KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pemberantasan Korupsi Lewat Antigratifikasi

SUARA MERDEKA – Selasa, 04 Februari 2014

TAJUK RENCANA

Kritik agar Gubernur Ganjar Pranowo tidak sekadar menebar ungkapan atau istilah agaknya mulai membuahkan hasil. Tindakan Ganjar menyerahkan piagam berornamen emas 24 karat seberat 10 gram, radio kayu senilai Rp 1,5 juta, dan jaket Harley Davidson kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bolehlah dianggap sebagai pembuktian slogan “mboten ngapusi, mboten korupsi”.  Apalagi karena pejabat Pemprov Jateng juga diminta untuk meniru langkahnya, bukan tidak mungkin tindakan ini akan menjadi gerakan antigratifikasi.

Jangan menyepelekan gerakan antigratifikasi. Meskipun nilai benda-benda yang dikembalikan tidak bisa digunakan untuk membeli gunung, tetapi pengaruhnya bisa membuat birokrasi tidak jadi sarang kebusukan, melainkan dirancang menjadi efisien, efektif, dan profesional. Birokrasi yang semacam inilah yang bakal mampun menggerakkan roda-roda pembangunan yang semula seret dan penuh kotoran. Karena itu, antigratifikasi adalah prasyarat tak terhindarkan dalam pemberantasan korupsi.

Yang juga menarik, Ganjar juga menyerahkan satu  set alat kosmetik yang diterima sang istri dari seseorang. Tindakan ini bisa digunakan sebagai langkah awal membendung gratifikasi lewat istri atau orang-orang dekat para birokrat. Kita tahu, dalam kasus dugaan korupsi Akil Mochtar dan Djoko Susilo, misalnya, istri dan orang-orang dekat benar-benar dimanfaatkan sebagai pelancar penyuapan dan pencucian uang.  Karena itu mesin korupsi tidak akan bergerak jika orang-orang di sekitar birokrat menjadi pelawan korupsi.

Hanya, tidak mudah menggerakkan gelora perlawanan terhadap korupsi di sebuah sistem yang sangat koruptif. Ganjar bisa saja dilawan –tentu saja dengan diam-diam– oleh pejabat di Pemprov Jateng dan para pengusaha yang ingin melanggengkan kebiasaan kongkalikong. Karena itu tak ada cara lain, begitu ada indikasi pejabat menerima gratifikasi, Ganjar harus memberikan sanksi tegas. Demikian juga kepada pengusaha yang memberikan gratifikasi segera dihajar dengan menolak mereka menjadi mitra kerja dalam berbagai proyek.

Akan tetapi perlu diingatkan, gerakan ini juga tidak akan berhasil jika berhenti pada pencitraan agar Ganjar dianggap bersih. Mengapa, misalnya, sejak awal Ganjar tidak menolak? Mengapa sejak awal dia tidak menyediakan “ruang dan kesempatan” bagi para pemberi gratifikasi? Omong kosong seluruh gerakan antikorupsi, jika pada akhirnya hanya bermuara pada pencitraan. Propaganda Ganjar memerangi korupsi tidak akan melahirkan kepatuhan birokrat dan sipil jika telah dicurigai sebagai tindakan semu.

Mungkin yang terbaik, begitu  Gubernur memulai tindakan antigratifikasi, pejabat di Pemprov segera menindaklanjuti dengan pemberlakukan birokrasi baru yang memungkinkan siapa pun tidak punya kesempatan untuk korupsi. Jika perlu, ada gerakan bersama dari para pejabat mengembalikan gratifikasi yang pernah diterima. Jika tindakan ini bisa segera dilakukan, maka daya kejutnya akan luar biasa. Para pemberi gratifikasi akan keder dan siapa pun yang mengharapkan gratifikasi merasa malu. Sanggupkah para pejabat melakukan?

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/04/251384/Pemberantasan-Korupsi-lewat-Antigratifikasi

6 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Proyek Pacuan Kuda: Panitia Pengadaan Diperiksa

SUARA MERDEKA – Kamis, 06 Februari 2014

AMBARAWA – Penyidik Kejaksaan Negeri Ambarawa, Rabu (5/2), memanggil tiga orang saksi yang dianggap mengetahui tentang proyek pacuan kuda di Desa Tegalwaton, Tengaran, Kabupaten Semarang.

Mereka adalah, Agung Pangarso, Hendarstuti, dan Sidiq Sudibyo. Dalam pemanggilan kemarin, ketiga saksi yang berperan sebagai panitia pengadaan lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Semarang dicecar pertanyaan seputar proses lelang hingga pembangunan proyek selesai dilakukan. ”Penyidikan dilakukan secara intensif, jumlah saksi terus bertambah.

Saat ini sudah lima orang saksi yang kita panggil, satu di antaranya tidak hadir,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Ambarawa, Sila H Pulungan melalui Kasi Pidana Khusus, Agus Darmawijaya. Adapun saksi yang tidak hadir, lanjutnya, adalah mantan Bendahara Disporabudpar Kabupaten Semarang, Ciptaningsih.

Dirinya belum memenuhi panggilan Kejaksaan menyusul tengah melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Untuk itu, penyidik akan menjadwal ulang pemanggilan kepada yang bersangkutan. ”Tersangka AF akan kami mintai keterangan paling akhir,” ujarnya.

Datang Ahli

Di samping memeriksa saksi, Kejaksaan Negeri Ambarawa juga berencana mendatangkan ahli fisik bangunan guna mengetahui kerugian negara atas dugaan penyimpangan spesifikasi proyek yang menelan biaya lebih kurang Rp 12 miliar dari APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

Dari data yang dihimpun di lapangan, panjang lahan yang dibutuhkan untuk lapangan pacuan kuda Tegalwaton bertambah dari 1.050 meter menjadi 1.200 meter dengan lebar lintasan 16 meter. Penambahan panjang landasan, menurut mantan Kepala Desa Tegalwaton, Agus Suranta telah mendapatkan kesepakatan dari warga.

”Warga tidak mempersoalkan, pasalnya sudah tahu nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat luas dan menciptakan lapangan pekerjaan bila ada event pacuan kuda,” tuturnya. (H86-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/06/251562/Panitia-Pengadaan-Diperiksa

6 Februari 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Ahmad Djunaedi Cs Minta Bebas

SUARA MERDEKA – Kamis, 06 Februari 2014

  • Asuransi Fiktif DPRD Semarang

SEMARANG- Wakil Ketua (nonaktif) DPRD Kota Semarang, Ahmad Djunaedi, anggota Komisi C (nonaktif) DPRD Kota Semarang, AYSujianto serta tiga mantan anggota DPRD Semarang 1999-2004 Sriyono, Elvi Zuhroh, dan Purwono Bambang Nugroho, minta dibebaskan dari jerat hukum.

Permintaan itu dituangkan dalam nota pembelaan kelima terdakwa korupsi asuransi fiktif memakai APBD Kota Semarang tahun 2003. Pembelaan dibacakan dalam sidang kasus tersebut di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (5/2).

Dalam pembelaannya, para terdakwa menyatakan bahwa hal yang dilakukannya pada tahun 2003-2004 itu tidak memenuhi unsur pidana pada pasal yang dituntutkan jaksa.

Kelima terdakwa dituntut 1,5 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta setara tiga bulan penjara. Tuntutan itu atas tuduhan pelanggaran Pasal 3 Undang- Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. ”Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan menentukan anggaran.

Terdakwa tidak tahu menahu tentang penganggaran dana APBD untuk asuransi anggota dewan. Terdakwa juga tidak merugikan negara, karena uang yang diterimanya yelah dikembalikan ke kas daerah. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan.

Kami memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana,” kata penasihat hukum terdakwa Mohamad Syahir membacakan nota pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim yang diketuai Erentuah Damanik.

Menurut Syahir, panitia anggaran dan Komisi C yang mengetahui soal anggaran itu sudah disidangkan, dengan keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. ”Putusannya lepas untuk sebagian terdakwanya saat itu,” kata Syahir. Kasus asuransi fiktif ini pertama kali diproses hukum tahun 2007.

Usai sidang, Ahmad Djunaedi mengatakan bahwa dirinya tak menduga kalau dana yang diterimanya itu adalah penyimpangan anggaran. Saat itu, tahun 2003, masing-masing anggota dewan menerima Rp 36 juta. ”Saya tidak tahu soal pembahasan anggaran. Saya dilantik tahun 2002, pada pergantian antar waktu.

Seelah itu, saya pergi haji. Sepulang dari haji, saya ambil gaji. Lalu diberi dana yang katanya asuransi. Saya tanya katanya tidak ada masalah dan halal,” kata Djunaedi.

Bocor

Dalam kasus itu, anggaran asuransi jiwa anggota DPRD Kota Semarang tahun 2003 diduga bocor. Pagu anggaran asuransi jiwa itu mencapai Rp 1,836 miliar untuk pembayaran premi asuransi jiwa ke perusahaan asuransi Pasaraya Life.

Tertanggungnya adalah 45 anggota DPRD Semarang saat itu, dengan jangka waktu hingga akhir periode jabatan tahun 2004. Dari pagu anggaran, cair dana Rp 1,728 miliar. Namun dana itu tak disetorkan ke Pasaraya sebagai premi asuransi, tapi malah dibagi merata ke 45 anggota dewan.

Pembagian uang itu diserahkan oleh tiga pimpinan dewan saat itu, Ismoyo Subroto, Hamas Ghani dan Humam Mukti Azis. Terungkap adanya ada rapat diantara ketiganya yang menyepakati pembagian dana tersebut.

Masingmasing anggota dewan terlapor menerima Rp 38 juta. Nyatanya yang diterima adalah Rp 36 juta. Selisih dua juta per anggota dewan tersebut mengalir kepada tiga pimpinan dewan, pimpinan Asuransi Pasaraya Life dan dua pegawainya. Semestinya dana tersebut tidak diterimakan tunai.

Dan ketika tidak ada klaim sesuai dengan ketentuan produk asuransi jiwa itu, maka seharusnya dana asuransi kembali ke kas daerah. Atas kasus itu, APBD Semarang merugi Rp 1,836 miliar. (H89-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/06/251583/Ahmad-Djunaedi-Cs-Minta-Bebas

6 Februari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Jaksa Bidik Putra Menkop

SUARA MERDEKA – Kamis, 06 Februari 2014

  • Dugaan Korupsi Proyek Videotron

JAKARTA – Jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membidik Reyfan Avran, putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM).

Jaksa mendalami dugaan transaksi dalam rekening PT Imaji Media Jakarta yang merupakan pemenang lelang proyek itu. Perusahaan itu dimiliki Reyfan. Dalam kasus ini, Kejati DKI telah menetapkan tiga tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenkop dan UKM Hasnawi Bachtiar; office boy PT Imaji Media yang namanya dijadikan sebagai direktur fiktif perusahaan itu, Hendra Saputra; dan anggota panitia lelang Kemenkop dan UKM Kasiyadi.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman mengungkapkan, pihaknya akan menelusuri sejumlah transaksi keuangan, di antaranya aliran dana dari dan ke rekening PT Imaji. Kendati demikian, lanjut Adi, pihaknya belum menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus itu. “Kami masih (konsentrasi) dalam kasus korupsi,” ujar Adi di kantornya, Rabu (5/2).

Kasus itu bermula pada 2012 ketika Kemenkop dan UKM mengadakan proyek dua unit videotron yang dimenangi PT Imaji Media Jakarta dengan total nilai anggaran Rp 23,¤4 miliar. Dari hasil penyelidikan, ternyata pemenang lelang sudah dikondisikan, harga perhitungan sen¤diri (HPS) terlalu tinggi, pekerjaan tidak dilakukan sesuai kontrak, spesifikasi tidak sesuai kontrak, dan sebagian pekerjaan fiktif. Kerugian negara diperkirakan Rp 10 miliar.

Penghitungan BPK

Mengenai materi pemeriksaan tersangka Hendra Saputra yang disinyalir namanya dicatut dalam akta perusahaan PT Imaji, Adi enggan berkomentar banyak. “Itu materi pokok penyidikan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penyidik telah memeriksa Reyfan sebagai saksi. Sejauh ini belum ada rencana untuk memeriksa Reyfan lagi. Yang jelas, lanjut Adi, pihaknya akan segera menyelesaikan penyidikan. “Kami masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).”

Menkop UKM Syarief Hasan membantah keterlibatannya dalam kasus korupsi di kementerian yang dia pimpin. Dia mengaku tidak menahu proyek itu, juga tentang peran anaknya yang ikut bermain dalam proyek tersebut. “Saya sudah panggil dia (Reyfan) dan saya marahi,” kata Syarief. Dia berjanji akan meminta Reyfan bertanggung jawab jika terbukti terlibat. (K24,dtc-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/06/251658/Jaksa-Bidik-Putra-Menkop

6 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kartu Petani Butuh Dana Besar

SUARA MERDEKA – Kamis, 06 Februari 2014

SEMARANG – Kartu petani yang digagas Gubernur Ganjar Pranowo membutuhkan persiapan rumit dan dana yang luar biasa besar. Input data membutuhkan petugas dan perangkat komputer di seluruh desa kelurahan dan kecamatan.

Kepala Dinas Perkebunan Jateng Tegoeh Wynarno Haroeno mengatakan, saat ini yang sudah siap baru perangkat lunak pembaca barcode kartu petani.

Di dalam kartu terdapat chip yang memuat data petani, mulai identitas, luas lahan, jumlah produksi panen hingga bibit dan pupuk yang dibutuhkan. Kartu petani sudah disimulasikan di ruang kerja gubernuran, Senin (3/2).

Bukan hanya khusus petani, kartu juga akan mendata seseorang yang memiliki sawah sekaligus lahan perkebunan, peternakan, dan kapal nelayan. Seseorang yang hanya memiliki lahan pertanian, barcode akan berbeda dengan pemilik sawah, sekaligus kebun, ternak, dan kapal. ”Semakin banyak kepemilikan semakin panjang barcode dan datanya semakin lengkap,” katanya.

Data setiap petani akan diinput oleh petugas di desa atau kelurahan dan direkapitulasi oleh petugas kecamatan. Data itu akan terintegrasi secara online dan bisa dilihat pergerakannya secara realtime. Dengan sistem, Pemprov akan dapat memantau hasil produksi petani serta distribusi pupuk dan bibit.

Pada akhirnya kelangkaan pupuk akan dapat dicegah lebih dini dan harga hasil pertanian dapat dikendalikan. Dengan manfaat yang begitu besar itu, pengadaan kartu petani juga butuhkan dana luar biasa. ”Dana belum kami hitung, tapi jelas yang sudah ada kan software. Masih butuh brainware atau petugas input data dan hardware atau laptop untuk mengolah data,” katanya.

Belanja Besar

Hasil penghitungan Suara Merdeka untuk penyediaan perangkat keras saja dibutuhkan anggaran sekitar Rp 45,745 miliar. Rinciannya, laptop spesifikasi standar seharga Rp 5 juta dikalikan jumlah desa/kelurahan yang sebanyak 8.576 menghasilkan angka Rp 42,88 miliar.

Kemudian laptop untuk petugas di 573 kecamatan senilai Rp 2,865 miliar. Anggaran semakin membengkak untuk biaya pelatihan dan gaji petugas dan koneksi internet. Tentunya pusat data di Pemprov Jateng juga membutuhkan anggaran besar untuk perangkat keras dan sumber daya manusia.

”Pengelolaan petugas dipegang sekretaris daerah, pemeliharaan data di Dishubkominfo,” jelasnya. Tegoeh menyatakan, tahun ini kartu tersebut akan diujicoba lebih dulu di Grobogan dan Purbalingga. Sementara, untuk input data akan menggunakan petugas penyuluh pertanian.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Istajib AS mengatakan, dirinya setuju dengan program pendataan petani. Namun jika harus mengeluarkan dana besar untuk belanja barang, dirinya tidak sepakat. Menurutnya, pendataan petani tidak usah merekrut petugas baru, melainkan bisa mendayagunakan perangkat desa.

”Cukup kepala desa mendata warganya, lalu lapor ke camat, diteruskan kabupaten kan bisa sampai provinsi. Tidak usah belanja puluhan miliar,” katanya. Ketua Fraksi PPP itu mengingatkan, program kartu petani muaranya adalah kesejahteraan petani. Namun belanja barang justru merupakan pemborosan yang belum tentu menjamin kesejahteraan petani.(H68,J17-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/06/251614/Kartu-Petani-Butuh-Dana-Besar

6 Februari 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Caleg Demokrat Sumbang Rp 50 M

SUARA MERDEKA – Kamis, 06 Februari 2014

JAKARTA – Caleg petahanan (incumbent) Partai Demokrat paling banyak memberikan dana kampanye untuk parpolnya. Mereka mengumpulkan dana kampanye Rp 50,9 miliar.

Demikian temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang dipublikasikan, kemarin. “Jumlah itu terbesar dibandingkan parpol lain. Selain uang, ada yang berupa barang dan jasa.

Kami memaparkan berdasarkan pengolahan data yang masuk ke KPU,” kata Manajer dan Koordinator Program JPPR Sunanto di Sekretariat Nasional (Seknas) JPPR, Manggarai, Jakarta, kemarin. Peringkat kedua adalah dana kampanye sumbangan dari caleg PDI Perjuangan sebesar Rp 20,5 miliar, disusul PKS Rp 18,6 miliar, Golkar Rp 14,2 miliar.

“Peringkat kelima caleg incumbent PAN Rp 13,6 miliar, berikutnya Partai Gerindra Rp 11,0 miliar, lalu Hanura Rp 8,5 miliar, PPP Rp 6,3 miliar, dan PKB Rp 5,2 miliar,” tambah Sunanto.

Rp 2 Juta

Peneliti JPPR Muhammad Zaid menambahkan, caleg incumbent dengan sumbangan paling sedikit bagi partainya adalah Achmad Daeng Sere dari PPP. Ia menyumbang Rp 2 juta.

“Adapun caleg penyumbang terbesar adalah Ina Ammania dari PDIP, yakni Rp 2 miliar,” kata Zaid. Menurut Sunanto, penelitian itu menarik dilakukan, karena sebagian besar yang nyaleg pada Pemilu 2014 adalah calon petahanan. Menurut dia, salah satu potensi kerawanan caleg incumbent adalah penyalahgunaan dana reses untuk kampanye.

‘’Minimnya pengeluaran caleg incumbent dicurigai sebagai bentuk manipulasi pelaporan dana kampanyenya. Contoh, ada caleg incumbent yang laporannya hanya menyebut angka Rp 2 juta,” kata Sunanto. (F4-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/06/251610/Caleg-Demokrat-Sumbang-Rp-50-M

6 Februari 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Impor Beras Vietnam – KPK Belum Temukan Indikasi Korupsi

SUARA MERDEKA – Kamis, 06 Februari 2014

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan berbagai kajian terkait ketahanan pangan di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, serta ketahanan energi/sumber daya alam.

Terkait kebijakan impor beras, KPK menemukan sejumlah kejanggalan. ’’KPK memang studi soal raskin (beras untuk rakyat miskin), kami juga studi soal pupuk bersubsidi.

Memang di situ ada masalah dalam tata niaga,’’ kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2). Terkait impor besar yang belakangan menjadi polemik, Bambang menyatakan, belum dapat menyimpulkan ada atau tidak pidana korupsi dalam kebijakan itu. Dia mengatakan, tata niaga bersumber dari kebijakan yang dirumuskan sejumlah pihak.

Namun, Bambang tak mau berspekulasi siapa yang bersalah dalam tata niaga tersebut. ’’Prosesnya (dalam impor saat ini) seperti apa, saya belum tahu,’’katanya.

Dalam beberapa pekan belakangan ini, impor beras premium sebanyak 16.832 ton menjadi polemik. Sejumlah pihak menilai beras yang masuk ke Indonesia bukan beras premium, melainkan beras medium asal Vietnam yang dibungkus label ’’beras wangi’’. Beras itu bisa masuk lantaran ada izin impor dari Kementerian Perdagangan. Masuknya beras ilegal dengan izin dari Kemendag itu diduga merugikan negara.

Mantan menteri perdagangan Gita Wirjawan, yang disebutsebut dalam kasus impor beras itu, menilai permasalahan tersebut bermuatan politik. Menurut Gita, isu itu dimanfaatkan para politikus untuk dikait- kaitkan dengan dirinya.

Ia menegaskan, tidak ada bukti beras impor yang beredar di Pasar Induk Cipinang tersebut ilegal. “Kan sudah ada pembuktiannya seperti yang dikatakan Pak Bayu (Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi) bahwa itu adalah beras premium,” ujarnya.

Analisis BPK

Gita menambahkan, berita beras impor itu dikaitkan dengan pengunduran dirinya sebagai Menteri Perdagangan. Kepala BPK Hadi Purnomo menegaskan bahwa lembaganya tengah memeriksa skandal impor beras Vietnam. “BPK tengah melakukan pemeriksaan. Sekarang, kami sedang mengumpulkan data,” kata Hadi. Menurut dia, ada tiga kejanggalan dalam impor tersebut.

Pertama, terjadi perbedaan jenis beras. Kejanggalan kedua, ada penyatuan hak dari dua peraturan berbeda. Ketiga, ketidaktransparanan surveyorluar negeri yang ditunjuk pemerintah, yang tidak mencantumkan segala hal berkaitan dengan impor beras Vietnam itu dengan rinci

Ia berpendapat, bisa saja terjadi penyimpangan dalam impor beras Vietnam tersebut. Kendati begitu, ia tak mau buru-buru menyimpulkan sebelum data pendukung lengkap. “Semua dugaan pasti ada, tetapi belum tentu.

BPK tentu mempunyai data. Data kami kumpulkan dulu untuk dianalisis,” urai Hadi. Jika terbukti ada kerugian negara, BPK akan menyerahkan data tersebut kepada aparat penegak hukum. (J13,viva-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/06/251609/KPK-Belum-Temukan-Indikasi-Korupsi

6 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anas Minta KPK Periksa Ibas

SUARA MERDEKA – Kamis, 06 Februari 2014
image

JAKARTA – Mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali menjalani pemeriksaan dalam pennyidikan dugaan penerimaan hadiah dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, dan proyek lainnya.

Menurut salah satu pengacara Anas, Adnan Buyung Nasution, selain kasus Hambalang, kliennya juga menjelaskan soal Kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010 silam.

”Sekarang ternyata ada disebut satu yaitu kongres Partai Demokrat di Bandung. Saya senang kalau begitu. Anas tahu banyakkan biar dia bongkar semua apa yang terjadi dalam proses kongres itu, dengan demikian bisa jadi terang benderang,” kata Buyung di kantor KPK, Rabu (5/2). Dia mengatakan, kliennya baru cerita bagaimana bisa menang dalam Kongres Bandung.

”Tapi tidak lupa dia katakan, SBY bisa menang karena Anas juga. Bukan Anas jadi ketua umum saja. Anas juga membantu SBYjadi Ketua Dewan Pembina,” katanya.

Buyung juga mengatakan, Anas juga telah mengungkap peran steering committee dalam kongres yang saat itu dijabat oleh Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. ”Nama Ibas sudah disebut,” tegas Buyung. Dia berpendapat, dengan penyebutan nama Ibas itu, KPK harus segera mengonfirmasi Ibas.

”Iya dong. Semua orang harus dilakukan klarifikasi. Itu satu teknik penyidikan, kecuali Anas yang bohong. Kalau Anas jujur, ya semua bisa dibuka,” ujar Buyung. Sebelumnya, melalui pengacaranya, Firman Wijaya, Anas meminta KPK adil dalam menangani kasus Hambalang.

Menurut Firman, Anas mengatakan kepadanya, ‘seandainya saya SBY, saya akan mengantar sendiri Mas Ibas ke KPK.” Firman juga pernah mengatakan bahwa Anas siap bekerja sama dengan KPK mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk Ibas. Seperti diketahui, KPK akhirnya menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Tidak hanya dalam kasus Hambalang, KPK juga menjerat Anas terkait dengan dugaan beberapa proyek lain. Anas yang menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR periode 1999- 2004 dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi uu nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor. Sprindik (Surat Perintah Penyidikan, red) ditandangani oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat 22 Februari 2013.

Di sisi lain, Partai Demokrat tak risau dengan pernyataan Anas. Wakil Ketua Umum Max Sopacua menyatakan persoalan yang paling merisaukan itu adalah sumber dana tersebut. Jika dana pemenangan yang dibagikan ke sejumlah DPC itu berasal dari dana tidak jelas, maka UU Pencucian Uang sudah siap menjeratnya.

”Masalahnya, jika sumber dana itu dari luar, bukan berasal dari pribadi, maka tentu saja melanggar undang-undang. Masalahnya sekarang, dana itu dari pribadi atau dari aliran lain?” ungkap Max. Sebaliknya, menurut Max, apabila sumber pendanaan itu sudah jelas, artinya tidak bersumber dari hasil korupsi, maka semuanya menjadi clear.

”Walaupun Rp 100 juta, itu tidak masalah,” ujarnya. Max juga mengatakan, sudah menjadi hal yang lumrah jika seorang calon ketua umum membagikan barang, seperti jaket atau BlackBerry kepada calon pemilih, dengan catatan sumber pendanaannya berasal dari pribadi. (J13-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/06/251618/Anas-Minta-KPK-Periksa-Ibas

6 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana Haji Diduga Dikorupsi

SUARA MERDEKA – Kamis, 06 Februari 2014

  • PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Rp 230 M

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013. ”Benar, ada penyelidikan terkait pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Rabu (5/2).

Dia mengatakan, saaat ini pihaknya telah melakukan pemanggilan sejumlah pihak untuk diminta keterangan dalam penyelidikan ini. Di antaranya politikus Partai Persatuan Pembangunan yang juga anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar. Saat ditanya apakah KPK telah meminta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Johan mengaku belum mengetahui.

”Nanti saya tanyakan lagi,” kata Johan. KPK menilai sangat perlu untuk dilakukan review dan evaluasi secara menyeluruh terhadap jasa penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pengadaan barang dan jasa komponen PIH (baik di dalam dan luar negeri) seperti pesawat, pemondokan, katering, transportasi, obat-obatan, dan alkes haji.

Jika dalam proses penyelidikan ini tim KPK bisa menemukan dua alat bukti yang cukup mengindikasikan tindak pidana korupsi, lembaga itu akan menetapkan tersangka.

KPK telah mengusut kasus tersebut sejak Januari 2013. Saat itu, KPK menelaah laporan masyarakat. Direktorat Pencegahan KPK juga telah mengerjakan kajian mengenai dana haji tersebut.

Audit

Pada tahun yang sama, KPK mengirimkan tim ke Makkah untuk memantau langsung pelaksanaan haji 2013. Johan ketika itu mengatakan, pihaknya telah menerima laporan hasil audit dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai kejanggalan pengelolaan dana haji. PPATK telah mengaudit pengelolaan dana periode 2004-2012.

Dari audit tersebut, PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun.

Namun, dana sebanyak itu disinyalir tidak dikelola secara transparan. Seperti pemilihan bank untuk penempatan dana haji juga tidak jelas. Contoh lain mengenai ketidaktransparanan Kemendag adalah penukaran valuta asing (valas). Penukaran valas selalu dilakukan di tempat penukaran yang itu-itu saja.

KPK pun pernah meminta pemerintah menghentikan sementara pendaftaran calon haji. KPK mensinyalir ada indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji. KPK juga beranggapan pendaftaran jamaah secara terus-menerus akan menyebabkan jumlah setoran awal terus bertambah. Padahal, kuota jemaah haji relatif sama dari tahun ke tahun.

Menyikapi langkah KPK, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Anggito Abimanyu mempersilakan untuk menyelidiki pengelolaan dana haji. Pihaknya justru ingin semua pihak bisa bersama-sama mencegah dana haji di korupsi. Menurut dia, dari kajian bersama dengan KPK, pihaknya mendapatkan banyak masukan, dan akan meningkatkan transparansi pengelolaan dana tersebut.

Dan setiap penyelenggaraan haji tim dari KPK juga sudah dilibatkan untuk mendampingi Kemenag saat di Arab Saudi. Anggito juga mengungkapkan bahwa dana simpanan haji yang kini sudah berjumlah Rp 64 triliun lebih direncanakan akan diinvestasikan ke usaha produktif yang halal. Hal ini agar dana tersebut tidak tergerus inflasi dan kurs rupiah terhadap dollar yang relatif tidak stabil.

”Kami tahu, masa tunggu kami sekian lama, bahkan ada yang sampai 15 tahun. Dengan ditempatkan di bank Syariah dan Sukuk, maka bagi hasilnya tidak optimal, bila kena inflasi lima persen dan kurs dollar. Maka perlu kita pikirkan untuk menginvestasikan dana tersebut,” ujar Anggito.

Dikatakan, untuk bisa menginvestasikan dana tersebut, maka pihaknya harus menunggu tersedianya payung hukum, sehingga segala langkah Kemenag ada dasar hukumnya. ”Ini adalah masalah yang sensitif, jadi kami baru akan melangkah bila memang sudah ada payung hukumnya.”

Langkah Tepat

Di tempat yang sama, mantan wakil presiden (Wapres) Jusuf Kalla menilai, pemilihan Anggito Abimanyu sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh adalah langkah yang tepat. Menurutnya, penyelenggaraan haji Indonesia dengan jumlah haji terbanyak di dunia, merupakan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan manajerial tingkat tinggi yang meliputi manajemen keuangan, manajemen logistik dan transportasi.

”Dengan latar belakang ilmu yang dimilikinya adalah tepat. Pemilihan dirjen-dirjen sebelumnya yang berlatar belakang ilmu agama justru yang salah,”’ kata Kalla. Kalla mengatakan, pengalaman dirinya berulang kali naik haji, yang diawali sejak kecil menunjukkan masalah akomodasi memegang peranan penting. Dan bisa-bisa bila akomodasi buruk karena mismanajemen dan misperencanaan, maka mengganggu ibadah.

Sementara itu, Ketua Umum Baznas Didin Hafidhuddin mengatakan, bila dibuat prosentase, maka yang terkait doa-doa dan praktik ibadah dalam haji adalah 10 persen dari seluruh penyelenggaraan. Namun karena itu juga ikut menentukan kemabruran haji maka tetap harus diperhatikan.

”Jadi dirjennya tetap harus seorang ekonom, seorang manajer, tapi tetap ustad-ustadnya ada untuk membantu aspek ibadah. Walaupun upaya untuk memberikan pelayanan prima bagi jemaah haji kita juga sebuah ibadah yang tak kalah pentingnya juga,” kata Didin. (J13,- F4,dtc-25,90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/06/251620/Dana-Haji-Diduga-Dikorupsi

6 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kabar Gembira bagi Koruptor

SUARA MERDEKA – Kamis, 06 Februari 2014

  • Oleh Hibnu Nugroho

SURAT Edaran Jaksa Agung (Seja) Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 mengenai petunjuk bagi para jaksa supaya tidak membawa kasus korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah Rp 10 juta dalam proses peradilan akhirnya bocor ke masyarakat, beberapa hari lalu. ”Imbauan” itu sontak menuai banyak kecaman. Sejatinya, edaran itu bukan isu baru mengingat diterbitkan sekitar 2 tahun lalu, tepatnya pada 18 Mei 2010.
Dalih penerbitan edaran itu adalah demi efisiensi mengingat menurut Jaksa Agung penanganan sebuah kasus korupsi membutuhkan biaya lebih dari Rp 10 juta, dari proses penyidikan hingga pelaksanaan eksekusi. Konsekuensinya, andai nilai kerugian negara di bawah angka itu, akan lebih efisien bila tersangka diminta mengembalikan jumlah uang yang dikorupsi dan ia bisa terbebas dari jerat hukum.

Apakah sudah pantas Indonesia menerapkan kebijakan itu pada saat ini? Saat modus korupsi makin pesat berkembang, dan pelakunya berderet-deret, dari pejabat daerah hingga pusat, bahkan di pusat kekuasaan. Dari politikus daerah hingga anggota parlemen. Tujuan hukum pidana di Indonesia adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan secara adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia bisa mengayomi seluruh rakyat, tanpa terkecuali.

Selama ini kita semua telah menyepakati bahwa korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang berdampak buruk luar biasa bagi negara dan bangsa. Korupsi menghancurkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita pun menyepakati bahwa nilai ”jahat” korupsi bukan hanya semata-mata atau berhenti pada besar kecil kerugian tapi lebih pada niat jahat (mensrea) yang hendak melakukan.

Penanganan korupsi telah dijalankan di Indonesia lewat beragam cara namun keberadaan tindak pidana tersebut telah sedemikian lama membelenggu. Akibatnya, sebagaimana fenomena gunung es, tiap kali satu kasus terungkap ternyata itu hanya merupakan bagian kecil dari rentetan kasus yang lebih banyak di bawahnya.

Akhir-akhir ini pelaku korupsi cenderung mengalami regenerasi, dalam arti beberapa bagian di antaranya dari golongan muda dan terdidik. Karena itu, sungguh sayang bila tekad pemberantasan korupsi menjadi makin melunak hingga kehilangan arah. Akhirnya semua itu lebih menonjol pada semata-mata urusan keperdataan. Perilaku korup berawal dari niat jahat yang berkolaborasi dengan kesempatan, kemelemahan sistem pengawasan, keminiman  keteladanan dari para pemimpin, dan kekurangmaksimalan pemidanaan.

Selain surat edaran Jaksa Agung yang memberikan perlakuan berbeda untuk nilai kerugian di bawah Rp 10 juta, RUU tentang Tipikor juga mewacanakan bahwa  korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 25 juta, cukup mengembalikan sejumlah kerugiannya selesai perkara.
Pergeseran pemahaman filosofi dari tujuan pemidanaan dengan meniadaan penilaian terhadap ”niat jahat” pelaku sungguh memprihatinkan. Dampak paling nyata pada masa mendatang akan muncul korupsi kecil-kecilan tapi merata sehingga jumlah totalnya makin banyak. Apalagi andai muncul pemikiran baru, yaitu ”mengambil sedikit uang negara bukan berarti korupsi melainkan hanya utang-piutang, itu pun andai ketahuan”.

Hakikat Korupsi

Makna perilaku korup menjadi terkikis, lalu hilang. Dalih negara merugi dan tidak efisien mengusut korupsi dengan nilai kerugian kecil menjadi pertanda bahwa negara tidak sedang mendidik warga negaranya untuk menjadi manusia jujur dan tidak suka korup. Bahkan lebih ekstrem lagi negara tengah mengubah pemahaman hakikat sifat korup. Sungguh berbahaya sekaligus memprihatinkan.

Penjatuhan hukuman maksimal terhadap koruptor dengan pidana mati belum pernah terjadi. Bahkan penjatuhan pidana berat terhadap koruptor pun jarang dilakukan. Pidana pemiskinan baru beberapa waktu dilaksanakan sehingga belum kelihatan efeknya. Larangan remisi bagi terpidana koruptor juga belum signifikan.

Sangatlah tidak bijak meniru negara lain yang membebaskan koruptor yang mau mengembalikan uang yang dikorupsi dalam jumlah tertentu. Solusi pemberantasan korupsi sebagaimana surat edaran Jaksa Agung justru seperti menyiratkan kelelahan menghadapi banyaknya kasus korupsi. Sebaliknya, hal itu sangat menggembirakan pihak-pihak yang berpeluang menjadi pelaku korupsi. Bahkan menjadi kabar gembira bagi para koruptor.

Seyogianya pemerintah juga mulai menggencarkan upaya mencegah perilaku korup. Ikhtiar itu dapat dilakukan dengan mendayagunakan semua sektor kehidupan, selain proses penegakan hukum secara adil dan keteladanan para pemimpin. Perjuangan masih panjang, dan masyarakat masih sangat membutuhkan ketegaran, kegigihan, konsistensi sikap pemerintah. (10)

— Dr Hibnu Nugroho SH MH, dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/06/251647/Kabar-Gembira-bagi-Koruptor

6 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: