KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tunjangan GTT/PTT Harus Tetap Dibayar

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Desember 2013

  • Masuk dalam Utang Belanja

SEMARANG – Tunjangan gu­ru tidak tetap (GTT) dan Pen­didik Tidak Tetap (PTT) yang salah nomenklatur pada anggaran be­lanja APBD 2013, harus tetap diba­yarkan kepada yang berhak. Se­bab dalam APBD berbasis ki­nerja, tidak ada istilah dana ha­ngus.

Hal itu disampaikan pakar keuangan daerah Universitas Semarang (USM) Yohanes Su­hardjo SE MSi AKt, saat di­hu­bungi, kemarin. Dia me­nga­ta­kan, mata anggaran be­lanja yang salah nomenklatur yakni tunjangan GTT/PTT pada ­AP­BD 2013 telah ha­ngus itu tidak benar.

Sebab, be­lanja yang su­dah menjadi kewajiban peme­rin­tah daerah harus tetap dibayar.

’’Belanja GTT/PTT tersebut menjadi kewajiban Pemkot Se­ma­rang, karena para pendidik honorer tersebut sudah bekerja. Apalagi, Pemkot su­dah me­ngakui kewajiban itu dan terbukti belanjanya dianggarkan,’’ ung­kapnya.

Jadi belanja tersebut, lanjut dia, masuk atau menjadi be­lanja yang belum dibayar (utang belanja).

’’Munculnya utang belanja ini merupakan konsekuensi dari Pemkot Semarang yang sudah menerapkan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Di mana bentuk akuntansi ini mengakui transaksi pada saat timbulnya hak dan/atau kewajiban, bukan pada saat adanya aliran kas yang mengikuti transaksi,’’ jelas Ketua Pusat Studi dan Penerapan Ilmu Ma­na­jemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi USM itu. Menurut Yohanes, istilah ha­ngus atau tidak bisa dicair­kan itu hanya ada pada me­ka­nisme APBD tradisional.

Sementara sekarang, me­ka­­nisme APBD sudah berbasis kinerja.

’’Jika terkait kesalahan ini, maka tim anggaran pemerintah daerah-lah yang harus disa­lah­kan. Mengapa tidak me­mantau anggaran, kalau me­mang salah ya harus dikoreksi. Selain itu, Badan Ang­garan DPRD yang memiliki fungsi pengawasan juga tidak berjalan, sehingga ini bisa disebut kesalahan kolektif,’’ tuturnya.

Jadi Kewajiban

Karena belanja tersebut (Tunjangan GTT/PTT) sudah menjadi kewajiban dan belum dibayar, maka masuk atau menjadi utang belanja. Adapun utang ini merupakan komponen Neraca (bukan komponen APBD).

’’Harus diakui di Neraca SKPD Dinas Pendidikan ta­hun 2013, yang dalam Neraca Konsolidasi (Neraca Pemkot Semarang) tahun 2013 juga tampak menjadi Utang Pem­kot Semarang.

Karena menjadi utang maka wajib untuk dibayar dan mutlak dianggarkan di APBD Induk tahun 2014,’’ kata dosen Fakultas Ekonomi USM itu.

Dalam penganggaran di APBD tahun 2014, untuk membayar utang tunjangan GTT/PTT, Pemkot Semarang harus memasukkan pada mata anggaran pembiayaan yaitu ’’pengeluaran pembiayaan-pembayaran utang belanja’’. (K3-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/30/247813/Tunjangan-GTTPTT-Harus-Tetap-Dibayar

30 Desember 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

“Ratu Atut” Dianugerahi Woman of The Year 2013

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Desember 2013

BUKANNYA sedih, tersangka kasus suap sengketa Pilkada Banten di Mah­kamah Konstitusi (MK) ‘’Ratu Atut Cho­siyah’’, justru sumringah saat tampil di car free day (CFD) Jalan Slamet Riyadi, Minggu (29/12).

Ya, ia datang bersama sejumlah pengawalnya yang memakai pakaian serba hitam untuk menerima penghargaan Women of The Year 2013. Penghargaan yang diberikan warga Kota Bengawan, bukan untuk menyanjung sosok Atut. Namun lebih menyampaikan pesan mendalam pada khalayak di Indonesia.

‘’Seorang wanita yang biasa terkenal dengan kejujurannya, tapi justru ikut bermain suap. Maka diharap jangan ditiru,’’ kata penggagas acara, Mayor Haristanto.

Dihukum Berat

Kedatangan Atut, bahkan membuat pengujung CFD mencibir. Maski ada beberapa yang sempat foto bersama. Bagi Tuta Yunianti (23), sosok Atut mengecewakan bagi kalangan wanita. Karena ternyata Atut juga digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni sama dengan sejumlah pejabat lain yang terlebih dahulu masuk bui karena kasus suap dan korupsi.

‘’”Seharusnya dia sebagai pejabat negera, tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan,’’ tutur mahasiswi di universitas swasta itu.

Warga lain dari Kelurahan Tipes, Kecamatan Serangan, Aris M (24) juga mengaku kecewa. Baginya, sosok Atut tidak bisa menjadi panutan.  Dia berharap Atut dihukum dengan seadil-adilnya.

‘’Ya jangan sampai lagi-lagi rakyat kecewa karena hukumannya ringan. Yang namanya koruptor, harus mendapat hukuman paling berat. Karena makan uang rakyat,’’ harap dia.

Wiwin Rosmaria (33) yang berperan menjadi Atut, sebenarnya malu. Pasalnya harus menggunakan topeng sosok yang ditengarai korupsi berbagai proyek di Banten. Namun pemberian penghargaan Women of The Year 2013, mampu memberikan jera bagi Atut. Pasalnya saat ini, warga seantero Indonesia, memantau kasus yang membelit prempuan 51 tahun itu.

‘’Jelas mencoreng hati wanita. Kami ingin menunjukkan, jika warga Solo membenci praktik korupsi,’’ terangnya. (Asep Abdullah-50,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/30/247839/Ratu-Atut-Dianugerahi-Woman-of-The-Year-2013

30 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Kejari Periksa Penerima Bansos

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Desember 2013

  • Melalui APBD Jateng 2010-2011

KLATEN- Kejaksaan Negeri Klaten memeriksa puluhan penerima dana bantuan sosial (Bansos) APBD Jateng 2010-2011. Pemeriksaan itu dilakukan untuk membantu pengusutan kasus itu yang dilakukan Kajati Jawa Tengah sejak bulan lalu.

Kajari Klaten, Sugiyanto SH melalui Kasi Intelijen, Surono SH mengatakan, pemeriksaan sudah dilakukan sejak beberapa pekan terakhir.

‘’Kejari hanya melaksanakan perintah Kejati dalam kasus ini,’’ jelasnya, Sabtu (28/12).

Dikatakannya, jumlah yang diperiksa sudah cukup banyak. Ada yang dari kalangan lembaga pendidikan, organisasi ma­syarakat, LSM maupun sekolah. Semua di bagi per bi­dang sesuai peruntukan da­nanya. Mereka yang diperiksa hanya sebagai saksi untuk melengkapi keterangan sebagaimana dila­kukan beberapa Kejari di Jateng lainnya.

Permintaan keterangan itu untuk mengklarifikasi penerima Bansos, apakah benar ada atau hanya penerima fiktif. Hasil pemeriksaan, lanjut dia, semua akan dilaporkan ke Kejati Jawa Tengan. Namun untuk kewenangan penanganan selanjutnya bukan wewenang Kejari tetapi berada di Kejati Jateng.

Di Kabupaten Klaten, jumlah penerima cukup banyak dan jumlahnya ada seratusan. Se­mua sudah mendapat undangan untuk dimintai klarifikasi di kejaksaan.

Tenang Saja

Saat ditanya detail siapa saja penerimanya dan hasilnya, Surono mengaku tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Ala­san­nya, penanganan kasus itu ditangani di seksi pidana khu­sus (Pidsus) sepenuhnya. De­ngan demikian, berapa terin­dikasi fiktif atau yang berma­salah dia enggan menjelaskan. Salah satu penerima Bansos, Tata Sutarya saat dikonfirmasi mengatakan sudah dimintai keterangan kejaksaan.

‘’ Permintaan keterangan memang terkait Bansos provinsi dan sudah saya jelaskan semuanya,’’ katanya.

Pada awalnya, surat panggilan datang sebulan yang lalu. Dalam surat panggilan ke kejaksaan dia diminta datang membawa semua bukti dan surat serta laporan pertanggungjawaban (LPj) penerimaan dana. Pada pokok surat dicantumkan pemeriksaan dalam rangka permintaan kete­rangan Bansos 2010-2011 tan­pa dituliskan dari Pemkab atau Pemprov.

Awalnya dia kaget, tetapi setelah jelas permintaan kete­rangan berkait Bansos dia tenang saja. Sebab dana yang diterima sudah digunakan sebagaimana mes­tinya sesuai aturan dan peruntukannya. Lem­baganya juga bukan lembaga fiktif tetapi lembaga sosial yang sudah eksis di masyarakat sejak lama. Bahkan semua LPj sudah dibuat dan lengkap sehingga tidak masalah jika dimintai keterangan.(H34-50,15)

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/30/247841/Kejari-Periksa-Penerima-Bansos-

30 Desember 2013 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Berani, Bukti, dan Bukan Penghakiman Dini

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Desember 2013

SUATU siang, Ketua DPRD Kabupaten Kudus Periode 1999-2004 H Heris Paryono ngudarasa. Beberapa bulan setelah tidak lagi menghirup udara pengap Rutan Kudus, dia tidak hanya merasakan kenikmatan kebebasan tidak harus tinggal di balik terali besi. Ketika mulai klik dengan lingkungan barunya, dia juga merasakan kebebasan lainnya.

”Sekarang banyak pihak berani melaporkan masalah korupsi,” ujar dia. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu parameter kondisi masyarakat yang ”sehat”. Bila tidak ada yang mengkritik, maka mung­kin banyak persoalan atau bahkan penyelewengan yang tidak terung­kap. ”Saya sangat mendukung keberanian untuk mengungkap korupsi,” tandasnya.

Walau begitu, sambil terse­nyum kecut dia juga menyatakan mera­sakan kepahitan laporan korupsi tersebut. Enam tahun dipenjara di Rutan Kudus dengan tudingan dugaan korupsi APBD 2002-2004 bersama sejumlah anggota DPRD 1999-2004, jelas merupakan pil pahit yang masih dirasakan kegetirannya hingga sekarang.

Kendati Peninjauan Kembali (PK) dia akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung (MA) dan dia dibebaskan, tentu tidak dapat menghapus ”cap” tahanan yang beberapa waktu disandang dan dilakoninya.

Apresiasi

Kesimpulannya, meskipun menjadi simbol kesehatan sebuah ko­munitas, laporan dugaan pe­nye­le­wengan, korupsi atau bentuk ke­gan­jilan lain, pada akhirnya me­mang bermuara pada sebuah pembuktian. Sebab, jika salah tentu akan menghancurkan pihak yang ditu­ding melakukan korupsi.

Kini, saat mencermati pemberitaan sejumlah media dia me­nyatakan salut terhadap pihak yang kian lantang meneriakkan kritik dan ancaman terhadap pelaku korupsi. Sekalipun sangat mengapresiasi dan mendukung lang­kah tersebut, pihaknya juga wanti-wanti agar mereka membekalinya dengan fakta dan bukti. ”Jangan hanya tudingan apalagi fitnah,” tegasnya.

Dalam sebuah rerasan dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Amran Lakoni, juga dapat ditangkap semangat seperti itu. Dia mengungkapkan, senang-senang saja mendapat berbagai laporan korupsi dari masyarakat. Hal itu pencerminan publik sema­kin kritis da­lam menyikapi berbagai dinamika di sekitarnya. (An­ton Hartono-57,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/30/247829/Berani-Bukti-dan-Bukan-Penghakiman-Dini

30 Desember 2013 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Pejabat Pembuat Komitmen Jadi Tersangka

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Desember 2013

  • Kasus Korupsi RSUD Yogya

YOGYAKARTA – Kejaksaaan Tinggi (Kejati) DIY mulai memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi pengadaaan alat kesehatan RSUD Yogyakarta.

Bambang Suparyono yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Selasa (24/12) lalu.  Anggota tim penyidik, Mei Abeto Harahap mengatakan, pemeriksaan meliputi materi se­putar proyek yang dianggarkan dengan nilai Rp 4,5 miliar. Selain memberikan keterangan, tersangka juga menyerahkan sejumlah dokumen pendukung pe­nyidikan.

”Ini adalah kali pertama pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka. Ada kemungkinan akan kami panggil lagi untuk dimintai keterangan,” katanya kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Penasihat Hukum

Selama pemeriksaan, Bam­bang didampingi pengacara yang disediakan oleh penyidik Kejati. Sebab di awal, tersangka belum didampingi penasihat hukum. Sesuai Pasal 54-56 KUHAP, tersangka yang mendapat ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih, harus mendapat pendam­pingan hukum saat menjalani pro­ses pemeriksaan.

Dalam perkara ini, Kejati juga menetapkan rekanan proyek sebagai tersangka yakni pim­pinan CV Jogja Mitra Solusindo, Jo­han Hendarman. Untuk nilai ke­rugian negara, sampai saat ini masih menunggu hasil audit Ba­dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPBKP) DIY.

Menurut Kepala Kejati DIY Suyadi, dari informasi yang di­terima, audit telah rampung 80 persen. ”Kami berharap awal 2014 sudah selesai sehingga ber­kas bisa segera dilimpahkan,” ka­tanya.(J1-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/30/247822/Pejabat-Pembuat-Komitmen-Jadi-Tersangka

30 Desember 2013 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Sekjen dan Bendahara Golkar Terseret Akil

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Desember 2013

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham dan Bendahara Umum Setya Novanto dalam penyidikan kasus dugaan suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Keduanya akan diperiksa untuk tersangka mantan ketua MK yang juga bekas politikus Partai Golkar, Akli Mochtar. ”’Rencananya besok (hari ini) Idrus Marham dan Setya Novanto dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi-Red) dengan tersangka AM (Akil Mochtar- Red),”’ ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Minggu (29/12).

Dia tidak menjelaskan kedua petinggi Partai Golkar dalam kasus ini. Ditanya apakah KPK akan memanggil petinggi Partai Golkar lainnya termasuk Ketua Umum Aburizal Bakrie, Johan mengatakan, hingga kemarin belum ada jadwal pemanggilan petinggi partai berlambang beringin lainnya. ”Belum ada,” ujar Johan.

Seperti diketahui, kasus ini berawal saat KPK melakukan penangkapan terhadap Akil di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra III No 7 Jakarta Selatan sekitar pukul 22.00 pada Rabu (2/10) lalu. Penangkapan dilakukan setelah diduga adanya penyerahan uang terkait penanganan sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah yang ditangani Akil.

Selain Akil, petugas KPK menangkap anggota DPR dari Partai Golkar Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, dan pengusaha asal Palangkaraya Cornelis. Dari penangkapan ditemukan barang bukt berupa uang dalam amplop cokelat sebesar 284.050 dolar Singapura.

Dalam pengembangannya, KPK juga melakukan penangkapan terhadap Susi Tur Andayani dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Susi diduga telah menerima uang dari Wawan. Uang tersebut diberikan melalui seseorang berinisial F di Apartemen Aston. Uang dimasukkan ke dalam travel bagian warna biru, kemudian dibawa dan disimpan oleh Susi di rumah kediaman orang tuanya di Tebet.

Selanjutnya uang tersebut akan diserahkan ke Akil Mochtar, namun sekitar pukul 15.00, Susi pergi ke Lebak Banten. Di situlah tim penyelidik mengikuti dan melakukan penangkapan di Lebak. Kemudian Wawan menyusul ditangkap di rumahnya di jalan Denpasar IV No 35 Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dari penangkapan diperoleh barbuk berupa uang pecahan Rp 50 dan Rp 100 ribu dengan total keseluruhan Rp 1 miliar.

Penerima Suap

KPK menjerat Akil dan Chairun Nisa (anggota DPR dari Partai Golkar) ditetapkan sebagai tersangka selaku penerima. Keduanya diduga melanggar pasal 12 c UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 6 ayat (2) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis selaku pemberi diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Mereka menjadi tersangka terkait dengan pilkada Gunung Mas. Kemudian Akil juga menjadi tersangka bersama Susi Tur Handyani sebagai penerima suap dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pilkada Lebak Banten yang diduga melanggar pasal 12 c UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 6 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan Tubagus Chaeri Wardana yang merupakan adik Gubernur Banten Ratu Atut menjadi tersangka pemberi sap.

Kini mereka semua telah ditahan di rutan KPK. Belakangan, saat melakukan penggeledahan. KPK kembali menemukan sejumlah uang senilai Rp 2,7 miliar dalam pecahan dolar AS dan rupiah dalam sebuah tas di rumah dinas Akil. Belakangan KPK juga menetapkan Akil sebagai tersangka kasus pencucian uang.(J13-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/30/247771/Sekjen-dan-Bendahara-Golkar-Terseret-Akil

30 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejagung Bentuk Lembaga Buru Aset Eddy Tanzil

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Desember 2013

JAKARTA- Kejaksaan Agung membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) untuk menelusuri aset-aset milik Eddy Tanzil, buronan terpidana pembobol Bank Bapindo dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai 565 juta dolar AS atau sekitar Rp1,3 triliun di 1993 silam.

Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto selaku Ketua Tim Pemburu Terpidana dan Tersangka Kasus Korupsi di Luar Negeri mengaku, belum dapat melacak semua aset milik buronan kelas kakap tersebut.

Kejaksaan baru akan membentuk Pusat Pemulihan Aset untuk memburu aset-aset milik negara yang dirampok. “Nanti akan dibentuk PPAuntuk melacak. Setelah ditemukan (aset), langsung dieksekusi,” kata Andhi di kantornya, hari ini.

Andhi menjelaskan, meski masih dalam proses membentuk PPA, namun satgas barang rampasan telah bekerja melacak aset-aset milik buronan nomor satu yang memiliki nama lain Tan Tjoe Hong atau Tan Tju Fuan tersebut.

”Aset-aset Eddy Tanzil sudah terlacak oleh Satgas Barang Rampasan,” katanya. Namun Andhi enggan menjelaskan sejumlah aset Eddy Tanzil yang telah terlacak itu. Ia berdalih hal itu masih dipegang central otority, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami akan koordinasikan terus, yang penting kami menindaklanjuti itu. Setelah ada pertemuan dengan seluruh tim anggota, nanti baru bisa disampaikan,” imbuhnya. Andhi berjanji segera mungkin menangkap Eddy Tanzil dan memenjarakannya, setelah ektradisi diberikan pemerintah China. Seperti diketahui, Eddy Tanzil melarikan diri dari penjara Cipinang, Jakarta Timur pada 4 Mei 1996.

Dia dihukum 20 tahun penjara karena terbukti telah melakukan penggelapan uang sebesar 565 juta dolar AS yang didapatnya dari kredit Bank Bapindo melalui perusahaan Golden Key Group. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman dengan 20 tahun kurungan penjara. (viva-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/30/247768/Kejagung-Bentuk-Lembaga-Buru-Aset-Eddy-Tanzil

30 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polri Minta KPK Ambil Alih Kasus Siti Fadilah

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Desember 2013

JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman pasrah berkas perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun anggaran 2005 dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari bolak balik dari penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung dan hingga kini belum dinyatakan lengkap.

Polri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus tersebut. Sutarman mengatakan, kasus Siti Fadilah masih dalam penyidikan. Penyidik Polri masih berusaha untuk melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung.

Namun, sudah setahun lebih perkara tersebut belum dinyatakan lengkap. ”Sampai sekarang berkasnya masih bolak-balik,” ujar Sutarman di Mabes Polri, pekan kemarin. Sutarman meminta KPK untuk memberikan supervisi sesuai dengan kewenangannya atau mengambil alih langsung kasus itu dari penyidik Polri. Mengingat, hingga kemarin, berkas perkara belum dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

Sutarman menjelaskan, penetapan Siti Fadilah sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan persidangan terdakwa kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. “Awal mulanya kasus ini terungkap di pengadilan, kemudian penyidik melakukan penyidikan sampai sekarang.”

Seperti diketahui, status Siti Fadilah sebagai tersangka terungkap dalam kesaksian mantan kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Kementerian Kesehatan, Mulya Hasjmy, dan mantan ketua pengadaan alkes Hasnawaty di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada 12 April 2012.

Surat Rekomendasi

Mulya dan Hasnawaty menjadi saksi untuk terdakwa M Naguib. Naguib adalah mantan direktur pemasaran salah satu anak perusahaan PT Indofarma Tbk. Keduanya diminta bersaksi dalam persidangan secara bersamaan.

Mulya didakwa melakukan penunjukan langsung dalam proyek alkes pada tahun anggaran APBN 2005. Ternyata, pengadaan itu disetujui Menkes (saat itu) Siti Fadilah Supari. Dalam dakwaan disebutkan, sebelum melakukan penunjukan langsung, Mulya mengirimkan surat kepada Siti Fadilah untuk meminta persetujuan penunjukan langsung.

Terdakwa membuat surat rekomendasi agar Menteri Kesehatan menyetujui penunjukan langsung itu. Pengadaan bermula saat terdakwa menerima surat permohonan pengadaan alkes dari RS Suryanti Saroso dan RS Haji Aceh Tenggara.

Terdakwa kemudian membentuk panitia penunjukan langsung untuk alat-alat kebutuhan tersebut dan membuat surat rekomendasi agar Siti Fadilah menyetujui. Terdakwa lantas memberitahu Direktur Pemasaran Indofarma Tbk M Naguib tentang rincian alkes yang dibutuhkan.

Nilai totalnya Rp 12,325 miliar. Naguib kemudian membuat surat penawaran dengan harga Rp 15,625 miliar. Penawaran naik sekitar 13%. Indofarma ternyata mensubkontrakkan pengadaan alkes itu ke PT Mitra Medika. Akibat perbuatan terdakwa, negara rugi Rp 6,168 miliar.(K24-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/30/247767/Polri-Minta-KPK-Ambil-Alih-Kasus-Siti-Fadilah

30 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Refleksi 2013: Dari Demokrasi Prosedural ke Substansial

SUARA MERDEKA – Minggu, 29 Desember 2013

ANALISIS

  • Oleh A Zaini Bisri

TAHUN 2013 sebentar lagi kita tinggalkan. Kasus terakhir yang sedang menjadi perhatian publik di negeri ini adalah proses hukum terhadap Gubernur Ban­ten Ratu Atut Chosiyah, tersangka suap terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Moch­tar, dalam sengketa Pilka­da Lebak dan kasus ko­rupsi alat kesehatan di Banten.

Artinya, korupsi tetap mendominasi wacana publik hingga penghujung tahun. Subjek­nya adalah kepala daerah. Se­bagai pe­rempuan gubernur per­tama di Indonesia, Ratu Atut sekaligus menjadi perempuan gubernur pertama yang ter­sangkut ma­salah hukum. Dia simbol da­ri sebuah dinasti ke­kuasaan di era demokrasi dan juga bagian dari salah satu kekuatan politik di negeri ini, yaitu Partai Golkar.

Kasus Atut melengkapi daftar 311 kepala daerah yang terjerat korupsi baik sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana, sejak pemilihan kepala daerah secara langsung digelar kali pertama pada 2005.

Data tersebut membuktikan ke­benaran sinyalemen bahwa tran­sisi menuju pemilihan umum secara demokratis itu mu­dah. Banyak negara yang men­catat kisah sukses. Na­mun, konsolidasi demokrasi ada­lah sesuatu yang sulit. Ba­nyak ne­gara demokrasi baru yang tidak berhasil dalam pe­ne­gakan hu­kum (rule of law). Itulah yang di­nyatakan Francis Fu­kuyama da­lam artikel ”Tran­si­tions to the Rule of Law” (Jour­nal of Demo­cracy, Januari 2010).

Kesimpulan Fukuyama, guru besar ilmu politik yang terkenal lewat bukunya The End of His­to­ry and the Last Man (1992), tam­paknya berlaku juga bagi Indonesia.

Problem utama konsolidasi demokrasi di negeri ini adalah penegakan hukum. Ka­re­na itu, Indonesia sering di­gam­barkan sebagai ”negara de­mokrasi tanpa hukum”.

Ketiadaan penegakan hu­kum membuat rakyat hidup se­maunya. Tidak ada tertib sosial. Norma dan etika diabaikan. Li­hat­lah lalu lintas di jalan raya se­bagai cermin kehidupan sosial. Undang-undang mengatur bah­wa kendaraan yang berja­lan lebih lambat mengambil ja­lur kiri.

Namun, lihatlah, truk-truk dan sepeda motor yang ber­jalan di jalur tengah atau ka­nan. Bila diingatkan, mereka bu­kannya berterima kasih tapi cenderung melawan (Jawa: mokong).

Hilang Kepercayaan

Suasana kehidupan sehari-hari di negeri ini cenderung men­cerminkan suatu tatanan tan­pa aturan dan pemimpin. Se­tiap orang merasa memiliki ke­bebasan untuk bertindak tanpa memedulikan aturan dan etika. Pengendara mobil selalu di­anggap lebih kaya dan berpendidikan.

Tapi, di banyak loket jalan tol, kita saksikan pengendara mobil seenaknya membuang karcis tol ke jalan.

Di negeri seperti Inggris, negara dengan sedikit hukum tertulis, orang yang melanggar hukum (tertulis atau konvensi) akan merasa malu karena bakal dicap sebagai insan yang tidak beradab. Di negeri ini, orang cenderung bangga kalau bisa melanggar hukum.

Sebagian besar penyebab timbulnya tatanan mobocracy (de­mokrasi gerombolan) ini ada­lah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap elite politik. Rak­yat kehilangan figur yang bisa diteladani.

Di lain pihak, rak­yat juga ma­sih bersikap am­bivalen terhadap pelanggar hu­kum. Kan­didat kepala daerah yang main politik uang tetap di­pilih, karena mereka tahu calon lain belum tentu bisa dipercaya.

Salahkah sistem pilkada lang­sung? Itulah kesimpulan ter­buru-buru Kementerian Da­lam Negeri, sehingga mengajukan usulan pilkada melalui DPRD dalam RUU Pilkada.

Se­jatinya, bukan sistemnya yang salah, akan tetapi sistem itu diciptakan tanpa jaminan penegakan hu­kum. Terhukum da­lam sengketa pilkada selalu ha­nya me­nyang­kut person atau mekanisme teknis, bukan lembaga politik.

Selama pilkada dibiarkan tan­pa dasar hukum yang kuat dan aplikatif, maka pemilu ke­pala daerah hanya perhelatan demo­krasi prosedural yang ti­dak menjamin kualitas kepala daerah.

Saatnya semua orang ber­pikir untuk memperbaiki proses pemilihan pemimpin yang fair, sehingga tercipta demo­krasi yang substansial.

Demokrasi substansial menilik pemilu dari sisi prosesnya, bukan hasil. Proses yang mam­pu melahirkan pemimpin mela­yani, bukan yang sekadar me­ngejar kekuasaan. Dalam istilah Max Weber, pemimpin yang will to serve, bukan will to po­wer. Perbaikan proses ini penting menghadapi 2014 sebagai tahun politik. (87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/29/247715/Refleksi-2013-Dari-Demokrasi-Prosedural-ke-Substansial

30 Desember 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Cabut Layanan VVIP Pejabat

SUARA MERDEKA – Senin, 30 Desember 2013

  • Fasilitas Berobat Gratis ke Luar Negeri

JAKARTA – Pemerintah didesak mencabut Peraturan Presiden (Perpres) 105/2013 dan Perpres 106/2013 yang memberikan fasilitas pelayanan kesehatan golongan VVIP kepada pejabat negara secara gratis hingga ke luar negeri.

Kebijakan tersebut dinilai me­nyakiti nurani rakyat yang pada umumnya masih miskin dan di­kha­watir­kan memicu perlawanan rakyat. Hal itu dikemukakan mantan ketua umum Pengurus Besar Nah­dlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi kepada Suara Merdeka, di Jakarta, Minggu (29/1).

”Memberikan fasilitas keuangan negara kepada pejabat negara secara berlebihan di tengah kemiskinan ekonomi rakyat serta derita karena bencana alam adalah sebuah kezaliman,” kata Hasyim Muzadi.

Untuk itu, kata dia, Perpres 105 dan 106 Tahun 2013 tertanggal 13 Desember 2013 tersebut harus segera dicabut. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang dan Depok itu menyarankan para penyelenggara negara dan pejabat publik yang punya rasa tanggung jawab kepada rakyat hendaknya menolak fasilitas berlebihan tersebut.

”Sekali pun yang mau menolak pasti jumlahnya sangat minoritas. Seandainya pejabat negara meninggal karena sakit, biarlah meninggal di Tanah Air bersama rakyat yang mengantarkan mereka menjadi pejabat,” terangnya.

Menurut dia, keluarnya perpres menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden akan makin menambah kebencian masyarakat kepada pejabat negara.

Sekjen DPP PDIP yang juga anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menyarankan agar fasilitas kesehatan, berobat hingga  ke mancanegara itu bisa diberikan untuk menyubsidi kesehatan ke pegawai golongan I dan masyarakat umum yang membutuhkan.

”Pejabat negara seharusnya lebih bersyukur karena telah mendapat Askes VIP, sudah cukup bagus. Sekarang dapat fasilitas VVIP,” tuturnya.

Dia berharap agar pejabat negara memberi contoh berobat di dalam negeri saja. ”Fasilitas rumah sakit, dokter, dan pengobatan sudah sangat bagus,”ujarnya.

Perpres itu juga menuai kritik dari wakil rakyat di Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka. Menurut dia, uang rakyat jangan sampai mengalir untuk biaya berobat pejabat ke luar negeri.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai dengan kedua Perpres itu Pemerintahan SBY sengaja mencederai semangat UU SJSN dan UU BPJS yang memang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia.

”Menurut kami, kedua Perpres tersebut mengusik rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Sebab, PP PBI dan Perpres JKN hanya memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyat hanya di dalam negeri dengan sistem rujukan dari pelayanan primer, seperti puskemas dengan harga sekitar Rp 3.000 – Rp 6.000 per pasien,” kata Timboel, semalam.

Sementara, kata dia, kedua Perpres tersebut memberikan pelayanan kesehatan bagi pejabat dan keluarganya di luar negeri dengan sistem reimbursement yang tentunya akan berbiaya mahal.

Paripurna

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu.

Selain itu, Presiden juga menandatangani Perpres Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara. Melalui Perpres tersebut, pemerintah memberikan pelayanan kesehatan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan kepada menteri dan pejabat tertentu.

Dalam laman Sekretaris Kabinet, kedua produk aturan itu dikeluarkan Presiden terkait mulai dilaksanakannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai 1 Januari 2014.

Dengan Perpres itu, para menteri, pejabat eselon I, dan pimpinan lembaga negara dimudahkan untuk berobat ke luar negeri. Seluruh biayanya nantinya akan ditanggung oleh negara, baik APBN maupun APBD.

Selain itu, yang mendapat pelayanan tersebut adalah pimpinan lembaga negara, meliputi ketua, wakil ketua dan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan hakim agung Mahkamah Agung (MA).

Presiden mempertimbangkan risiko dan beban tugas menteri dan pejabat tertentu, serta ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, sehingga pemerintah memutuskan membuat perlindungan kesehatan khusus bagi pejabat negara.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membantah penilaian bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan berjalan per 1 Januari 2014 mengutamakan pejabat dan keluarganya, terkait dengan penetapan besaran premi tahunan sebesar Rp 20 juta per orang per tahun.

Dia menegaskan, para pejabat negara itu tetap membayar iuran asuransi kesehatan karena langsung dipotong dari gaji mereka.

”Jangan salah, itu dipotong dari gajinya. Hanya rakyat miskin yang dibayar dari negara. Sementara yang lain itu kami bayar kan, pekerja juga sebagian dari gajinya, sebagian dari perusahaan,” kata Hatta dikutip dari setkab.go.id.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, tunjangan kesehatan pejabat sudah memiliki dasar hukum sendiri dan dikelola Jasindo. Meski demikian, tahun depan fasilitas pejabat dan keluarganya itu akan masuk pula dalam BPJS.

”Tunjangan kesehatan pejabat itu lain, sudah ada dari dulu. Memang semua nanti akan mengacunya pada SJSN, tetapi itu providernya lain (bukan Askes),” kata Chatib.Chatib menjamin, dasar hukum pelaksanaan BPJS untuk semua masyarakat sudah siap, tak cuma pejabat. (di,F4,dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/30/247861/Cabut-Layanan-VVIP-Pejabat-

30 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: