KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pertama Kali Korupsi di Jateng Kena TPPU


KORAN SINDO – Kamis, 09 Januari 2014

SEMENTARA ITU, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto mengatakan, penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada tersangka Rina Iriani oleh Kejati Jateng merupakan langkah yang tepat.

Sebab menurutnya, penerapan pasal itu akan membuat penyidikan kasus tersebut semakin maksimal. “Memang dari dulu kami menyarankan kepada Kejati untuk menjerat pasal TPPU kepada setiap koruptor yang menyebabkan kerugian negara di atas Rp1 miliar. Selain semakin maksimal, upaya itu juga merupakan langkah tepat untuk pengembalian kerugian negara atau recovery asset,” ujarnya.

Selain itu imbuh dia, dengan diterapkannya pasal TPPU itu penyidikan kasus akan semakin luas. Tidak menutup kemungkinan, ada beberapa tersangka lain yang dapat diseret dalam kasus itu karena terlibat. “Kami yakin tidak ada kasus korupsi yang dilakukan oleh satu orang, pasti melibatkan orang lain. Dengan diterapkannya TPPU itu, akan mampu mengungkap siapa saja yang terlibat dan kemudian memenjarakan mereka,” imbuhnya.

Eko mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kejati Jawa Tengah atas penetapan itu. Sebab menurutnya, selama ini baru kali ini Kejati berani menjerat tersangka korupsi dengan pasal tersebut. “Baru kali ini dilakukan, saya sangat mengapresiasi. Ke depan upaya ini harus pula dilakukan saat melakukan penanganan kasus korupsi lain terutama yang dilakukan oleh kepala daerah,” pungkasnya.

Hal senada juga dikatakan pakar hukum Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawade Hafidz. Menurut dia, penerapan pasal TPPU kepada tersangka korupsi Rina Iriani merupakan progress dalam penyelesaian kasus korupsi. “Keberanian Kejati merupakan progress yang sangat bagus, karena penerapan pasal TPPU itu tidak mudah karena harus dengan data dan analisa yang kuat. Saya kira, Kejati sudah melakukan hal itu dengan mendalam,” katanya.

Menurutnya, selain menyelesaikan masalah korupsi, tugas penegak hukum adalah menyelamatkan uang kerugian negara yang diakibatkan oleh para koruptor. Selain itu, adanya indikasi tersangka lain juga akan terlihat dengan diterapkannya pasal TPPU.

“Dengan dijerat pasal TPPU dalam penyelesaian kasus korupsi, akan membuat tersangka menerima dua perkara. Jika keduanya terbukti, maka akan menambah berat hukuman bagi tersangka nantinya. Ini juga sebagai efek jera bagi orang-orang lain yang ingin melakukan upaya korup di negeri ini,” imbuhnya.

Hafidz juga mengomentari penetapan tersangka Rina Iriani dengan pasal TPPU saat kasus pertamanya belum selesai diperiksa juga tidak menjadi masalah. Karena menurutnya, secara hukum hal itu tidak menyalahi aturan dan merupakan tindakan yang sah-sah saja. andika prabowo

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/357414

9 Januari 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: