KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Sejumlah Rekanan Harus Kembalikan Dana ke Negara


SUARA MERDEKA.com – Kamis, 16 Januari 2014

MAGELANG, suaramerdeka.com – Sejumlah rekanan di Kota Magelang harus mengembalikan dana kepada negara, karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai temuan terkait proyek pembangunan yang dibiayai APBD 2013.

Wakil Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Yudhi Ismono mengatakan, temuan BPK antara lain kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan rekanan, pekerjaan tidak sesuai spek yang ditetapkan dan sebagainya.

Misalnya kayu untuk kusen ukurannya 4 X 6 cm, maka ukuran tersebut tidak boleh berkurang. Padahal biasanya supaya halus maka harus diserut. “Patokan BPK kalau ukuran 4 X 6 cm maka harus pas, tidak boleh berkurang,” tutur Yudhi yang juga Ketua DPD PAN Kota Magelang.

Demikian pula untuk peningkatan aspal jalan. BPK mengambil sampelnya tidak hanya di bagian tengah jalan, tetapi juga di pinggir kiri dan kanan jalan. Aturan BPK, ketebalan aspal harus sama baik di tengah maupun di pinggir. Jika tidak sama menjadi temuan BPK, dan rekanan harus mengembalikan dana kekurangan volume pekerjaan kepada negara.

Anggota Pansus LHP BPK Eddy Sutrisno menambahkan, ini kali pertama BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada APBD 2013. “Awalnya dari kejelian Komisi C mengkritisi berbagai proyek yang pekerjaannya tidak sempurna. Mengetahui hal itu BPK langsung turun ke lapangan, dan kegiatan ini di luar pemeriksaan rutin. Apakah nantinya BPK mau memeriksa proyek pembangunan APBD 2010 hingga 2013 saya belum tahu,” tuturnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengaku tidak ingat berapa jumlah rekanan yang harus mengembalikan dana ke negara. “Seingat saya kontraktor terbanyak yang harus mengembalikan dana ada di DPU, urutan di bawahnya Dinas Pertanian,” ungkapnya.

Ditanya berapa dana yang harus dikembalikan oleh rekanan, Eddy mengatakan tidak tahu persis. “Bisa mencapai miliaran rupiah. Kontraktor harus segera mengembalikan, jika tidak bisa berlanjut ke ranah hukum dengan tuduhan melakukan korupsi,” terangnya.

Terkait hal itu Pansus LHP BPK meminta sistem pemeriksaan internal di SKPD harus lebih ketat. Selain itu, kontraktor jangan main-main dengan spek yang sudah ditetapkan. “Kinerja dari konsultas pengawas juga dipertanyakan. Kenapa ada kekurangan volume bisa diterima. SKPD harus meningkatkan pengawasan. Selain itu, panitia penerima hasil pekerjaan harus melakukan pemeriksaan yang ketat sebelum menerima hasil pekerjaan dari rekanan,” tegasnya.

 

( Doddy Ardjono / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/16/187405

22 Januari 2014 - Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: