KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kuota Siswa Miskin Dihapus

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Maret 2014

  • Draf PPD 2014

SEMARANG – Kuota 20 warga miskin dalam penerimaan siswa didik baru 2014 akan dihapus. Sebab, pembahasan draf peraturan wali kota tentang sistem dan tata cara penerimaan peserta didik di Kota Semarang, mengarah pada penghapusan kuota. Rencananya, kuota siswa miskin akan diganti dengan penambahan nilai dan umur. Dengan kebijakan ini, siswa miskin terancam tidak bisa masuk ke sekolah negeri favorit jika memang benar-benar tidak pintar.

Pasalnya, dalam draf peraturan wali kota (Perwal) penerimaan peserta didik (PPD) baru tahun 2014 mendatang, kuota 20 persen siswa miskin sudah diganti dengan kebijakan lain. Secara umum, dalam petunjuk teknis draf PPD 2014 yang masih dalam proses pembahasan ini, tidak banyak yang berubah, hampir sama seperti Perwal PPD 2013. Salah satu poin perubahannya adalah rencana penghapusan kuota 20 persen bagi siswa miskin. Selain itu, ada tambahan umur bagi siswa dari keluarga miskin. Dalam draf perwal PPD 2014 disebutkan, calon peserta didik SD kategori miskin yang bertempat tinggal di lingkungan sekolah mendapat tambahan umur enam bulan. Adapun untuk SMP3 poin dan SMA/SMK 4,5 poin. Argumentasi Mengenai rencana perubahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Bunyamin, belum mau berkomentar banyak. ’’Draf itu belum bisa dijadikan pedoman. Saya belum bisa berkomentar soal itu (perwal PPD 2014). Nanti kalau sudah menjadi perwal dan fix semua, pasti saya informasikan,’’ ujar Bunyamin.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Fajar Adi Pamungkas mengatakan, komisinya akan mengundang Dinas Pendidikan Kota, Selasa (4/3), untuk membicarakan draf Perwal PPD 2014. ’’Kami ingin dengar argumentasi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, mengapa kuota siswa miskin akan dihapus,’’kata Fajar. Menurut legislator dari Fraksi Demokrat ini, biaya sekolah meliputi uang gedung (SPI) dan iuran sekolah (SPP) sudah dibebaskan dan ditanggung pemerintah. ’’Sehingga saya pikir siswa miskin bisa sekolah di mana saja. Kami menduga, kebijakan gratis itu menjadi alasan untuk penghapusan kuota siswa miskin. Segera akan kami minta kejelasan Disdik,’’ katanya.

Fajar menambahkan, selama ini banyak keluhan yang masuk ke Komisi D, tertama terkait tambahan poin anak guru. Selain itu, banyak temuan penyalahgunaan data miskin. ’’Apakah penghapusan kuota miskin itu merupakan salah satu langkah pemkot mengantisipasi penyalahgunaan data miskin? Banyak pertanyaan yang nantinya akan kami ajukan kepada Disdik terkait perwal PPD 2014. Kalau memang kuota miskin dihapus, tapi bila ada opsi pengganti yang lebih baik untuk warga miskin, saya rasa tidak ada masalah,’’ tandasnya.

Ketua PGRI Kota Semarang, Ngasbun Egar mengatakan, jika Perwal PPD masih dalam rumusan, sebaiknya rencana perubahan kuota siswa miskin menjadi nilai tambahan/poin perlu dikaji ulang. “Hal ini bukan sebuah penghargaan tetapi malah menjerumuskan anak saat ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya. Prinsipnya untuk peningkatan mutu pendidikan yang pantas dihargainya hanya prestasi, bukan poin tambahan,” kata dia. (H71,H35,K3-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/01/254076/Kuota-Siswa-Miskin-Dihapus

1 Maret 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Komisi I DPRD Akan Panggil Sekda

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Maret 2014

  • Ontran-ontran Tanah Balai Kota

TEGAL- Komisi I DPRD Kota Tegal dalam waktu dekat ini akan memanggil Plt Sekda, Yuswo Waluyo untuk diminta penjelasan terkait ontran-ontran tanah Pemkab Tegal yang hingga kini digunakan untuk Balai Kota Tegal. Hal itu dimaksudkan agar ada kejelasan tentang masalah dokumen dan mencarikan solusi yang terbaik, sehingga polemik persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD, Harun Abdi Manaf, Jumat (28/2).

Menurut dia, pihaknya juga akan mengundang instansi terkait, seperti Bagian Aset Daerah dan Tata Pemerintahan (Tapem). Bahkan, bila diperlukan juga mengundang sejumlah mantan pejabat di lingkungan Pemkot Tegal yang mengetahui persoalan tersebut. ”Kami mengimbau kepada kepala daerah, baik Pemkot Tegal maupun Pemkab Tegal untuk tidak saling menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bersifat provokatif karena hal itu justru akan memperkeruh suasana,” tegasnya. Membentuk Pansus Dia mengemukakan, terkait masalah tanah tersebut sebenarnya DPRD Kota Tegal pernah membentuk Pansus untuk pendataan aset. Saat itu, juga telah merekomendasikan agar Pemkot segera menyertifikatkan tanah tersebut atas nama Pemkot Tegal. ”Kami justru mempertanyakan kenapa hingga kini tanah tersebut belum dibalik nama Pemkot Tegal,” tegasnya. Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD, Rofi’i Ali.

Menurut dia, setiap pejabat negara harus bisa memahami aturan ataupun perundang-undangan secara benar. Dengan demikian, apabila ada suatu permasalahan terkait dengan aturan tidak sembarangan menyampaikan pernyataan karena hal itu tidak dapat menyelesaikan persoalan. Sebelumnya, Bupati Tegal Enthus Susmono berencana akan memasang patok tanah seluas 29.250 meter persegi yang kini digunakan untuk Balai Kota Tegal. Hal itu dilakukan sebagai bentuk bukti tanah tersebut merupakan milik Pemkab Tegal. Hal itu berdasarkan pemeriksaan akhir masa jabatan Bupati Tegal oleh Inspektorat Provinsi Jateng yang menyebutkan tanah tersebut masih bersertifikat Pemkab Tegal. (H17-15,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/01/254058/Komisi-I-DPRD-Akan-Panggil-Sekda

1 Maret 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Alkes

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Maret 2014

YOGYAKARTA – Tim gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman membekuk buronan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan pada RS Kusta Kediri. Terpidana bernama Dian Nurwahyuni (59) ditangkap aparat saat bersembunyi di rumah kontrakannya Jalan Seturan 1 blok B No 17, Kecamatan Depok, Sleman, Rabu (26/2) malam.

Pemilik Apotik Dianita Kediri yang merupakan supplier pengadaan itu sebelumnya dinyatakan buron selama tiga tahun. Berdasar putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 335K/pid.sus/2010 tanggal 12 Agustus 2010, Dian dijatuhi vonis satu tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi jo 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ”Yang bersangkutan ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO-red) sejak tahun 2011,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIYPurwanta Sudarmadji, kemarin.

Usai penangkapan, tim gabungan lantas berkoordinasi dengan pihak Kejari Kediri terkait proses eksekusi. Malam harinya, sekitar pukul 22.00 WIB, tim Kejari Kediri dipimpin Kasi Pidana Khusus tiba di Sleman, dan langsung membawa terpidana. Saat ini, Dian sudah ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kediri. Dari informasi yang dihimpun, kegiatan pengadaan alkes ini dianggarkan pada tahun 2006. Berdasar pemeriksaan, perbuatan terpidana mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 35 juta. Selain Dian, ada dua terpidana lain yang diputus bersalah oleh MA. Masingmasing mantan Direktur RS Kusta Kediri, Bambang Ernamadji, dan bendaharanya Djembor Sugeng Waluyo. (J1-78,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/01/254064/Kejaksaan-Tangkap-Buronan-Korupsi-Alkes

1 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Menggugat RUU KUHP/KUHAP

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Maret 2014

  • Oleh Hifdzil Alim

“Susah menyakini kalau hanya dalih ”umur” yang digunakan memperbarui kitab hukum dan acara pidana itu”

DPR dan Pemerintah bersikeras melanjutkan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sikap ini disampaikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie (SM, 24/2/14). Kengototan untuk meneruskan rapat karena produk hukum ini adalah warisan kolonial, umurnya mencapai 68 tahun, maka wajar perlu diubah.

Apabila dalil ketua lembaga perwakilan rakyat memang demikian adanya, maka tak ada keraguan terhadapnya. Bahwa umur KUHP dan KUHAP, kurang bisa menjawab persoalan hukum yang perkembangannya sangat cepat, lebih cepat dari pada jangkauan undang-undang itu sendiri. Namun, susah menyakini kalau hanya dalih ìumurî yang digunakan untuk memperbarui kitab hukum dan acara pidana tersebut.

Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hu­kum UGM mencermati substansi pasal yang diatur da­lam RUU KUHAP. Sebenarnya, tidak semua ketentuan yang tercantum di ketentuan perubahan KUHAP ber­ten­tangan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum tak hanya diterjemahkan sebagai hukum pem­be­rantasan korupsi, tapi juga yang terkait dengan hu­kum lainnya.

Misal secara umum, pengaturan restorative justice dinilai positif ke depannya untuk penegakan hukum. Tak hanya itu, pengaturan mengenai kejahatan ke­kerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga tak buruk. Setidaknya, dua hal ini menunjukkan tak semua yang diatur oleh rancangan KUHAP bertentangan dengan penegakan hukum.

Hanya ketika melangkah ke sektor lain –seperti pemberantasan korupsi, sistem penegakan hukum pidana (criminal justice system), dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman– rancangan hukum formal pidana itu tampak compang-camping. Terkesan tidak saling melengkapi, dan berisiko menciptakan kemunduran dalam penegakan hukum. Alhasil, masyarakat banyak yang menggugat RUU KUHAP.

Pukat Korupsi Fakultas Hukum UGM mencatat mi­nimal empat hal pertimbangan yang dapat mendu­dukkan RUU KUHAP di kursi pesakitan karena memundurkan usaha dan sinkronisasi penegakan hukum (21/2/14). Pertama; melanjutkan pembahasan RUU KUHAP, tapi melambatkan pembahasan RUU KUHP kelihatannya hanya akan menghasilkan kesia-siaan.

KUHP adalah hukum material yang mengatur substansi dan unsur pelanggaran atau kejahatan. Adapun KUHAP adalah hukum formal yang memiliki kewajiban dan cara menjalankan hukum material tersebut. Bagaimana mungkin mengebut rapat soal RUU KUHAP sebagai hukum formal, apabila RUU KUHP sebagai hukum material bergerak sangat lambat.

Sahlan Said, mantan hakim PN Yogyakarta (21/2/14), menanggapi fakta pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP dengan perumpamaan ìcangkulî dan ìsawahî. RUU KUHAP ibarat cangkul dan RUU KUHP ibarat sawah. Menyelesaikan RUU KUHAP terlebih dahulu dan memundurkan RUU KUHP bagaikan memiliki cangkul, tetapi tak mempunyai sawah. Bukankah cangkul dimanfaatkan untuk mengerjakan sawah? Jika tak ada sawahnya maka cangkul hanya alat belaka. Tak bermanfaat.

Keterbatasan Waktu

Kedua; substansi RUU KUHAP yang saat ini ada di tangan DPR, mau tak mau, akan berimplikasi pada sistem peradilan yang ada sekarang. Jika rancangan hukum formal pidana diketok sekarang, sekurang-kurangnya UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahka­mah Agung, UU Badan Peradilan, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, dan UU KPK harus disesuaikan. Masalahnya adalah apakah anggota DPR yang terhormat periode 2009-2014 memiliki cukup waktu untuk membahas perubahan undang-undang terkait itu? Dengan keterbatasan waktu dan pemilihan umum yang bakal digelar 9 April 2014, nonsense rasanya.

Ketiga; malapetaka timbul dari ketentuan RUU KUHAP yang bakal meniadakan penyelidikan. Lembaga yang selama ini mendukung aparat penegak hukum, semisal Badan Narkotika Nasional dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, akan merasakan kegetiran yang sangat. Mengingat dua lembaga itu tak lagi punya hak untuk melakukan investigasi (penyelidikan).

Keempat; khusus di sektor pemberantasan korupsi, penghapusan penyelidikan; pengaturan mengenai penahanan; izin penyadapan yang dimaktubkan dalam RUU KUHAP; cenderung tak dapat mengerek usaha pemberantasan korupsi. Alih-alih memajukan, RUU KUHAP malah memundurkan upaya pengejaran koruptor.

Empat perihal itu, naga-naganya cukup menjadi penanding kausa ìumurî yang dijadikan pijakan oleh Ketua DPR untuk bersikeras melanjutkan pembahasan RUU KUHAP dan KUHP. Lagi pula, andai pun argumen meneruskan pembahasan berkutat pada soal usia undang-undang, kenapa tidak dari 10 tahun lalu diselesaikan? Kenapa harus sekarang ketika banyak anggota DPR sudah jadi pesakitan karena korupsi? (10)

 

– Hifdzil Alim, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Ketua Bidang Nonlitigasi LPBH PWNU DIY

1 Maret 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Mahfud Tak Urusi Suap-Menyuap

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Maret 2014

  • KPK Sebut Akil Beralibi
image

JAKARTA – Reaksi Mahfud MD menyikapi tudingan koleganya yang kini mendekam di tahanan KPK Akil Mochtar dengan biasa saja. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai pengakuan Akil justru memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Saya melihat bahwa pembelaan Akil itu justru menguatkan kebenaran dakwaan jaksa dalam kasus tersebut,’’ kata Mahfud, Jumat (28/2).

Mahfud menguraikan, Akil dalam sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) menegaskan bahwa dirinya tidak ikut serta menangani sengketa Pilkada Banten. Tetapi, Akil didakwa menerima suap dalam penanganan perkara tersebut. ‘’Dia menuding KPK tak fair karena tidak menyebut nama saya (Mahfud, red) sebagai hakim panel. Artinya, Akil menekankan bahwa uang Rp 7,5 miliar yang diterimanya itu bukan suap Pilgub Banten, tapi bisnis dengan CV Ratu Samagat,’’ urai mantan Menteri Pertahanan ini.

“Jadi uang itu tak ada kaitan dengan perkara pilgub Banten di MK. Karena, jelas suap itu hanya masuk melalui CV Ratu Samagat dan sama sekali tak pernah terkait dengan (Majelis) Panel (Perkara Pilkada Banten) yang saya pimpin. Jadi, jelas sekali bahwa panel hakim tak ada urusan dengan suapmenyuap itu,” tambahnya. Oleh karena itu, lanjut Mahfud, justru KPK salah kalau menyebut nama majelis panel terkait dengan suap itu. Sebab, panel sudah bekerja murni dan bersih. Tapi, Akil menegosiasikan perkara tersebut. Bahkan, Menurut Mahfud, berdasarkan dakwaan KPK terlihat bahwa Akil sudah melancarkan ‘’operasinya’’ jauh sebelum hasil Pilkada Banten diperkarakan ke MK. ‘’Luar biasanya, Akil sudah menerima transfer untuk Pilgub Banten pada 18 Oktober. Padahal pilkadanya (perkaranya) baru berlangsung tanggal 22 Oktober, dan MK sendiri baru menangani perkara itu 8 November. Jadi, sepertinya sudah ada indent perkara jauh sebelumnya,” bebernya.

Mahfud pun meyakini, KPK akan membuktikan kebenaran atas semua dakwan yang dilayangkan kepada suami Ratu Rita tersebut. “Nanti (KPK) pasti membeberkan di sidang berikutnya, bukti nego, pembicaraan, SMS, dan saksi-saksi bahwa dakwaannya tak salah. Tunggu saja,” tegasnya. Di pihak lain, Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan, tudingan Akil yang mencurigai KPK karena tidak menyebut nama Mahfud MD adalah alibi. ‘’Tidak ada yang dihilangkan. Dakwaannya, kan ke Akil. Jadi tentu yang dibahas ya tentang Akil,’’kata Johan Budi. Sebaliknya, Johan mengatakan adalah hak Akil untuk melakukan pembelaan dan menyampaikan alibi-alibinya. ‘’Hakim yang akan melihat apakah dakwaan KPK itu terbukti atau tidak, atau pembelaaan Pak Akil ini yang benar. Mari kita hormati proses hukum,’’ujar Johan. Pernah Diminta Keterangan Terkait Mahfud, Johan mengatakan terhadap yang bersangkutan sudah pernah dimintai keterangan dalam penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Akil Mochtar ketika itu.Dalam eksepsinya, Akil mencurigai hilangnya nama Mahfud selaku ketua hakim panel pengurusan perkara sengketa Pilkada di Provinsi Banten. “Aneh buat saya justru di perkara Pilkada Banten, penuntut umum tidak berani sebutkan ketua panel hakimnya saudara Mahfud MD. Ini ada apa gerangan?” tanya Akil dalam eksepsi yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pada Kamis (27/2) lalu.

Sebelumnya, Akil sudah memprotes tindakan tidak adil jaksa yang menurutnya tidak tepat mendakwakan dirinya menerima uang terkait pengurusan perkara sengketa pilkada di provinsi Banten. Akil menuding Mahfud MD yang berada dibalik putusan perkara sengketa pilkada Banten tahun 2011. Dalam dakwaan jaksa disebutkan Akil menerima uang sebesar Rp 7,5 miliar dari Chaeri Wardana terkait perkara sengketa pilkada Banten 2011. Kemudian disebutkan, Wawan mengirimkan uang sebanyak lima kali melalui transfer ke rekening atas nama CV Ratu Samagat di Bank Mandiri KC Pontianak dengan nomor 146.0089.888.999. Pertama, sebesar Rp 250 juta dan Rp 500 juta pada 31 Oktober 2011, dengan pengirim Ahmad Farid Ansyari dengan kolom berita slip “Biaya transportasi dan sewa alat berat”. Kemudian, Rp 100 juta dan Rp 150 juta ditransfer pada 1 Oktober 2011 dengan pengirim Ahmad Farid Ansyari dengan kolom berita slip “Biaya Transportasi dan alat berat.” Selanjutnya, Rp 2 miliar yang ditransfer pada 17 November 2011 dengan pengirim Yayah Rodiah dengan kolom berita slip “Pembayaran Bibit Kelapa Sawit.” Sebesar Rp 3 miliar yang ditransfer pada 18 November 2011 dengan pengirim Agah Mohammad Noor dengan kolom berita slip “Untuk pembelian Bibit Kelapa Sawit.” Terakhir, sbesar Rp 1,5 miliar yang dikirim pada 18 November 2011 dengan pengirim Asep Bardan dengan kolom berita slip “Untuk pembelian Alat Berat”. (di,dtc,ant-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/01/254126/Mahfud-Tak-Urusi-Suap-Menyuap

1 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tak Ingin Tumpang Tindih, Kejati Koordinasi Polri

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Maret 2014

  • Tangani Dugaan Korupsi CBS

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng akan mengontak Bareskrim Mabes Polri sebelum menetapkan status penyidikan pada kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi Core Banking System (CBS) Bank Jateng. Hal itu dibutuhkan karena Bareskrim telah telah lebih dulu masuk dalam kasus ini. ‘’Kami juga baru tahu saat melakukan penyelidikan, bahwa Bareskrim juga melakukan penyelidikan kasus ini. Nah, berdasar surat keputusan bersama antara kejaksaan, kepolisian dan KPK, jika terjadi seperti itu maka harus koordinasi. Siapa yang akan menindaklanjuti penanganan kasusnya nanti. Agar tidak terjadi tumpang tindih,’’ kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Masyhudi.

Pengadaan CBS yang dipakai Bank Jateng saat ini dilakukan pada 2006. Sistem tersebut merupakan aplikasi inti yang menjadi jantung sistem perbankan. Bank Jateng menggunakannya untuk memproses layanan nasabah seperti tabungan, peminjaman, penarikan tunai, dan informasi pelanggan. Sistem yang dipakai Bank Jateng adalah bancology, Sigma-AlphaBITS Core System, untuk konvensional dan syariah. Kejati telah selesai menyelidiki proyek pengadaan CBS tersebut. Pihak yang diminta keterangan di antaranya adalah pihak Bank Jateng dan rekanan penyedia sistem. ‘’Kami sudah meminta keterangan dari berbagai pihak,” lanjut Masyhudi.

Calon Tersangka

Pengadaan sistem itu sendiri menghabiskan dana Rp 35 miliar. Diduga, proyek tersebut dipaksakan. Sebab sebenarnya sistem yang lama masih bisa digunakan. Sigma-AlphaBITS Core System yang dipakai Bank Jateng diduga tidak memenuhi kriteria yang disepakati. Akibatnya, Bank Jateng mengalami kerugian yang sekurangnya mencapai Rp 5 miliar.

Pada 2012, proyek pengadaan CBS Bank Jateng itu pernah diselidiki Mabes Polri. Namun kasusnya tak berlanjut. Kejaksaan Tinggi sendiri melakukan penyelidikan sejak sebulan lalu, dan sudah melakukan gelar perkara. Hasilnya, ditemukan bukti kuat adanya indikasi korupsi dalam proyek pengadaan sistem aplikasi itu. Tak lama lagi dugaan korupsi itu akan dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Kejaksaan Tinggi bahkan sudah mengantongi nama calon tersangka.

Sistem yang diduga bermasalah itu sempat mengalami kerusakan pada Kamis (27/2). Sejumlah nasabah mengeluh karena tidak bisa menarik uang di anjungan tunai mandiri (ATM). Direktur Umum Bank Jateng Radjim mengatakan, sistem sudah bisa berfungsi kembali pada Kamis malam pukul 20.00.

Meski tidak bisa menjanjikan tidak terulang, namun pihaknya berusaha agar kerusakan sistem bisa dicegah semaksimal mungkin. “Kita berusaha maksimal, tetapi kondisi sesempurna apapun namanya buatan manusia kan tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan. Ini tidak han ya di bank jateng, tapi semua bank pernah,” katanya.

Plt Dirut Bank Jateng Bambang Widayanto mengatakan, matinya sistem CBS tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan Bank Jateng. Matinya core banking system disebabkan rusaknya jaringan. Terjadi looping atau perulangan data hingga tak terhingga, yang tidak berhenti. (H68,J17,H89,J8-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/01/254100/Tak-Ingin-Tumpang-Tindih-Kejati-Koordinasi-Polri

1 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Banyak Parpol Belum Laporkan Dana Kampanye

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 01 Maret 2014

KARANGANYAR, suaramerdeka.com – Meski tenggat waktu jatuh pada Minggu (2/3), namun hingga saat ini masih banyak partai politik (parpol) yang belum menyerahkan laporan dana kampanye tahap kedua ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar.

Ketua KPU Karanganyar Sri Handoko, berharap semua Parpol dapat mematuhi batas waktu pelaporan dana kampanye yang telah disepakati bersama. “Memang sudah ada parpol yang melaporkan dana kampanyenya, tapi saya tidak hafal berapa jumlahnya dan besaran dana kampanyenya,” tutur Handoko, tatkala ditemui Jumat (28/2).

Dia mengatakan, pihaknya juga masih menunggu laporan terkait hal itu, sehingga belum bisa membeberkan data lengkap. Pada pelaporan tahap pertama dulu, semua 12 parpol yang bakal bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 sudah melaporkannya ke KPU.

Handoko mengatakan pelaporan dana kampanye adalah hal wajib yang harus dipenuhi setiap parpol. KPU tidak segan-segan mengambil tindakan tegas, berupa pencoretan peserta Pileg 2014, seandainya ada parpol yang sengaja tidak mengirimkan data laporan kampanye awal.

Setidaknya terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi saat pelaporan tahap kedua ini. Masing-masing komponen itu, seperti laporan rekening, laporan dana awal kampanye dan sumbangan kampanye.

Selain itu, terkait sumbangan kampanye juga harus ada batasannya besarannya. Yakni sumbangan dari personal senilai Rp1 miliar, kelompok tidak boleh lebih dari Rp7,5 miliar. “Kalau ternyata sumbagannya melebihi angka itu, uangnya akan kami setorkan ke kas negara,” tandasnya.

Selain pelaporan dana kampanye, pihaknya bersama semua parpol di Karanganyar, juga bakal menyusun jadwal kampanye Pileg 2014. Komisioner KPU Karanganyar Bidang Sosialisasi dan Organisasi, Muhammad Maksum, menambahkan pihaknya bakal menjalin koordinasi dengan parpol terkait penyusunan jadwal kampanye. Rapat koordinasi tersebut bakal digelar di kantor KPU Karanganyar pada Sabtu (1/3) mulai pukul 09.00.

Terpisah, Ketua DPD PKS Karanganyar Syamsul Bahri mengatakan, partainya sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU pada pekan ini. Namun dia mengaku tidak ingat berapa jumlah yang dilaporkan tersebut.

Syamsu mengatakan, partainya juga sudah bersiap menghadapi kampanye terbuka Pileg 2014, yang bakal dimulai pertengahan Maret mendatang. Sementara, Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Karanganyar Surya Budi Purwanto mengatakan, partainya juga siap menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU.

Hal senada juga dikemukakan Ketua DPC Partai Gerindra Karanganyar Yulianto, yang mengatakan bila partainya akan menyerahkan pelaporan pada Sabtu (1/3). “Ini masih kami susun dan belum selesai, dan Sabtu (1/3) baru bakal kami laporkan ke KPU,” kata Yulianto.

( Basuni Hariwoto / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/01/192852/Banyak-Parpol-Belum-Laporkan-Dana-Kampanye

1 Maret 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Tolak Politik Uang, ICW Siap Kawal Pemilu

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 01 Maret 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Guna mengawal Pemilu 2014, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengandeng mitra pemantau yang tersebar di 15 provinsi. Hal tersebut dilontarkan ICW dalam deklarasi ‘Tolak Politik Uang’ di Area Plaza Gedung Teater, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (28/2).

Menurut Wakil koordinator ICW, Ade Irawan selain menggandeng mitra pemantau pihaknya juga mendirikan posko di 15 provinsi. Yakni di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Mitra pemantau ini terdiri dari budayawan, agamawan, aktivis dan seniman. Beberapa tokoh yang tergabung, di antaranya ahli filsafat Rocky Gerung dan agamawan Frans Magnis Suseno.

Selain itu, ICW juga menyediakan website untuk sarana pengaduan jiia terjadi politik uang bagi masyarakat. Alamatnya situs itu adalah http://www.politikuang.net. Di situs tersebut, masyarakat bisa melaporkan secara online temuan politik uang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik mengapresiasi langkah ICW ini. Meskipun ia sadar untuk memberangus kecurangan ini sangat sulit.

Husni berharap masyarakat maupun pihak lain turut mensosialisasikan semangat melawan politik uang agar pemilu mendatang berjalan dengan jujur dan adil.

( metrotvnews / CN39 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/01/192859/Tolak-Politik-Uang-ICW-Siap-Kawal-Pemilu

1 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Putusan Kasus Chevron Dieksaminasi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 27 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ketidaksepakatan beberapa hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam memutus para terdakwa dalam kasus proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), menjadi fakta menarik untuk dianalisa oleh para ahli hukum.

Salah satu yang tertarik untuk menggelar eksaminasi kasus tersebut adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam (UII), Yogyakarta, Dr Arief Setiawan SH, MH.

Ketiga putusan yang dieksaminasi sang doktor hukum itu adalah perkara terdakwa Herlan Bin Ompo selaku Direktur PT Sumi Gita Jaya (PT PGJ), terdakwa Widodo selaku Team Leader Weste Management PT CPI Duri, dan terdakwa Ricksy Prematury selaku Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI).

Dalam makalah eksaminasinya, Arief menilai bahwa kasus bioremediasi bukan perkara tindak pidana korupsi, tapi merupakan domain hukum keperdataan dan atau hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

“Dalil dakwaan jaksa penuntut umum dan pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan perkara ini merupakan ranah korupsi merupakan lompatan, kecuali hakim anggota Sofialdi yang berpandangan berbeda (dissenting opinion) dalam tiga putusan di atas, dan hakim anggota Slamet Subagyo atas perkara Widodo,” tulisnya dalam lembar hasil Eksaminasi tertanggal 12-13 Februari 2014, yang diterima wartawan.

Kalaupun ada unsur pidananya, menurut Arief, sesuai dengan asas lexspesialis yang sistematis, maka pidanya bukan korupsi, tetapi pidana di bidang lingkungan hidup yang diatur UU Nomor 32 Tahun 32 2009 tantang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Eksaminator juga menilai, majelis hanya mempertimbangkan laporan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung, Dr. Edison Efendi, MT, yang menyebut tanah tidak perlu dibioremediasi karena Total Petroleum Hidrocarbon (TPH)-nya kurang atau sama dengan 1%, bukan di atas 7,5-15%.

Padahal, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003, tidak pernah menyebutkan batasan angka 7,5-15%. Soal pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3), PT CPI bisa melibatkan pihak lain, sesuai Pasal 59 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2009, dan PT CPI sudah mempunyai izin mengelola B3.

Eksaminator mengungkapkan, dalam lelang tender bioremediasi, PT CPI tidak mensyaratkan peserta lelang harus punya izin usaha di bidang bioremediasi.

“Pertimbangan hakim Sofialdi benar PT GPI dan PT SGJ tidak harus tunduk pada ketentuan itu.  Hanya PT CPI yang wajib tunduk pada Ketentuan Bab I huruf G ayat 2 huruf I angka 1 PTK No 007/VI/2004 BP Migas, karena termasuk Kontraktor Kontrak Kerjasama(KKKS),” ujarnya.

Terkait pembuktian perkara yang telah diputus, majelis hanya menggunakan keterangan ahli Edison Efendi. Padahal, Edison dan Prayitno juga pernah mengikuti tender di PT CPI atas nama PT Sinar Mandar Mandiri pada 2007 dan 2011.

Edison juga pernah melakukan proyek ini di PT CPI atas nama PT Riau Putra Kemari, sehingga dinilai mempunyai konflik kepentingan, seperti disampaikan hakim Sofialdi. Hakim tersebut juga menyatakan bahwa keterangan Edison yang menjelaskan Kepmen LH No 128 Tahun 2003, patut diragukan.

( Nurokhman / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/27/192626/Putusan-Kasus-Chevron-Dieksaminasi

1 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polri dan MA Juga Protes, Tunda Bahas KUHP

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 28 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Rencana pemerintah melakukan pembahasan rancangan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendapatkan perlawanan baru. Kali ini penolakan datang Polri dan Mahkamah Agung (MA).

Praktisi hukum Taufik Basari melihat kekisruhan antara lembaga-lembaga tersebut dikarenakan ada kesan terlalu dipaksakan dan terburu-buru dalam pembahasan revisi KUHAP. “Pembahasan RUU KUHAP dan KUHP sebaiknya ditunda sampai periode mendatang. Tidak tepat momentumnya jika dibahas sekarang, saat anggapan masyarakat masih apatis,” ucap Taufik.

Pegiat Anti Korupsi ini juga melihat protes yang dilayangkan oleh Polri  dan MA sebenarnya bisa diredam. “Materi dalam revisi tersebut sudah baik, ada semangat untuk perlindungan hak asasi manusia. Sekalipun ada protes seperti itu, itulah gunanya ada rencana penundaan, masih ada kesempatan untuk mengubah isi materinya, semua elemen harus dilibatkan agar implementasinya pun berjalan baik nantinya,” tutur Alumnus Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat.

Keberatan terhadap revisi KUHAP awalnya disuarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menentang penghapusan pasal tentang penyelidikan karena dinilai sebagai upaya pelemahan wewenang lembaga anti rasuah.

Penolakan ini disusul oleh MA terkait dengan pasal di mana MA tak bisa menjatuhkan hukuman lebih berat daripada putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tinggi. Keberatan lainnya datang dari Kepolisian yang juga menolak penghapusan kewenangan penyelidikan. ( A Adib / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/28/192761/Polri-dan-MA-Juga-Protes-Tunda-Bahas-KUHP

1 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: