KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Minta Ormas Agama Bersuara


SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 22 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan sikap organisasi kemasyarakatan agama yang cenderung diam terkait polemik revisi KUHP dan KUHAP. Padahal, kedua RUU tersebut berpotensi menghambat pemberantasan korupsi.

“Kenapa kita tidak minta tanggung jawab keagamaan terhadap ormas agama yang anteng, diam,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengomentari soal revisi KUHP dan KUHAP yang tengah dilakukan DPR dan Pemerintah, Sabtu (22/2).

Padahal, ujar Busyro, korupsi menggerus moral dan umat beragama. “Kok (mereka, red) diam di skandal letusan abu korupsi politik ini,” sindir Busyro.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, dalam revisi KUHP sifat kejahatan luar biasa dari korupsi menjadi tereliminasi dengan dimaksukkannya dalam buku dua RUU KUHP. Begitu pula dengan kejahatan luar biasa lain seperti terorisme narkotika, dan Pelanggaran HAM. “Kalau sifat kejahatan luar biasa hilang maka konsekuensinya lembaga yang punya kompetensi seperti KPK, PPATK, dan BNN tidak relevan lagi atau bisa dikatakan lembaga bubar bila kejahatan luar biasa itu dipaksakan masuk ke buku II KUHP,” kata Abraham.

Lebih lanjut, dia mengatakan, ada beberapa substansi dalam revisi KUHP yang bisa menghambat pemberantasan korupsi. Misalnya kewenangan penyelidikan menjadi hilang padahal dengan adanya fungsi kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPK sangat berguna. “Begitu juga dengan law full interception yaitu penyadapan dilakukan saat penyeldikan, jadi kalau penyelidikan dihilangkan akan sulit melakukan langkah pemberantasan korupsi,” katanya.

Dia juga menambahkan, ada juga beberapa delik soal penyuapan atau gratifikasi dalam revisi KUHP tidak masuk ke delik korupsi tapi masuk ke delik yang berhubungan dengan jabatan. “Jadi kalau pertanyaannya kalau penyelenggara terima suap maka tidak bisa disidik KPK. Kalau kejahatan suap masuk dimasukkan ke delik tindak pidana jabatan, tidak masuk ke delik korupsi,” ujarnya.

Sementara dalam revisi KUHAP, lanjut Abraham, ada beberapa hal yang bisa hambat pemberantasan korupsi. Diantaranya soal kewenangan melakukan penyitaan yang harus dengan izin hakim pendahuluan. Begitu juga dengan masa penahanan yang diberikan dalam tahapan penyidikan sangat singkat yakni hanya lima hari.

“Anda bisa bayangkan kalau dalam proses tahapan penyidikan KPK diberikan waktu lima hari sebagai kejahatan white colar dan extra akan sulit untuk merampungkan pemberkasan untuk dilimpahan ke penuntutan jadi kalau dipaksakan akan hambat pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan,” tegas Abraham.

 

( Mahendra Bungalan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/22/192064/KPK-Minta-Ormas-Agama-Bersuara

22 Februari 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: