton WH / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/06/193592/Penuntasan-Penyelidikan-Dana-Bencana-Ditransparansikan

6 Maret 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Datangi KPK, Hendarman Bahas Pelayanan Publik

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Maret 2014

image

DATANGI KPK: Kepala BPN Hendarman Supandji, tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/3). (suaramerdeka.com/ Mahendra Bungalan)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Jaksa Agung ini mengaku kedatangannya untuk membahas layanan publik. “Setiap tahun BPN dengan KPK (kerja sama) mengenai masalah peningkatan pelayanan publik,” kata Hendarman di Gedung KPK, Kamis (6/3).

Dia menjelaskan, salah satu yang dibahas misalnya soal pembuatan sertifikat yang memakan waktu terlalu lama. Ada juga 56 persoalan lain yang harus dibenahi.

“Sudah ditindaklanjuti tahun kemarin, tinggal 32, sekarang dicek lagi tinggal berapa,” kata Hendarman.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

6 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: