KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Komisi E Termalas Hadir di Paripurna DPRD Jateng


SUARA MERDEKA.com – Rabu, 01 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Komisi E DPRD mendapat predikat sebagai komisi termalas di DPRD Jateng. Predikat disematkan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) atas dasar presentase kehadiran anggota komisi dalam rapat paripurna selama 2013.

Badan Pekerja Div Korupsi Politik KP2KKN Hadi Indrawan Ketaren mengatakan, pihaknya menghimpun data dari Sekretariat DPRD Jateng. Data berisi presensi anggota Dewan selama penyelenggaran rapat paripurna dari Januari hingga September 2013. Selama sembilan bulan itu DPRD Jateng menggelar rapat paripurna sebanyak 36 kali.

Selama itu anggota Dewan yang tidak hadir rapat rata-rata 13,35% perbulan. Ketidakhadiran paling banyak pada bulan Maret 19,2%, Mei 19,2%, Juni 19,8%, dan Juli 17,4%. Sedangkan bulan-bulan lainnya antara 7% dan 11%.

Jika lihat perkomisi, anggota Dewan di Komisi E diketahui lebih banyak yang tidak hadir rapat dibanding komisi lain. Rinciannya, presentase rata-rata ketidakhadiran anggota Dewan yakni; Komisi E 19%, Komisi C 17,22%, Komisi A 11,33%, Komisi D 9,88%, dan Komisi B 9,33%.

Catatan suaramerdeka.com, pada rapat paripurna Senin 9 September silam, malah hanya dihadiri kurang dari separuh anggota. Dari 97 anggota DPRD Jateng, yang tercatat hadir di buku presensi 68 orang. Ketika rapat berjalan, jumlah anggota Dewan yang ada di ruangan lantai IV Gedung Berlian susut jadi 42 orang.

Meski saat itu sudah ramai disorot media, presensi pada rapat berikutnya juga tidak membaik. Pada paripurna Rabu 11 September, wakil rakyat yang hadir hanya 67 orang.

Menurut Hadi,berdasarkan PP 37/2006 tentang kedudukan dan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Aggota DPRD, secara pendapatan anggota Dewan sangat besar. Selain gaji, ada 10 tunjangan, seperti uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, serta tunjangan alat kelengkapan Dewan. “Sangat memprihatinkan. Gaji dan tunjangan Dewan sangat besar, tapi malas menghadiri sidang paripurna,” katanya, Rabu (1/1).

Keberadaan Badan Kehormatan BK yang bertugas mengawal kedisiplinan dan kode etik Dewan pun seakan tidak berguna. Sebab BK tidak berani menindak tegas anggota Dewan yang notabene adalah teman-teman separtai sendiri.

Maka KP2KKN mengusulkan bahwa sebelas anggota BK seharusnya jangan diisi perwakilan fraksi semua. Anggota BK dari seharusnya cukup empat orang, sementara sisanya dari kalangan independen, baik akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, atau tokoh agama. “Jika formasinya demikian, maka penegakan kode etik dan sanksi bagi anggota DPRD dapat ditegakkan tanpa terkooptasi oleh kepentingan politik praktis pragmatis,” jelasnya.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/01/01/185518/Komisi-E-Termalas-Hadir-di-Paripurna-DPRD-Jateng

4 Januari 2014 - Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: