KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Emir Moeis Akui Terima 300 Ribu Dolar

SUARA MERDEKA – Jum’at, 06 Desember 2013

JAKARTA – Pengacara terdakwa kasus dugaan suap pembangunan PLTU di Tarahan, Izedrik Emir Moeis, Yanuar P Wasesa mengungkapkan, kliennya mengakui mendapat uang 300 ribu dolar AS.

Namun, berdalih bukan dari Alstom melainkan dari kawan Emir bernama Pirooz Sharafih. Pirooz adalah kawan Emir semasa kuliah di Institut Teknologi Massachussets (Massachussets Institute of Technology / MIT).

Yanuar menyatakan, Pirooz pernah mengantar rombongan petinggi Alstom ke kompleks DPR dan mengenalkan mereka kepada Emir. Saat itu, mereka mempresentasikan produknya kepada Emir. Sementara itu, Emir Moeis, kemarin, membacakan nota keberatannya (eksepsi) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam eksepsinya, politikus PDIP itu menyebut bahwa bukti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai keterlibatannya dalam kasus itu tidak lengkap. ‘’Dari fakta yang dihimpun KPK tidak satu pun yang menyatakan keterlibatan saya dalam proyek PLTU Tarahan,’’ujarnya.

Menolak Emir juga meminta majelis hakim Tipikor menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. ‘’Bersama ini saya mohon kepada majelis hakim untuk menolak atau tidak menerima dakwaan jaksa atas diri saya,’’katanya. Pada 26 Juli 2012, KPK menetapkan Emir Moeis sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Tarahan, Lampung Selatan di 2004.

Usai diperiksa kali pertama sebagai tersangka pada 11 Juli, Emir langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi Cabang Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. Emir yang disebut-sebut dekat dengan para petinggi Perusahaan Listrik Negara diduga menerima uang suap lebih dari 300 ribu dolar AS atau setara Rp 2,9 miliar dari konsorsium pembangunan proyek, Alstom Inc.-Marubeni.

Diduga, PT Alstom Indonesia yang berinduk pada Alstom Incorporated, memberikan suap untuk memenangkan perusahaan itu dalam pembangunan proyek PLTU Tarahan pada 2004. Saat itu mereka bersaing dengan pabrikan asal Jepang, Mitsubishi. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) yang pertama melacak dan mengungkap transfer uang suap itu.

FBI sudah menangkap tiga petinggi Alstom Inc Cabang Negara Bagian Connecticut, Amerika Serikat, yakni William L Pomponi, Frederic Pierucci, dan David Rothschild yang diduga sebagai penyuap Emir. Ketiganya sudah disidangkan dan mengakui menyuap Emir.(D3-25,71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/06/245408/EmirMoeis-Akui-Terima-300-Ribu-Dolar

13 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dua Petinggi Demokrat Mangkir

SUARA MERDEKA – Jum’at, 06 Desember 2013

JAKARTA – Dua petinggi Partai Demokrat, yaitu Jhonny Allen Marbun dan Michael Wattimena tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah dalam pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Mereka memilih berada di luar kota untuk menyambangi daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

‘’Michael Wattimena dan Jhony Allen Marbun memberikan surat pemberitahuan ketidakhadiran pemeriksaan hari ini, karena sedang di luar kota,’’ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Kamis (5/12) malam.

Dia menambahkan, pihaknya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan keduanya pada pekan depan. Sementara, kemarin, KPK juga memeriksa Direktur Utama PT MSONS Capital Munadi Herlambang. Usai diperiksa KPK, Munadi mengaku penyidik KPK menggali informasi soal proyek Hambalang dan kongres Partai Demokrat pada 2010 di Bandung.

‘’Tak ada yang baru cuma pendalaman,” kata Munadi. Dia menyatakan tidak mengetahui perihal bagibagi BlackBerry di kongres Partai Demokrat. ‘’Saya tidak melihat ada pembagian BlackBerry,’’ kata Munadi.(J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/06/245409/Dua-Petinggi-Demokrat-Mangkir

13 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi di Banten Kejahatan Keluarga

SUARA MERDEKA – Kamis, 05 Desember 2013

  • Dipanggil KPK, Atut-Airin Tak Datang

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengeluarkan pernyataan tegas terkait dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Banten.

Abraham menyebut kasuskasus di provinsi yang dipimpin Gubernur Ratu Atut Chosiyah itu merupakan kejahatan keluarga. ”Di Banten itu kejahatan keluarga,” kata Abraham di sela-sela Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNKP) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12). Dia menjelaskan, KPK terus mendalami laporan dugaan korupsi di provinsi paling barat di Pulau Jawa itu.

KPK menerima banyak laporan. ”Kasus di Banten itu banyak,” ujarnya. Ia berjanji akan membongkar semuanya. ”Kami masih mendalami terus, karena kami ingin membongkar kasus di Banten secara utuh. Kasus di Banten bukan cuma di Tangerang Selatan, tapi juga di (Pemerintah) Provinsi Banten,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengaduan dari masyarakat tidak hanya tentang pengadaan alat kesehatan, tetapi juga bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur. ”Itu yang akan kami telusuri agar bisa melihat secara utuh, karena antara satu proyek dan proyek lainnya mempunyai hubungan yang erat.”

Dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Pemprov Banten, KPK telah meminta keterangan beberapa anak buah Atut, di antaranya tiga pegawai Dinkes, yakni Ferga Andriana, Indra, dan Ridwan Arif. KPK juga telah menetapkan suami Airin, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang juga adik Atut, sebagai tersangka.

Tersangka lain adalah pegawai PT Mikindo Adiguna Pratama Dadang Prihatna dan Mamak Jamaksari selaku pejabat pembuat komitmen. Dalam rangka pencarian barang bukti, penyidik menggeledah RSUD Tangerang Selatan dan kantor Dinas Kesehatan Tangsel.

Saksi Akil

Selain disebut-sebut terkait kasus alkes dan sejumlah proyek lain, Ratu Atut dan Airin diduga juga terlibat kasus dugaan suap terkait Pilkada Lebak yang menjerat mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Kemarin, kedua wanita itu dipanggil KPK sebagai saksi kasus suap Pilkada Lebak.

Mereka menjadi saksi untuk dua tersangka, Akil Mochtar dan pengacara Susi Tur Andayani, perantara Akil dengan pihak beperkara di MK. Namun, Atut dan Airin tidak datang. Keduanya memilih menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Jawa-Bali di salah satu hotel di Kota Serang, Banten. Airin melayangkan surat konfirmasi, sedangkan Atut tidak.

”Airin Rachmi sudah mengirim surat ke penyidik,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi. Ini merupakan panggilan pertama untuk Airin dalam kasus Pilkada Lebak yang juga menjerat suaminya, Tubagus Chaeri Wardana.

Adapun Atut pernah diperiksa penyidik. Atut dan Airin mengaku sudah izin ke KPK. ”Saya sudah sampaikan bahwa saya harus menerima tamu. Apalagi dari tujuh provinsi kumpul semua,” ucap Atut. (J13,dtc- 25,59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/05/245322/Korupsi-di-Banten-Kejahatan-Keluarga

13 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasasi Neneng Ditolak

SUARA MERDEKA – Jum’at, 06 Desember 2013

  • Kasus Korupsi PLTS

JAKARTA- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh istri mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni.

Dia terjerat dalam kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan laman Mahkamah Agung (MA), majelis hakim memutuskan menolak kasasi dalam perkara korupsi itu pada 4 Desember. Hakim yang menangani perkara itu terdiri atas Artidjo Alkostar sebagai ketua dengan anggota Leopold Luhut Hutagalung dan MS Lumme.

Vonis Neneng dan pengacaranya mengajukan permohonan kasasi setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan vonis hukuman penjara selama enam tahun dan menambah hukuman Neneng dengan mewajibkan dia membayar uang pengganti Rp 2,604 miliar.

Vonis hukuman itu lebih berat dari vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 300 juta.

Sebab, dia dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dalam pelaksanaan proyek PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Putusan pengadilan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun dan mengenakan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan kepada Neneng. (ant-7)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/06/245410/Kasasi-Neneng-Ditolak

13 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penahanan Terkendala Mekanisme Baru

SUARA MERDEKA – Sabtu, 07 Desember 2013

  • Kasus Bupati Rembang

SEMARANG – Polda Jateng belum menahan Bupati Rembang Mochamad Salim terkait kasus dugaan korupsi APBD Rembang tahun 2006/ 2007. Padahal, surat balasan dari Sekretaris Negara (Setneg) telah diterima.

Surat tersebut berisi pernyataan agar Kapolri membuat surat kepada Presiden untuk menahannya. Kapolda Jateng, Irjen Dwi Priyatno, mengatakan penahanan Salim masih terganjal mekanisme baru, yakni pengajuan surat penahanan melalui Kapolri ke Presiden. ”Pada prinsipnya kewenangan menahan pejabat negara itu bisa dilakukan, namun tertunda karena ada mekanisme baru,” ungkap Kapolda di Mapolda Jateng, Jumat (6/11).

Surat tembusan dari Setneg telah tiga hari lalu diterima Kapolda. Dalam surat tersebut tertulis Setneg tidak keberatan Kapolri membuat surat kepada Presiden.

Surat balasan tersebut, lanjut dia, akan ditindaklanjuti Bareskrim Mabes Polri melalui Kepala Biro Pengawasan Penyidik (Karowassidik) sebagai penanggung jawab pembuat surat yang ditujukan kepada Presiden. ”Tinggal dihitung surat diterima kapan. Jangka waktunya satu bulan,” ujarnya.

Dicekal

Terkait pencekalan Salim untuk pergi ke luar negeri, Kapolda menyatakan surat permohonan pencekalan telah dikirim dan ditandatangani langsung oleh Kapolri.

”Dengan begitu, yang bersangkutan tidak berkenan pergi ke luar negeri selama enam bulan,” jelasnya. Kapolda menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan kepada Salim sebagai saksi dengan tersangka Waluyo, mantan kabag perekonomian Kabupaten Rembang atas dugaan keterlibatan dalam korupsi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebagai seorang yang menandatangani pencairan sejumlah dana.

Dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan tak terduga, tetapi dikeluarkan oleh Waluyo yang kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rembang, untuk keperluan PT RBSJ. ”Selasa pekan depan yang bersangutan (Salim) akan kami periksa,” ungkapnya. (K44, H74-94)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/07/245508/Penahanan-Terkendala-Mekanisme-Baru

13 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, REMBANG | Tinggalkan komentar

Bareskrim Siap Bersaing dengan KPK

SUARA MERDEKA – Sabtu, 07 Desember 2013

JAKARTA- Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Irjen Suhardi Alius menegaskan, di bawah kepemimpinanya Bareskrim Polri siap bersaing dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam transparansi penyelidikan dan penyidikan kasus yang ditanganinya.

Suhardi menegaskan, akan memerintahkan lima kepala direktorat di Bareskrim Polri agar lebih terbuka. Mengingat, sebelumnya, akses informasi tersendat. “Saya sudah lapor ke Pak Kapolri, akan kita ubah.

Kebetulan saya mantan kepala Divisi Humas, bagaimana susahnya untuk mendapatkan akses itu,” ujarnya. Suhardi mengatakan, akan menunjuk personel di setiap direktorat agar akses informasi terbuka untuk publik. “Saya janji ini, saya akan mengumpulkan itu, tiap hari harus ada akses.

Karena ini juga merupakan kontrol sosial per kasus-kasus yang ditangani Bareskrim,” ujarnya ketika ditanya keterbukaan informasi di Bareskrim Polri kurang transparan dibanding dengan penyidikan di KPK. Dia menegaskan, akan bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang ditangani Bareskrim Polri.

“Mudah-mudahan amanat ini untuk bisa menjadikan saya membantu Kapolri. Jadi lapangan amal buat saya, membantu Kapolri untuk kebaikan institusi dan juga untuk peningkatan kualitas masyarakat khususnya di bidang reserse,” ujarnya.

Tingkatkan Kinerja

Sebelumnya, Kapolri, Jenderal Sutarman memerintahkan Suhardi agar jajaran reserse dari tingkat Bareskrim hingga Polres dapat meningkatkan kinerjanya. “Tingkatkan aktivitas dan kuatkan fungsi reserse sebagai fungsi penegakan hukum,” ujar Sutarman dalam amanat pelantikan sejumlah Perwira Tinggi di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, kemarin.

Sutarman juga meminta Suhardi untuk meningkatkan fokus perhatian terhadap beberapa kejahatan yang menonjol di antaranya, korupsi, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, terorisme, serta kejahatan jalanan seperti premanisme, perjudian, dan kejahatan dengan senjata api. Kemarin, Sutarman melantik Suhardi menjadi Kabareskrim menggantikannya.

Kemudian Irjen Anton Bahrul Alam sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri menggantikan Komjen Imam Sudjarwo yang dimutasi sebagai Pati Yanma Polri dalam rangka memasuki masa pensiun.

Posisi Anton digantikan Irjen Tb Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi (Kadiv TI) Polri. Jabatan Kadiv TI diisi Brigjen Pol Achmad Hidayat yang sebelumnya merupakan Kepala Biro Pembinaan Operasi Bareskrim Polri. Pengganti Achmad adalah Kombes Pol Wilmar Marpaung. (K24-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/07/245509/Bareskrim-Siap-Bersaing-dengan-KPK

13 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jadi Tersangka, Bupati Sragen Akan Diperiksa

SUARA MERDEKA – Sabtu, 07 Desember 2013

SEMARANG – Penyidik Polda Jateng segera memeriksa Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman sebagai tersangka kasus dugaan penipuan pemberian jabatan.

Kapolda Jateng Irjen Pol Dwi Priyatno mengatakan, pihaknya segera mengirimkan surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kepada Bupati Sragen. ”Besok (hari ini-red) surat panggilan pemeriksaan kami layangkan,” ungkapnya, Jumat (6/11), di Mapolda Jawa Tengah.

Namun Kapolda belum mau menjelaskan kapan pemeriksaan tersebut dilakukan. ”Yang jelas dekat-dekat ini akan kami periksa,” ujarnya.

Menurut dia, pemeriksaan Bupati Sragen sebagai tersangka untuk kali pertama akan dilakukan. Sebelumnya dia diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum sebagai saksi.

Penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan karena sudah ada bukti.  ”Kami melakukan penyelidikan kemudian memeriksa sebagai saksi. Setelah ada bukti ditingkatkan menjadi penyidikan,” katanya.

Lebih lanjut pihaknya sudah melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dengan surat tersebut, otomatis sudah ada yang menjadi tersangka, yaitu Agus.

”Kalau kami melakukan  penyidikan harus ada SPDP kepada Kejaksaan dan harus ada tersangkanya. Ya yang bersangkutan (Bupati Sragen) jadi tersangkanya,” katanya. Kasus tersebut muncul setelah pihaknya mendapat laporan dugaan penipuan yang melibatkan Agus. Pelapor yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo Agus Bambang Haryanto ke Polda Jawa Tengah pada 7 Maret 2013.

Bantuan Pemenangan

Pelapor merasa kecewa lantaran Agus Fatchur Rahman tidak menepati janji mengangkatnya sebagai Sekda Kabupaten Sragen. Padahal pelapor telah memberi uang Rp 800 juta sebagai bentuk bantuan untuk pemenangan Agus pada Pemilihan Kepala Daerah 2011. Setelah dilantik menjadi Bupati Sragen, terlapor telah mengembalikan Rp 750 juta dari Rp 800 juta. Namun tindakan itu belum cukup sehingga dia memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

Pelaporan itu kemudian dikembangkan pihak penyidik Polda Jateng. Awal penanganan Agus berstatus saksi, namun setelah alat bukti cukup status Agus berubah menjadi tersangka.

Liek A Palali SH, kuasa hukum Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman ketika dikonfirmasi mengatakan, akan mengikuti prosedur hukum. Nanti (di pengadilanred) bisa diberikan bukti-bukti. ”Kami mengutamakan asas praduga tak bersalah,” katanya.

Kalau A Bambang Haryanto punya bukti (penipuan), lanjut dia, nanti akan divalidasi. Soalnya, menurut Liek, antara pinjaman kliennya dan pencalonan pelapor sebagai sekda Sragen, tidak bisa dicampur aduk. ”Itu persoalan berbeda.” (K44,H74,nin-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/07/245549/Jadi-Tersangka-Bupati-Sragen-Akan-Diperiksa-

13 Desember 2013 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Amplop untuk Penghulu Gratifikasi

SUARA MERDEKA – Sabtu, 07 Desember 2013

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penghulu menerima ongkos lebih dari yang ditetapkan peraturan termasuk dalam katagori telah menerima gratifikasi.

Dan jika tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari ke depan, maka ia telah melakukan korupsi.

’’Definisi gratifikasi itu kan menerima dalam kaitan dengan tugas dia, tetapi tidak diatur.

Misalnya tarif nikah Rp 10.000, dia dikasih Rp 100.000, nah yang Rp 90.000 gratifikasinya kalau masuk ke kantong dia. Uang itu masuk ke kas negara atau ke kantong dia?’’ ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Jumat (6/12).

Menurutnya, sekecil apapun gratifikasi yang diterima seseorang, tetap bisa dikatakan korupsi jika tidak dilaporkan ke pihak berwajib dalam waktu maksimal 30 hari

Tidak ada batas minimal gratifikasi yang diatur dalam undang-undang. ’’Karena memang tidak ada ukurannya, enggak ada batas minimal, sekecil apapun bisa masuk gratifikasi,’’ ujarnya. (J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/07/245550/Amplop-untuk-Penghulu-Gratifikasi

13 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ketua MK Tak Penuhi Panggilan KPK

SUARA MERDEKA – Sabtu, 07 Desember 2013

JAKARTA – Sedianya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap di Pilbup Lebak. Karena alasan sidang dia tidak datang. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang.

“Hari ini sidang, ada jadwal sidang jadi dijadwal ulang,” kata Hakim MK Anwar Usman usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Akil Mochtar di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (6/12).

Hamdan dijadwalkan akan dimintai keterangan untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana. Namun hingga pukul 18.30 yang bersangkutan tak terlihat datang.

Pihak KPK saat dikonfirmasi belum mengetahui apakah ada surat resmi dari Hamdan terkait alasan kehadirannnya. “Saya cek dulu,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi.

Anwar diperiksa sebagai saksi dengan tersangka mantan ketua Akil Mochtar. Dia mengaku ditanya proses penanganan perkara khususnya Pilkbup Lebak. ”Khusus masalah Lebak saja. Prosesnya saja mulai dari pendaftaran, persidangan, sampai proses pengambilan keputusan,” ujar Anwar.

Dia menegaskan, dalam memutuskan sebuah perkara sengke- ta pilkada Akil meski sebagai Ketua MK tidak dapat mengintervensi putusan. ”Tidak ada. Itu sudah bisa dipastikan,” katanya.

Ditanya soal keterlibatan dirinya dan hakim konstitusi lainnya, dia hanya meminta semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Begitu juga saat ditanya apakah selama ini hakim konstitusi lain melihat gelagat tidak baik dari Akil. ”Jadi begini ya, kita lihat perkembangan kasus ini. oke ya,” katanya.

Sebelum menjalani pemeriksaan, Anwar mengatakan, pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang karena pada pemanggilan sebelumnya dirinya berhalangan hadir. Dia mengaku bakal diperiksa buat tiga tersangka dan datang buat memenuhi penjadwalan ulang. ”Menurut surat panggilan seharusnya diperiksa senin kemarin sama Ibu Maria. Tapi nggak bisa karena ada sidang jadi dijadwal ulang hari ini,” kata Anwar.

Dalam sengketa Pilkada Lebak, sudah ditetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dari pihak pemberi, KPK menjadikan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka. Sementara pihak penerima, ditetapkan Akil Mochtar dan advokat Susi Tur Andayani sebagai tersangka.(J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/07/245551/Ketua-MK-Tak-Penuhi-Panggilan-KPK

13 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tri Yulianto Diperiksa 6 Jam di Rumah Sakit

SUARA MERDEKA – Sabtu, 07 Desember 2013

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota Komisi VII DPR Tri Yulianto, Jumat (6/12). Juru bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, politikus Partai Demokrat itu menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur.

”Sebagai saksi untuk tersangka RR (Rudi Rubiandini) dan D (Deviardi),” jelas Johan Budi kepada wartawan. Tri diketahui tengah menunggu pemeriksaan dokter apakah tumor di prostatnya ganas atau jinak. Menurut Johan Budi, pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih enam jam. ”Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 16.00 yang dilakukan oleh dua orang penyidik,” imbuhnya.

Usai diperiksa, Tri Yulianto mengaku tak tahu soal pengakuan Rudi Rubiandini terkait THR. Nama Tri memang disebut Rudi sebagai penerima THR 200 ribu dolar AS.

”Bahwa saya tidak pernah menerima THR dalam bentuk apapun. Saya tegaskan tidak menerima,” jelas Tri.

Tri merasa dirugikan dengan pengakuan Rudi itu. Tapi apa mungkin uang THR untuk anggota Komisi VII yang lainnya? ”Saya tidak tahu,” imbuhnya.

Tri kemudian menyangkal ada THR rutin bagi Komisi VII dari SKK Migas. ”Tidak ada, tidak betul itu,” tuturnya.

Tri kembali menegaskan dirinya siap membeberkan kepada KPK soal tuduhan yang diterimanya. ”Saya siap diperiksa KPK bukan karena menghindar tapi karena saya sedang sakit. Saya siap layani. Supaya ini lurus jelas,” tutupnya

Nama Tri Yulianto disebut dalam sidang kasus suap SKK Migas yang digelar di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu. Mantan kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini mengakui pernah menyetor uang sebanyak 200 ribu dolar AS ke Komisi VII DPR. Uang itu diberikan Rudi melalui pelatih golfnya, Deviardi, untuk tunjangan hari raya (THR), yang diminta Sutan Bhatoegana.

Sebelumnya, Sutan membantah keterangan Rudi tersebut. Ia mengaku bertemu beberapa kali dengan Rudi, tapi tidak untuk urusan pekerjaan. (viva, dtc,J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/07/245552/Tri-Yulianto-Diperiksa-6-Jam-di-Rumah-Sakit

13 Desember 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: