KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ketua Komisi D Maju Sendiri Hadapi Gugatan LSM


SUARA MERDEKA.com – Selasa, 04 Maret 2014

image

PEMERIKSAAN DOKUMEN: Penggugat Kenthut dan Ketua Komisi D Wonogiri, Sriyono (berdiri) diminta maju ke meja Majelis Hakim untuk memeriksa dokumen. (suaramerdeka.com/Bambang Purnomo)

WONOGIRI, suaramerdeka.com – Ketua Komisi D DPRD Wonogiri, Sriyono, Selasa (4/3), maju sendiri menghadapi gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tanpa memakai jasa pendampingan lawyer atau kuasa hukum. Sidang gugatan perkara perdata ini, Selasa (4/3), mulai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Wonogiri.

Tampil menjadi Majelis Hakim terdiri atas Hakim Ketua Hera Kartiningsih, didampingi Hakim Anggota Arief Sapto Nugroho dan Silfi Yanti Zulfia. Bertindak sebagai penggugat, Ketua LSM Putera Perwira Bangun Bangsa (PPBB) Wonogiri, Suryatno S Wibowo alias Kenthut Suryatno.

Penggugat menilai, tergugat telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kewenangannya. Yakni menintervensi pelaksanaan proyek pembangunan 33 talud dan pagar Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Wonogiri, bernilai Rp 1,5 miliar agar dapat dikerjakan secara swakelola.

Menurut penggugat, itu bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang-jasa pemerintah. “Pemaksaan pembangunan talud dan pagar SD itu diswakelola, merupakan kampanye terselubung para pengusul, yakni ketua bersama anggota Komisi D DPRD Wonogiri di daerah pemilihannya masing-masing,” tandas Kenthut.

Sidang perdana perkara perdata Nomor; 9/Pdt.G/2014/PN.Wng ini, sempat tertunda sekitar 3 jam lebih. Pasalnya, penggugat belum membawa serta kelengkapan dokumen akta pendirian dan AD-ART LSM yang dipimpinnya. Sidang baru kembali dilanjutkan, setelah penggugat mengambil dokumen yang dimaksud. Iming-iming

“Saudara menjabat apa di LSM ini?,” tanya Hakim Ketua Hera. “Ketua,” jawab penggugat.

“Apakah saudara punya wewenang?,” tanya Hakim Ketua lagi, yang dijawab penggugat: “Punya.”

Sebelum memeriksa perkaranya, Hakim Ketua menawarkan agar penggugat dan tergugat menempuh mediasi. Kedua belah pihak setuju, ketika Hakim Ketua menawarkan Ketua PN Wonogiri, Saptono, untuk jadi hakim mediasi. Untuk proses mediasi, diberikan tempo waktu 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari lagi.

Seperti diberitakan, penggugat mohon Kepada Majelis Hakim, menyatakan itu merupakan perbuatan melampaui batas kewenangan. Selanjutnya, memerintahkan agar dana asistensi peningkatan mutu pimpinan dan anggota Dewan sebesar Rp 2,15 miliar, benar-benar digunakan untuk kursus agar intelektualnya meningkat, dan tidak dipakai untuk ngelencer yang dibalut dengan kegiatan studi banding. Memerintahkan Ketua Komisi D, Sriyono, bahwa Komisi D tidak campur tangan lagi.

Ketua Komisi D, Sriyono, membantah mengintervensi projek pembangunan 33 talud dan pagar SD. “Kami ini, menolak iming-iming pembagian fee yang ditawarkan dari penggugat, bila projek itu dapat dilelangkan. Tapi malah jadi sasaran digugat,” ujarnya.

Tentang rekomendasi diswakelola, itu merupakan keputusan rapat bersama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri dan keputusan Badan Anggaran DPRD Wonogiri. Tujuannya, demi menyikapi aspirasi dari masyarakat, dengan harapan ketika dikerjakan swakelola, kualitasnya lebih baik.

( Bambang Purnomo / CN38 / SMNetwork )

5 Maret 2014 - Posted by | WONOGIRI

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: