KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

65 Organisasi Nonpemerintah Desak Hamid Diperiksa


SUARA PEMBAHARUAN - Rabu, 20 September 2006

[JAKARTA] Sebanyak 65 organisasi nonpemerintah (ornop) di seluruh Indonesia, Selasa (19/9),
mengeluarkan pernyataan sikap mendesak kepolisian segera memeriksa mantan anggota Komisi Pemilihan
Umum (KPU) yang kini menjabat Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin terkait keterangan palsu di
pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Selain desakan kepada polisi, mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan
pemeriksaan terhadap Hamid dalam kasus dugaan korupsi segel surat suara Pemilu 2004 dengan
meningkatkan status pemeriksaan pada tahap penyidikan. 

"Langkah Daan Dimara melaporkan Hamid ke Polda Metro Jaya terkait keterangan palsu di pengadilan tidak
saja harus segera ditindaklanjuti dan diprioritaskan oleh pihak kepolisian, namun juga oleh KPK
sebagai institusi yang menangani perkara korupsi KPU," ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch
(ICW), Teten Masduki dalam pernyataan sikap bersama di Jakarta, Selasa (19/9). 

Selain Teten, pernyataan sikap itu juga ditandatangani wakil dari 64 ornop lainnya. Seperti Arif Nur Alam
dari Sekretaris Nasional FITRA, Asfinawati (LBH Jakarta), Firmansyah Arifin (KRHN), Rizal Malik (TI
Indonesia), Syaiful Aris (LBH Surabaya), Hasril Hertanto (MAPPI FHUI), Dwi Saputra (KP2KKN Semarang),
Afridal Darmi (LBH Banda Aceh), Nurkholis (LBH Palembang), Alfon (LBH Padang), Charles (Badan Anti
Korupsi Sumbar). 

Kemudian M Sidik dari FH Universitas Muham- madiyah Malang, Pujono (FHUndip), Akhiruddin (GERAK Aceh),
Denny Indrayana (Indonesia Court Monitoring/Pusat Kajian Korupsi FHUGM Yogyakarta), Sarah Lerry
Mboeik (PIAR Kupang), dan sejumlah aktivis ornop lainnya. 

Teten melanjutkan, KPK seharusnya menjadikan laporan Daan itu untuk meningkatkan status pemeriksaan
terhadap Hamid pada tahap penyidikan. Sebab, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang ada sudah
cukup membuktikan keterlibatan mantan anggota KPU ini dalam pengadaan segel surat suara. 

Dikatakan, tidak ada alasan apapun bagi KPK untuk menunda penuntasan perkara dugaan korupsi KPU
khususnya yang diduga melibatkan Hamid. Karena sejauh ini KPK praktis tidak mengalami hambatan baik
secara politis maupun kewenangan yang diberikan berdasarkan UU. 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK juga telah memberikan kewenangan yang luar biasa terhadap
KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Menurut Teten,
berlarut-larutnya penanganan perkara yang melibatkan Hamid justru akan menimbulkan kesan negatif di
masyarakat bahwa KPK telah bertindak tebang pilih atau diskriminatif. 

Sementara itu Kuasa Hukum Daan Dimara, Erick S Paat kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (19/9) menyambut
baik keputusan Mabes Polri menarik perkara laporan Daan dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri. "Itu
tindakan yang bijak. Kami berharap kasus ini dapat dituntaskan," ujar Erick. [Y-4] 

Sumber :
http://www.suarapembaruan.com/News/2006/09/20/index.html

19 Februari 2014 - Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: