KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kasus Pidana Pemilu: PNS Kampanye Dihukum Percobaan


SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Februari 2014

  • Kasus Pidana Pemilu

PURWOREJO – Guru PNS, Muslikhah (45) yang juga ketua tim penggerak PKK Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Purworejo dalam persidangan di ruang sidang utama, Senin (17/2) kemarin.

Dalam kasus pidana pemilu itu, terdakwa diganjar hukuman satu bulan kurungan masa percobaan dua bulan dan denda Rp 500 ribu subsidair satu bulan kurungan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Elpiter Sianipar, dengan hakim anggota Endi Nurindra Putra dan Sri Rahayuningsih sedikit lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Nurcahya Wijaya.

Sebelumnnya, JPU menuntut terdakwa dengan pidana yang sama dengan putusan, namun dengan tuntutan denda Rp 1.000.000. Terhadap putusan tersebut, terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir.

Majelis hakim menyebutkan, dalam kasus pidana pemilu tersebut terdakwa maupun jaksa memiliki waktu tiga hari untuk menyatakan sikap menerima atau melakukan upaya hukum banding. Jika menerima maka putusan tersebut inkraht atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 278 jo pasal 86 Undangundang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Halhal yang dinilai memberatkan karena kegiatan terdakwa bisa mengganggu pesta demokrasi serta menciderai netralitas PNS.

Hal Meringankan

Adapun hal-hal yang dianggap meringankan adalah terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum. Kasus persidangan kemarin memang menyita perhatian masyarakat.

Pasalnya, kasus tersebut merupakan kasus pidana pemilu kedua yang terjadi dalam tahapan Pemilu 2014 di Indonesia setelah sebelumnya kasus kampanye melibatkan Ketua PKPI Sutiyoso. Dalam putusannya kemarin, majelis hakim menguraikan sejumlah fakta persidangan dan menyebut nama Inna Amania, caleg DPR RI Dapil VI Jawa Tengah dari PDIPbeberapa kali.

Termasuk juga diuraikan awal mula kejadian dari reses November 2012 hingga pelaksanaan kegiatan pengukuran kacamata yang dihadiri Inna secara langsung serta pembagiannya bersamaan dengan kegiatan Posyandu balita dan lansia. Majelis hakim juga menyatakan bahwa reses DPR RI yang dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye melanggar aturan. “Reses merupakan kegiatan yang dibiayai oleh negara.

Jadi tidak diperkenankan reses dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye,” ujar hakim Endi saat mendapatkan giliran membacakan vonis. Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Abhan Misbah, yang dimintai konfirmasi menyambut baik vonis hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Menurutnya, kasus pidana pemilu di Kabupaten Purworejo itu bisa menjadi yurisprudensi yang nantinya bisa menjadi pertimbangan hukum dalam penanganan kasus-kasus pidana pemilu berikutnya.

“Kasus ini sekaligus menjadi pembelajaran, bukan hanya kepada PNS tapi juga pihak-pihak yang dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye, seperti Kades, Perangkat Desa, TNI, Polri serta menjadi warning bagi peserta pemilu agar taat aturan,” katanya. (H43-78,48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/18/252785/PNS-Kampanye-Dihukum-Percobaan

18 Februari 2014 - Posted by | PURWOREJO

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: