KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pemkot Akan Blacklist SPJ Dana Hibah Bermasalah

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 04 Maret 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Pemkot Surakarta akan mem-blacklist lembaga atau pemohon dana hibah, yang tidak bisa menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPj) sesuai waktu yang ditentukan.

Pemkot juga akan menurunkan Inspektorat, untuk mengecek fakta apakah dana hibah digunakan sesuai peruntukan yang disebutkan dalam proposal, atau ada penyimpangan.

Wali Kota FX Hadi Rudyatmo menegaskan, penerima hibah yang bandel tidak akan dikucuri dana lagi. “Tidak akan diberi, meski mengajukan permohonan,” katanya.

Dia menegaskan komitmennya, untuk tidak main-main dengan penerima hibah. “Sebab itu duit rakyat. Kalau tidak mau membuat SPj, Inspektorat diturunkan. Langsung tegas,” tandasnya.

Kepala Inspektorat Untara menegaskan hal senada. Penerima hibah yang tidak bisa menyampaikan SPj, akan diberi sanksi mengembalikan dana yang diterima.

Menurutnya, tidak beresnya persoalan SPj kemungkinan disebabkan beberapa hal. Antara lain penerima hibah tidak memahami tata cara pembuatan SPj, atau dana digunakan tidak sesuai yang disebutkan dalam proposal.

“Kemungkinan itu bisa terjadi. Karena itu, Inspektorat akan menerjunkan tim untuk mengetahui faktanya,” kata Untara.

Jika ditemukan penyelewengan, penerima hibah akan dijatuhi sanksi mengembalikan dana sesuai yang telah diterima. Untara mengatakan, batas akhir penyampaian SPj dana hibah 2013 adalah 10 Januari 2014 lalu. “Kalau sampai sekarang belum disampaikan, jelas sudah melampaui deadline. Ini akan ditindaklanjuti,” tuturnya.

Untuk diketahui, SPj sebagian dana hibah keagamaan 2013 yang diberikan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) hingga kini belum beres. Dari 349 yayasan atau kelompok penerima, baru 119 penerima yang sudah menyampaikan SPj.

Total dana hibah keagamaan yang disalurkan tahun lalu sebesar Rp 5,08 miliar. Total dana yang belum terlaporkan penggunaannya mencapai Rp 3,7 miliar. Penerima berdalih kesulitan menyusun SPj, sehingga tidak bisa menyampaikannya tepat waktu.

( Irfan Salafudin / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/04/193237/Pemkot-Akan-Blacklist-SPJ-Dana-Hibah-Bermasalah

5 Maret 2014 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Anggaran Keamanan Mantan Presiden Tidak Masuk Akal

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 05 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menilai pengalokasian anggaran Rp 30 miliar untuk pembentukan Grup D Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) bagi mantan presiden dan wakil presiden tidak masuk akal.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, Selasa (4/3), mengatakan sebenarnya Presiden atau Wakil Presiden yang sudah menyelesaikan masa tugasnya tidak perlu dijaga Paspampres. Ucok menambahkan bahwa kehadiran Paspampres justru bakal menjauhkan mantan Presiden atau Wakil Presiden dari masyarakat.

Menurut Ucok, anggaran Rp 30 miliar bagi Paspampres mantan Presiden dan Wakil Presiden cenderung pemborosan anggaran.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk membentuk Grup D Paspampres yang bertugas mengamankan mantan presiden dan mantan wakil presiden.

( OKZ / CN39 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/05/193371/Anggaran-Keamanan-Mantan-Presiden-Tidak-Masuk-Akal

5 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

24 Pejabat Unnes Tandatangani Pakta Integritas

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 05 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Sebagai wujud upaya nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia, 24 pejabat di lingkungan Universitas Negeri Semarang (Unnes) menandatangani Pakta Integritas, Selasa (4/3), di rektorat kampus Sekaran.

Pakta Integritas berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut, Rektor Unnes Prof Dr Fathur Rokhman MHum dengan penandatanganan pakta tersebut, para pejabat diharap lebih menunjukkan kinerja dan mengelola universitas konservasi menjadi lebih bersih. Selain itu, Rektor berharap, hal tersebut ini dapat mendorong kinerja semua pejabat Unnes untuk semakin transparan, akuntabel, dan efisien.

Rektor juga meminta kepada para pejabat pimpinan Unit Kerja di Unnes dapat menghayati butir-butir pernyataan serta mampu mengimplementasikannya dalam bidang tugas masing-masing.

Dia yakin keunggulan universitas harus digali dari keunggulan bagian-bagian di dalamnya mengingat posisi Unnes sebagai Universitas Konservasi bertaraf internasional, yang sehat, unggul, dan sejahtera. Rektor juga memaparkan layanan unggulan dalam jaringan (online) Unnes yang didahului dengan paparan tentang visi, misi, motto, dan janji layanan.

( Andika Primasiwi / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/03/05/193399/24-Pejabat-Unnes-Tandatangani-Pakta-Integritas

5 Maret 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Karen Akui Rudi Minta Uang Buka Kendang

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 04 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini meminta Pertamina menyiapkan uang 150 ribu dolar AS untuk “tutup kendang” terkait pembahasan APBN Perubahan 2013 di DPR. Pengakuan ini disampaikan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

“Akan ada pengesahan APBNP bulan Juni 2013, siang itu, dan beliau (Rudi) menyampaikan buka kendang dari saya (Rudi), tutup kendang dari Pertamina,” kata Karen bersaksi untuk Rudi Rubiandini di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (4/3).

Awalnya Karen tidak mengetahui maksud dari istilah buka-tutup kendang. “Tapi dijelaskan Pak Rudi ini proses untuk pengesahan APBNP 2013,” katanya.

Uang senilai 300 ribu dolar AS adalah untuk “buka tutup kendang” yang diberikan kepada DPR. “Saya kurang mengerti apa buka kendang untuk Komisi VII apa Banggar,” ujarnya. Dia menandaskan nilai bukanya 150 ribu dolar As dan tutupnya 150 ribu dolar AS.

Karen mengaku tidak mengeluarkan uang untuk “tutup kendang” di DPR. “Karena Pertamina pembiayaan bukan dari APBN,dari hasil usaha sendiri,” tegasnya.

( Budi Yuwono / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/04/193316/Karen-Akui-Rudi-Minta-Uang-Buka-Kendang

5 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Alkes, KPK Panggil Kepala Dinas Kesehatan Banten

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 04 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Kesehatan Banten Djadja Buddy Sahardja dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan perkara alat kesehatan (alkes) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun anggaran 2011-2013.

“Dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (4/3).

Selain itu, lanjut Priharsa, Sekretaris Dinas Kesehatan Banten Dinas Kesehatan Banten A Drajat Rahma Putra, PNS Dinas Kesehatan Banten Jana Sunawati, PNS Dinas Kesehatan Banten yosant, dan PNS Pemprov Banten Aris Budiman.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Asisten Daerah II Pemerintah Provinsi Banten M Husni Hasan, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Provinsi Banten Ajat Drajat Ahmad Putra, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Sutadi, Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Suherman, staf Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Umi, staf Dinas Kesehatan Provinsi Banten Yogi, dan pihak swasta Ahmad Saepudin alias Dini.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan perkara alkes Pemerintah Provinsi Banten. Dia dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah itu, KPK menjerat Atut dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU pemberantan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pasal baru kepada Atut berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Gubernur Banten.

Pasal 12 huruf e berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran.

( Mahendra Bungalan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/04/193323/Kasus-Alkes-KPK-Panggil-Kepala-Dinas-Kesehatan-Banten

5 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Azwar Mengaku Tak Cium Korupsi Pembangunan Dermaga Sabang

SUARA MERDEKA – Selasa, 04 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar kembali diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggro Aceh Darusalam. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku dirinya tidak mencium dugaan korupsi dalam proyek tersebut.

“Nggak ada,” kata Azwar saat ditanya apakah dirinya mencium aroma korupsi dalam proyek tersebut, Selasa (4/3).

Dia juga mengaku tidak pernah menerima laporan secara khusus dalam proyek tersebut. Azwar yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Mantan Gubernur Aceh ini mengatakan, saat kasus ini terjadi dirinya fokus pada penanganan Tsunami.

“Saya jadi plt Gubenur Aceh tapi wewenangan penuh setelah tsunami. Kira-kira minggu pertama 2005, saya diangkat jadi plt tapi dengan wewenang penuh. Jadi demikian, otomatis menjadi dewan kawasan sabang. Ketuanya gubernur, anggotanya walikota banda aceh dan bupati aceh besar. Tapi pas tsunami kita tak urus apa, sibuk urus tsunami. Lima enam bulan tak urus Sabang,” papar Azwar.

Sebelumnya, pada pemeriksaan Jumat (4/2), Azwar mengaku diperiksa dalam kapasitanya sebagai Gubernur defenitif dari mulai Januari 2005 sampai Desember 2005. Ditanya apakah ada penyelewengan dalam pelaksaam proyek tersebut, dia enggan menjawab. “Saya telah memberikan keterangan tentang kasus pembengunan pelabuhan dermaga Sabang. Selain itu saya gak mau (jawab). Gitu saja. Terima kasih,” tegas Azwar

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/04/193312/Azwar-Mengaku-Tak-Cium-Korupsi-Pembangunan-Dermaga-Sabang

5 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dakwaan Budi Mulya Sebut Keterkaitan Lima Pihak Lain

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 05 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah siap membacakan dakwaan terhadap Budi Mulya dalam perkara kasus dugaan korupsi dalam penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik dan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Dalam dakwaan sekitar 180 halaman, ada lima pihak lain yang juga akan disebut dalam dakwaan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu.

“Hal penting yang lagi dirumuskan di situ, saat ini kan yang menjadi tersangka BM (Budi Mulya, red)). Di dalam situ cara merumuskannya bahwa terdakwa bersama-sama dengan pihak lainnya, dikualifikasi di situ ada cukup banyak nama ada sekitar 5-6 orang,” kata Wakil Ketua KPK bidang Penindakan Bambang Widjojanto, Rabu(5/3).

Namun dia enggan menjelaskan pihak lain yang disebut dalam dakwaan. Termasuk, apakah yang disebut termasuk mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono. “Besok saja kalau sudah jelas (dibacakan, red) dakwaannya itu baru disebutin,” kilahnya.

Menurut Bambang, Budi akan didakwa bersama sekitar lima atau enam orang diduga melakukan perbuatan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Saat kembali ditanya, apakah mantan Deputi Gubernur BI lainnya Siti Fadjriyah juga disebut dalam dakwaan. Bambang mengisyaratkan, nama yang disebut dakwaan adalah rekan kerja Budi Mulya.

Bambang mengakui penanganan amat berat meski relatif cepat ditangani. Menurutnya, surat perintah penyidikan kasus ini dikeluarkan pada 17 Desember 2012 dan dua pekan lalu berkas penuntutan telah diserahkan ke pengadilan. Bambang menjelaskan, dalam tajap penyidikan, pihaknya telah memeriksa setidaknya 130 saksi, 120 saksi diantaranya saksi faktual dan sisanya merupakan saksi yang ahli.

“Kita belum tahu apakah kesemua saksi itu akan dihadirkan (dalam persidangan, red) semua atau tidak. Itu nanti strategi penanganan dari penuntut umum,” katanya.

Dalam kasus ini, Budi Mulya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak akhir tahun 2012. Namun, KPK baru menahan Budi Mulya setelah diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka, pada Jumat, 15 November 2013. Dia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di basement gedung KPK.

Budi Mulya dinilai sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter, Budi diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

( Mahendra Bungalan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/05/193468/Dakwaan-Budi-Mulya-Sebut-Keterkaitan-Lima-Pihak-Lain

5 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Makam, Mantan Kepala Bappebti Diperiksa Sebagai Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 05 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Bappebti Syahrul R Sampurnajaya dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian hadiah atau janji terkait pembelian dan perizinan lahan untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

”Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu (5/3).

Sebelumnya, KPK juga memeriksa beberapa pejabat Bappebti Kementerian Perdagangan. Mereka diantranya, Kabiro Analisis Pasar Bappebti Kementerian Perdagangan Mardjoko, Sekretaris Bappebti Robert James Bintaryo, Kepala bagian Pembinaan Usaha Bappepti Himawan Purwadi, dan Kepala Bagian Hukum Bagian Penyidikan Bappebti Veri Anggrijono Soetijarso.

Dalam kasus ini, KPK mengumumkan Syahrul R Sampurnajaya sebagai tersangka pada Jumat, 23 Agustus lalu. KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Syahrul sebagai tersangka.

Syahrul disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31/19999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diiubah UU nomo 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. Syahrul diduga salah satu pemegang saham. Di perusahaan yang akan diberi izin yaitu PT Garindo Perkasa.

( Mahendra Bungalan / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/05/193411/Kasus-Makam-Mantan-Kepala-Bappebti-Diperiksa-Sebagai-Tersangka

5 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Jerat Anas Dengan TPPU

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 05 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Satu lagi tersangka kasus korupsi, dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian.

Kali ini, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dijerat dengan UU yang juga pernah dikenakan kepada Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Mantan Kepala Korp Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo, Mantan Ketua MK Akil Mochtar, dan pengusaha Tubagus Chaeri Wardana itu.

“Dari pengembangan perkara penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dugaan penerimaan atau janji hambakang dan proyek lain, KPK temukan bukyi cukup, menetapkan AU (AnasUrbaningrum, red) sebagai tersangka TPPU,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Rabu (5/3).

Dia mengatakan, penyidik menjerat Anas dengan pasal 3 dan atau pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010. Penyidik juga mengenakan pasal 3 ayat (1) UU TPPU tahun 2002 juncto pasal 55 ayat (1) kesatu.

Seperti diketahui, KPK akhirnya menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Tidak hanya dalam kasus Hambalang, KPK juga  menjerat Anas terkait dengan dugaan beberapa proyek lain.

Anas yang menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR periode 1999-2004 dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi uu nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor.

Surat Perintah Penyidikan ditandangani oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat 22 Februari 2013.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/05/193434/KPK-Jerat-Anas-dengan-TPPU

KPK Terus Lacak Aset Anas

Suara Merdeka.com – Rabu, 05 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku terus melacak aset yang diduga terkait dengan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas merupakan tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

“Aset tracing masih terus dilakukan, sampai hari ini saya belum dapat (info, red),” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Rabu (5/3).

Sebelumnya, dari pengembangan perkara penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dugaan penerimaan atau janji Hambalang dan proyek lain, KPK temukan bukti cukup, menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Penyidik KPK menjerat Anas dengan pasal 3 dan atau pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010. Penyidik juga mengenakan pasal 3 ayat (1) UU TPPU tahun 2002 juncto pasal 55 ayat (1) kesatu.

( Mahendra Bungalan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/05/193446/KPK-Terus-Lacak-Aset-Anas

5 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Dakwaan Budi Mulya Sekitar 180 Halaman

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 05 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, Kamis (6/3), akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, jaksa pada KPK telah menyusun dakwaan sekitar 180 halaman. “Dalam kasus itu, surat dakwaannya, itu kalau saya baca tebalnya hampir 180-an halaman,” kata Bambang Widjojanto, Rabu (5/3).

Dia menjelaskan, jaksa juga menyusun dakwaan secara akumulatif. “Jadi ada primer dan ada subsider,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengaku telah mendapat kepastian sidang perdana kasus perkara kasus dugaan korupsi dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dengan tersangka Budi Mulya. Sidang perdana kasus Century tersebut akan digelar pada Kamis (6/3).

Seperti diketahui, terkait kasus Century, dari hasil pemeriksaan audit investigatif BPK sebelumnya, diduga ada rekayasa Bank Indonesia dalam merubah persyaratan CAR. Perubahan itu disinyalir supaya Bank Century memperoleh FPJP dari BI.

Pada 30 September 2008, CAR Bank Century hanya positif 2,35 persen. Padahal pada PBI Nomor 10/26/PBI/2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum tanggal 30 Oktober 2008, mensyaratkan bank umum yang bisa memperoleh FPJP harus memiliki CAR minimal delapan persen.

Namun tak sampai sebulan aturan itu diubah. BI kemudian mengeluarkan PBI No. 10/20/PBI/2008 tanggal 14 November 2008. Intinya, peraturan itu merevisi persyaratan bank penerima FPJP, dari semula bank harus memiliki CAR minimal delapan persen menjadi CAR hanya positif saja.

Setelah perubahan PBI, Bank Century mendapatkan kucuran FPJP senilai Rp 502,07 miliar. Belakangan, Bank Century kembali mendapatkan pinjaman Rp 187,32 miliar. Sehingga total FPJP yang dikeluarkan BI untuk Bank Century mencapai Rp 689 miliar.

Setelah FPJP tak membantu, maka diputuskan dilakukan rapat KSSK, guna menentukan nasib Bank Century dan mengantisipasi terjadinya dampak sistemik dari kegagalan Bank Century. Dalam rapat itu diketahui, BI ngotot agar Bank Century ditetapkan gagal berdampak sistemik.

Saat itu, dana talangan untuk Bank Century hanya dibutuhkan sekitar Rp 600 miliar. Namun setelah diaudit ulang, terjadi pembengkakan dana hingga Rp 6,7 triliun.

Dalam kasus ini, Budi Mulya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak November tahun lalu. Namun, KPK baru menahan Budi Mulya setelah diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka, pada Jumat (15/11).

Dia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di basement gedung KPK. Budi Mulya dinilai sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter, Budi diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian negara dalam bailout Bank Century mencapai Rp 7,4 triliun.

Dalam laporan tersebut, disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga harus dikeluarkan penyertaan modal sementara.

Pemberian FPJP dari Bank Indonesia ke Bank Century mengakibatkan kergian negara sebesar Rp 689,39 miliar. Nilai tersebut merupakan penyaluran FPJP oleh BI pada tanggal 14, 17, dan 18 November 2008.

Sedangkan dalam proses penetapan Bank Century seagai Bank gagal berdampak sistemik mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun. Nilai tersebut merupakan keseluruhan penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century selama 24 November 2008 sampai 24 Juli 2009.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/05/193439/KPK-Dakwaan-Budi-Mulya-Sekitar-180-Halaman

5 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: