KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Diindikasikan Proyek PL di Brebes Bocor Hingga Rp 3,46 Miliar

SUARA MERDEKA – Jum’at, 20 Desember 2013

BREBES, suaramerdeka.com – LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) mengindikasikan adanya kebocoran anggaran untuk alokasi proyek pembangunan paket penunjukan langsung (PL) di Pemkab Brebes, selama tahun anggaran 2013. Ratusan paket proyek PL yang rata-rata anggarannya di bawah Rp 200 juta itu, diduga bocor hingga Rp 3,46 miliar karena disinyalir adanya potongan fee sebesar 10 persen.

LSM Gebrak juga menduga proyek PL itu dikuasai oleh orang-orang dekat Bupati Brebes. Bahkan, untuk mendapatkan proyek itu mereka mengatasnamakan tim sukses yang berjasa dalam perjuangan kemenangan Pilkada lalu. Hal itu menyebabkan terjadinya penyusutan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Kami sejauh ini memang belum bisa memastikan kondisi proyek-proyek PL di seluruh SKPD itu. Namun, selama tahun 2013 ini banyak laporan masyarakat yang masuk kepada kami. Kalkulasi sementara ada sebanyak 441 paket PL yang diduga bermasalah. Ini hasil laporan masyarakat yang terus masih akan kami selidiki,” ujar Koordinator Badan Pekerja LSM Gebrak Brebes, Darwanto, kemarin.

Dia mengungkapkan, dari data yang dimiliki Gebrak, sebanyak 441 PL itu tersebar di 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara random. Sebanyak 441 paket PL itu menyedot anggaran APBD mencapai Rp. 36.405.618.231. Terbanyak proyek PL itu berada di DPUTARU mencapai 186 paket senilai Rp 20.491.979.000, disusul Kecamatan Banjarharjo dengan 92 paket senilai Rp 5.073.850.000. Sedangkan SKPD lain sisanya.

Ironisnya, kata dia, anggaran Rp 36 miliar lebih itu, sebagian besar diduga pelaksanannya ditunjuk dari lingkungan Pendapa, orang dekat Bupati, atau pihak tertentu yang mengatasnamakan tim sukses. Dalam pengelolaan pekerjaan itu, mereka diduga meminta fee sebesar 10 persen dari nilai paket proyek.

Jika benar terjadi pemotongan fee 10 persen, maka negara dirugikan cukup besar mencapai Rp3,46 milliar. “Jika hal ini betul-betul terjadi, berarti bertentangan dengan misi Pemkab Brebes yang tertuang dalam RJPMD 2013-2018 yang telah disahkan beberapa waktu lalu,” ungkap dia.

Dia berharap, Pemkab Brebes menerapkan open budgeting dalam mekanisme pembahasan APBD di tahun mendatang. Itu agar masyarakat bisa melihat transparansi anggaran dan mengawalnya dalam pelaksanaan di lapangan agar tidak menjadi pihak yang dirugikan. “Terkait masalah 441 proyek PL yang diduga bermasalah ini, kami memang telah membidiknya untuk diinvestigasi lebih mendalam,” pungkasnya.

Sementara, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE secara khusus belum memberi keterangan terkait dugaan kecoboran anggaran 2013 ini. Namun, saat mensikapi sorotan yang sama ketika refleksi satu tahun kepemimpinannya yang dilaksanakan di gedung DPRD, Bupati secara tegas menyatakan bahwa kabar tersebut hanya isu.

Bupati juga membantah tuduhan yang menyatakan proyek PL dikuasai oleh lingkungan Pendapa adalah tidak benar. “Sekali lagi, itu hanyalah isu. Selama ini semua proyek sudah dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

( Bayu Setyawan / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/20/183978/Diindikasikan-Proyek-PL-di-Brebes-Bocor-Hingga-Rp-346-Miliar

20 Desember 2013 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Ganjar Akan Terbitkan SE Larang SKPD Beri Amplop

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 19 Desember 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan menerbitkan surat edaran (SE) pelarangan amplop bagi satuan kerja perangkat derah (SKPD) di lingkungan Pemprov. SE itu untuk memastikan seluruh SKPD tidak lagi memberikan amplop untuk wartawan.

SE tersebut merupakan usulan dari Aliansi Jurnalisme Independen (AJI) Kota Semarang. Sebab meski humas Pemprov Jateng sekarang sudah tak lagi memberikan amplop, namun masih ada SKPD yang melakukannya. “Ya saya sepakat saja, segera akan kami tindaklanjuti,” katanya, usai diskusi “Problem Amplop dan Kesejahteraan Jurnalis” di Kampus Unisbank Semarang, Kamis (19/12).

Menurut Ganjar, kebijakannya itu didasari pemikiran bahwa pemerintah punya kewajiban untuk membangun pers yang bersih dan profesional. Ia sedang menggodok metodenya, apakah dengan penyelenggaran lomba penulisan atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas wartawan.

Namun kebijakannya itu hanya bisa berlaku untuk instansi di lingkungan Pemprov Jateng. Gubernur tak punya kewenangan mewajibkan kabupaten kota untuk menerapkan aturan yang sama. “Kalau kebijakan ini benar akan saya teruskan. Kalau salah saya koreksi,” tegasnya.

Anggota Dewan Pers Nezar Patria mengatakan, langkah Ganjar selayaknya ditiru kepala daerah lain. Sebab amplop merupakan budaya orde baru yang masih langgeng sampai sekarang. Instansi pemerintah telah lazim mengalokasikan dana khusus untuk wartawan dengan penyebutan berbeda, seperti uang pembinaan, dana transportasi atau uang makan.

Dijelaskannya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers telah mengamanatkan wartawan untuk mematuhi kode etik jurnalistik. Pada poin enam KEJ, jelas disebutkan bahwa “wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. “Segala fasilitas yang didapat selain dari perush, berpotensi mempengaruhi independesi wartawan,” katanya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto meminta isu pelarangan amplop harus digalang terus menerus dan menjadi isu nasional. Contohnya adalah wacana penghapusan APBD untuk klub sepak bola yang akhirnya membuat Mendagri mengeluarkan aturan nasional.

Menurutnya, budaya amplop harus diawaspadai wartawan karena bisa membuatnya terjerat kasus korupsi. Jika uang yang diterimanya merupakan hasil korupsi, maka wartawan bisa terkena salah satu pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu, Sekretaris AJI Kota Semarang Rofiuddin mengingatkan Ganjar agar berhati-hati dalam membuat program peningkatan kapasitas wartawan. Jika pemerintah terlibat secara langsung maka berpotensi memunculkan konflik kepentingan. “Lebih baik organisasi wartawan bekerjasama dengan perguruan tinggi,” tandasnya.

( Anton Sudibyo / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/19/183931/Ganjar-Akan-Terbitkan-SE-Larang-SKPD-Beri-Amplop

20 Desember 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPK Makin Bertaji

SUARA MERDEKA – Kamis, 19 Desember 2013

TAJUK RENCANA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin bertaji. Langkah membongkar banyak kasus korupsi yang melibatkan nama-nama besar menunjukkan nyali kuat komisi antirasuah itu, yang tidak bisa ditekan oleh berbagai bentuk kekuasaan, termasuk lewat opini-opini yang sengaja di-setting untuk melemahkannya.

Penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dalam kasus suap dan korupsi menjadi contoh kesigapan KPK yang paling aktual. Pembentukan opini tentang politisasi penanganan kasus korupsi masih sering diapungkan oleh para elite.

KPK dituding bermain untuk mencitrakan buruk partai politik tertentu, mencokok kader partai atau memproses dengan tujuan kampanye hitam. Namun persebaran skandal yang merata hampir di semua partai sebenarnya sudah mementahkan kecurigaan semacam itu. Semua diperlakukan sama, baik partai yang berkuasa maupun partaipartai lainnya.

Kita malah melihat realitas politik yang terpapar dari pemprosesan para tokoh di berbagai jenjang kekuasaan, berupa pesan bahwa KPK bertindak tanpa melihat sekat apa pun. KPK melakukan semua secara terukur menyangkut berbagai temuan, dugaan, dan pemprosesannya.

Dalam penanganan kasus Atut, KPK seolah-olah bergerak berbarengan dengan menguatnya opini publik yang menghendaki skandal korupsi yang melibatkan ”dinasti” itu segera diproses. Ekspresi kegembiraan elemenelemen antikorupsi di Provinsi Banten seperti mewakili harapan besar kepada KPK tentang keterusikan rasa keadilan. Kondisi itu juga menyuarakan pesan yang lain, betapa harapan untuk membongkar kasus korupsi keluarga Gubernur Banten itu terbeban pada KPK.

Sekaligus ini juga menjadi koreksi bagi lembaga-lembaga hukum yang lain: padahal bukankah mestinya keresahan masyarakat Banten itu sudah berlangsung lama? Ketua KPK Abraham Samad beberapa hari sebelumnya sudah dengan tegas menyatakan, korupsi di Banten ini merupakan kejahatan keluarga. Artinya, persoalannya tidak berhenti hanya pada Ratu Atut dan Tubagus Chaeri Wardhana, adik Atut yang juga suami Bupati Tangerang Selatan yang sudah terlebih dahulu ditahan KPK.

Artinya, inilah momentum KPK untuk membongkar lingkaran korup kekuasaan yang sudah lama menjadi persoalan masyarakat. Maka salah besar dan hanya bertujuan mengalihkan fokus persoalan apabila ada yang berpendapat KPK melakukan politisasi dalam penanganan kasus Ratu Atut.

Kita juga berharap sikap penuntasan yang sama terhadap skandal Hambalang, kasus kuota daging impor, dan suap Kepala Kejaksaan Negeri Praya, serta banyak kasus lainnya. Semua menyangkut nama besar dan kekuatan kekuasaan, namun KPK sudah membuktikan independensinya.

(/)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/19/246762/KPK-Makin-Bertaji

20 Desember 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Seleksi KPU Magelang Disusupi Parpol

SUARA MERDEKA – Kamis, 19 Desember 2013

SEMARANG – Satu calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang terindikasi sebagai kader partai politik. Jika terbukti, KPU Jateng akan mencoret nama yang bersangkutan. Anggota KPU Jateng Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya mendapat laporan bahwa calon berinisial GAS merupakan sekretaris Pimpinan Anak Cabang Partai Gerindra Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Laporan diperkuat dengan lampiran Surat Keputusan Nomor 05-01/Kpts/DPC-Gerindra/2011 tertanggal 20 Mei 2011 tentang Susunan Personalia PAC Bandongan yang ditandatangani Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Abdul Wachid. ”GAS ini sudah masuk dalam 10 besar calon yang lolos sebagai anggota KPU Kabupaten Magelang. Laporan kami terima kemarin (Selasa (17/12),” katanya, di Kantor KPU Jateng, Rabu (18/12).

Dalam salinan SK dimaksud, tertera bahwa inisial GAS adalah Gunawan Aris Sukmanto. Dari penelusuran di lapangan, KPU mendapat informasi ternyata yang bersangkutan saat ini telah menjabat sebagai anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bandongan. Namun demikian, menurut Wahyu, pihaknya hanya akan menindaklanjuti sebatas hubungan antara pencalonan KPU dan keanggotaan parpol.

Pemberhentian Tidak Hormat

Adapun untuk kasus jabatan Panwascam diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng. ”Laporan ini akan kami validasi dahulu. Apakah dokumen SK tersebut benar. Jika benar, maka yang bersangkutan tidak bisa masuk tahap selanjutnya,” kata Wahyu.

Wahyu melanjutkan, syarat seseorang menjadi penyelenggara pemilu ialah tidak menjadi anggota parpol dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Syarat itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Mengantisipasi adanya penyusupan anggota partai politik ke penyelenggara pemilu, KPU  membuka durasi waktu penerimaan masukan masyarakat lebih lama. Jika sebelumnya, penerimaan masukan hanya ketika pengumuman 20 besar, kini juga dibuka setelah memasuki tahap 10 besar.

Perpanjangan penerimaan masukan ini untuk seleksi anggota KPU di empat daerah. Yakni Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten Karanganyar serta Kabupaten Magelang. Seleksi di empat daerah ini merupakan susulan karena pada saat seleksi serentak, keempatnya sedang menggelar pemilihan kepala daerah. “Empat daerah itu sudah masuk tahap uji kepatutan dan kelayakan, kecuali Kota Tegal,” sambung Wahyu.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan, jika dari hasil klarifikasi yang bersangkutan benar dan ada buktinya, akan langsung diberhentikan dengan tidak hormat. (H68, J17-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/19/246802/Seleksi-KPU-Magelang-Disusupi-Parpol

20 Desember 2013 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Bansos 2014 Rawan Dikorupsi Parpol

SUARA MERDEKA – Kamis, 19 Desember 2013

  • Alokasi Naik Lebih 100%

SEMARANG – Komite Penyelidikan Pengawasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng menyoroti besarnya nilai nominal bantuan sosial (bansos) pada tahun anggaran 2014. Pada APBD 2014, alokasi bansos senilai Rp 31,6 miliar. Sebelumnya pada APBD 2013 alokasinya Rp 15,3 miliar, dengan demikian naik Rp 16,3 miliar atau 106,53 %.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto mengaku tidak kaget dengan langkah Gubernur Ganjar Pranowo. Dana tersebut sangat berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu aparat penegak hukum, LSM dan masyarakat harus mengawasi secara ketat penggunaan dana itu. ”Disebutkan bansos guna pemugaran rumah tidak layak huni dan pendidikan, namun dana tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Semakin naiknya bansos, semakin rawan korupsi. Alokasi dana ini bisa bocor karena bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” tegasnya, Rabu (18/12).

Bagi Eko, naiknya alokasi bansos itu tidak sesuai dengan janji Ganjar saat kampanye Pilgub lalu. ”Saat kampanye, dia berjanji dana bansos tidak dinaikkan. Kok sekarang kenyataannya justru naik lebih dari 100 persen,” katanya.

Sejauh ini penggunaan dana bansos selalu bermasalah. Namun dari tahun ke tahun masalah itu tidak pernah pecah sejak sejak 2008 hingga 2012. Bahkan, kasus korupsi dana bansos ini banyak yang belum dituntaskan pihak kejaksaan.

Bertahap

Eko berharap semestinya gubernur menaikkan dana bansos secara bertahap dan tidak langsung naik drastis. Di sisi lain, mekanisme penyaluran dana bansos juga harus dibenahi. Selama anggota Dewan masih menjadi pengepul proposal dana bansos, akan berpotensi menimbulkan kebocoran. Apalagi, 2014 mendatang merupakan tahun politik sehingga uang milik rakyat ini rawan dimanfaatkan untuk kampanye.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ganjar mengemukakan, dana bansos meningkat jumlahnya karena komitmen Pemprov Jateng demi penanganan kemiskinan dan pendidikan. Porsi terbesar untuk pemugaran rumah tidak layak huni yang jumlahnya masih jutaan unit. Ia tetap berkomitmen mengevaluasi penyaluran dana bansos. Selain verifikasi penerima lebih ketat, juga peruntukannya diatur lebih tepat sasaran. (J17,H68-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/19/246804/Bansos-2014-Rawan-Dikorupsi-Parpol-

20 Desember 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Mantan Kepala MTs Mangkang Ditahan

SUARA MERDEKA – Kamis, 19 Desember 2013

  • Korupsi Dana Hibah Pendidikan

SEMARANG – Penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polrestabes Semarang menahan Aidin (48), mantan Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mangkang. Pria tersebut terbukti melakukan korupsi uang pengembangan dan peningkatan pendidikan dana hibah Biro Bina Mental Setda Pemprov Jateng periode 2010-2011 sebesar Rp 60 juta. Uang puluhan juta tersebut sedianya digunakan untuk pengembangan serta pembangunan fasilitas sekolah. Oleh Aidin dana tersebut tidak digunakan keseluruhan, namun masuk ke kantong pribadi.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto mengatakan, penahanan terhadap mantan kepala MTs itu dilakukan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan selama lima jam pada Selasa (17/12). “Yang bersangkutan kini mendekam di sel Polrestabes Semarang sambil menunggu proses hukum selanjutnya,” ungkapnya, Rabu (18/12).

Penangkapan itu, lanjut dia, dilakukan setelah alat bukti terkait korupsi yang dilakukan Aidin terpenuhi. “Begitu alat bukti cukup, kami langsung lakukan penangkapan,” ujarnya. Dalam kasus tersebut, tersangka  dijerat Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi. “Kenanya UU 31 tahun 1999 tentang korupsi dan UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi,” jelasnya.

Dua Kali Pencairan

Dengan penangkapan tersebut pihaknya tinggal melengkapi berkas untuk pelimpahan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang.
Wika menambahkan, untuk mengungkap dugaan korupsi itu, pihaknya sebelumnya sudah beberapa kali memanggil Aidin. Sebab, Informasi yang dihimpun mantan kepala MTs itu telah menerima dana hibah sebesar Rp 60 juta dengan dua kali pencairan yakni pada periode 2010 dan 2011. Namun, panggilan itu tak sekalipun dipenuhi oleh tersangka. Kasus dugaan korupsi tersebut mencuat saat pihak yayasan mempertanyakan kegunanan dana hibah tersebut. Sebab dari hasil survei, pihak yayasan tidak menemukan pembangunan apapun yang dilakukan di madrasah tersebut.

”Dana hibah banyak, tapi bukti fisik tidak terlihat,” kata Wika. Mendapati itu, lanjut dia, pihak yayasan melakukan penelusuran hingga menemukan uang Rp 60 juta tersebut tidak digunakan untuk pembangunan MTs. ”Setelah ditelusuri ternyata kepala sekolah mengajukan proposal dana hibah melalui pihak kedua. Diduga broker sudah memotong, masing-masing 50 persen untuk sekali cair,” jelasnya.

Setelah diaudit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan dugaan penyimpangan dana Rp 45 juta yang dilakukan Aidin. (K44,H74-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/19/246805/Mantan-Kepala-MTs-Mangkang-Ditahan-

20 Desember 2013 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

M Thoriq Kalahkan BPKP

SUARA MERDEKA – Kamis, 19 Desember 2013

  • Ganti Rugi Rp 200 Juta

SEMARANG – Mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Semarang, Mohamad Thoriq memenangkan gugatannya atas laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah. Laporan hasil audit yang dimaksud bernomor SR-10916/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember 2012, tentang kerugian negara dalam korupsi ruilslag tanah Pemprov Jawa Tengah di Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang tahun 2007.

Pengadilan Negeri Semarang menyatakan hasil audit tersebut batal demi hukum. ”Mengabulkan gugatan penggugat (M Thoriq-red) sebagian. Menyatakan laporan hasil audit BPKP Nomor SR-10916/PW11/5/2012 batal demi hukum. Memerintahkan tergugat (BPKP – red) membayar ganti rugi immaterial kepada tergugat sebesar Rp 200 juta,” demikian Hakim Mujahri membacakan putusan dalam sidang, Rabu (18/12).

Hakim juga memerintahkan BPKP membayar biaya perkara sebesar Rp 400 ribu. Hakim tidak mengabulkan seluruh tuntutan ganti rugi M Thoriq. Sebelumnya M Thoriq menuntut ganti rugi materi dan immateri sebesar Rp 1,3 miliar. Namun hakim menilai, M Thoriq tidak dapat menunjukkan rincian kerugian materi. Karenanya hakim hanya mengabulkan sebagian nilai kerugian immateri.

Atas putusan tersebut, BPKP melalui kuasa hukumnya Muslihudin menyatakan banding. ”Investigasi BPKP sudah cukup kuat. Dan itu tidak berlaku untuk penggugat (M Thoriq – red) saja, yang menjadi salah satu terdakwa kasus korupsi itu. Tapi berlaku untuk semua terdakwa yang perannya berbeda-beda,” kata Muslihudin. Pihak Thoriq juga langsung menyatakan banding.

Sertifikat Batal

Audit BPKP yang menyatakan ada kerugian Rp 2,527 miliar dalam kasus Nyatnyono. Kerugian itu disebabkan karena tanah Hak Pakai Nomor 5 DPU Jawa Tengah di Desa Nyatnyono seluas 3,2 hektare, telah berganti menjadi tanah hak milik nomor 872 atas nama Karyono dan nomor 1055 atas nama Haryanto. Dua sertifikat hak milik itu dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Semarang tahun 2003 saat Thoriq menjabat kepalanya.

Pada tahun 2005, BPN membatalkan sertifikat tersebut. Tapi justru Karyono dan Haryanto menjualnya ke pihak lain, salah satunya PT Handayani. Setelah diketahui bahwa tanah itu berasal dari Hak Pakai DPU, Pemprov Jawa Tengah dan PT Handayani mengadakan ruilslag. Tanah di Nyatnyono ditukar dengan tanah di Desa Kalongan seliar 4 hektare.

Namun menurut BPKP nilai tanah tersebut tak sama, selisihnya Rp 2,527 lebih tingi tanah di Nyatnyono. Dalam putusan hakim kemarin, BPKP dinilai melakukan perbuatan melawan hukum. Karena BPKP menggunakan acuan taksiran dalam manilai tanah itu, bukan acuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Selain itu, BPKP memaparkan kerugian negara berasal dari tumpang tindih sertifikat.

Kasus ruislag itu sendiri masih disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Thoriq dan dua stafnya Wimbo Cahyono dan Yudhi Riarso dibebaskan hakim, karena kebijakannya menerbitkan sertifikat 872 dan 1055 dinilai tak turut merugikan negara. Karyono dan Haryanto sudah dijatuhi pidana. (H89-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/19/246806/M-Thoriq-Kalahkan-BPKP

20 Desember 2013 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Yulianis Yakinkan Ibas Terima Uang

 
SUARA MERDEKA – Kamis, 19 Desember 2013
image

JAKARTA – Mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group, Yulianis, meyakinkan KPK bahwa pihaknya pernah mengeluarkan uang dari kas Grup Permai senilai 200 ribu dolar AS untuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Uang tersebut untuk keperluan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010.  ”Kalau di catatan saya cuma 200 ribu dolar AS. Itu kan diberikan secara cash ,” ujar Yulianis di Gedung KPK, Rabu 18 Desember 2013.

Yulianis tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada Ibas, tapi uang itu diserahkan melalui bekas bosnya, M Nazaruddin kepada putra bungsu Presiden Yudhoyono itu. Dia menyatakan bahwa uang tersebut berasal dari proyek bermasalah. Perusahaan milik mantan bendahara Partai Demokrat itu menangani hingga lebih dari 60 proyek yang semuanya bermasalah, dan mencapai keuntungan sekira Rp 800 miliar pada 2009 hingga 2010. ”Semua uang Permai itu bermasalah, karena itu proyeknya sedang disidik penegak hukum. Semuanya disidik, bukan satu-satu doang,” katanya.

Yulianis mengatakan, dia bekerja di perusahaan milik Nazaruddin itu sejak September 2008. Kemudian pada pertengahan 2009, mengundurkan diri karena mengetahui perusahaan tersebut bermasalah. Yulianis, kemarin, ke Gedung KPK, untuk menyampaikan surat kekecewaannya kepada Ketua KPK Abraham Samad yang menganggap dia aneh karena tidak pernah menyebut nama Edhie Baskoro Yudoyono (Ibas) selama pemeriksaan, sehingga KPK tidak pernah memanggil Ibas.Yulianis, yang mengenakan jilbab bercadar warna hijau, keberatan dengan ucapan Abraham Samad.

Ia menambahkan, dirinya pernah menyebut nama Ibas saat menjadi saksi mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk kasus Hambalang terkait dengan masalah kongres Partai Demokrat. Adapun Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono sejak awal membantah menerima aliran dana proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang, Bogor melalui perusahaan Nazaruddin. ”Tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Ini seperti lagu lama yang diulang-ulang. Saya yakin 1.000 persen, kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut dalam kasus belakangan ini,” kata Ibas.(F4,viva,ant-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/19/246818/Yulianis-Yakinkan-Ibas-Terima-Uang

20 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Lacak Aset Atut

SUARA MERDEKA – Kamis, 19 Desember 2013
  • Diminta Telusuri Aliran ke Partai
image

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melacak aset-aset milik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, pihaknya akan menelusuri transaksi mencurigakan aset-aset milik Ratu Atut dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Saat ditanya apakah ada indikasi tindak pidana pencucian uang?  ”Ya, soal itu masih kami pelajari. Kami berharap kerja sama dengan PPATK yang telah dilakukan untuk kasus ini segera menunjukkan hasil,” katanya, kemarin.

Diketahui, Ratu Atut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan Bantan, tahun anggaran 2012.
Dalam kasus tersebut, penyidik KPK, kemarin, juga memeriksa mantan calon bupati Pilkada Lebak, Amir Hamzah. Amir menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tersangka Susi Tur Andayani.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, penyidik juga memeriksa Maemunah Ilyas dan Ade Yunus sebagai saksi. Mereka diperiksa untuk mantan ketua MK Akil Mochtar. Maemunah dan Ade adalah anak buah Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik Ratu Atut.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong KPK segera menahan Ratu Atut. Selain itu, lembaga antirasuah itu juga diminta untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana ke partai politik yang menaungi Atut. ”Kami minta segera menahan semua pihak, termasuk Ratu Atut, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu untuk mencegah penghilangan barang bukti, mengulangi perbuatannya, dan mengonsolidasikan birokrasi dalam upaya menutup akses dalam pengungkapan kasus yang sedang ditangani oleh KPK,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Ade Irawan, kemarin.

Ade mengungkapkan, Provinsi Banten selama ini dikuasai oleh sedikit elite yang mampu mengontrol segala aspek mulai dari politik, birokrasi, terutama bisnis (ekonomi). Mereka menggunakan kekuasaan dan birokrasi untuk mengarahkan proyek-proyek yang didanai APBN dan APBD.
Kajian ICW menyebutkan, dalam kurun waktu tiga tahun antara 2011-2013, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan keluarga Atut mendapat setidaknya 175 proyek senilai Rp 1,148 triliun. Padahal yang dijadikan sebagai sample hanya proyek dari kementerian pekerjaan umum di Banten dan beberapa yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Untuk itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan meminta KPK perlu menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari Ratu ke Partai Golkar. ”ICW melihat korupsi kader dari partai politik tidak berdiri sendiri, sehingga korupsi seperti kasus Ratu Atut itu harus diusut tuntas untuk menelusuri kemungkinan aliran dananya ke partai,” katanya.

Sebelumnya, Partai Golkar menekankan bahwa kasus korupsi yang melibatkan kadernya, Ratu Atut, merupakan tanggung jawab pribadi. Sebab, partai secara kelembagaan tidak pernah memiliki kebijakan rasuah. ”Korupsi itu merupakan tanggung jawab pribadi. Dan, Partai Golkar itu clear. Partai Golkar tidak pernah memerintahkan kader-kadernya korupsi, bahkan Partai Golkar berkomitmen memberantas korupsi,” kata Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Thohari.

Batal Melantik

Sementara itu, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Atut, kemarin, batal melantik Arief Wismansyah – Sachruddin sebagai sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang. Menurut Sekretaris DPRD Kota Tangerang Emed Mashuri, pembatalan itu dilakukan Atut secara mendadak. ”Selain mendadak, juga tidak disertai alasan mengapa dilakukan pembatalan. Hal ini jelas mengecewakan. Sebab, sudah banyak yang akan hadir pada acara yang rencananya digelar pukul 10.00  itu. Semua persiapan  juga sudah selesai, pokoknya tinggal melantik saja deh, tapi tiba-tiba batal,” kata Emed.

Arief Wismansyah mengaku kecewa karena pemberitahuan Atut batal melantik baru dia terima pada pukul 08.00 atau hanya dua jam menjelang acara pelantikan. ”Sudah lima kali batal. Sudah diagendakan DPRD karena melihat kebutuhan Kota Tangerang sangat mendesak. Sudah dari tanggal 27, 7, 11, 15, dan 18 (Desember). Ini pun atas pemintaan Ibu Gubernur melalui mekanisme Bamus,” ujar Wali Kota Tangerang terpilih, Arief Wismansyah. Menurut Arief, Atut mengaku sedang sakit.

Hal itu dikuatkan dengan keterangan pengacara Ratu Atut, Tubagus Sukatma. Dia menyatakan, kliennya jatuh sakit usai mendengar kabar penetapannya sebagai tersangka kasus suap kepada Akil Mochtar, mantan ketua MK.  ”Dia sedang beristirahat. Sebagai manusia wajar psikologi dia drop saat mendengar kabar soal status tersangka itu,” kata Tubagus Sukatma.

Namun, Sukatma mengatakan, tidak tahu detail penyakit kliennya itu. ”Itu kan urusan medis. Saya orang hukum, takut salah,” jelasnya. Saat ini, menurut Sukatma, kliennya masih ada di Banten dan berkumpul dengan keluarganya. ”Keluarga memberi dukungan supaya Ratu Atut tabah menghadapi kasus ini,” ujarnya.

Soal pemeriksaan Jumat mendatang, Ratu Atut pun belum memberi konfirmasi kepada tim pengacara apakah akan hadir atau tidak. ”Kita tunggu saja,” imbuhnya. Terpisah, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyatakan bahwa penonaktifan Ratu Atut Chosiyah dari jabatannya sebagai Gubernur Banten masih menunggu peningkatan status hukum dari tersangka menjadi terdakwa.

Untuk itu, Kemendagri masih menunggu keputusan dari KPK. Apabila Ratu Atut sudah ditetapkan menjadi terdakwa, maka sesuai UU No 32 Tahun 2004, Kemendagri akan menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatannya. ”Dengan penetapan terdakwa itu, nomor registrasinya dirujukkan untuk penonaktifan,” ujarnya usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Selama belum berstatus terdakwa, kata dia, Atut masih mempunyai kewajiban menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan sebagai gubernur, termasuk melantik kepala daerah di bawahnya.  Lebih lanjut Mendagri menyatakan, pihaknya telah meminta pendapat dari Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, terkait penundaan pelantikan kepala daerah di bawah Gubernur. Sebab, seharusnya jika Ratu Atut menyatakan tidak akan melantik, maka mandat itu harus diserahkan kepada presiden sesuai UU 32/2004. ”Presiden nanti akan menunjuk, apakah kepada wapres atau mendagri,” jelasnya. (F4, J22,H28, dtc,ant, viva-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/19/246820/KPK-Lacak-Aset-Atut

20 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepala Desa Dapat Gaji dan Tunjangan

SUARA MERDEKA – Kamis, 19 Desember 2013

JAKARTA  –  Kepala desa dan perangkat desa akan mendapatkan gaji tetap, tunjangan, dan jaminan kesehatan setiap bulan. Hal itu menyusul disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa oleh DPR, Rabu (18/12). ”Kepala desa dan perangkat desa nanti akan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima kabupaten/kota. Selain itu, mereka juga memperoleh jaminan kesehatan dan tunjangan yang akan diatur melalui PP,” kata Ketua Pansus RUU Desa, Ahmad Muqowam di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, salah satu substansi penting lainnya yang tertuang dalam UU itu adalah pengaturan tentang keuangan desa yang tertuang dalam Pasal 72. Pasal tersebut mengatur sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, alokasi anggaran APBN, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Selain itu, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga, serta pendapatan desa yang sah lainnya.

”Khusus alokasi anggaran dari APBN, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besarannya ditentukan sepuluh persen dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap,” terangnya.

Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa tersebut, maka pemerintah dapat melakukan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa. Selain itu,  kata dia, UU Desa juga mengatur mengenai penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak dilantik, dan dapat menjabat tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menilai pengesahan UU itu merupakan tonggak baru bagi pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Pasalnya, dengan disahkannya UU tersebut diharapkan pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan, tapi masyarakat desa bisa menentukan sendiri pembangunan sesuai dengan karakter daerah masing-masing. ”Apalagi sudah ada anggaran tersendiri bagi desa-desa di Indonesia. Jadi, UU ini bentuk kepedulian pemerintah bagi masyarakat pedesaan dan jangan sampai disalahgunakan,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Anggota Dewan Pembina DPP PD, Dede Yusuf menambahkan, dengan adanya UU itu diharapkan masyarakat desa mampu membuat program dan pembangunan yang bermanfaat bagi daerah masing-masing. Selain itu, dengan pengawasan oleh masyarakat desa sendiri maka penyalahgunaan dana tersebut bisa diminimalisasi.

Wakil Ketua Pansus RUU Desa dari Fraksi PD, Khotibul Umam Wiranu menyatakan, sumber APBN yang akan dialokasikan ke desa, telah dijabarkan dalam Pasal 72 yang menyebutkan bahwa dana alokasi desa yang berasal dari APBN, diambil sebesar sepuluh persen dari dana on top (dana dari dan untuk transfer daerah) sebesar Rp 42 triliun dan tentu setiap tahun berubah. ”Anggaran sebesar Rp 42 triliun itu dibagi 73 ribu desa maka akan ketemu angka kurang lebih 600-an juta per desa,” katanya.

APBN 2015

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengungkapkan, dana alokasi desa akan dianggarkan dalam APBN 2015, bukan APBN 2014. Sebab, pembahasan anggaran alokasi dalam ABPN 2014 sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah. ”Memang ada usul diambil dari APBNP 2014. Tapi, pembahasan APBNP 2014 itu bulan berapa? Keburu tidak? Karena, kami masih harus menyiapkan berbagai PP dan daerah juga harus menyiapkan peraturan bagi desa di masing-masing provinsi, kabupaten/kota,” ujarnya usai pengesahan UU Desa di Gedung DPR, kemarin.

Menurut dia, dengan disahkannya UU Desa maka pemerintah harus segera menyiapkan PP untuk mengatur mekanisme pemilihan, pertanggungjawaban, pendistribusian uang, pengawasan, dan mekanisme pencairan dana. Dengan demikian, PP tersebut akan meminimalisasi kekhawatiran banyaknya penyimpangan dana alokasi desa. Selain itu, adanya UU Desa membuat pemerintah mengubah desain program untuk optimalisasi program pemerintah ke desa. Sebab, selama ini ada beberapa kementerian dan lembaga yang mempunyai program di desa.

”Nanti, semua dana itu disatukan, kemudian diserahkan ke desa. Mekanismenya dana itu langsung diturunkan ke kabupaten. Kemudian kabupaten yang mendistribusikan ke desa berdasarkan kriteria yang sudah kami tetapkan, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, letak kesulitan geografis, dan tingkat kemiskinan,” papar Gamawan.

Terkait pengawasan, Mendagri menyatakan bahwa pengawasan itu dilakukan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran, dan pertangjawaban anggaran. BPK akan memeriksa semua penyelenggara anggaran itu pada akhir tahun. ”Kalau BPK merekomendasi ada yang bersifat administratif, tentu harus diselesaikan secara administratif. Kalau ada temuan yang indikasi bersifat pidana dan merugikan negara, bisa saja BPK melanjutkan kepada aparat penegak hukum,” tandasnya.

Sementara itu, pengesahan RUU Desa tersebut disambut tepuk tangan para perangkat desa yang hadir dalam rapat paripurna di DPR. Ratusan perangkat desa dari berbagai daerah itu turut memantau paripurna ini.(J22,H28,dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/19/246821/Kepala-Desa-Dapat-Gaji-dan-Tunjangan

20 Desember 2013 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: