KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Belanja Bansos Menggelembung Jelang Pemilu


SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kalangan pemantau pemilu menengarai adanya penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) jelang pemilihan umum.

Indikasinya, pos belanja bansos pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menggelembung jelang pemilihan umum.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013 menemukan penggelembungan itu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tengah menghadapi pemilihan kepala daerah.

Tahun anggaran 2012, anggaran bansos nasional naik dari Rp57 triliun ke Rp75 triliun, dengan satu kriteria menjelang pilkada suatu tempat itu (anggaran) cenderung meningkat.

Biasanya menjelang pilkada, postur alokasi APBD itu meningkat. Secara nasional juga begitu. Anggaran bantuan sosial ditengarai digunakan pihak yang punya akses untuk kepentingan politiknya.

Komite Independen Pemantau Pemilu dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2014, mengungkapkan bahwa dana bansos selama ini kerap diselewengkan pejabat untuk kepentingan politik.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal KIPP Girindra Sandino dalam deklarasi Maklumat Bersama Pemilu Jujur Adil, Damai, dan Bebas Korupsi di Jakarta, Kamis (6/2).

Modus penyelewengan distribusi dana bansos ada berbagai macam, mulai sunat anggaran hingga pemberian untuk organisasi ‘siluman’ yang tak jelas keberadaannya.

Ihwal ini, Anggota BPK Ali Masykur Musa, saat berkunjung ke kantor VIVAnews awal bulan lalu, mengungkapkan sejumlah modus penyelewengan dana bansos berdasarkan temuan audit lembaganya.

Modusnya ada tiga. Pertama, dalam bentuk fiktif atas usulan yang ada karena di biro dinas sosial setempat ada yang disebut biro jasa membuat proposal. Kedua, diterima tapi tidak sesuai dengan besaran yang ada, karena dipotong oleh aparat yang ada di depan.

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan sebaiknya program bansos itu dikembalikan pada peruntukannya, untuk stabilisasi masalah sosial kemasyarakatan atau raskin yang memang betul-betul masyarakat butuhkan.

Menurut Ali, sekarang ini nomenkelatur bansos tidak hanya dalam bentuk belanja di anggaran Kementerian sosial, tapi ada juga di kementerian lain.

Menurut Ali, kalau melihat postur anggaran 2013, jumlah anggaran bansos nasional memang turun. Tetapi, 2014, nomenkelatur bansos masih muncul.

( vvn / CN37 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/07/190085/Belanja-Bansos-Menggelembung-Jelang-Pemilu

24 Februari 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: