KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Komisi E DPRD Dinilai Termalas


SUARA MERDEKA – Kamis, 02 Januari 2014

SEMARANG – Komisi E DPRD mendapat predikat sebagai komisi termalas di DPRD Jateng. Predikat itu disematkan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) atas dasar persentase kehadiran anggota dalam rapat paripurna selama 2013.

Badan Pekerja Div Korupsi Politik KP2KKN Hadi Indrawan Ketaren mengatakan, pihaknya menghimpun data dari Sekretariat DPRD Jateng. Data berisi persense anggota Dewan selama penyelenggaran rapat paripurna dari Januari hingga September 2013. Selama sembilan bulan itu DPRD Jateng menggelar rapat paripurna sebanyak 36 kali.

Selama itu anggota yang tidak menghadiri rapat rata-rata 13,35% perbulan. Ketidakhadiran paling banyak pada bulan Maret 19,2%, Mei 19,2%, Juni 19,8%, dan Juli 17,4%.

Pada bulan-bulan lainnya antara 7% dan11%. Jika melihat perkomisi, anggota Dewan di Komisi E diketahui lebih banyak yang tidak hadir rapat dibanding komisi lain. Rinciannya, presentase rata-rata ketidakhadiran anggota Dewan yakni; Komisi E 19%, Komisi C 17,22%, Komisi A 11,33%, Komisi D 9,88%, dan Komisi B 9,33%.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, anggota Dewan itu tidak hadir di paripurna dengan berbagai alasan. Ada yang izin sakit, tugas partai, tapi juga banyak yang tanpa pemberitahuan. Menurutnya, menjelang Pemilu 2014 ini banyak anggota membagi tugas antara rapat-rapat di DPRD dan kampanye di daerah.

“Dalam posisi sekarang ini, sulit untuk bisa menghadirkan mereka secara lengkap,” kata politikus PDIPtersebut. Menurut Hadi, berdasarkan PP 37/2006 tentang Kedudukan dan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Aggota DPRD, pendapatan anggota Dewan sangat besar. Selain gaji, ada 10 tunjangan, seperti uang representasi, paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, serta tunjangan alat kelengkapan Dewan.

Pihak KP2KKN mengusulkan sebelas anggota BK seharusnya jangan diisi perwakilan fraksi semua. Anggota BK seharusnya cukup empat orang, sementara sisanya dari kalangan independen, baik akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, atau tokoh agama.

Mengenai hal ini, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly berulang kali mengatakan, pihaknya kesulitan memberi sanksi karena tata tertib kedewanan longgar. Sanksi hanya bisa dijatuhkan ketika seorang anggota Dewan tidak ikut rapat paripurna enam kali berturut- turut yang dibuktikan dalam daftar presensi. Namun tudingan KP2KKN itu dibantah Ketua Komisi E AS Sukawijaya.

Dia justru menyatakan komisi yang dipimpin aktif mengikuti kegiatan, bahkan sering mewakili DPRD menerima tamu dan audensi dari berbagai pihak. (H68,J17-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/02/248031/Komisi-E-DPRD-Dinilai-Termalas

4 Januari 2014 - Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, PUBLIKASI KP2KKN, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: