KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

PPATK Minta Korupsi Kemenag Dibongkar


SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Februari 2014

  • Dugaan Penyimpangan Dana Haji

JAKARTA – Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), Agus Santoso berharap dugaan penyimpangan dana haji di Kementerian Agama (Kemenag) segera dibongkar.

Pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu, Inspektur Jenderal Kemenag M Jasin, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus menilai, pihak yang paling bertanggung jawab atas penyimpangan di Kemenag adalah Menteri Agama Suryadharma Ali. Menurutnya, Menag harus memberikan petunjuk, arahan yang jelas terkait pelaksanaan ibadah haji.
”Dana haji kan dana umat. Jumlahnya besar, mencapai puluhan triliun. Penyimpangannya relatif besar. Dibongkar sajalah,” kata Agus di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (6/2).

Mantan Deputi Hukum Bank Indonesia itu mengungkapkan, modus penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat di Kemenag bermacam-macam, antara lain menggunakan dana haji untuk membeli mobil, dan mebel. ”Tanya KPK, didorong saja, KPK fokusnya ke mana,” imbuhnya.

Agus menilai, pihak yang paling bertanggung jawab atas penyimpangan di Kemenag adalah Menteri Agama Suryadharma Ali. Menurutnya, Menag harus memberikan petunjuk, arahan yang jelas terkait pelaksanaan ibadah haji. PPATK, kata dia, telah melakukan audit terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. PPATK bahkan menemukan ada proses yang tidak transparan dalam pelaksanaan haji.

Untuk penyelidikan kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013, KPK, kemarin, memanggil anggota DPR Jazuli Juwaini. ”Saya bukan saksi. Saya diminta masukan dan pendapat tentang penyelenggaraan haji,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

KPK meminta pendapat Jazuli karena dia pernah menjabat wakil ketua Komisi VIII DPR yang membidangi agama. Penyidik KPK, sebelumnya meminta keterangan dari anggota Komisi VIII Hasrul Azwar terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana haji. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK masih mengumpulkan bukti dan keterangan terkait kasus tersebut dengan memanggil sejumlah orang sebagai saksi.

KPK pernah mengusulkan agar Kementerian Agama menghentikan sementara pendaftaran calon haji. Sebab, saat ini biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sudah mencapai Rp 38-Rp 40 triliun, dengan bunga sebesar Rp 1,7 triliun. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan, jika pendaftaran haji terus dibuka, jumlah itu akan terus menggelembung. Dengan demikian, bila dikelola secara tidak transparan dan tak akuntabel, akan berpotensi dikorupsi.

Dipertanyakan

Sementara itu, rencana KPK memeriksa dugaan korupsi pengelolaan dana haji, dipertanyakan Menteri Agama Suryadharma Ali. Menag mempertanyakan hal apa lagi yang dianggap janggal oleh lembaga antirasuah itu. ”Kami selama ini sudah transparan kok. Makanya saya tidak tahu dan balik bertanya, mana lagi yang dianggap janggal,” kata Menag di rumah dinasnya, kawasan Widya Chandra, kemarin.

Berkaitan dengan pernyataan Juru Bicara KPK Johan Budi SP bahwa akan ada penyelidikan KPK terkait pengelolaan dana haji, Suryadharma mengatakan, langsung berkoordinasi dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu. ”Dan, Dirjen Haji juga belum bisa memberikan gambaran di mana sebenarnya yang patut diselidiki KPK. Kalau uang dalam jumlah besar dipakai ya memang kami menggunakan uang dalam jumlah besar untuk penyelenggaraan haji. Sebab, jamaah kami terbanyak di dunia, ya wajar kan,” tambahnya.

Dia menduga KPK mendapatkan masukan dari LSM-LSM yang selama ini mengkritisi pengelolaan dana haji, namun mereka tak punya informasi yang lengkap. Ditanya tentang adanya usulan dari Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas bahwa pendaftaran haji yang sudah menimbulkan antrean hingga belasan tahun dihentikan saja, agar terhindar dari risiko pengelolaan dana masyarakat yang begitu besar, Suryadharma mengatakan, tidak sependapat.

”Kenapa harus beralasan takut. Yang penting kan bagaimana manajemen pengelolaannya. Makanya, kami ada Pak Anggito, ya demi meningkatkan pengelolaan dana masyarakat itu.” Sekarang, menurutnya, sudah terlihat bahwa pengelolaan yang baik memberikan manfaat bagi jamaah. ”Sekarang ada biaya yang dulu harus dibayar, tidak dibayar lagi karena adanya optimalisasi setoran awal itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK M Yusuf mengungkapkan dana penyelenggaraan haji yang dikumpulkan dari ongkos naik haji setiap tahunnya mencapai Rp 80 triliun. Dari dana sebesar itu, PPATK mencatat bunga sebesar Rp 2,3 triliun. Penyimpangan yang diduga dilakukan penyelnggara haji, di antaranya terkait penukaran valuta asing dalam jumlah besar oleh Kementerian Agama.  (F4,viva-25,71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/07/251743/PPATK-Minta-Korupsi-Kemenag-Dibongkar

7 Februari 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: