KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Terancam Hukuman 20 Tahun


SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Februari 2014

  • Balikkan Berbagai Hasil Pilkada
image

JAKARTA- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terancam hukuman 20 tahun penjara dalam kasus dugaan menerima suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait pengurusan sengketa pilkada di lembaga yang pernah dipimpinnya.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana Akil Mochtar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (20/2).

Akil dijerat dengan lima dakwaan. Dia diduga menerima suap dan janji total sekitar Rp 57,78 miliar, 500 ribu dolar AS dan total pencucian uang Rp 161 miliar.

Rinciannya meliputi sengketa Pilkada Kabupaten Lebak sebesar Rp 1 miliar, Gunung Mas Rp 3 miliar, Lampung Selatan Rp 500 juta, Kota Palembang Rp 19,866 miliar, dan Kabupaten Empat Lawang Rp 10 miliar plus 500 ribu dolar AS. Selain itu, sengketa Pilkada Kabupaten Buton Rp 1 miliar, Kabupaten Morotai Rp 2,989 miliar, Tapanuli Tengah Rp 1,8 miliar, Jawa Timur Rp 10 miliar, Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga Rp 125 juta dan Banten Rp 7,5 miliar. Dalam surat dakwaan yang dibacakan tim JPU pada KPK, Akil didakwa bersama Chairun Nisa, Susi Tur Andayani dan Muhtar Ependy menerima uang suap tersebut. ”Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji,” kata jaksa Pulung Rinandoro saat membacakan dakwaan. Akil dijerat dengan Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan itu disebutkan, Akil salah satunya menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebesar Rp 7,5 miliar. Pemberian uang itu terkait dengan sengketa Pilkada Banten. Dijelaskan pula, Akil meminta imbalan Rp 10 miliar untuk pemenangan pasangan Soekarwo- Saifullah Yusuf terkait sengketa Pilgub Jatim yang diajukan pasangan Khofifah-Herman. Menurut jaksa Pulung, perbuatan Akil selaku hakim konstitusi menerima hadiah atau janji Rp 10 miliar dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Jawa Timur, Zainudin Amali untuk memengaruhi putusan sengketa pilgub terbukti. Meski pun penyerahan uang tersebut tidak jadi. Sebab, Akil keburu ditangkap KPK lantaran menerima suap terkait Pilkada Gunung Mas. Uang itu diserahkan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa.

Balikkan Keadaan

Dalam sidang itu juga terungkap peran Akil membalikkan keadaan berbagai sengketa pilkada yang ditanganinya. Misalnya, sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan). Akil memutus pemenang calon yang kalah versi KPU setempat setelah permintaan uang dipenuhi oleh pemohon.

Sebelumnya, KPU menetapkan Joncik Muhammad dan Ali Halimi sebagai pemenang. Putusan itu kemudian digugat Budi Antoni Aljufri (incumbent). ”Terdakwa (Akil) menelepon Muhtar Ependy agar menyampaikan ke Budi untuk menyiapkan sejumlah uang supaya permohonan dikabulkan MK,” ujar jaksa Wawan Yunarwanto.

Akil meminta Rp 10 miliar dan 500 ribu dolar AS. Uang tersebut diserahkan Budi kepada Muhtar. Sebanyak Rp 5 miliar dari uang itu diserahkan Muhtar ke Akil di rumah dinasnya. Adapun sisanya disetor ke rekening Muhtar di BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta atas persetujuan Akil. Setelah mendapat dana itu, giliran Akil yang bertugas. Seluruh putusan KPU Kabupaten Empat Lawang dibatalkan oleh MK.

Tidak hanya itu, Budi kemudian menjadi pemenang dengan perolehan suara 63.027 dan Joncik 62.051 suara. Hal serupa juga terjadi di Kota Palembang. Romi Herton- Harno Joyo yang kalah hanya selisih delapan suara dari Sarimuda – Nelly Rasdania mengajukan keberatan ke MK.

Akil kembali menghubungi Muhtar Ependy untuk memberitahu Romi mempersiapkan uang jika ingin menang. Romi menyanggupi Rp 20 miliar.

Akhirnya pasangan Romi Herton-Harno Joyo mendapat suara 316.919, sedangakan Sarimuda-Nelly Rasdania jadi turun 23 suara. Modus yang hampir mirip juga terjadi di sengketa Pilkada Lampung Selatan. Calon yang menang meminta agar permohonan calon yang kalah bisa ditolak.

Jadi Perantara

Akil untuk urusan ini hanya mendapat RP500 juta dari Rycko Menoza dan Eky Setyanto. Adapun Akil mencoba tegar dalam menghadapi persidangan pertamanya, kemarin.

Dia mengatakan, kondisinya sehat dan tidak punya persiapan khusus dalam menghadapi sidang tersebut. Pria asal Putusibau (Kalbar) yang pernah menjadi anggota DPR itu mengatakan, tidak masalah dijerat dengan lima dakwaan oleh JPU pada KPK. ”Iya tidak apa-apa. Kita buktikanlah apa betul seperti itu faktanya,” tegas Akil.

Dia mengatakan tidak menawarkan diri lebih dulu untuk membantu mengurus sengketa Pilkada Gunung Mas, Lebak, dan lainnya. ”Yang hubungin siapa.

Yang telepon duluan siapa,” katanya. Persidangan Akil menarik perhatian mantan menteri hukum dan hak asasi manusia Patrialis Akbar. Dia menghadiri persidangan tersebut. Dia menyatakan, ingin memantau sidang perdana Akil. Dia berdalih hanya ingin melihat pembacaan dakwaan. ”Saya ke sini mau silaturahmi sama Pak Akil.

Iya mau nonton sidang,” katanya. Dia menampik kedatangannya untuk mempengaruhi jalannya persidangan. Persidangan semestinya berlangsung pukul 15.00 terlambat, karena majelis hakim masih menyidangkan Hambit Bintih, dan Cornelis Nalau Antun. Sementara itu, Chairun Nisa dicurigai menjadi perantara beberapa sengketa pilkada yang ditangani MK.

Namun, politikus Golkar itu membantahnya. Dia menyatakan, hanya mengurus sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas (Kalimantan Tengah). Hakim Gosen Butar Butar menanyakan, pesan singkat (SMS) antara Nisa dan Akil. Dia menduga Nisa tidak hanya sekali menjadi perantara perkara yang ditangani Akil.

”Kata-kata ‘minta tolong lagi niy’, dihubungkan ‘seperti biasa diantar ke rumah’, dihubungkan ‘Wali Kota Palangkaraya dua ton’. Saudari pernah melakukan sebelumnya, seperti ini ke Akil?” tanya Gosen.

Jaksa KPK Pulung Rinandoro juga bertanya soal kalimat kata-kata ”seperti biasa kuantar ke rumah ya” yang ada dalam pesan pendek Nisa ke Akil saat memastikan uang Rp 3 miliar yang diminta sudah disiapkan. ”Ya maksudnya kalau misalnya nanti dapat persetujuan dari Pak Hambit mau diantar ke mana,” jelas Nisa.

Nisa didakwa bersama-sama dengan Akil Mochtar menerima uang total Rp 3,075 miliar dengan rincian 294.050 dolar Singapura dan 22 ribu dolar AS, Rp 766 ribu.

Uang ini diberikan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau Antun. Dalam kasus itu, Nisa menerima imbalan jasa sebagai perantara Rp 75 juta. (D3, dtc,viva-25,71)

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/21/253255/Terancam-Hukuman-20-Tahun

21 Februari 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: