KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi PPID, Kepala Dinas ESDM Rembang Ditahan

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 30 Januari 2014

REMBANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang menahan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Supriyanto, Kamis (30/1). Agus menjadi tersangka dugaan korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 senilai Rp 1,52 miliar.

Agus ditahan setelah diperiksa selama hampir tiga jam. Penasihat hukumnya, Darmawan Budiarto, terlihat ikut mendampingi. Penahanan sempat tertunda karena menunggu kedatangan dokter RSU dr R Soetrasno yang diminta memeriksa kesehatan tersangka.

Dikawal sejumlah petugas, Agus berjalan kaki menuju Rumah Tahanan (Rutan) persis di sebelah timur kantor Kejari, sekitar pukul 12.00. Mengenakan celana berwarna gelap dan baju hitam bermotif garis putih, dia mengobral senyum dan enteng menjawab pertanyaan wartawan.

Alhamdulillah saya sehat. Saya sudah mengetahui kalau akan ditahan. Tidak ada persiapan apa-apa. Ikuti saja proses hukum yang berjalan,” katanya.

Agus enggan menjelaskan lebih jauh terkait aliran dana proyek fiktif tersebut. “Itu sudah materi penyidikan. Tanya langsung saja ke penyidik,” ujarnya singkat.

Bawahan Agus, Abdul Muttaqin selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek sudah lebih dulu ditahan, November lalu. Kepala Kejari Rembang I Wayan Eka Putra mengatakan, penahanan Agus untuk memudahkan proses penyidikan. “Bukti sudah cukup, tinggal pemberkasan sebelum dilimpahkan ke pengadilan,” katanya.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah menyebutkan, kerugian proyek sebesar nilai anggarannya. Proyek peningkatan jalan Tegaldowo – Wonokerto – Tahunan sepanjang 6,9 km digarap menggunakan dana bantuan sejumlah pengusaha tambang, bukan dari anggaran PPID.

( Saiful Annas / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/30/189161

3 Februari 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Berkas Bupati Salim Siap Dimejahijaukan

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 01 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan berkas dakwaan atas Bupati Rembang Mochamad Salim siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang.

Artinya, tak lama lagi Salim bakal menghadapi rangkaian proses sidang korupsi yang diduga melibatkannya. Yakni korupsi penyertaan modal APBD Rembang 2006-2007 ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).

“Kemarin saya lihat berkas sudah rapi. Sudah siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. Kemungkinan pekan ini atau pekan depan,” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Masyhudi.

Salim, Ketua (nonaktif) DPC partai Demokrat itu diduga turut mengusulkan penyertaan modal ke RBSJ. Bahkan Salim mendesak agar DPRD menyetujui pencairan dana Rp 25 miliar dari pos dana tak tersangka yangs edianya digunakan untuk dana bencana.

Pencairan Rp 25 miliar itu dilakukan 28 November 2006, sebelum anggaran disahkan. Dana cair ke rekening PT Rembang Sejahtera Mandiri (sebelum akhirnya berubah menjadi RBSJ) yang diatasnamakan Mochamad Salim.

Dalam perkembangannya, dana tersebut diduga digunakan oleh CV Karya Mina Putra (KMP) dan PT Amir Hajar Kilsi (AHK), perusahaan milik keluarga Salim. Penggunaan uang itu dengan dalih kerjasama dalam usaha perkayuan dan SPBU. RBSJ juga bekerjasama dengan PT Sabda Amartha Bumi dalam bidang penanaman tebu.

Namun kerjasama itu tidak memberi keuntungan sebagaimana yang dijanjikan Salim di hadapan DPRD. PT SAB justru membeli tanah yang diatasnamakan direkturnya, Imam Sudjono. Beberapa bidang tanah juga ada yang diatasnamakan Kasnadi dari PT AHK.

Penyertaan modal itu juga dilakukan tahun 2007, sebesar Rp 10 miliar. Kerjasama PT RBSJ dengan pihak ketiga itu tak mendatangkan keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan. Dari perjanjian itu RBSJ merugi Rp 4,12 miliar. Karena modal RBSJ berasal dari APBD Rembang, maka kerugian itu juga menjadi kerugian kas daerah Rembang.

( Eka Handriana / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/01/189323

3 Februari 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Kejati Cermati Kemungkinan Tutuk Cuci Uang

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 02 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah mencermati kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang dalam dugaan korupsi dana hibah ke Yayasan Sam Poo Kong. Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah mengatakan pihaknya masih memperdalam kasus korupsi dana Rp 14,5 miliar yang dihibahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke yayasan itu pada tahun 2011 dan 2012.

“(Soal pencucian uang, red) Itu sangat teknis sekali ya. Untuk mengarah ke pencucian uang harus sangat cermat dan teliti. Kami perdalam, kami juga minta pendapat beberapa ahli,” kata Masyhudi, Minggu (2/2).

Diketahui, sebagian dari dana hibah itu mengalir ke rekening perusahaan pribadi Tutuk. Saat itu, Tutuk duduk di kursi Ketua Yayasan Sam Poo Kong. Menurut Tutuk, dana yang mengalir ke perusahaannya itu sebagai penukar talangan yang dikeluarkan perusahaan, dalam pembangunan Kuil Sam Poo Kong.

Hingga saat ini Tutuk belum pernah diperiksa sebagai tersangka. “Kami masih periksa saksi-saksi dulu. Kira-kira sudah ada 23 saksi yang diperiksa,” lanjut Masyhudi.

Kejati telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap aset Tutuk. Upaya itu untuk pengembalian kerugian negara. Dalam kasus dana hibah ini, diduga uang sebanyak Rp 3,5 miliar tidak digunakan untuk pembangunan Kuil Sam Poo Kong.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme Eko Haryanto mengatakan Kejati harus segera memeriksa dan menahan Tutuk Kurniawan. “Sebelum yang bersangkutan dapat memperngaruhi alat bukti alat bukti dugaan korupsi ini. Kejati harus tegas,” kata Eko.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/02/189521

3 Februari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Berkas Rina Segera Naik ke Penuntutan

KORUPTOR INDONESIA.CO.ID – Sabtu, 01 Februari 2014

Semarang-KIC: Kasus penyelidikan terhadap mantan Bupati Karanganyar yang juga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar, Rina Iriani segera naik ke penuntutan. Rencananya, bulan depan berkas sudah selesai dari tahapan penyidikan.

Hal tersebut dikatakan Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Masyhudi kepada wartawan.  Menurut dia, saat ini tim penyidik Kejati sedang melakukan finalisasi berkas kasus tersebut.

“Penyidikan saat ini tinggal finalisasi saja, saya harap bulan depan sudah selesai dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya (penuntutan),” kata dia, Jumat (31/1/2014).

Berkas terhadap tersangka imbuh Masyhudi akan dijadikan dalam satu berkas. Selanjutnya, berkas itu akan ditangani oleh tim penuntut Kejati Jateng.

“Baik kasus korupsi maupun kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) nya akan kami gabung menjadi satu berkas,” imbuhnya.

Sementara itu, disinggung mengenai jumlah asset milik Rina yang sudah di sita oleh Kejati Jateng, Masyhudi mengatakan belum mengetahui totalnya. Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan penghitungan terhadap total aset-aset itu.

“Totalnya belum tahu, soalnya banyak sekali. Apalagi ada harta milik tersangka yang berupa tanah. Kita masih menghitung totalnya, karena untuk tanah kita harus mengetahui NJOP dan harga tanah itu,” pungkasnya.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mendesak Kejati Jateng segera melakukan penahanan terhadap tersangka Rina Iriani. Sebab menurutnya, sudah tidak ada alasan bagi Kejati untuk tidak menahan Rina.

“Selain sudah ditetapkan sebagai tersangka, penahanan itu dapat mempersempit ruang gerak Rina agar tidak mempengaruhi saksi lain. Karena sebagai mantan orang nomor satu di Karanganyar, dia memiliki kemampuan itu.,” kata dia.

Selain itu imbuh Eko, langkah penahanan tersebut juga dapat mempermudah proses hukum yang sedang berlangsung. Juga, meminimalisir upaya penghilangan alat bukti dan aset yang dapat dilakukan oleh tersangka.

“Saya heran kenapa sampai sekarang dia (Rina) belum juga ditahan, itu terlihat aneh. Tersangka dapat menggunakan celah itu untuk menghilangkan alat bukti dan melakukan penyamaran aset agar tidak tercium penyidik,” imbuhnya.

Seperti diketahui, mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani terseret dalam kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri tahun 2007-2008 senilai Rp18,4 miliar.

Setelah menjalani beberapa pemeriksaan, dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut oleh Kejati Jateng. Bahkan, Rina juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPU pada Rabu (8/1) silam.(sindo)

Sumber : http://koruptorindonesia.co.id/berkas-rina-segera-naik-ke-penuntutan/

3 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Kejati Bidik Tersangka Lain Korupsi Sam Poo Kong

KORAN SINDO – Senin, 03 Februari 2014

SEMARANG– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah terus mengembangkan kasus korupsi dana hibah Yayasan Sam Poo Kong (YSPK).

Hingga saat ini, Kejati Jateng baru menetapkan satu tersangka, yakni Ketua YSPK yang juga Ketua KONI Jateng Tutuk Kurniawan. ”Penyidikan akan terus kita kembangkan, sampai sekarang proses masih terus berjalan. Sekarang kami telusuri, kenapa dana hibah tersebut bisa mengalir ke sana (YSPK),” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi saat dikonfirmasi, kemarin.

Saat ini Kejati sedang membidik tersangka lain dari lingkungan kekuasaan. Hal tersebut dilakukan untuk menelusuri siapa orang yang berperan dalam penggelontoran dana hibah tersebut.”Setelah kami minta keterangan pakar dan ahli, secara gamblang mereka menyatakan pencairan dana hibah untuk YSPK ini menyalahi aturan perundangan yang berlaku. Untuk itu kami akan membidik siapa saja yang terlibat dalam pencairan dana itu,” tandasnya.

Meski begitu, Kejati tidak mau gegabah untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus itu. Sebab, penyidikan harus dilakukan secara cermat dan teliti. ”Ini hanya masalah waktu, namun kami harus cermat dan teliti karena ini juga menyangkut nasib seseorang. Sampai saat ini, kami sudah memeriksa lebih dari 20 orang saksi,” paparnya. Mengenai Tutuk, Masyhudi mengaku belum memeriksanya sebagai tersangka.

Dia memang sudah pernah diperiksa, tapi dalam kapasitasnya sebagai saksi. Sementara mengenai aset, Kejati telah menyita beberapa aset milik Tutuk, berupa rekening milik Tutuk dan beberapa dokumen penting lainnya. ”Kita sudah melakukan penggeledahan, ada beberapa dokumen dan rekening yang kita sita. Namun untuk berapa nilainya belum bisa dipastikan. Nanti akan saya cek lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto mendesak Kejati segera memeriksa pihak- pihak terkait di lingkungan Pemprov Jateng.

Sebab, mereka ikut berperan dalam meloloskan proposal dana hibah kepada YSPK waktu itu. ”Kejati harus berani memeriksa pihak-pihak yang ikut meloloskan proposal dana hibah itu. Karena secara prosedur saja sudah jelas bahwa penyaluran dana hibah untuk YSPK sudah menyalahi aturan,” ucapnya.

YSPK telah menerima dana hibah tersebut selama dua tahun berturut-turut. Padahal dalam Permendagri, satu lembaga tidak boleh menerima dana hibah secara berturut-turut. ”Itu sudah salah, sudah korupsi,” tandasnya. Untuk diketahui, Kejati Jateng telah menetapkan satu orang tersangka kasus korupsi dana hibah Pemprov Jateng periode 2011-2012yakni Tutuk Kurniawan, ketua YSPK juga juga menjabat Ketua KONI Jateng.

Penetapan tersangka Tutuk berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Print-36/0.3/Fd.1/11/- 2013, tertanggal 6 November 2013. Tutuk dianggap mempergunakan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukan atau menggunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp3,5 miliar dari total dana hibah yang didapatkan oleh YSPK selama 2011- 2012 senilai Rp14,5 miliar. andika prabowo

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/363965

3 Februari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Penyidikan Diminta Tidak Berhenti pada Tiga Tersangka

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Februari 2014

  • Kasus Bansos 2010-2011

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah diminta tidak berhenti pada tiga tersangka dalam penyidikan kasus dana bantuan sosial pada 2010 dan 2011.

Sebab, sejumlah aktor in­telektual diduga masih melenggang, baik di lingkungan Pem­prov maupun DPRD Jateng.

Sebagai upaya pengungkapan lebih lanjut, sejumlah pihak yang patut dimintai keterangan, di antaranya gubernur Jateng, sekretaris daerah, dan kepala Biro Keuangan yang menjabat pada saat kasus dugaan korupsi terjadi.

“Gubernur sebagai penandatangan SK bansos dan hibah. Sekda juga seharusnya tahu karena dia penanggung jawab penyaluran bansos, sedangkan Biro Keuangan yang mempro­ses dan menyalurkan bansos,” kata Sekretaris KP2KKN Ja­teng Eko Haryanto.

Selain itu, sejumlah anggota DPRD Jateng diduga kuat me­ngetahui penyimpangan penyaluran. Menurut Eko, jalur permohonan dana bansos ada dua, yakni melalui eksekutif dan legislatif. Jika Kejati serius ingin memberantas mafia bansos, menurut Eko, penyidikan tidak bisa berhenti hanya pada tiga tersangka.

Dari penelusuran Suara Mer­deka, Biro Keuangan adalah pengendali penyaluran bansos pada 2011. Adapun Biro Bina Sosial, Bina Mental maupun SKPD penyalur sebagai pengolah data administrasi. Persetu­ju­an pencairan dana ada di Biro Keuangan.

Missing Link

Sementara itu, sejumlah kasus bansos di daerah yang melibatkan anggota DPRD Jateng menjadi bukti adanya koneksi kuat antara bansos dan para wakil rakyat.

“Ada missing link jika hanya Biro Bina Sosial dan Mental yang kena. Sebab yang lebih mengetahui aliran dana masih ada lagi,” kata Eko.

Dalam kasus dugaan penyimpangan dana bansos, Kejati sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Joko Mardiyanto, ketua Tim Verifi­ka­si Ban­sos Joko Suyanto. Selain itu, penyidik juga menetapkan tersangka dugaan korupsi bantuan sosial kependidikan pada 2010, yakni Muhamad Yusuf, mantan kepala Biro Bina Mental dan Keagamaan Setda Jateng.

Joko Mardiyanto dinilai ber­tanggung jawab pada penyimpangan dana bantuan sosial ke­masyarakatan pada 2011 ketika menjabat Kepala Biro Bina Sosial.

Baik Bansos 2010 dan 2011 diduga disimpangkan dengan modus proposal fiktif dan pemotongan dana setelah cair.

Gubernur Ganjar Pranowo meminta Kejati menelusuri mafia bansos sampai ke akar-akarnya.

“Ditelurusi saja se­mua. Apakah tersangka bertambah atau tidak, serahkan pada kejaksaan saja,” katanya.

Menurutnya, dana bansos sebenarnya tidak salah. Malah sangat dibutuhkan masyarakat untuk percepatan pembangunan di daerah. Namun, banyaknya penyimpangan menjadikan bansos berkesan negatif. Untuk bansos APBD Jateng 2014, Ganjar telah memerintahkan pengetatan verifikasi. Mulai 2012, penyaluran bansos menggunakan sistem by name, by address.

“Proposal harus sudah masuk maksimal 30 Januari, jadi kami punya waktu banyak untuk veri­fikasi. Yang tidak jelas dan fiktif akan konangan,” katanya.

Terpisah, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jateng Sri Puryono menyatakan, Joko Mardiyanto baru akan dinonaktifkan setelah resmi menjadi terdakwa. Sebagai PNS, dia akan mendapat advokasi dari Korpri.

“Kami punya wadah Korpri, akan diberikan advokasi sebagai bentuk kepedulian dan asas praduga tak bersalah,’’ katanya. (H68,J17)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/02/01/251128

3 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kejari Periksa Penerima Bansos 2010-2011

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 29 Desember 2013

KLATEN, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri Klaten memeriksa puluhan penerima dana bantuan sosial (Bansos) APBD Jateng 2010-2011. Pemeriksaan itu dilakukan untuk membantu pengusutan kasus itu yang dilakukan Kajati Jawa Tengah sejak bulan lalu. Kajari Klaten, Sugiyanto SH melalui Kasi Intelijen, Surono SH mengatakan pemeriksaan sudah dilakukan sejak beberapa pekan terakhir.

“Kejari hanya melaksanakan perintah Kejati dalam kasus ini,” jelasnya, Minggu (29/12).

Dikatakannya, jumlah yang diperiksa sudah cukup banyak. Ada yang dari kalangan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, LSM maupun sekolah. Semua di bagi per bidang sesuai peruntukan dananya. Mereka yang diperiksa hanya sebagai saksi untuk melengkapi keterangan sebagaimana dilakukan beberapa Kejari di Jateng lainnya.

Permintaan keterangan itu untuk mengklarifikasi penerima Bansos. Apakah benar ada atau hanya penerima fiktif. Hasil pemeriksaan menurutnya ssemua akan dilaporkan ke Kejati Jawa Tengan. Namun untuk kewenangan penanganan selanjutnya bukan wewenang Kejari tetapi berada di Kejati Jateng.

Di Kabupaten Klaten, jumlah penerima cukup banyak dan jumlahnya ada seratusan. Semua sudah mendapat undangan untuk dimintai klarifikasi di kejaksaan.

Saat ditanya detail siapa saja penerimanya dan hasilnya, Surono mengaku tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Alasannya, penanganan kasus itu ditangani di seksi pidana khusus (Pidsus) sepenuhnya. Dengan demikian, berapa terindikasi fiktif atau yang bermasalah dia enggan menjelaskan. Salah satu penerima bansos, Tata Sutarya saat dikonfirmasi mengatakan sudah dimintai keterangan kejaksaan.

“Permintaan keterangan memang terkait Bansos provinsi dan sudah saya jelaskan semuanya,” katanya.

Pada awalnya, surat panggilan datang sebulan yang lalu. Dalam surat panggilan ke kejaksaan dia diminta datang membawa semua bukti dan surat serta laporan pertanggungjawaban (LPj) penerimaan dana. Pada pokok surat dicantumkan pemeriksaan dalam rangka permintaan keterangan Bansos 2010-211 tanpa dituliskan dari Pemkab atau Pemprov.

Awalnya dia kaget, tetapi setelah jelas permintaan keterangan berkait Bansos dia tenang saja. Sebab dana yang diterima sudah digunakan sebagaimana mestinya sesuai aturan dan peruntukannya. Lembaganya juga bukan lembaga fiktif tetapi lembaga sosial yang sudah eksis di masyarakat sejak lama, bahkan semua LPj sudah dibuat dan lengkap sehingga tidak masalah jika dimintai keterangan.

( Hussein Jatikusumo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/29/185119

3 Februari 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Bantuan Sosial Tak Bisa Cair

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Desember 2013

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Bantuan sosial dari hasil surplus kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) tahun 2013, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Kecamatan Bansari, terancam tak dapat disediakan sekaligus tidak bisa dicairkan.

Hal tersebut sebagai dampak tidak dikembalikannya uang perguliran dan surplus kegiatan SPP 2013 UPK PNPM-MD sebesar Rp 320 juta oleh Sekretaris UPK Tatik Indrayana. Sedangkan akibat penyelewengan uang SPP untuk kepentingan pribadinya tersebut, kini Tatik tengah menjalani proses hukum oleh kejaksaan negeri (SM, 26/12).

Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJOKab) PNPM MD Kabupaten Temanggung, Eko Budi Mulyanto, MM, di kantornya, baru-baru ini mengungkapkan, sebesar 30% dari surplus kegiatan SPP itu semestinya dialokasikan untuk bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu di kecamatan bersangkutan. Namun, karena ada penyelewengan dana SPP, maka bantuan sosial itu terancam tidak bisa dialokasikan.

“Karena kegiatan simpan pinjam yang semestinya menghasilkan surplus tersebut, pada kenyataannya atau riilnya saat ini justru minus, maka dengan sendirinya, bantuan sosial itupun kemudian terancam tidak bisa dialokasikan,” ujarnya.

Eko, yang juga Kasubbid Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Pemkab tersebut mengatakan, apabila tidak ada penyimpangan dana simpan pinjam tersebut, maka diperkirakan paling tidak surplus yang bisa dicapai dari kegiatan SPP PNPM Bansari itu sebesar Rp 40 juta.

“Kemudian sebesar 30% dari Rp 40 juta itu mestinya dialokasikan untuk bantuan sosial kepada warga kurang mampu. Namun, karena dalam hitungan total keuangan SPP PNPM surplus tersebut tidak ada, maka bantuan sosial itupun tak bisa dialokasikan,” tuturnya.

Selain bantuan sosial yang tidak bisa dialokasikan, akibat adanya penyimpangan itu, jumlah dana SPP PNPM-MD Kecamatan Bansari yang digulirkan pada masa berikutnya, otomatis juga berkurang dari sebelumnya. Demikian pula, jumlah penerima manfaat atau peminjam dana kegiatan SPP tersebut, dengan sendirinya juga mengalami penurunan.

Eko mengungkapkan, kasus penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi salah seorang pengurus UPK PNPM-MD Kecamatan Bansari itu, telah diketahui dan dilaporkan ke PNPM Pusat. Sehingga, UPK PNPM-MD kecamatan setempat, oleh Pusat dikenakan status sebagai UPK PNPM kecamatan potensi bermasalah.

Menurutnya, status sebagai UPK PNPM yang bermasalah tersebut baru akan dicabut atau dihapus, jika penyidikan atas tersangka kasus penyimpangan keuangan tersebut oleh pihak kejari telah selesai dan berkasnya lengkap atau P21.

( Henry Sofyan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/26/184778

3 Februari 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Korupsi Bansos, Kejati Bidik Pelaku Penyalur

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 13 Desember 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) sedang gencar ditangani oleh Kejaksaan Negeri seluruh Jawa Tengah sekaligus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Babul Khoir Harahap menyatakan ada dua kasus yang saat ini sedang ditangani pihaknya.

“Dugaan korupsi bansos kemasyarakatan yang dikeluarkan bagian BIna Sosial Provinsi jawa Tengah tahun 2011, itu dalam posisi penyidikan. Selain itu ada dugaan korupsi bansos pendidikan yang dikeluarkan bagian Bina Mental Provinsi Jawa Tengah tahun 2010, yang masih dalam posisi penyelidikan,” kata Babul Khoir, Jumat (13/12).

Karena dana bansos itu penyalurannya tersebar ke seluruh Jawa Tengah, Babul menginstruksikan kepada seluruh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri se-Jawa Tengah untuk memeriksa seluruh penerima dana bansos 2010 dan 2011. Sekurangnya ada 4.241 penerima bansos kemasyarakatan 2011 di seluruh Jawa Tengah.

“Fokus kami adalah pada aktor intelektual yang berperan dalam pencairan, penyaluran dan penggunaan dana bansos itu. Untuk penerimanya, itu nanti kami lihat dulu perkembangannya,” lanjut Babul.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah telah memberikan hasil investigasinya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Investigasi itu dilakukan kepada sekitar 112 penerima bansos kemasyarakatan 2011. Terungkap satu alat bukti kuat, yakni modus proposal fiktif.

Dibuktikan dengan, satu nomor rekening yang menerima beberapa kali dana bansos, serta alamat penerima yang tidak jelas. Sementara untuk bansos pendidikan tahun 2010, Kejaksaan Tinggi menargetkan
penyelidikannya selesai tahun 2013 ini. “Harapannya, adanya temuan alatbukti kuat untuk bisa menaikannya ke penyidikan. Tunggu saja,” kata Babul.

Pada tahun 2011, diduga pos bansos kemasyarakatan memiliki penyimpangan tertinggi. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng yang menyatakan ada indikasi penyimpangan dana Rp 26,89 miliar. Dana itu disalurkan tanpa disertai pertanggungjawaban memadai.

Selain tanpa LPJ, alamat penerima bansos diketahui banyak yang diduga fiktif. Bahkan dari 208 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) yang mendapatkan dana bansos, hanya 5 persen yang terdaftar di Badan Kesbangpolinmas Jateng.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/13/183233

3 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Tujuh Temuan Bansos Dilaporkan Kejati

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 28 Desember 2013

KUDUS, suaramerdeka.com – Tujuh temuan bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Jateng 2010 – 2011 di wilayah Kabupaten Kudus yang diduga bermasalah, pekan ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Semarang. Dari 200 penerima yang terdiri atas sekolah di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), SD, SMP dan SMA, yang diduga bermasalah memang hanya sebanyak itu.

Kajari Amran Lakoni ketika dikonfirmasi mengemukakan hal itu kemarin. Sebelumnya, pihaknya belum dapat menyebutkan apakah ada tambahan kasus Bansos lainnya. Namun begitu, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 200 kepala sekolah, ternyata hanya terdapat tujuh kasus saja yang terindikasi fiktif. ”Temuan tersebut sudah kami laporkan ke Kejati,” katanya.

Pihaknya memang tidak memproses secara langsung kasus tersebut. Beberapa waktu yang lalu, institusi di tingkat Jawa Tengah tersebut meminta bantuan Kejari Kudus untuk membantu meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap mengetahui soal Bansos. Mereka adalah para kepala sekolah yang selama ini sering mengajukan dana Bansos.

Dari hasil pemeriksaan diketahui ada tujuh Bansos yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pengertiannya, di data pencairan yang ada di Semarang terdapat catatan pencairan dana. Hanya saja, pengusul bantuan tersebut di Kota Keretek sama sekali belum menerimanya.

Ditambahkannya, Bansos yang diduga bermasalah tersebut berasal dari sekolah swasta. Selama ini banyak pihak yang mengirimkan proposal pengajuan bantuan pembenahan sekolah.

Hanya saja, dalam pemeriksaan diketahui tidak semua sekolah yang ditetapkan sebagai penerima, mendapatkan kucuran dana. Artinya, meskipun ada bukti pencairan dari Semarang tetapi di daerah justu tidak mendapatkan apa-apa.

Pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah ada oknum di Semarang yang memanfaatkan proposal tersebut untuk kepentingan pribadi atau sejenisnya. Satu hal yang pasti, bantuan dicairkan melalui transfer ke rekening yayasan. Dari temuan tersebut akhirnya diketahui ada Bansos yang bermasalah.

( Anton WH / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/28/184930

3 Februari 2014 Posted by | KUDUS | | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: