KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Badai Belum Berlalu Dari MK


SUARA MERDEKA – Kamis, 06 Februari 2014

TAJUK RENCANA

Mahkamah Konstitusi terus diterpa badai yang tak kunjung berhenti. Skandal suap Akil Mochtar seperti membuka kotak pandora, karena setelah itu MK dihujani kritik bertubi-tubi. Lembaga penafsir konstitusi dan penguji undang-undang ini, sebagaimana lembaga tinggi negara yang lain, ternyata tidak luput dari kelemahan manusiawi. Para hakim konstitusi yang diharapkan berfungsi sebagai negarawan, masih harus bertarung melawan kepentingannya sendiri.

Meskipun ada asas hukum universal bahwa hakim tidak boleh mengadili diri sendiri, MK menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK. Perppu itu antara lain mengatur persyaratan hakim konstitusi yang harus mundur sebagai anggota partai politik minimal tujuh tahun. Ketua MK Hamdan Zoelva dan anggota Patrialis Akbar akan terkena aturan itu jika perppu tersebut tidak dianulir.

Pelolosan uji materi itu yang diduga akan dikabulkan oleh MK, jelas menunjukkan ketidakmampuan MK dalam mengatasi konflik kepentingan diri sendiri. Meskipun hanya dua dari delapan hakim konstitusi yang berkepentingan, hakim yang lain tidak mampu memberikan pendapat atau koreksi atas kebijakan lembaga. Artinya, kepemimpinan MK bukan kolektif kolegial. Dengan skandal Akil, rapat permusyawaratan hakim pun tampaknya didominasi hakim tertentu.

Kondisi internal itu sudah cukup menjelaskan bagaimana respons MK dalam menyikapi badai yang mengguncang dirinya. Mengapa keinginan untuk memulihkan citra dan wibawa MK sulit dikejar, bisa ditelusuri dari kelemahan mekanisme kepemimpinan dan pengambilan keputusan di dalamnya. Kelemahan ini acapkali bersumber dari kepentingan masing-masing pribadi, terutama hasrat untuk mempertahankan jabatan terhormat sebagai hakim konstitusi.

Demokrasi konstitusional meniadakan lembaga tertinggi negara, sehingga yang ada hanyalah lembaga-lembaga tinggi negara yang sama kedudukannya dan satu sama lain saling mengoreksi. Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, meskipun dengan kewenangan yang strategis dalam mengawal konstitusi, MK juga harus terbuka terhadap kritik dan koreksi dari lembaga tinggi lainnya. Perppu 1/2013 sebagai hasil kesepakatan pemerintah dan DPR seyogianya dihormati oleh MK.

Badai yang terlalu besar tidak bisa dilawan sendiri. MK membutuhkan masukan, sinergi, dan pengawasan dari lembaga lain. Itulah prosedur tata kehidupan bernegara yang sudah digariskan dalam konstitusi. MK dibentuk untuk mengatasi kelemahan lembaga peradilan umum. Wajar jika masyarakat berharap ia tetap berada di atas wibawa dan kemampuan peradilan umum. MK yang bermartabat, independen, dan berwibawa akan menjamin stabilitas sistem politik

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/06/251648/Badai-Belum-Berlalu-dari-MK

6 Februari 2014 - Posted by | ARTIKEL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: